News
Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045
Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,
Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.
“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.
Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.
“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).
Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.
Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).
Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.
Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.
“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.
“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.
Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.
Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.
Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.
TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.
Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.
Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.
Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).
ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara) Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).
Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).
Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.
SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.
Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.
Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.
Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).
Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).
“Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.
Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)
“Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.
Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.
Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).
ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.
Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).
“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).
Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.
“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.
Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah
investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.
tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).
nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.
rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.
sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.
maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing
Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain
Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.
Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.
Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.
Menuju Indonesia Emas 2045
Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).
“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.
Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .
Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).
“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.
Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).
Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.
Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.
Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.
Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.
Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.
Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.
Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)
Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.
Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya
Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)
Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.
Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global
Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap
Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.
Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).
Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.
Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.
Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan
Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.
Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar
Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).
Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.
Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.
Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.
Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)
Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.
“Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Monitorday.com – Pemerintah mempercepat perluasan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai strategi mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah agar akses pendidikan semakin menjangkau anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan belajar.
Langkah itu ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) PJJ jenjang pendidikan menengah Tahun Ajaran 2026/2027 di berbagai satuan pendidikan penyelenggara PJJ pada Senin (3/8/2026).
MPLS menjadi tahap awal bagi peserta didik baru untuk mengenal sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membantu sekolah memetakan kebutuhan belajar setiap siswa agar layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
“Keberhasilan PJJ ditentukan oleh kemampuan kita membangun sebuah ekosistem. Ketika pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan sistem, pemerintah daerah melakukan penjangkauan, satuan pendidikan menghadirkan layanan pembelajaran, dan masyarakat bersama-sama memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan kembali untuk belajar,” ujar Fajar.
Menurut Fajar, penguatan tata kelola, sistem penyelenggaraan, dan penjaminan mutu yang terus dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas PJJ sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang setara dengan pendidikan formal reguler.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan MPLS tidak sekadar menjadi agenda pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun karakter, kemandirian, dan literasi digital peserta didik.
“Bekal tersebut penting agar siswa mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi sekaligus memiliki tanggung jawab dalam proses belajar mandiri,” kata Tatang.
Dukungan terhadap pengembangan PJJ juga datang dari sejumlah pemerintah daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai konsep utama PJJ adalah menghadirkan pendidikan yang mampu menjangkau anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah.
“Bagi kami, filosofi Pendidikan Jarak Jauh adalah sekolah yang mendatangi anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah. Pendidikan harus mampu menjangkau siapa pun tanpa memandang kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi,” ujar Emil.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap PJJ menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan.
“Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” kata Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menekankan keberhasilan PJJ tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga bergantung pada dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh dukungan keluarga di rumah serta lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah berharap perluasan implementasi PJJ pada tahun ajaran 2026/2027 mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi Anak Tidak Sekolah. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, semakin banyak anak diharapkan dapat kembali belajar dan memperoleh kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
Monitorday.com – Pemerintah memangkas batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar untuk tiket pesawat domestik dari 50 persen menjadi 30 persen dari Tarif Batas Atas (TBA). Kebijakan yang mulai berlaku per 1 Agustus 2026 ini diambil menyusul turunnya harga avtur nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi berkala terhadap komponen tarif angkutan udara yang mempertimbangkan pergerakan harga bahan bakar pesawat.
“Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan harga avtur agar struktur tarif tetap mencerminkan kondisi biaya operasional maskapai, sekaligus menjaga keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat,” ujar Lukman dalam keterangan resminya.
Dengan aturan baru itu, maskapai hanya boleh mengenakan fuel surcharge maksimal 30 persen dari TBA untuk penerbangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.
Meski membuka peluang harga tiket menjadi lebih murah, penurunan tarif tidak akan dirasakan sama oleh seluruh penumpang. Besaran harga tiket tetap bergantung pada struktur tarif yang diterapkan masing-masing maskapai.
Harga tiket pesawat terdiri atas sejumlah komponen, mulai dari tarif dasar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), biaya layanan lainnya, hingga fuel surcharge. Karena itu, maskapai yang sebelumnya mengenakan biaya tambahan mendekati batas maksimal 50 persen berpotensi menurunkan harga tiket lebih besar. Sebaliknya, jika fuel surcharge yang diterapkan selama ini sudah di bawah 30 persen, dampaknya terhadap harga tiket kemungkinan minim atau bahkan tidak berubah.
