News
Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045
Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,
Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.
“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.
Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.
“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).
Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.
Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).
Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.
Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.
“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.
“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.
Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.
Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.
Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.
TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.
Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.
Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.
Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).
ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara) Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).
Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).
Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.
SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.
Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.
Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.
Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).
Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).
“Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.
Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)
“Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.
Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.
Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).
ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.
Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).
“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).
Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.
“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.
Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah
investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.
tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).
nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.
rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.
sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.
maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing
Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain
Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.
Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.
Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.
Menuju Indonesia Emas 2045
Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).
“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.
Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .
Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).
“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.
Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).
Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.
Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.
Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.
Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.
Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.
Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.
Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)
Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.
Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya
Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)
Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.
Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global
Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap
Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.
Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).
Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.
Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.
Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan
Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.
Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar
Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).
Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.
Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.
Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.
Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)
Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.
“Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
News
KRI Sriwijaya, Kapal Induk Pertama Indonesia Tiba di Jakarta
KRI Sriwijaya resmi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta setelah berlayar dari Italia. Kapal induk eks ITS Giuseppe Garibaldi ini siap memperkuat jajaran armada tempur dan misi kemanusiaan TNI AL.
[domain_caapital] – Kapal induk pertama Indonesia resmi tiba di Jakarta. Eks kapal Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi itu merapat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026) pagi.
Berdasarkan pantauan, kapal memasuki kawasan pelabuhan sekitar pukul 07.58 WIB. Kedatangannya disambut meriah dengan tabuhan gendang dan penampilan marching band TNI yang membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu khas Betawi, Si Jali Jali.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam prosesi penyambutan. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Kedatangan kapal ini sekaligus menandai babak baru setelah sebelumnya memperkuat Angkatan Laut Italia. TNI AL memastikan eks ITS Giuseppe Garibaldi-551 kini menyandang nama KRI Sriwijaya dan menjadi kapal induk pertama dalam jajaran TNI AL.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan kapal tersebut menempuh pelayaran panjang dari Italia menuju Indonesia. Garibaldi bertolak dari Italia pada 24 Agustus 2026 dan sempat singgah di Sri Lanka sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia.
“ITS Giuseppe Garibaldi telah memasuki Perairan Indonesia, rencananya besok Jumat, 18 September akan tiba di Jakarta,” ujar Tunggul, Kamis (17/9/2026).
Saat memasuki wilayah Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di sekitar perairan Bangka, kapal mendapat pengawalan TNI AL. Dua fregat, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, mengawal pelayarannya menuju Tanjung Priok.
Pengawalan juga diperkuat unsur udara, termasuk helikopter AS565 Panther.
Menurut keterangan resmi TNI AL, KRI Sriwijaya tidak hanya diproyeksikan untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim. Kapal tersebut juga akan mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.
Eks Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 30 knot. Saat masih berdinas di Angkatan Laut Italia, kapal ini pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer, termasuk operasi udara dalam konflik Kosovo pada 1999.
Kini, setelah tiba di Tanjung Priok, eks Giuseppe Garibaldi memasuki tahap baru sebagai bagian dari kekuatan maritim Indonesia. Kapal tersebut selanjutnya akan menjalani proses sesuai kebutuhan operasional TNI AL sebelum sepenuhnya beroperasi sebagai KRI Sriwijaya.
News
TVS Siap Perluas Investasi dan Kembangkan Motor Listrik di Indonesia
TVS berencana memperluas fasilitas pabrik serta mengembangkan lini sepeda motor listrik dan berbasis etanol di tanah air usai bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/09/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan investasi TVS di Indonesia, termasuk perluasan pabrik serta pengembangan kendaraan berbasis listrik dan etanol.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa TVS selama ini telah menanamkan investasinya di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga.
“Tadi hanya mendampingi Bapak Presiden menerima tamunya dari perusahaan India, TVS, yang di mana memang sudah berinvestasi di sini untuk motor, scooters, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas dan tapi juga tidak hanya berupa bahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran TVS menyampaikan rencana pengembangan perusahaan sekaligus menjajaki kemungkinan kerja sama lebih lanjut di Indonesia. Pimpinan utama hingga CEO perusahaan turut hadir secara langsung dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
“Nah jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerja samanya, prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke courtesy visit ke Bapak Presiden,” ungkap Rosan.
