Connect with us

News

Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,

Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.

“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.

Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.

“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.

Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.

Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.

“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.

Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.

Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.

TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.

Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan  Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.

Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.

Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).

ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara)  Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).

Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).

Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.

SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda  Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.

Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.

Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

    Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.

    Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).

    Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).

    “Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.

    Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)

    “Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.

    Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.

    Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

    Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.

    Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

    Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).

    ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.

    Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).

    “Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.

    Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).

    Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

    “Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.

    Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah

    investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.

    tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).

    nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.

    rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.

    sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.

    maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing

    Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain

    Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.

    Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.

    Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.

    Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.

    Menuju Indonesia Emas 2045

    Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).

    “Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.

    Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .

    Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).

    “Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.

    Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”

    Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

    Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).

    Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.

    Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.

    Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.

    Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.

    Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.

    Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.

    Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

      Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.

      Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)

        Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.

        Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya

        Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)

        Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.

        Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global

        Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap

        Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.

        Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).

        Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.

        Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.

        Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan

        Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.

        Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.

        Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
        Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.

        Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar

        Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).

        Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.

        Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.

        Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.

        Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.

        Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)

        Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.

        “Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

        Continue Reading
        Click to comment

        Leave a Reply

        Your email address will not be published. Required fields are marked *

        News

        Diego Garcia di Ujung Badai

        Iran disebut-sebut mempertimbangkan serangan ke Diego Garcia untuk mencegah AS menggunakan pangkalan itu. Dengan ketegangan meningkat, dunia menanti apakah ini akan menjadi perang atau sekadar strategi psikologis.

        Published

        on

        Monitorday.com – Diego Garcia, pulau kecil di Samudera Hindia yang jarang disebut dalam perbincangan sehari-hari, kini menjadi fokus perhatian dunia. Sejak Amerika Serikat menempatkan pesawat pengebom di sana, spekulasi meningkat mengenai kemungkinan serangan balasan Iran. Laporan dari British Telegraph yang dikutip Ynet mengindikasikan bahwa para petinggi militer Iran sudah bersiap. Jika ancaman Presiden Donald Trump terhadap Iran semakin nyata, maka langkah pencegahan bisa saja diambil oleh militer Teheran lebih dulu.

        Dalam dunia militer, serangan pertama sering kali menentukan arah peperangan. Pejabat Iran yang dikutip dalam laporan itu menegaskan bahwa mereka tidak akan menunggu untuk diserang. “Respons atas ancaman Trump harus melalui aksi, bukan kata-kata,” ujar seorang sumber dari lingkaran dalam Iran. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti pukulan genderang perang.

        Pulau Diego Garcia, yang secara geografis berada di bawah administrasi Inggris namun menjadi pangkalan militer utama AS, kini berada dalam ancaman langsung. Pesawat pengebom B-2 Spirit, yang dikenal sebagai senjata pemukul jarak jauh dengan teknologi siluman, telah ditempatkan di sana. Dengan kehadiran pesawat-pesawat ini, Iran tampaknya melihat Diego Garcia sebagai ancaman yang harus dinetralisir lebih dahulu sebelum konflik berkembang lebih jauh.

        Namun, pertanyaannya, apakah Iran benar-benar akan menyerang lebih dulu? Ataukah ini hanyalah bagian dari strategi tekanan psikologis terhadap Amerika Serikat? Dalam politik internasional, permainan catur selalu dimainkan dengan strategi dan taktik yang penuh perhitungan. Iran tentu sadar bahwa serangan langsung ke Diego Garcia bukan hanya akan memicu reaksi dari AS, tetapi juga bisa melibatkan negara-negara sekutu di Eropa dan Timur Tengah.

        Di sisi lain, Iran memiliki kemampuan misil yang sudah terbukti. Dengan jangkauan yang mencakup pangkalan militer AS di Bahrain dan Diego Garcia, ancaman ini bukan isapan jempol belaka. Komandan-komandan militer Iran telah diperintahkan untuk memastikan kesiapan penuh—dari sistem pertahanan hingga fasilitas nuklir. Semua skenario tampaknya sedang dipertimbangkan, dan dunia kini menunggu langkah selanjutnya.

        Ketegangan ini juga memiliki dimensi politik yang lebih luas. Inggris, sebagai pemilik sah Diego Garcia, berada dalam posisi dilematis. Perdana Menteri Keir Starmer telah menyatakan niat untuk mengembalikan pulau tersebut ke Mauritius, tetapi dengan meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS, keputusan ini menjadi semakin kompleks. Pulau kecil di tengah Samudera Hindia ini kini bukan sekadar sepetak tanah strategis, melainkan titik krusial dalam geopolitik dunia.

        Jika Iran benar-benar melancarkan serangan ke Diego Garcia, maka dampaknya bisa mengguncang dunia. AS hampir pasti akan membalas, dan perang skala penuh di kawasan bisa menjadi kenyataan. Namun, jika ini hanya bagian dari strategi perang psikologis, maka kita sedang menyaksikan salah satu pertarungan diplomasi dan militer paling menarik dalam sejarah modern.

