News
Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045
Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,
Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.
“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.
Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.
“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).
Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.
Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).
Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.
Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.
“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.
“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.
Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.
Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.
Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.
TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.
Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.
Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.
Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).
ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara) Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).
Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).
Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.
SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.
Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.
Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.
Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).
Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).
“Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.
Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)
“Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.
Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.
Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).
ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.
Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).
“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).
Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.
“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.
Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah
investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.
tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).
nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.
rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.
sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.
maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing
Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain
Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.
Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.
Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.
Menuju Indonesia Emas 2045
Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).
“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.
Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .
Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).
“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.
Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).
Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.
Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.
Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.
Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.
Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.
Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.
Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)
Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.
Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya
Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)
Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.
Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global
Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap
Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.
Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).
Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.
Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.
Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan
Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.
Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar
Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).
Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.
Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.
Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.
Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)
Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.
“Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Monitorday.com – Keberanian tampil di depan umum dan kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan para siswa SD Muhammadiyah Lamongan (SD Muhla), Jawa Timur, mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat melakukan kunjungan kerja ke sekolah tersebut, Jumat (19/6/2026).
Dalam kunjungannya, Fajar mengaku terkesan melihat para siswa yang tampil percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya, kemampuan tersebut merupakan bekal penting untuk membentuk generasi unggul dan calon pemimpin bangsa di masa depan.
“Anak-anak di sini luar biasa. Mereka berani tampil dan banyak yang fasih berbahasa Inggris. Ini merupakan modal penting untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujar Fajar.
Salah satu siswa yang menarik perhatian adalah Atalia Basani, siswi kelas 6A yang juga dikenal sebagai jurnalis cilik SD Muhla. Dengan penuh percaya diri, Atalia berinteraksi dan menunjukkan kemampuan komunikasinya di hadapan tamu serta peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Penampilan Atalia menjadi gambaran keberhasilan sekolah dalam menumbuhkan keberanian, kemampuan berbicara, dan keterampilan komunikasi sejak usia dini.
Kunjungan Wamendikdasmen kali ini bertujuan meninjau penerapan teknologi pembelajaran sekaligus penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Selama berada di SD Muhla, Fajar berkeliling ke sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pemanfaatan perangkat digital dalam proses belajar mengajar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika untuk siswa kelas 4 dan 5. Di kelas tersebut, proses pembelajaran didukung perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang memungkinkan penyampaian materi berlangsung lebih interaktif dan menarik.
Tak hanya meninjau fasilitas, Fajar juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tidak takut mencoba dan berani menghadapi tantangan selama proses belajar.
“Yang penting itu adik-adik punya keberanian tampil. Lalu mengerjakan, mengikuti prosesnya. Soal benar atau salah itu nomor dua,” pesannya.
Semangat yang sama ditunjukkan oleh Airin, salah seorang peserta didik yang mempresentasikan simulasi siklus air menggunakan media pembelajaran digital. Presentasi tersebut menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus kemampuan berpikir kritis siswa.
Meski demikian, Fajar mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Ia mengajak para siswa untuk tetap rajin belajar, beribadah, serta aktif bersosialisasi di lingkungan sekitar tanpa bergantung pada gawai maupun media sosial.
Keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan SD Muhammadiyah Lamongan juga tercermin dari capaian akademiknya. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), rata-rata nilai Matematika dan Bahasa Indonesia sekolah tersebut mencapai 90,6. Adapun nilai tertinggi Matematika mencapai 93,33, sementara Bahasa Indonesia menembus angka 96,33.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa perpaduan antara teknologi pembelajaran, metode pengajaran inovatif, dan penguatan karakter mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.
Kunjungan Wamendikdasmen ke SD Muhammadiyah Lamongan pun menjadi gambaran bahwa transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada pembentukan generasi yang percaya diri, kreatif, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
News
China Dukung Penerbitan Panda Bond, Menkeu: Bukti Tingginya Tingkat Kepercayaan Prospek Ekonomi RI
Monitorday.com – Pemerintah Indonesia memperoleh dukungan kuat dari People’s Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China untuk merealisasikan rencana penerbitan Panda Bond di pasar keuangan domestik Negeri Tirai Bambu.
Dukungan tersebut diperoleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Beijing. Dalam kunjungan itu, Menkeu melakukan sejumlah pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta para investor guna memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
“Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat,” ujar Purbaya di Beijing, Kamis (18/6/2026).