Kementerian Perhubungan menegaskan penetapan tarif akhir tetap menjadi kewenangan maskapai, selama masih berada dalam koridor Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).
Selain itu, seluruh maskapai diwajibkan mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah dari tarif dasar pada tiket agar penumpang mengetahui besaran biaya tambahan yang dikenakan akibat fluktuasi harga avtur.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga akan memperketat pengawasan terhadap penerapan tarif untuk memastikan kebijakan berjalan transparan, akuntabel, serta tetap melindungi konsumen.
Sebelumnya, pada Mei 2026 pemerintah menaikkan batas maksimal fuel surcharge menjadi 50 persen setelah rata-rata harga avtur nasional melonjak hingga sekitar Rp29.116 per liter. Seiring turunnya harga avtur per 1 Agustus 2026, pemerintah kembali memangkas batas tersebut menjadi 30 persen guna menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.
Ketentuan terbaru berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, khususnya layanan kelas ekonomi. Masyarakat yang akan bepergian disarankan membandingkan harga tiket antar maskapai karena tarif akhir tetap dipengaruhi kebijakan komersial masing-masing operator, selama sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia dan Thailand memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara. Sebagai dua negara pendiri ASEAN sekaligus kekuatan ekonomi utama di kawasan, kerja sama kedua negara dinilai berpengaruh terhadap dinamika regional.
“Hubungan antara kita sangat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara,” kata Prabowo saat memberikan pernyataan bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Prabowo mengatakan kunjungan resmi Anutin memiliki arti penting karena menjadi kunjungan perdana seorang Perdana Menteri Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Pertemuan tersebut juga menjadi Leaders Consultation kedua sejak Indonesia dan Thailand meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada tahun lalu.
“Ini menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Thailand terus berkembang dan berorientasi ke masa depan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, selain sama-sama menjadi pendiri ASEAN, Indonesia dan Thailand juga merupakan dua kekuatan ekonomi besar di kawasan. Posisi tersebut membuat hubungan bilateral kedua negara turut memengaruhi stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.
Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, termasuk langkah memperkuat peran ASEAN di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia.
Prabowo menegaskan Indonesia dan Thailand memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta mendorong kemakmuran kawasan sebagai dua negara pendiri ASEAN.
Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi dengan Assemblr EDU dan didukung Samsung for Education meluncurkan ImajiNation 2026, Kompetisi Nasional Koding Visual untuk Murid dan Guru. Program kolaboratif ini mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial melalui pemanfaatan teknologi koding visual, pemodelan tiga dimensi (3D), dan Augmented Reality (AR), sekaligus mendorong lahirnya karya-karya inovatif dari guru dan murid di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat ekosistem transformasi pendidikan digital melalui Rumah Pendidikan sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai layanan pembelajaran digital.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa ImajiNation 2026 memiliki semangat yang sejalan dengan implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. “ImajiNation memiliki semangat yang sama untuk mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan sekadar kemampuan menulis kode program, melainkan cara berpikir yang sistematis, kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” ujarnya.
Menurut Menteri Mu’ti, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga pengalaman belajar yang membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir komputasional peserta didik. “Saya mengajak para guru di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ImajiNation 2026 dengan menghadirkan karya-karya inovatif yang dapat menginspirasi praktik pembelajaran serta membimbing anak-anak untuk berani bertanya, bereksperimen, berkolaborasi, dan mengubah ide menjadi solusi yang bermanfaat,” jelasnya.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menekankan bahwa keberhasilan ImajiNation 2026 tidak hanya diukur dari capaian prestasi peserta, tetapi juga dari pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti kompetisi. “Keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari siapa yang menjadi juara, tetapi dari seberapa banyak peserta yang memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Karena itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadikan ImajiNation 2026 sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, Muhammad Muchlas Rowi, menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan harus dimaknai lebih dari sekadar pemanfaatan perangkat dan aplikasi. “Transformasi digital harus membentuk cara berpikir yang kreatif, kritis, kolaboratif, serta mampu menyelesaikan permasalahan nyata. Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing,” ujarnya.