        Yang jelas, dunia kini berada dalam fase genting. Apakah ini hanya permainan strategi, ataukah kita sudah di ambang konflik bersenjata yang lebih besar? Jawabannya mungkin akan segera terungkap, saat ketegangan ini mencapai puncaknya.

        Continue Reading

        News

        Prof Mu’ti Wujudkan Mimpi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

        Program Rumah untuk Guru Indonesia resmi berjalan dengan penyerahan kunci rumah subsidi bagi guru. Kolaborasi pemerintah, perbankan, dan lembaga statistik memastikan kesejahteraan guru demi pendidikan berkualitas.

        Published

        on

        Monitorday.com – Langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru kini benar-benar terwujud. Program Rumah untuk Guru Indonesia, hasil kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta Badan Pusat Statistik (BPS), telah resmi berjalan dengan penyerahan kunci bagi para penerima manfaat. Sebuah wujud apresiasi nyata bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.

        Seremoni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus penyerahan kunci dilakukan serentak di berbagai daerah, seperti Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, dan Makassar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan betapa langkah ini merupakan gebrakan luar biasa dari pemerintah. Ia bahkan mengaku terkejut dengan percepatan realisasi program ini. “Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa,” ujarnya dengan penuh apresiasi.

        Dalam visi pembangunan sumber daya manusia yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, guru menjadi fondasi utama. Pendidikan yang berkualitas tidak bisa lepas dari kesejahteraan tenaga pendidik. Melalui program ini, para guru diberikan akses kepada rumah bersubsidi yang terjangkau dan layak huni, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam tugas utama mereka: mendidik generasi penerus bangsa.

        Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa ada 20 ribu unit rumah yang disiapkan bagi para guru, dengan penyerahan simbolis dilakukan pada 250 unit pertama. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi hunian, tetapi juga bertujuan untuk mendekatkan guru dengan lokasi mengajarnya. Dengan begitu, mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga dalam perjalanan jauh ke sekolah. “Tantangan kami tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” tegas Maruarar.

        Selain itu, peran sektor perbankan dalam merealisasikan program ini juga sangat penting. Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menyoroti bahwa masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, ia berharap program ini bisa terus berlanjut. “Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia, sekaligus bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ujarnya. Dengan dukungan keuangan yang tepat, impian para guru untuk memiliki rumah sendiri bisa lebih mudah diwujudkan.

        Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengambil peran kunci dalam program ini dengan menyediakan data yang akurat untuk mendukung kebijakan penyediaan rumah bagi guru. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan kebanggaannya karena data yang dihasilkan lembaganya dapat memberikan dampak nyata bagi kebijakan pemerintah. “Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru,” ungkapnya.

        Kolaborasi berbagai pihak dalam program ini menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan apresiasi yang lebih besar bagi tenaga pendidik. Guru bukan sekadar profesi, tetapi panggilan jiwa yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk dalam aspek kesejahteraan. Dengan adanya program Rumah untuk Guru Indonesia, para pendidik kini dapat lebih tenang menjalankan tugasnya, tanpa harus mengkhawatirkan tempat tinggal mereka.

        Semangat membangun negeri tidak bisa hanya dibebankan pada satu sektor saja. Sinergi antara kementerian, lembaga keuangan, dan penyedia data menjadi pilar utama dalam keberhasilan program ini. Pemerintah telah membuka jalan, dan diharapkan langkah ini bisa terus berlanjut untuk lebih banyak guru di seluruh Indonesia. Karena ketika guru sejahtera, pendidikan pun akan semakin maju, dan masa depan generasi penerus bangsa semakin cerah.


        Continue Reading

        News

        Mudik Tahun Ini Pecah Telor

        Sebanyak 1,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta selama arus mudik Lebaran 2025, meningkat 25,5 persen dibanding hari biasa. Rekayasa lalu lintas dan kesadaran pemudik berperan dalam kelancaran perjalanan.

        Published

        on

        Monitorday.com – Jakarta kembali menjadi saksi pergerakan besar-besaran jutaan kendaraan menuju kampung halaman. Sejak Jumat, 21 Maret hingga Selasa, 1 April 2025 pagi, sebanyak 1,9 juta kendaraan telah keluar dari wilayah ibu kota. Angka ini mencerminkan betapa besarnya animo masyarakat untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman, meskipun tantangan lalu lintas masih menjadi perhatian utama.

        Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Jasa Marga, realisasi volume lalu lintas kumulatif keluar Jakarta dalam periode H-10 hingga H+1 Lebaran 2025 mencapai 1.963.152 kendaraan. Jumlah ini meningkat 25,5 persen dibanding hari normal dan 0,5 persen lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

        Sebagian besar kendaraan menuju ke arah Tol Transjawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama dengan total 726.565 kendaraan, mengalami lonjakan signifikan sebesar 139,1 persen dibanding hari biasa. Sementara itu, arus kendaraan yang menuju arah Merak melalui GT Cikupa tercatat sebanyak 491.987 kendaraan. Meski jumlah ini tetap tinggi, terdapat penurunan sebesar 38 persen dibanding arus mudik Lebaran 2024.

        Peningkatan volume kendaraan ini menunjukkan bahwa sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan tahun ini benar-benar diuji. Dengan tingginya lonjakan kendaraan, pemerintah bersama kepolisian melakukan berbagai strategi untuk menjaga kelancaran arus mudik, termasuk penerapan sistem one way, contraflow, dan ganjil-genap di titik-titik strategis.

        “Kami terus berupaya agar arus mudik ini tetap berjalan lancar dan aman. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Jasa Marga dan Jasa Raharja, menjadi kunci utama dalam mengatasi lonjakan kendaraan yang begitu besar,” ujar Kakorlantas.

        Sistem one way yang diterapkan lebih awal dibanding tahun sebelumnya terbukti efektif dalam mengurai kemacetan di jalur utama. Pemudik pun merasakan manfaatnya, dengan perjalanan yang lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya itu, pemantauan lalu lintas melalui CCTV dan sistem kontrol di berbagai titik memungkinkan petugas untuk merespons dengan cepat apabila terjadi kepadatan.

        Di sisi lain, meskipun volume kendaraan meningkat drastis, angka kecelakaan selama periode mudik tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data dari kepolisian menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan turun sebesar 34 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemudik terhadap keselamatan berkendara semakin meningkat, didukung dengan berbagai kampanye keselamatan yang terus dilakukan oleh kepolisian dan instansi terkait.

        Namun, perjalanan mudik bukan hanya tentang angka-angka statistik. Di balik kepadatan kendaraan dan strategi rekayasa lalu lintas, ada sejuta cerita dari para pemudik yang ingin segera sampai di kampung halaman. Ada yang berangkat sejak dini hari agar terhindar dari macet, ada pula yang memilih perjalanan malam dengan harapan jalan lebih lengang. Semua memiliki tujuan yang sama: merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta.

        Tak bisa dipungkiri, tantangan di perjalanan tetap ada. Cuaca yang tak menentu, kondisi jalan yang beragam, serta faktor kelelahan menjadi hal yang harus diantisipasi oleh setiap pengendara. Oleh karena itu, Kakorlantas mengimbau agar pemudik tetap mengutamakan keselamatan dengan beristirahat di rest area jika merasa lelah, mematuhi rambu lalu lintas, dan menjaga kecepatan berkendara.

        Dengan segala persiapan dan langkah antisipasi yang telah dilakukan, arus mudik tahun ini bisa dikatakan berjalan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semua pihak telah berkontribusi, mulai dari petugas kepolisian di lapangan, operator jalan tol, hingga para pemudik yang semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara.

        Mudik selalu menjadi ritual tahunan yang penuh warna, cerita, dan tantangan. Dan tahun ini, dengan rekor 1,9 juta kendaraan meninggalkan Jakarta, kita kembali membuktikan bahwa semangat untuk pulang ke kampung halaman tak pernah surut.

        Continue Reading

        News

        Menhub Apresiasi Jurus Jitu Polri, Soal Apa?

        Terobosan one way lokal sebelum nasional berhasil membuat mudik Lebaran 2025 lebih lancar dan aman. Menhub mengapresiasi langkah Korlantas Polri yang berhasil menurunkan angka kecelakaan hingga 34 persen.

        Published

        on

        Monitorday.com – Mudik Lebaran 2025 menghadirkan dinamika baru dengan penerapan sistem one way lokal sebelum one way nasional. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi yang menilai langkah ini sebagai solusi cerdas dalam mengelola arus mudik agar lebih terkendali dan nyaman bagi pemudik.

        Di tengah arus lalu lintas yang padat, strategi yang diterapkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ini menjadi angin segar bagi jutaan pemudik yang ingin merayakan Idulfitri di kampung halaman tanpa dihantui kemacetan. Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam menciptakan perjalanan yang lebih baik.

        “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian, Bapak Kapolri, Pak Kakorlantas beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan angkutan Lebaran 2025 secara baik,” ujar Menhub saat mengunjungi Command Center KM 29 Korlantas Polri di Cikampek, Sabtu (30/3/2025).