Salah satu fokus pengembangan yang dibahas adalah kendaraan roda dua dengan teknologi yang lebih beragam. Selain kendaraan listrik, TVS juga berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia.
Rosan menjelaskan bahwa rencana tersebut nantinya juga akan melibatkan tim pemerintah terkait untuk mendukung pengembangan teknologi kendaraan listrik maupun kendaraan berbasis etanol.
“Kerja samanya di bidang pengembangan dari motor listrik, motor berbasis etanol, jadi nanti dengan tim dari Menristekdikti juga untuk pengembangan dari listrik berbasis etanol ini,” ucap Rosan.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, serta mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di Indonesia.
News
Prabowo Fokus Kemandirian Energi, Siapkan E50
Pemerintah merancang peta jalan pengembangan bahan bakar nabati E50 dan pembenahan tata kelola migas demi menekan ketergantungan impor energi nasional.
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Sidang tersebut membahas strategi menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi di tengah dinamika geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa salah satu arahan utama Presiden adalah mempersiapkan pengembangan bahan bakar campuran etanol 50 persen atau E50 setelah pemerintah menjalankan program biodiesel B50. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan BBM dari luar negeri.
Dari sisi kebutuhan energi, konsumsi solar nasional saat ini disebut berada di sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah melihat peningkatan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Dalam sidang DEN, pemerintah juga melaporkan kondisi stok BBM dan cadangan nasional yang berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Presiden meminta ketersediaan energi tetap dijaga di tengah perubahan situasi geopolitik dunia. Pemerintah juga akan meningkatkan eksplorasi minyak dan gas serta mengoptimalkan sumur-sumur yang sudah berproduksi dengan dukungan teknologi.
Prabowo juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sumur minyak rakyat. Bahlil menyebut terdapat sekitar 45 ribu sumur rakyat yang perlu dipantau dan dikelola secara profesional agar tidak terjadi pelanggaran maupun penyaluran minyak ke pihak yang tidak semestinya.
Selain produksi energi, pemerintah dan DEN membahas rancangan perubahan tata kelola sektor minyak dan gas. Salah satu gagasan yang dilaporkan adalah penguatan kelembagaan pengelolaan migas yang akan berada langsung di bawah Presiden, sementara kementerian teknis menjalankan kebijakan sesuai arahan yang ditetapkan.
Langkah menuju E50 menunjukkan bahwa agenda energi pemerintahan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan BBM jangka pendek. Pemerintah juga berupaya membangun kombinasi kebijakan yang mencakup peningkatan produksi minyak dan gas, pengembangan bahan bakar nabati, pemanfaatan teknologi, serta penguatan tata kelola energi.
News
Wamen Fajar: WSC Shanghai 2026 Jadi Tolok Ukur Kualitas Pendidikan Vokasi Indonesia
Kemendikdasmen mengirimkan 20 kompetitor ke ajang WorldSkills Competition ke-48 di Shanghai untuk mengukur dan meningkatkan standardisasi keahlian vokasi nasional di panggung dunia.
Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada WorldSkills Competition (WSC) ke-48 di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia mengirimkan 20 kompetitor sebagai peserta yang akan berlaga dalam 17 bidang keahlian dan 17 eksper (expert) sebagai ahli yang menjalankan fungsi teknis dan penilaian dalam kompetisi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WSC tidak hanya menjadi kesempatan untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi momentum bagi pendidikan vokasi Indonesia untuk melihat perkembangan keterampilan dan teknologi di tingkat dunia. “Ajang di Shanghai nanti akan menjadi semacam standardisasi dari kualitas pendidikan vokasi yang ada di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/9).
Menurutnya, berbagai bidang yang dipertandingkan dalam WSC dapat menjadi gambaran mengenai keahlian yang relevan di masa depan. Hal tersebut perlu direspons melalui pengembangan pendidikan vokasi agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan manusia modern, termasuk di era kecerdasan artifisial (AI).