ImajiNation 2026 menargetkan lebih dari 11.000 peserta dari 2.000 sekolah di 38 provinsi. Kompetisi ini menghadirkan tiga jalur bagi murid jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/SMK/sederajat, serta satu jalur bagi guru. Melalui platform Assemblr EDU, peserta dapat menciptakan pengalaman digital interaktif menggunakan koding visual, teknologi 3D, dan Augmented Reality (AR) tanpa memerlukan kemampuan pemrograman berbasis teks maupun perangkat keras khusus.
Founder dan CEO Assemblr EDU, Hasbi Asyadiq, mengatakan bahwa ImajiNation merupakan wujud kolaborasi bersama Kemendikdasmen dan didukung Samsung for Education untuk menghadirkan ruang bagi guru dan murid di seluruh Indonesia agar dapat belajar, berkarya, dan berinovasi melalui teknologi. “Dengan visual coding, visualisasi tiga dimensi, dan Augmented Reality, kita mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi inovator,” ujarnya
Selain menjadi ajang kompetisi, ImajiNation 2026 juga menghadirkan rangkaian pembelajaran yang mendampingi peserta hingga Grand Final. Assemblr EDU memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek melalui platform kreasi 3D/AR, sementara Kemendikdasmen memberikan penguatan sesuai arah kebijakan pendidikan nasional. Samsung for Education turut mendukung melalui sesi pendampingan bagi guru dan murid dengan memanfaatkan teknologi Galaxy.
Kompetisi akan berlangsung dalam dua tahap, dimulai dari babak kualifikasi nasional secara daring dan dilanjutkan dengan acara puncak secara luring yang mempertemukan finalis terbaik dari seluruh Indonesia. Salah satu sorotan utama acara puncak adalah kompetisi langsung koding visual jalur SMP yang mempertemukan empat tim finalis untuk mengembangkan dan mempresentasikan proyek secara langsung di hadapan publik.
Acara puncak juga akan menghadirkan Education Expo yang mempertemukan murid, guru, sekolah, instansi pemerintah, perusahaan teknologi, dan berbagai mitra pendidikan dalam satu ruang kolaborasi. Karya-karya terbaik peserta selanjutnya akan dimanfaatkan melalui Rumah Pendidikan, termasuk sebagai konten pembelajaran pada Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID), sehingga implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat terus berlanjut di satuan pendidikan.
Pendaftaran ImajiNation 2026 tidak dipungut biaya dan dilakukan melalui platform Assemblr EDU. Peserta dapat memilih salah satu dari tiga tema, yaitu Dream Quest, Eco Quest, atau Culture Quest, untuk dikembangkan menjadi proyek digital interaktif yang akan dinilai oleh dewan juri tingkat nasional.
Acara Puncak ImajiNation 2026 akan diselenggarakan pada Oktober 2026 secara luring dan mempertemukan para finalis, guru, sekolah, perwakilan pemerintah, mitra industri, media, serta keluarga dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Kemendikdasmen bersama Assemblr EDU dan didukung Samsung for Education berharap ImajiNation 2026 dapat melahirkan semakin banyak murid kreator digital yang mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkreasi, berkolaborasi, dan menghasilkan solusi yang bermanfaat. Hasil pembelajaran serta karya-karya inovatif yang lahir dari ImajiNation 2026 diharapkan dapat memperkuat ekosistem Rumah Pendidikan sekaligus mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan.
Monitorday.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk apa pun. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan jasa perantara atau membayar biaya untuk mengakses program pembiayaan tersebut.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
“Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian,” kata Riza dalam keterangan resmi.
Penegasan itu disampaikan setelah Kementerian UMKM menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR, mulai dari permintaan agunan tambahan hingga pungutan biaya jasa atau fee dalam proses pengajuan pinjaman.
Riza menjelaskan, aturan KUR mengenal dua jenis agunan, yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai melalui KUR beserta kemampuan debitur mengembalikan pinjaman, sedangkan agunan tambahan berupa aset seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau jaminan pribadi lainnya.
“Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR,” ujarnya.
Menurut dia, kewajiban menyediakan agunan tambahan hanya berlaku bagi pinjaman KUR di atas Rp100 juta. Ketentuan tersebut juga memiliki pengecualian bagi petani tebu rakyat dan penerima KUR khusus sektor pertanian yang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.
Untuk menjaga integritas program, Kementerian UMKM meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan pelanggaran dalam proses penyaluran KUR. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan SP4N-LAPOR! maupun surat elektronik kur@ekon.go.id. Setiap laporan, kata Riza, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran.