Salah satu capaian utama dari kunjungan tersebut adalah komitmen penuh Pemerintah China terhadap rencana penerbitan perdana Panda Bond Indonesia. Instrumen surat utang berdenominasi yuan itu akan diterbitkan di pasar keuangan China sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pembiayaan nasional.
Menurut Purbaya, baik Kementerian Keuangan China maupun PBOC menunjukkan dukungan yang sangat positif terhadap rencana tersebut, termasuk dalam proses perizinannya.
“Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat,” katanya.
Penerbitan Panda Bond, lanjut Purbaya, menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan agar tidak bergantung pada satu mata uang maupun satu pasar keuangan tertentu.
“Kita ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China,” ujarnya.
Menkeu menilai dukungan yang diberikan Pemerintah China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal itu tercermin dari berbagai diskusi konstruktif yang berlangsung selama kunjungan tersebut.
“Diskusi dengan mereka sangat konstruktif dan menunjukkan bahwa kepercayaan China terhadap Indonesia sangat baik. Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat,” kata Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga memaparkan kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi sehat dan berbagai kendala investasi yang sebelumnya menjadi perhatian investor terus dibenahi pemerintah.
“Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, langkah memperluas akses pembiayaan dan investasi dari berbagai negara merupakan bagian dari strategi pemerintah yang mengedepankan prinsip non-blok atau non-alignment dalam hubungan ekonomi internasional.
“Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya,” pungkasnya.
News
Kapan Harga Pertamax Akan Turun?
Anjloknya harga minyak dunia membuka peluang penurunan harga Pertamax, namun mekanisme penetapan harga membuat penyesuaian baru berpotensi dilakukan pada awal Juli.
Monitorday.com – Turunnya harga minyak mentah dunia memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: kapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax, akan ikut turun? Berdasarkan simulasi harga keekonomian menggunakan kondisi pasar terkini, harga jual Pertamax saat ini diperkirakan masih berada di atas harga ekonominya. Namun, penurunan harga secara resmi diperkirakan baru dapat dilakukan pada evaluasi harga berikutnya pada 1 Juli 2026.
Perhitungan dengan asumsi harga minyak mentah berada di kisaran US$76–80 per barel menunjukkan harga keekonomian Pertamax berada di kisaran Rp14.600 hingga Rp15.450 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga resmi yang saat ini masih berada di level Rp16.250 per liter, sehingga terdapat selisih sekitar Rp1.000 hingga Rp1.600 per liter. Harga resmi yang berlaku saat ini masih merefleksikan kondisi ketika harga minyak dunia sempat melonjak ke kisaran US$95–100 per barel akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Secara teori, penurunan harga minyak dunia seharusnya ikut menekan biaya produksi BBM. Dengan asumsi harga minyak US$76 per barel, estimasi harga produk berdasarkan acuan Mean of Platts Singapore (MOPS) mencapai sekitar US$86 per barel. Setelah dikonversi menggunakan kurs sekitar Rp17.826 per dolar AS, ditambah biaya distribusi, margin badan usaha, serta komponen pajak, harga jual keekonomian diperkirakan berada di kisaran Rp14.600 per liter. Sementara pada skenario harga minyak US$80 per barel, harga keekonomian diperkirakan sekitar Rp15.450 per liter.
Meski demikian, terdapat beberapa faktor yang membuat harga BBM belum bisa langsung mengikuti penurunan harga minyak dunia. Pertama, formula penetapan harga BBM nonsubsidi menggunakan sistem rata-rata harga MOPS dalam periode tertentu sehingga bersifat lagging atau tertinggal. Harga yang berlaku pada bulan berjalan dihitung berdasarkan rata-rata harga pada periode 25 bulan sebelumnya hingga 24 bulan berjalan, sehingga perubahan harga minyak hari ini baru akan memengaruhi evaluasi harga bulan berikutnya.
Kedua, badan usaha masih menjual stok BBM yang diperoleh ketika harga minyak dunia berada pada level tinggi selama periode konflik geopolitik beberapa bulan terakhir. Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berada di atas Rp17.800 per dolar AS turut mengurangi dampak positif dari turunnya harga minyak mentah, karena biaya impor bahan baku tetap relatif tinggi.