        Dengan implementasi sistem one way bertahap, kepolisian mampu mengantisipasi lonjakan kendaraan di jalur mudik, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemudik untuk merasakan kelancaran perjalanan yang lebih baik. Tak hanya itu, penerapan ini juga menunjukkan bahwa aparat di lapangan bersikap dinamis dan responsif terhadap kondisi lalu lintas yang berkembang.

        Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menyatakan bahwa pencabutan sistem one way nasional akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB di KM 70 Tol Cikampek Utama. Sebelum pencabutan dilakukan, pihaknya akan memastikan pembersihan jalur agar arus kendaraan tetap berjalan lancar.

        “Besok kami jam 9 dengan Pak Menteri dari Jasa Marga dan Jasa Raharja akan menutup one way mudik nasional di KM 70,” ujar Kakorlantas.

        Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan matang. Evaluasi dari berbagai pihak, termasuk Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Jawa Barat dan Jawa Tengah, menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas sudah mulai terkendali, sehingga memungkinkan pemberian akses bagi kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa sebelum sistem one way resmi dihentikan.

        “Trafik hari ini masih cukup padat, tetapi sudah lancar. Oleh karena itu, ada rekomendasi untuk tetap memberi kesempatan bagi pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan ke Trans Jawa,” tambahnya.

        Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan kepolisian dalam memastikan mudik tahun ini berjalan lancar. Lebih dari sekadar mengurai kemacetan, sistem ini juga berdampak pada peningkatan keselamatan berkendara. Kakorlantas melaporkan bahwa jumlah kecelakaan selama arus mudik tahun ini mengalami penurunan sebesar 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa selain efektif dalam mengelola arus lalu lintas, kebijakan ini juga berhasil mengurangi risiko kecelakaan.

        Namun, kelancaran perjalanan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan. Kesadaran dan kewaspadaan pemudik juga menjadi faktor kunci. Kakorlantas mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pemudik, untuk selalu berhati-hati, terutama saat berkendara di malam hari.

        “Kami mengimbau kepada pengguna jalan, khususnya pemudik, untuk berhati-hati karena perjalanan malam lebih rawan. Sampai saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga cukup terkendali,” ujarnya.

        Dengan keberhasilan penerapan sistem one way dan kerja sama dari berbagai pihak, mudik tahun ini menjadi bukti bahwa perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dapat menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih lancar, aman, dan nyaman. Terobosan ini bisa menjadi model untuk tahun-tahun mendatang, memastikan bahwa tradisi mudik tetap berlangsung dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan.

        Continue Reading

        News

        Mudik Lebaran 2025: KAI Pecahkan Rekor Penumpang!

        KAI mencatat rekor 2 juta pemudik selama Lebaran 2025, meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Kebijakan WFA membantu distribusi perjalanan lebih merata, menjadikan perjalanan lebih nyaman dan efisien.

        Published

        on

        Monitorday.com – Laju roda besi tak henti berputar, membawa jutaan harapan ke kampung halaman. Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sejarah baru dalam arus mudik Lebaran. Sebanyak 2.015.447 pemudik memilih kereta api sebagai moda transportasi utama mereka selama periode angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah. Angka ini melonjak 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.873.254 penumpang. Lonjakan ini tak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang diterapkan untuk memastikan kelancaran perjalanan.

        Pemerintah memainkan peran kunci dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mulai berlaku sejak 24 Maret 2025. Strategi ini terbukti efektif dalam mendistribusikan arus mudik lebih merata, mengurangi kepadatan yang biasanya terkonsentrasi pada tanggal-tanggal tertentu. KAI mencatat, pergerakan penumpang mulai meningkat sejak 21 Maret 2025 dengan 170.556 orang, dan terus melonjak hingga puncaknya pada 23 Maret 2025 dengan 183.123 penumpang. Tren ini mengindikasikan bahwa pemudik kini memiliki fleksibilitas lebih dalam menentukan waktu perjalanan mereka.

        Peningkatan jumlah penumpang tidak serta-merta menyebabkan kepadatan ekstrem di stasiun-stasiun utama. Dengan distribusi perjalanan yang lebih merata, suasana di stasiun tetap kondusif dan perjalanan berlangsung dengan nyaman. Puncak arus mudik tetap terjadi pada H-3 hingga H-1 Lebaran, dengan angka tertinggi pada 28 Maret 2025 (H-3) yang mencapai 215.564 penumpang. Meskipun begitu, tidak ada lonjakan drastis seperti tahun-tahun sebelumnya, berkat kebijakan WFA yang memberikan keleluasaan waktu bagi pemudik.