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun sepanjang 2026. Hingga 22 Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp169 triliun kepada 2,65 juta debitur di seluruh Indonesia. Sebanyak 1,1 juta di antaranya merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali memperoleh akses pembiayaan formal.
Pada tahun ini, sekitar 65 persen alokasi KUR difokuskan ke sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor produktif lainnya. Menurut Riza, penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
“KUR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan,” katanya.
Monitorday.com – BPJS Kesehatan resmi menerapkan mekanisme baru bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjalani kontrol rawat jalan di rumah sakit mitra mulai 1 Agustus 2026. Dalam aturan ini, pasien diwajibkan mendaftar antrean secara online melalui aplikasi Mobile JKN sebelum datang ke rumah sakit.
Kebijakan tersebut melengkapi sistem pelayanan yang mulai diterapkan sejak Juni 2026. Tujuannya untuk mengurangi penumpukan antrean, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepastian jadwal pelayanan dokter spesialis.
Dalam ketentuan terbaru, peserta JKN wajib datang sesuai tanggal yang tercantum dalam surat kontrol dan tidak diperkenankan hadir lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum berkunjung ke rumah sakit, peserta juga harus mengambil nomor antrean secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN sesuai sistem yang telah terintegrasi dengan rumah sakit.
Apabila berhalangan hadir, peserta diwajibkan melakukan penjadwalan ulang (reschedule) sesuai prosedur yang berlaku. Saat datang ke rumah sakit, peserta tetap harus membawa kartu JKN atau KTP serta surat kontrol.
BPJS Kesehatan mengingatkan pasien yang datang lebih awal dari jadwal berpotensi tidak memperoleh pelayanan karena sistem rumah sakit telah menyesuaikan jadwal dokter dan kapasitas layanan berdasarkan antrean digital.
Meski demikian, peserta yang terlambat masih dapat memperoleh pelayanan dengan syarat melakukan pendaftaran atau reservasi ulang secara online paling lambat sehari sebelum kedatangan (H-1), sesuai ketentuan masing-masing rumah sakit.
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pasien gawat darurat, kondisi medis akut yang memerlukan tindakan segera, maupun pasien yang berdasarkan penilaian dokter harus segera mendapatkan pelayanan tetap dapat langsung menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) tanpa mengikuti mekanisme jadwal kontrol maupun antrean rawat jalan.
BPJS Kesehatan juga menegaskan aturan baru ini tidak didasarkan pada jenis penyakit. Artinya, peserta dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, stroke, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), lupus, dan penyakit kronis lainnya tetap wajib mengikuti jadwal kontrol yang telah ditetapkan. Namun, jika kondisinya berubah menjadi gawat darurat, pasien tetap berhak memperoleh penanganan langsung di IGD.
Untuk mendaftar antrean, peserta cukup masuk ke aplikasi Mobile JKN, memilih menu Pendaftaran Pelayanan atau Antrean FKRTL, memilih rumah sakit dan poli sesuai surat kontrol, menentukan tanggal kunjungan, memilih jadwal praktik dokter yang tersedia, lalu mengonfirmasi pendaftaran hingga memperoleh nomor antrean elektronik. Pada hari pemeriksaan, peserta hanya perlu melakukan check-in di rumah sakit agar Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dapat diproses.
BPJS Kesehatan berharap penerapan sistem antrean digital mampu memangkas antrean di loket pendaftaran, mempercepat layanan administrasi, membantu rumah sakit mengelola kapasitas pelayanan dokter, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih tertib, efisien, dan nyaman bagi peserta JKN.
Monitorday.com – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda sebagai kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus membawa Indonesia menuju status negara maju.
Irene mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah wirausaha. Mengacu pada data World Bank, Indonesia membutuhkan sekitar 10–12 persen wirausaha, dengan minimal 4 persen sebagai titik awal menuju negara maju. Namun, saat ini jumlah wirausaha nasional masih berada di bawah angka tersebut.