Apabila harga minyak dunia mampu bertahan di kisaran US$76–80 per barel hingga akhir Juni dan tidak terjadi lonjakan baru akibat risiko geopolitik, peluang penurunan harga Pertamax pada evaluasi 1 Juli 2026 dinilai cukup besar. Berdasarkan simulasi keekonomian, harga Pertamax berpotensi turun ke kisaran Rp14.500–Rp15.000 per liter, meskipun besaran penyesuaian tetap akan bergantung pada rata-rata harga MOPS, pergerakan kurs rupiah, serta keputusan badan usaha sesuai ketentuan pemerintah.
Bagi konsumen, perkembangan ini menjadi sinyal positif bahwa penurunan harga minyak dunia mulai membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Namun, mekanisme penetapan harga yang menggunakan rata-rata harga pasar dan mempertimbangkan stabilitas pasokan membuat perubahan harga tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan mengikuti siklus evaluasi yang telah ditetapkan pemerintah.
News
Fundamental Indonesia Dinilai Tetap Menjadi Penopang Rupiah
Pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen global dan arus modal asing, namun fundamental ekonomi serta ruang kebijakan dinilai masih menjadi modal penting menjaga stabilitas.
Monitorday.com – Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan kuat pada perdagangan hari ini seiring meningkatnya gejolak pasar keuangan global. Dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sempat menyentuh level tertinggi secara intraday di kisaran Rp17.680 per dolar AS sebelum bergerak di sekitar Rp17.654,9. Tekanan tersebut terjadi bersamaan dengan pelemahan pasar saham domestik dan kenaikan imbal hasil obligasi, dipicu meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta ekspektasi inflasi yang masih tinggi.
Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor eksternal. Penolakan Amerika Serikat terhadap proposal perdamaian Iran kembali meningkatkan ketegangan geopolitik yang mendorong investor global mengalihkan dana ke aset-aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS. Di saat yang sama, sikap Federal Reserve yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi turut memperkuat mata uang dolar dan mempersempit daya tarik imbal hasil aset di negara berkembang.
Di pasar domestik, sentimen juga dipengaruhi oleh arus keluar modal asing setelah peninjauan indeks MSCI pada Mei 2026 yang menghapus sejumlah saham Indonesia dari indeks global. Kondisi tersebut mendorong aksi jual investor asing di pasar saham. Sepanjang pekan sebelumnya, arus keluar dana asing tercatat mencapai sekitar Rp3,2 triliun, sementara secara akumulatif sejak awal tahun mencapai lebih dari Rp56 triliun. Cadangan devisa Indonesia yang turun menjadi 146,2 miliar dolar AS pada April 2026 juga menjadi perhatian karena mencerminkan meningkatnya kebutuhan stabilisasi nilai tukar.
Meski demikian, ruang kebijakan Indonesia masih dinilai cukup memadai untuk menjaga stabilitas pasar. Pelaku pasar memperkirakan Bank Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kebijakan moneter, termasuk melalui kenaikan suku bunga acuan maupun optimalisasi instrumen stabilisasi rupiah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya tarik aset domestik sekaligus meredam volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek.
Di sisi lain, keputusan MSCI yang tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market pada tinjauan aksesibilitas pasar 2026 memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan nasional. Status tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia masih dipandang memiliki akses pasar yang kompetitif bagi investor global, sehingga berpotensi membantu memulihkan kepercayaan pasar setelah tekanan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Para ekonom menilai pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi dinamika global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi domestik. Dengan inflasi yang relatif terkendali, sistem keuangan yang tetap terjaga, serta koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia, Indonesia dinilai memiliki kapasitas untuk menghadapi volatilitas eksternal. Apabila ketegangan geopolitik mereda dan arus modal asing mulai kembali masuk, tekanan terhadap rupiah berpotensi berangsur berkurang sehingga stabilitas pasar keuangan nasional dapat kembali menguat.
News
AS-Iran Damai: Harga Minyak Merosot-Selat Hormuz Dibuka
Kesepakatan damai AS-Iran memicu penurunan tajam harga minyak dunia. Analisis dampak pembukaan Selat Hormuz terhadap pasokan global dan implikasinya bagi ekonomi, termasuk di Indonesia.