        Tak hanya sekadar mencatat rekor jumlah penumpang, KAI juga berhasil menjaga tingkat keterisian kursi yang optimal. Hingga 31 Maret 2025 pukul 14.00 WIB, sebanyak 3.538.738 tiket telah terjual atau 77 persen dari total kapasitas yang disediakan. Dari jumlah tersebut, tiket KA Jarak Jauh mencapai angka 3.130.477 dengan okupansi 91 persen, sementara KA Lokal terjual sebanyak 408.261 tiket dengan tingkat keterisian 36 persen.

        Keberhasilan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI yang semakin meningkat. Fasilitas yang lebih baik, jadwal perjalanan yang diperluas, serta peningkatan pelayanan di stasiun dan dalam perjalanan menjadi faktor utama yang mendukung kenyamanan para penumpang. Teknologi digital juga memainkan peran besar, dengan sistem pemesanan tiket online yang semakin mudah diakses dan memberikan kemudahan dalam merencanakan perjalanan.

        Momentum positif ini menjadi pemacu bagi KAI untuk terus berinovasi menghadapi musim mudik mendatang. Langkah strategis seperti optimalisasi jadwal perjalanan, penambahan rangkaian kereta, hingga peningkatan fasilitas di stasiun dan gerbong akan terus dilakukan demi memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan.

        Mudik Lebaran bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang penuh makna. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang diterapkan, KAI memastikan bahwa setiap pemudik dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lebaran 2025 menjadi bukti bahwa mudik dengan kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat, membawa jutaan cerita pulang ke kampung halaman dengan penuh kebahagiaan.

        Ringkasan: KAI mencatat rekor 2 juta pemudik selama Lebaran 2025, meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Kebijakan WFA membantu distribusi perjalanan lebih merata, menjadikan perjalanan lebih nyaman dan efisien.

        Continue Reading

        News

        Trump vs Iran: Ancaman atau Bencana?

        Ketegangan Iran-AS meningkat setelah ancaman Trump untuk mengebom Iran jika menolak negosiasi nuklir. Iran mengecam pernyataan tersebut dan memperingatkan konsekuensi serius jika AS bertindak agresif.

        Published

        on

        Monitorday.com – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman paling keras terhadap Teheran. Ancaman ini bukan sekadar gertakan politik, melainkan pernyataan terbuka bahwa Washington siap melancarkan serangan militer jika Iran menolak bernegosiasi terkait program nuklirnya.

        Trump, dalam wawancara dengan NBC News, secara blak-blakan menyatakan bahwa jika Iran tidak menerima kesepakatan baru, maka AS akan menjatuhkan bom yang belum pernah dialami negara itu sebelumnya. Sebuah pernyataan yang mengguncang dunia, bukan hanya karena isi ancamannya, tetapi juga karena implikasi geopolitiknya yang luas.

        Reaksi dari Iran pun tidak bertele-tele. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam sebuah posting di X, menyebut pernyataan Trump sebagai penghinaan mengejutkan terhadap perdamaian dunia dan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB. Ia menegaskan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan dan AS harus siap menghadapi konsekuensi dari langkah agresif tersebut.

        Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, ia memperingatkan bahwa setiap bentuk agresi AS akan berbalas pukulan keras. Iran tampaknya tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman ini, terlebih dengan sejarah panjang ketegangan antara kedua negara yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.

        Ancaman Trump bukan muncul begitu saja. Pada 4 Februari, ia telah menandatangani memorandum presiden yang menghidupkan kembali kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, sebuah strategi yang pernah digunakan dalam masa jabatan pertamanya. Langkah ini diambil setelah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 (JCPOA), yang sebelumnya berhasil menahan Iran dalam pengembangan senjata nuklirnya.

        Upaya diplomatik masih terbuka, meskipun sangat rapuh. Iran telah menerima surat dari Trump yang dikirim melalui Uni Emirat Arab (UEA) yang berisi permintaan untuk membuka negosiasi. Namun, Iran menolak tekanan langsung dan hanya bersedia berdialog secara tidak langsung. Sikap ini mengindikasikan bahwa Iran tetap teguh dalam pendiriannya, sekaligus menunjukkan bahwa jalan menuju resolusi damai masih sangat terjal.

        Dalam kondisi ini, dunia berada dalam situasi yang sangat sensitif. Eskalasi konflik bisa terjadi kapan saja jika salah satu pihak melangkah terlalu jauh. Sebuah serangan terhadap Iran tidak hanya akan mengguncang Timur Tengah, tetapi juga memiliki dampak global terhadap ekonomi, keamanan energi, dan keseimbangan kekuatan geopolitik.

        Negara-negara lain pun mulai bereaksi terhadap ancaman Trump. Eropa, yang masih berupaya menyelamatkan perjanjian nuklir dengan Iran, meminta kedua belah pihak menahan diri. Rusia dan China, sebagai kekuatan utama dunia, juga mengecam kebijakan AS yang dinilai dapat memicu ketidakstabilan global.