“Entrepreneurship bukan hanya soal memiliki perusahaan, namun definisi jiwa kewirausahaan adalah tentang rasa memiliki, tanggung jawab, dan melakukan setiap pekerjaan dengan tujuan yang jelas,” ujar Irene dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Irene, penguatan jiwa kewirausahaan sejak usia muda menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Karena itu, Kementerian Ekraf mendukung pengembangan talenta muda melalui berbagai program, salah satunya Prestasi Junior Indonesia (PJI).
Sejak 2011, PJI telah membekali lebih dari dua juta anak muda Indonesia dengan keterampilan dunia kerja, literasi keuangan, dan kemampuan membangun usaha yang berkelanjutan.
Chairman of the Executive Board PJI Pribadi Setiyanto mengatakan seluruh program PJI dirancang dengan pendekatan experiential learning, yang memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan mengelola usaha serta didampingi mentor dari kalangan profesional dan pelaku bisnis.
Salah satu program unggulannya, Student Company, memberi kesempatan kepada siswa SMA dan SMK untuk mendirikan serta mengelola perusahaan mereka sendiri. Peserta belajar mengembangkan produk, menyusun model bisnis, memimpin tim, mengelola keuangan, hingga menghadapi tantangan usaha secara nyata.
“Selama 20 tahun pelaksanaannya di Indonesia, Student Company telah menjangkau lebih dari 18.000 siswa dan melahirkan 845 bisnis siswa. Pada periode 2025–2026, pengembangan ide bisnis peserta difokuskan pada empat isu strategis, yaitu ekonomi sirkular, gaya hidup sehat, perubahan iklim, dan kekayaan lokal,” kata Pribadi.
Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 45 tim bersaing hingga terpilih sembilan tim terbaik tingkat SMA/SMK. Dua tim terbaik akan mewakili Indonesia dalam ajang kewirausahaan tingkat Asia Pasifik.
Kementerian Ekraf berharap kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan mampu melahirkan lebih banyak wirausaha muda yang inovatif, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan kekayaan intelektual Indonesia menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing global.
Monitorday.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memastikan pasokan listrik yang sempat terganggu akibat gangguan suplai dari Gardu Induk Gandul menuju Cirendeu telah sepenuhnya pulih pada Senin pagi.
Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika mengatakan gangguan terjadi pada pukul 04.59 WIB. Setelah memastikan kondisi sistem aman, tim PLN langsung melakukan proses pemulihan mulai pukul 05.14 WIB.
“Secara bertahap, pasokan listrik kepada seluruh pelanggan kembali normal pada pukul 07.00 WIB,” kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama proses pemulihan berlangsung. Pelanggan yang masih mengalami kendala kelistrikan diminta melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini dalam kondisi aman dan tidak lagi mengalami pemadaman. PLN, kata dia, terus memperkuat keandalan sistem guna mencegah gangguan serupa terulang.
Menurut Darmawan, penguatan sistem dilakukan melalui penambahan pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kalori. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan tambahan pasokan khusus sebesar 1,8 juta ton di luar pasokan rutin untuk mendukung operasional PLN.
Selain itu, PLN juga menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 4,6 gigawatt (GW) yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan semakin memperkuat keandalan sistem kelistrikan Jawa dan mengurangi potensi terjadinya pemadaman di masa mendatang.
Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses pasar sekaligus mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha binaannya melalui program Rumah BUMN.
Sebanyak 13 UMKM binaan Rumah BUMN Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ambil bagian dalam bazar Jambore Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo.
Ajang tersebut dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produk pangan olahan dan kuliner unggulan kepada masyarakat serta peserta jambore dari 12 kabupaten di Sulawesi Tengah.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Rumah BUMN menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Pertamina tidak hanya membuka ruang promosi, tetapi juga mendampingi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital,” kata Baron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selain membuka peluang pasar, Pertamina juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS guna meningkatkan daya saing di tengah berkembangnya ekonomi digital.
Menurut Baron, penguatan UMKM sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengembangan industri kreatif.
Sementara itu, pemilik Kopi Tanambi, Imran Mulyadi, mengaku pendampingan Rumah BUMN Pertamina telah membantu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.
“Rumah BUMN Tojo Una-Una telah memberikan banyak dukungan bagi pelaku UMKM, mulai dari promosi, pendampingan pameran, pembukaan peluang usaha, hingga pengembangan kemasan dan peningkatan kapasitas. Pendamping Rumah BUMN benar-benar serius membina kami agar usaha terus berkembang,” ujar Imran.