Monitorday.com – Harga minyak dunia mengalami penurunan tajam setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik yang berlangsung lebih dari tiga bulan serta membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.
Mengutip laporan AFP, Kamis (18/6/2026), harga minyak mentah turun lebih dari 3 persen dalam perdagangan internasional. Pelemahan tersebut memperpanjang tren penurunan yang telah terjadi sejak kabar kesepakatan damai kedua negara mulai beredar pada akhir pekan lalu.
Kesepakatan tersebut disambut positif oleh pelaku pasar karena dinilai mampu meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor utama pendorong kenaikan harga energi global.
Selama konflik berlangsung, pasar dibayangi kekhawatiran atas kemungkinan terganggunya arus pasokan minyak dunia akibat ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis itu menjadi lintasan sekitar 20 persen perdagangan minyak global sehingga setiap gangguan dapat berdampak signifikan terhadap harga energi internasional.
Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, pasar memperkirakan distribusi minyak dari negara-negara kawasan Teluk akan kembali berjalan normal. Kondisi tersebut meningkatkan optimisme terhadap stabilitas pasokan minyak global dalam beberapa bulan ke depan.
Analis pasar menilai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran juga mengurangi premi risiko (risk premium) yang sebelumnya melekat pada harga minyak akibat tingginya ketidakpastian geopolitik.
Selain memberikan sentimen positif bagi pasar energi, penurunan harga minyak berpotensi membantu perekonomian global melalui biaya energi yang lebih rendah. Kondisi ini dapat menekan tekanan inflasi, menjaga biaya transportasi dan logistik, serta membantu mengendalikan biaya produksi di berbagai sektor industri.
Bagi negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, melemahnya harga minyak dunia berpotensi mengurangi beban impor energi dan menekan kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi. Namun demikian, penurunan harga minyak global tidak otomatis diikuti oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Harga BBM nasional masih dipengaruhi sejumlah faktor lain, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kebijakan pemerintah, biaya distribusi, serta mekanisme penetapan harga yang berlaku.
Ke depan, pelaku pasar akan mencermati implementasi kesepakatan damai AS-Iran dan perkembangan produksi minyak negara-negara anggota OPEC+ guna mengukur keberlanjutan tren penurunan harga minyak dalam jangka menengah.
Sebelumnya, konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung lebih dari tiga bulan sempat memicu gejolak di pasar energi global. Kekhawatiran terhadap potensi krisis pasokan mendorong lonjakan harga minyak dan meningkatkan tekanan inflasi di sejumlah negara. Tercapainya kesepakatan damai kini menjadi sentimen positif yang memperkuat harapan terhadap stabilitas pasar energi dunia.
News
MSCI Pertahankan Indonesia sebagai Emerging Market
Keputusan MSCI mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market menjadi sinyal positif yang memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek pasar modal nasional.
Monitorday.com – Kekhawatiran pelaku pasar terhadap kemungkinan turunnya status pasar modal Indonesia akhirnya terjawab. Dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Jumat (19/6/2026), MSCI memutuskan tetap menempatkan Indonesia dalam kelompok Emerging Market. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi pasar keuangan nasional karena menjaga posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi penting di kawasan.
Status tersebut sekaligus menghilangkan kekhawatiran akan potensi penurunan menjadi Frontier Market, yang sebelumnya dikhawatirkan dapat memicu keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Dengan tetap berada dalam kategori Emerging Market, Indonesia dinilai masih memiliki fondasi yang kuat untuk menarik minat investor institusi global yang menjadikan klasifikasi MSCI sebagai salah satu acuan investasi.
Dalam penilaiannya, MSCI memberikan apresiasi terhadap keterbukaan pasar Indonesia. Aspek persyaratan investor asing, batas kepemilikan asing (Foreign Ownership Limit/FOL), serta ketersediaan ruang kepemilikan asing (foreign room) memperoleh penilaian tertinggi. Selain itu, pembatasan arus modal juga dinilai sangat baik, mencerminkan kemudahan bagi investor dalam melakukan investasi maupun repatriasi dana.