        Sementara itu, di dalam negeri AS, ancaman Trump juga menuai kritik. Beberapa anggota Kongres menyebut pernyataan tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyeret AS ke dalam konflik yang lebih besar. Para analis militer juga mengingatkan bahwa menyerang Iran bukanlah pilihan yang mudah, mengingat kekuatan militer dan aliansi strategis yang dimiliki negara tersebut.

        Meskipun ancaman ini bisa saja hanya merupakan strategi negosiasi gaya Trump yang dikenal agresif, Iran tampaknya tidak menganggapnya enteng. Dengan sejarah panjang ketegangan dan permusuhan, serta perbedaan ideologi yang tajam, hubungan kedua negara terus berada di ujung tanduk.

        Dunia kini menanti, apakah ancaman ini akan menjadi kenyataan atau sekadar retorika politik? Apakah Iran akan bersedia membuka negosiasi atau memilih jalur perlawanan? Yang jelas, jika diplomasi gagal dan konflik benar-benar pecah, dunia harus bersiap menghadapi dampak yang jauh lebih besar dari sekadar perang kata-kata.

        Continue Reading

        News

        Polri Kawal Mudik 2025: Lancar, Aman, dan Terkendali!

        Kerja keras Polri dalam mengawal arus mudik 2025 diapresiasi karena berhasil mengurangi kemacetan dan waktu tempuh. Berbagai strategi lalu lintas dan kebijakan libur panjang berperan besar dalam kelancaran ini.

        Published

        on

        Monitorday.com – Mudik selalu menjadi momen sakral bagi jutaan perantau yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Namun, tak jarang perjalanan pulang kampung ini dihantui kemacetan panjang dan risiko kecelakaan. Tahun 2025 membawa cerita berbeda. Kerja keras Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri berhasil mengawal kelancaran arus mudik dengan strategi cerdas yang patut diapresiasi.

        Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo turut mengungkapkan rasa bangganya terhadap upaya Polri yang memastikan arus mudik tahun ini lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

        “Mudik tahun ini lancar, terkendali. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, berarti ada kemajuan. Kita harus apresiasi Korlantas Polri yang sudah mengantisipasi pelaksanaan mudik sehingga sangat lancar dan terkendali,” ujarnya.

        Kunci keberhasilan ini terletak pada penerapan rekayasa lalu lintas yang tepat. Program lawan arah (contraflow), satu arah (one way) baik lokal maupun nasional, serta penyediaan jalur alternatif menjadi solusi jitu dalam mengurai kepadatan. Hasilnya? Puncak arus mudik pada 28 Maret 2025 mencatat kelancaran signifikan, dengan waktu tempuh rata-rata berkurang 42 menit dibandingkan tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat mampu menciptakan mudik yang lebih nyaman dan aman.

        Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam memberikan libur panjang sebelum Lebaran turut menjadi faktor pendukung kelancaran arus mudik. Libur yang lebih fleksibel memungkinkan pemudik untuk tidak terjebak dalam satu gelombang besar, sehingga distribusi kendaraan lebih merata. Ditambah dengan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, jumlah kendaraan pribadi di jalur utama pun berkurang, mengurangi potensi kemacetan.

        Keberhasilan ini tentu menjadi harapan baru bagi masa depan mudik di Indonesia. Evaluasi yang baik akan menjadi modal utama dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan arus mudik pada tahun-tahun berikutnya. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin perjalanan mudik di Indonesia akan semakin optimal dan menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola arus pergerakan masyarakat dalam skala besar.

        Dengan prediksi arus balik pada 5-7 April 2025, masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keberhasilan mudik bukan hanya tanggung jawab Polri semata, melainkan hasil kerja sama semua pihak. Mari kita dukung upaya ini agar setiap perjalanan pulang kampung selalu menjadi pengalaman menyenangkan dan penuh kebahagiaan.

        Continue Reading

        News

        Thailand Investigasi Keruntuhan Gedung Pencakar Langit di Bangkok Akibat Gempa 7,7 M

        Hendi Firdaus

        Published

        on

        Monitorday.com – Pemerintah Thailand sedang melakukan penyelidikan terkait keruntuhan sebuah gedung pencakar langit di Bangkok yang ambruk setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo pada Jumat, 28 Maret 2025.

        Gedung yang tengah dibangun oleh perusahaan asal China itu menjadi sorotan setelah runtuh secara tiba-tiba, meskipun masih dalam tahap pembangunan.

        Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penyebab keruntuhan gedung tersebut. Dalam pernyataannya, Shinawatra mempertanyakan bagaimana desain dan proses persetujuan bangunan tersebut dapat terjadi, mengingat Thailand sudah berpengalaman membangun banyak gedung pencakar langit sebelumnya.