“Dari cabang-cabang yang dipertandingkan di Shanghai, saya rasa kita bisa meneropong bahwa prodi-prodi atau keahlian-keahlian yang akan relevan di masa depan itu apa dan saya rasa itu harus direspons oleh pendidikan vokasi di Indonesia,” tuturnya.
Wamen Fajar juga mengatakan bahwa perkembangan AI tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap pekerjaan teknis. Menurutnya, bidang-bidang, seperti listrik, plumbing, bangunan, dan konstruksi, yang dipertandingkan dalam WSC menunjukkan bahwa keterampilan teknis masih memiliki tempat di dunia kerja.
“Di tengah gempuran kecerdasan buatan, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis itu masih punya tempat. Saya lihat di antara cabang-cabang yang dipertandingkan juga itu ‘kan, soal listrik, plumbing, bangunan, konstruksi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa kontingen Indonesia telah melalui proses persiapan dan pelatihan yang panjang. Para kompetitor merupakan murid dan alumni SMK serta talenta dari berbagai institusi mitra industri yang menjalani pelatihan selama enam hingga mendekati satu tahun.
“Mereka berangkat bukan sekadar membawa koper. Namun, mereka membawa nama Indonesia. Mereka juga tidak datang dengan tiba-tiba, ada latihan yang cukup panjang, dengan seleksi yang ketat, ada perjuangan, ada kesalahan yang berulang kali dilakukan sampai pada titik menjadi ahli,” ujar Dirjen Tatang.
Ia menjelaskan bahwa WSC merupakan panggung keterampilan terbesar di dunia yang menuntut peserta tidak hanya memiliki kemampuan presisi, tetapi juga kecepatan, kreativitas, serta kemampuan memenuhi standar dan benchmark dunia.
“Tentu kita ingin medali, tapi jangan hanya pulang membawa medali. Pulanglah membawa pengalaman, pulanglah membawa teknologi, pulanglah membawa standar dunia,” tegasnya.
Menurut Dirjen Tatang, pengalaman yang diperoleh kontingen selama mengikuti kompetisi di Shanghai diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. “Karena kemenangan terbesar bukan hanya ketika merah putih berkibar di podium. Kemenangan terbesar adalah ketika pengalaman dari Shanghai mengubah cara kita mendidik dan melatih jutaan murid SMK di tanah air,” ujarnya.
News
PISA 2025: Rasa Ingin Tahu Murid Indonesia di Atas OECD
Hasil PISA 2025 menunjukkan 80 persen murid Indonesia memiliki rasa ingin tahu tinggi, melampaui rata-rata negara OECD dan menjadi modal penting percepatan mutu pendidikan nasional.
Monitorday.com – Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 tak hanya merekam capaian akademik murid Indonesia. Data terbaru OECD justru menunjukkan modal lain yang cukup kuat: rasa ingin tahu dan ketekunan.
Sebanyak 80 persen murid Indonesia mengaku ingin tahu tentang banyak hal. Proporsi ini melampaui rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berada di angka 73 persen.
Temuan tersebut dipaparkan dalam Seminar Hasil PISA Indonesia 2025 yang digelar Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Bukan hanya rasa ingin tahu. Sebanyak 74 persen murid Indonesia mengatakan mereka berusaha lebih keras ketika menghadapi pekerjaan yang menantang, dibandingkan rata-rata OECD yang mencapai 60 persen.
Jika dibandingkan dengan PISA 2022, proporsi murid yang menyatakan ingin tahu tentang banyak hal meningkat 7,3 poin persentase. Sementara itu, proporsi murid yang berusaha lebih keras menghadapi tantangan naik 7,2 poin persentase.
Kepala BKPDM Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan hasil PISA 2025 perlu ditempatkan sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan sekadar laporan capaian pendidikan.
“Pada tahun 2025, perlu kita tempatkan bukan sekadar sebagai laporan capaian, melainkan sebagai dasar untuk memperbaiki dan juga mempercepat peningkatan mutu pendidikan kita,” kata Toni.