Kemudahan registrasi investor, pembukaan rekening, serta kualitas regulasi pasar juga memperoleh nilai tertinggi. Dari sisi infrastruktur, layanan kustodian, penyimpanan efek, hingga aktivitas perdagangan dinilai telah memenuhi standar yang mendukung efisiensi transaksi di pasar modal Indonesia. Penilaian tersebut menunjukkan berbagai reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal mulai memberikan hasil positif.
Meski demikian, MSCI masih memberikan sejumlah catatan untuk penyempurnaan. Liberalisasi pasar valuta asing, kesetaraan hak investor asing, serta transparansi arus informasi pasar dinilai masih perlu ditingkatkan agar daya saing Indonesia semakin kuat dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Perbaikan pada aspek tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor internasional.
Secara keseluruhan, keputusan MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market menjadi sinyal optimistis bagi perekonomian nasional. Di tengah dinamika ekonomi global, pengakuan ini memperlihatkan bahwa pasar modal Indonesia tetap memiliki daya tarik, stabilitas, serta prospek pertumbuhan yang mampu menjaga kepercayaan investor dan mendukung masuknya investasi asing ke dalam negeri.
News
Pemerintah Perkuat Jurus Hapus Kemiskinan
Pemerintah memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penciptaan kerja, ekonomi desa, dan perlindungan sosial berbasis data tunggal.
Monitorday.com– Pemerintah Indonesia memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang mencakup penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi pedesaan, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperluas akses pekerjaan bagi masyarakat rentan. Program padat karya, pelatihan vokasi, serta pengembangan wirausaha menjadi instrumen untuk membuka peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat di desa dan sektor informal.
Pemerintah juga mendorong program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM Pemula sebagai bagian dari penguatan kemandirian ekonomi. Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem wirausaha baru agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu menciptakan pendapatan secara berkelanjutan.
Di tingkat desa, penguatan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan petani lokal, optimalisasi BUMDesa, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi desa diharapkan menjadi simpul ekonomi baru yang membuka akses modal, memperkuat usaha masyarakat, dan menggerakkan ekonomi dari akar rumput.
Pemerintah juga mendorong pengembangan potensi lokal melalui program desa ekspor. Produk unggulan daerah didorong agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas, sehingga desa tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga bagian dari rantai nilai ekonomi nasional dan global.
Selain penciptaan kerja dan penguatan desa, perlindungan sosial tetap menjadi pilar penting. Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis, serta subsidi iuran BPJS Kesehatan diarahkan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.
Agar penyaluran bantuan lebih akurat, pemerintah memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Basis data ini menjadi rujukan dalam menentukan sasaran program kesejahteraan, subsidi, dan bantuan sosial sehingga intervensi negara dapat lebih tepat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Strategi pengentasan kemiskinan juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kolaborasi ini penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dari hulu hingga hilir.
Dengan kombinasi penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi desa, dan perlindungan sosial berbasis data, pemerintah berharap masyarakat miskin ekstrem dapat keluar dari kerentanan secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi rakyat.
News
Bahlil Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik, Pemerintah Fokus Amankan Pasokan Batu Bara
Pemerintah melalui Menteri Bahlil Lahadalia menjamin pasokan listrik nasional tetap aman tanpa pemadaman. Langkah strategis dilakukan untuk mengatasi tantangan pasokan batu bara PLN.
Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abdul Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik nasional, termasuk melalui penguatan dukungan finansial kepada PT PLN (Persero).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
“Insya Allah tidak,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan pemadaman listrik.
Menurutnya, rapat tersebut membahas berbagai aspek ketenagalistrikan, termasuk skema pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PLN agar perusahaan listrik negara itu memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam menjamin pasokan listrik bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa secara umum kondisi sektor ketenagalistrikan nasional berada dalam situasi yang terkendali dan tidak menghadapi persoalan serius.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Hingga saat ini, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sebesar 134 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 18 hingga 20 juta ton.
Kendala utama berasal dari pasokan batu bara kalori menengah dengan kualitas sekitar 5.200 kcal/kg GAR yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, sejumlah perusahaan tambang kurang berminat memasok batu bara jenis tersebut ke PLN karena harga yang ditetapkan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) hanya sebesar 70 dolar AS per ton. Nilai tersebut jauh di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 yang mencapai 121,83 dolar AS per ton.