        “Saya punya pertanyaan dalam benak saya. Apa yang terjadi sejak pertama kali didesain? Bagaimana desain ini disetujui? Ini bukan bangunan pertama di negara ini,” ungkap Shinawatra, seperti dikutip dari France 24 pada Senin (31/3). “Kita harus menyelidiki di mana kesalahan itu terjadi.”

        Menindaklanjuti pernyataan tersebut, PM Thailand memerintahkan penyelidikan menyeluruh dengan melibatkan sejumlah ahli. Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, segera membentuk komite khusus yang terdiri dari insinyur dari Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota serta sejumlah ahli lainnya. Mereka diminta untuk menyelidiki insiden ini dan memberikan laporan dalam waktu satu minggu.

        Sementara itu, investigasi juga semakin kompleks setelah empat pekerja asal China yang terlibat dalam proyek tersebut diduga merampas dokumen dari lokasi pembangunan. Keempat pekerja itu kini turut diperiksa dalam penyelidikan.

        Pemerintah China dilaporkan juga ikut mengirim seorang ahli untuk memeriksa lokasi runtuhnya gedung pencakar langit tersebut.

        “Thailand akan segera mengetahui penyebab runtuhnya gedung itu. Gedung tersebut baru saja dibangun dan seharusnya dirancang untuk menahan gempa bumi,” kata Charnvirakul, seperti dilansir dari Bangkok Post.

        Gempa bumi yang mengguncang Myanmar dan Thailand pada Jumat (28/3) tersebut menimbulkan kerusakan parah di sejumlah daerah. Gempa yang terjadi pada kedalaman 10 km itu juga terasa hingga China. Institut Nasional Medis Darurat (NIEM) Bangkok melaporkan puluhan orang menjadi korban akibat runtuhnya gedung tersebut.

        Gedung yang ambruk tersebut sedang dibangun untuk kantor pemerintahan dan merupakan proyek besar. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat gedung berwarna putih yang semula berdiri kokoh tiba-tiba bergetar dan kolaps seketika, disertai asap dan debu yang mengepul. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak panik dan berlarian mencari perlindungan.

        Continue Reading

        News

        Ngeri! Ini Ancaman Trump Jika Iran Gagal Capai Kesepakatan Nuklir

        Hendi Firdaus

        Published

        on

        Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Minggu, 30 Maret 2025, mengeluarkan ancaman baru terhadap Iran terkait program nuklirnya.

        Dalam wawancara dengan NBC News, Trump menegaskan bahwa AS akan melakukan pengeboman besar-besaran terhadap Iran jika kesepakatan nuklir tidak tercapai, sembari mengingatkan kemungkinan pemberlakuan tarif sekunder.

        Ancaman ini muncul setelah Iran menolak untuk melakukan negosiasi langsung dengan Washington, yang terjadi setelah pertemuan para pejabat AS dan Iran minggu lalu.

        Meskipun begitu, Trump menyatakan bahwa pihak AS dan Iran masih melakukan komunikasi, meskipun ia tidak memberikan detail lebih lanjut terkait pembicaraan tersebut.

        “Jika mereka tidak membuat kesepakatan, akan ada pengeboman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya,” ujar Trump dalam wawancara telepon tersebut, seperti dikutip oleh Reuters. Trump juga menambahkan kemungkinan akan mengenakan tarif sekunder terhadap negara-negara yang membeli barang dari Iran, seperti yang pernah ia lakukan empat tahun lalu.

        Iran merespons ancaman Trump melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan tanggapan melalui Oman. Menurut Menteri Luar Negeri Iran, Teheran menolak untuk melakukan negosiasi langsung dengan AS selama berada di bawah tekanan maksimum dan ancaman militer.

        Kebijakan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang menyatakan bahwa Iran tetap terbuka untuk negosiasi tidak langsung, meskipun menolak dialog langsung dengan Washington.

        Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga menekankan bahwa Iran akan terus berusaha mencari solusi melalui jalur negosiasi tidak langsung, meskipun menentang tekanan yang diberikan AS.

        Dalam wawancara tersebut, Trump juga mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan penerapan tarif sekunder terhadap negara-negara yang membeli barang dari Iran, baik itu Rusia maupun negara lainnya. Menurutnya, ia mungkin memberikan waktu beberapa minggu kepada Iran untuk membuat kemajuan dalam pembicaraan sebelum keputusan mengenai tarif tersebut diambil.

        Trump menegaskan bahwa ia tidak akan segera memberlakukan tarif tersebut, namun mengingatkan bahwa kebijakan serupa yang diterapkannya pada masa jabatan pertama terbukti efektif.