News
Indonesia Dorong Transformasi Digital Beretika
Model transformasi digital Indonesia yang diperkenalkan di forum WSIS 2026 menunjukkan pergeseran dari fokus pembangunan infrastruktur menuju tata kelola digital yang berpusat pada manusia.
Monitorday.com– Keikutsertaan Indonesia dalam World Summit on the Information Society (WSIS) 2026 tidak sekadar menjadi ajang diplomasi teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan arah kebijakan transformasi digital nasional. Jika pada dekade sebelumnya pembangunan lebih berorientasi pada penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perluasan akses internet, kini fokus mulai bergeser pada pembangunan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah memperkenalkan kerangka “Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga” sebagai fondasi transformasi digital Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu konektivitas digital, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta perlindungan masyarakat melalui keamanan siber dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Pergeseran tersebut sejalan dengan tren global yang menempatkan tata kelola AI sebagai isu strategis, bukan lagi sekadar isu teknis.
Dari perspektif kebijakan publik, perubahan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau pembangunan pusat data. Ke depan, ukuran keberhasilan akan semakin bergantung pada kualitas layanan digital, tingkat adopsi masyarakat, interoperabilitas data antarlembaga, perlindungan data pribadi, serta kemampuan pemerintah memanfaatkan data untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif.
Bagi Indonesia, pendekatan ini memiliki nilai strategis karena ekonomi digital nasional diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Tanpa tata kelola yang kuat, percepatan digitalisasi berpotensi meningkatkan risiko serangan siber, penyalahgunaan AI, kebocoran data, hingga kesenjangan digital antarwilayah. Karena itu, investasi pada regulasi, literasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur.
Forum WSIS juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam pembentukan standar global mengenai tata kelola AI dan transformasi digital. Selama ini, regulasi internasional banyak didominasi negara maju. Dengan aktif menyampaikan pengalaman nasional, Indonesia memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya terkait pemerataan akses teknologi dan pengembangan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Meski demikian, implementasi di dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantangan. Integrasi data antarkementerian, interoperabilitas layanan publik, keamanan infrastruktur digital, serta kesiapan talenta digital masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar transformasi digital berjalan secara efektif. Selain itu, koordinasi lintas sektor akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Secara keseluruhan, langkah Indonesia di WSIS 2026 menunjukkan bahwa transformasi digital nasional memasuki fase yang lebih matang. Fokus tidak lagi sekadar membangun teknologi, tetapi memastikan teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menghadirkan tata kelola digital yang aman, transparan, dan berpusat pada kepentingan publik.
Malaysia Rajai Pariwisata ASEAN, Indonesia Urutan ke Berapa?
MPLS PJJ 2026: Kemendikdasmen Perluas Akses Pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah
Deretan Mobil Hybrid Terbaru di GIIAS 2026, Lihat Harga dan Spesifikasinya
Fuel Surcharge Dipangkas Jadi 30 Persen, Tiket Pesawat Domestik Berpeluang Turun
Jerman Perluas Pendidikan Islam
Semifinal Piala Presiden Tanpa Penonton, Lha Kok Kenapa?
Indonesia Dibantai Vietnam, Tiket Semifinal di Ujung Tanduk
Prabowo: Indonesia-Thailand Kunci Stabilitas ASEAN
Perkuat Pembelajaran Koding dan AI, Kemendikdasmen Luncurkan ImajiNation 2026
Jangan Tertipu! KUR hingga Rp100 Juta Tak Perlu Agunan Tambahan
Aturan Baru BPJS Kesehatan: Pasien Rawat Jalan Wajib Daftar Antrean via Aplikasi Ini
40 Tahun Berkarya, Kahitna Ungkap Resep Tetap Kompak
Kejar Status Negara Maju, Wamen Ekraf Dorong Anak Muda Jadi Wirausaha
PLN Pulihkan Gangguan Listrik, Pasokan Normal Kembali
Pertamina Perluas Akses Pasar UMKM Melalui Rumah BUMN
Indonesia Dorong Transformasi Digital Beretika
Erick Thohir Kirim Pesan Jelang Persija vs Persib
Kemendikdasmen Borong 4 Penghargaan di Ajang Media Relations Awards SPS 2026
OpenAI Perkuat Keamanan AI