“Masalahnya ada pada selisih harga. Harga jual ke PLN dinilai kurang menarik bagi perusahaan tambang sehingga pasokan batu bara kalori menengah menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Kementerian ESDM membentuk tim khusus pengadaan batu bara kalori menengah yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pihak terkait melakukan koordinasi penuh dalam menjamin ketersediaan pasokan energi bagi pembangkit listrik nasional.
Bahlil berharap kehadiran tim lintas instansi itu dapat memperkuat transparansi, menyatukan data, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.
“Kita ingin semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bekerja dengan data yang sama. Yang paling penting adalah memastikan pelayanan terbaik bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah optimistis kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dapat dipenuhi sehingga pasokan listrik nasional tetap aman dan andal di tengah meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri.
News
Pemerintah Siapkan Stimulus Baru, Airlangga: Bukan BLT Tunai
Pemerintah siapkan stimulus non-BLT bagi masyarakat menengah ke bawah. Fokus pada program magang untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global.
Monitorday.com – Pemerintah tengah mematangkan paket stimulus ekonomi baru yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan menengah bawah, khususnya kelompok desil 4 ke bawah. Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan kenaikan harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Abdul Airlangga Hartarto mengatakan skema bantuan yang sedang dirancang tidak akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan melalui mekanisme lain yang dinilai lebih tepat sasaran.
“Stimulus yang kita siapkan untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Ini sedang dipersiapkan. BLT untuk yang bawah, tidak berbentuk cash,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Pemerintah menyiapkan stimulus tersebut sebagai langkah mitigasi terhadap berbagai risiko ekonomi yang berpotensi memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, serta ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengingatkan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan jalur strategis Selat Hormuz, dapat mengganggu rantai pasok energi dunia dan memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta pemerintah mewaspadai tren kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi membebani kondisi fiskal negara.
Selain kelompok berpendapatan rendah, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus bagi masyarakat kelas menengah yang dinilai mulai merasakan dampak kenaikan biaya hidup, tetapi tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial.
Salah satu program yang akan diperkuat adalah program magang nasional untuk meningkatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan.
“Kelas menengah, salah satu program yang sedang kami dorong kembali adalah program magang yang mulai digencarkan pada Juni ini,” kata Airlangga.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kondisi yang dihadapi kelompok kelas menengah saat ini. Mereka tidak menerima bantuan sosial, tetapi tetap harus menanggung kenaikan biaya transportasi, kebutuhan pangan, pendidikan, hingga cicilan kredit.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman, menilai kelas menengah saat ini berada dalam posisi yang cukup rentan karena tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat langsung mengurangi beban pengeluaran masyarakat, seperti peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), subsidi transportasi, atau bentuk dukungan biaya hidup lainnya.
Ia menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan bantuan tunai jangka pendek dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan stabilitas ekonomi.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah memastikan berbagai program subsidi energi, termasuk BBM bersubsidi dan implementasi program biodiesel B50, tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Sementara itu, data Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi tercatat menurun menjadi 71,6 persen, mencerminkan meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk menahan pengeluaran.
Melalui stimulus yang tengah disiapkan tersebut, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan perlambatan konsumsi rumah tangga dapat diminimalkan, terutama bagi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi global.
News
Mendikdasmen: Kesungguhan Jadi Kunci Sukses Raih Beasiswa dan Kuliah di Luar Negeri
Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan strategi dan peluang untuk meraih beasiswa serta studi di luar negeri. Ia menekankan kesungguhan dan persiapan matang sebagai kunci utama.
Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa impian untuk melanjutkan studi ke luar negeri bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Menurutnya, kunci utama meraih kesempatan tersebut terletak pada kesungguhan, komitmen, dan ketekunan dalam menekuni bidang ilmu yang dipilih.
Pesan itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk “Membedah Peluang Belajar di Luar Negeri dan Meraih Beasiswa Internasional” yang digelar di Tangerang, Rabu (17/6/2026).