        Konflik ini berawal sejak 2018 ketika Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang mengatur pembatasan aktivitas nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

        Sejak saat itu, Iran telah melampaui batas yang disepakati dalam pengayaan uranium, yang memicu kekhawatiran bahwa Teheran sedang mengembangkan kemampuan senjata nuklir.

        Meskipun Iran menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan energi sipil, kekhawatiran global, terutama dari negara-negara Barat, tetap berlanjut mengenai kemungkinan Iran mengejar senjata nuklir.

        Continue Reading

        News

        Menteri Ara Bicara Soal Rumah Subsidi untuk Wartawan, Janji Bangun Seribu Unit

        Hendi Firdaus

        Published

        on

        Monitorday.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan rumah subsidi untuk sektor tertentu.

        Salah satunya adalah rumah subsidi untuk wartawan, yang dijanjikan sebanyak seribu unit, meskipun belum ada kepastian waktu pelaksanaannya.

        Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa proses pembangunan rumah subsidi ini memerlukan diskusi lebih lanjut dengan wartawan untuk memetakan kebutuhan serta memastikan bahwa program ini tepat sasaran.

        “Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu, kan ada syaratnya,” ujar Ara dalam wawancaranya usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta Selatan.

        Ara menekankan bahwa penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah rumah tersebut harus menjadi rumah pertama dan calon penerima harus termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan agar bantuan rumah subsidi tepat sasaran.

        Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu, dengan fokus pada pembangunan 20 ribu unit rumah untuk guru di kawasan Bogor, Jawa Barat. Setelah Lebaran, pemerintah akan melanjutkan pembangunan rumah subsidi untuk tenaga medis, termasuk perawat, dengan total 30 ribu unit, serta rumah untuk nelayan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

        “Di samping itu, kami juga mendapat dukungan dari Pak Prabowo, Pak Dasco, dan Gubernur BI untuk mendukung pembiayaan program ini, dengan harapan dapat mempercepat realisasi pembangunan perumahan bagi masyarakat,” ujar Ara.

        Dengan adanya berbagai upaya dukungan dan koordinasi, pemerintah berharap dapat mencapai target pembangunan rumah subsidi ini secara bertahap, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.

        Continue Reading

        Monitor Saham BUMN



        News3 hours ago

        Diego Garcia di Ujung Badai

        Pangan3 hours ago

        Udang Vaname Nusa Dewa: Kunci Lompatan Produksi Nasional

        News4 hours ago

        Prof Mu’ti Wujudkan Mimpi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

        News4 hours ago

        Mudik Tahun Ini Pecah Telor

        News4 hours ago

        Menhub Apresiasi Jurus Jitu Polri, Soal Apa?

        News7 hours ago

        Mudik Lebaran 2025: KAI Pecahkan Rekor Penumpang!

        Ruang Sujud8 hours ago

        Silaturahmi di Era Digital: Memanfaatkan Teknologi untuk Menjaga Hubungan

        News8 hours ago

        Trump vs Iran: Ancaman atau Bencana?

        Ruang Sujud11 hours ago

        Manfaat Silaturahmi dalam Islam: Mempererat Ukhuwah dan Membuka Rezeki

        News15 hours ago

        Polri Kawal Mudik 2025: Lancar, Aman, dan Terkendali!

        News20 hours ago

        Thailand Investigasi Keruntuhan Gedung Pencakar Langit di Bangkok Akibat Gempa 7,7 M

        Sportechment20 hours ago

        Alasan Kylian Mbappe Gabung Real Madrid Bukan Karena Cristiano Ronaldo, Tapi…

        Sportechment20 hours ago

        PSSI Bidik Pemain Keturunan Tristan Gooijer Jelang Timnas Indonesia Lawan China dan Jepang

        Sportechment21 hours ago

        Pink Spiders vs Red Sparks: Megawati Cs Keok di Leg Pertama

        News21 hours ago

        Ngeri! Ini Ancaman Trump Jika Iran Gagal Capai Kesepakatan Nuklir

        Sportechment21 hours ago

        Film Pabrik Gula Gentayangan di Amerika Buat Gempar Satu Studio

        Sportechment22 hours ago

        Berkat Peran Dua Sosok Ini Ruben Onsu Putuskan Jadi Mualaf

        Sportechment22 hours ago

        Elon Musk Jual X ke xAI Seharga Rp546 Triliun, Gabungkan Medsos dengan Kecerdasan Buatan

        News22 hours ago

        Menteri Ara Bicara Soal Rumah Subsidi untuk Wartawan, Janji Bangun Seribu Unit

        News22 hours ago

        Dukung Arus Balik Lebaran, Yusuf Hamka Bakal Gratiskan Tol Cisumdawu