Di hadapan mahasiswa dan dosen yang hadir, Abdul Mu’ti mengatakan peluang untuk mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi dunia terbuka lebar bagi generasi muda Indonesia. Namun, kesempatan tersebut hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki tekad kuat dan persiapan yang matang.
“Kesempatan itu sangat terbuka. Namun semuanya mensyaratkan kesungguhan untuk menekuni bidang ilmu tertentu. Kuncinya ada pada komitmen,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurut Abdul Mu’ti, terdapat beragam jalur yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar negeri. Selain program studi penuh, tersedia pula program pertukaran pelajar, kursus jangka pendek, kegiatan riset, hingga penulisan karya ilmiah yang didukung berbagai lembaga internasional.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang baik sejak dini, termasuk kemampuan menjaga motivasi dan konsistensi saat menghadapi berbagai tantangan selama proses persiapan maupun studi.
Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan yang lebih luas, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir logis dan kritis melalui budaya akademik yang kuat.
Menurutnya, hubungan antara dosen dan mahasiswa di banyak kampus internasional dibangun melalui pendampingan yang intensif sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan bermakna.
“Atmosfer akademik yang kuat membuat pengalaman belajar menjadi sangat bermakna. Kemampuan berpikir logis dan kritis dibangun melalui budaya akademik yang tumbuh dengan baik,” katanya.
Selain aspek akademik, Abdul Mu’ti menilai pengalaman tinggal dan belajar di negara lain memberikan pelajaran berharga mengenai kedisiplinan, ketertiban, penghormatan terhadap perbedaan, serta berbagai nilai positif dari budaya global.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun jejaring internasional selama masa studi. Interaksi dengan mahasiswa, akademisi, dan profesional dari berbagai negara dinilai mampu membuka peluang kolaborasi sekaligus memperluas wawasan dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.
“Kesempatan-kesempatan itu selalu ada. Namun peluang tersebut hanya dapat diraih oleh mereka yang sungguh-sungguh, memiliki komitmen untuk terus maju, dan mampu membangun jejaring yang luas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Desri Arwen, mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai peluang pendidikan global, termasuk program beasiswa internasional, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya bertujuan memperoleh gelar akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk membawa perubahan positif bagi bangsa.
“Belajar di luar negeri bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang bagaimana kita membawa perubahan bagi tanah air,” ujar Desri.
Melalui seminar tersebut, para peserta diharapkan semakin termotivasi untuk mengejar kesempatan studi internasional, memperluas wawasan global, serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas.
Prabowo Minta Erick Thohir Matangkan Persiapan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030
Berani Tampil dan Fasih Berbahasa Inggris, Siswa SD Muhla Curi Perhatian Wamendikdasmen
China Dukung Penerbitan Panda Bond, Menkeu: Bukti Tingginya Tingkat Kepercayaan Prospek Ekonomi RI
Dukung MotoGP Indonesia 2026, Menpora: Dongkrak Ekonomi Lewat Sport Tourism
Kapan Harga Pertamax Akan Turun?
Fundamental Indonesia Dinilai Tetap Menjadi Penopang Rupiah
Al-Khawarizmi dan Revolusi Angka Dunia
AS-Iran Damai: Harga Minyak Merosot-Selat Hormuz Dibuka
Janice Tjen/Aldila Sutjiadi OTW Semifinal Nottingham Open 2026 Usai Sikat Pasangan Ceko
MSCI Pertahankan Indonesia sebagai Emerging Market
Pemerintah Perkuat Jurus Hapus Kemiskinan
FIFA Beri Perlakuan Khusus Bendera Arab Saudi di Piala Dunia 2026, Apa Alasannya?
Callum Turner Tanggapi Rumor Jadi James Bond Baru
Real Madrid Resmi Gaet Ibrahima Konate
Bahlil Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik, Pemerintah Fokus Amankan Pasokan Batu Bara
Pemerintah Siapkan Stimulus Baru, Airlangga: Bukan BLT Tunai
Mendikdasmen: Kesungguhan Jadi Kunci Sukses Raih Beasiswa dan Kuliah di Luar Negeri
Stabilitas Kurs Jadi Kunci Ketahanan Ekonomi Nasional
DPR Restui Tambahan Anggaran Kemendikdasmen 2027, Berapa Besarannya?