Menurut dia, proses belajar perlu semakin memberi ruang bagi kemampuan bernalar, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Arah ini sejalan dengan temuan OECD yang menunjukkan adanya hubungan positif antara rasa ingin tahu dan capaian sains murid Indonesia.
Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD Andreas Schleicher turut menyoroti tingginya rasa ingin tahu murid Indonesia. Data PISA juga menunjukkan murid relatif aktif mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan belajar.
Sebanyak 90 persen murid mengaku meminta bantuan guru ketika membutuhkan, sedangkan 92 persen meminta bantuan teman saat belum memahami materi.
Modal tersebut dinilai dapat diperkuat melalui penerapan Pembelajaran Mendalam. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Edy Tri Baskoro, misalnya, mendorong pembelajaran matematika yang memberi kesempatan kepada murid mencoba beragam cara penyelesaian, menjelaskan alasan, melakukan refleksi, dan memahami konsep secara lebih mendalam.
Salah satu gagasan yang diajukan ialah one reasoning problem every day atau satu soal bernalar setiap hari. Dengan sekitar 200 hari belajar dalam setahun, kebiasaan tersebut secara teoritis dapat memberi sekitar 1.800 pengalaman bernalar selama sembilan tahun pendidikan.
Diana Rochintaniawati dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menilai guru memiliki peran penting untuk mengarahkan rasa ingin tahu murid melalui pembelajaran berbasis inquiry atau penyelidikan.
Data PISA 2025 mencatat 82 persen murid Indonesia mengatakan guru menunjukkan perhatian terhadap pembelajaran mereka dalam sebagian besar pelajaran sains. Sebanyak 85 persen juga menyebut guru terus mengajar hingga mereka memahami materi.
“Jadi ajaklah siswa itu dari inquiry,” ujar Diana.
Sri Rezki Widuri dari INOVASI menambahkan, Pembelajaran Mendalam tidak berhenti pada pemahaman materi. Murid perlu didorong untuk menerapkan, mengevaluasi, merefleksikan, dan memindahkan pengetahuan ke situasi baru.
Pendekatan itu sejalan dengan arah kebijakan Kemendikdasmen yang menempatkan Pembelajaran Mendalam sebagai upaya menciptakan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Dukungan keluarga juga menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran. Murni Leo dari Tanoto Foundation menyebut survei bersama J-PAL pada 2025 terhadap 8.060 orang tua di 17 kabupaten/kota di lima provinsi menunjukkan 92 persen orang tua menganggap keterlibatan dalam pendidikan anak penting.
Sebanyak 68 persen orang tua dalam survei tersebut mengaku ikut membantu anak mengerjakan tugas.
Rangkaian temuan PISA 2025 itu menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dan ketekunan dapat menjadi modal awal untuk membangun kemampuan belajar yang lebih kuat. Tantangan berikutnya adalah mengubah modal tersebut menjadi kebiasaan: bertanya, bernalar, memecahkan masalah, berefleksi, dan menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan nyata.
News
Abdul Mu’ti Dorong Kursus Jadi Pelengkap Pendidikan Formal
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendorong integrasi pendidikan formal dan kursus agar peserta didik memiliki keterampilan yang lebih beragam untuk memasuki dunia kerja dan kewirausahaan.
Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mendorong sinergi antara lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan keterampilan. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk lembaga kursus di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Abdul Mu’ti, pendidikan tidak harus berlangsung melalui jalur sekolah formal saja. Lembaga kursus dan pelatihan dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang memberikan keterampilan praktis yang belum tentu dapat diperoleh peserta didik di sekolah. Karena itu, pemerintah mendorong hubungan yang lebih erat antara sekolah dan lembaga kursus.
Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah lulusan SMK. Mu’ti mendorong mereka memiliki dua jenis sertifikat, yakni ijazah dari satuan pendidikan formal dan sertifikat pelatihan dari lembaga kursus dan pelatihan. Menurutnya, kombinasi keduanya dapat memperluas pilihan keterampilan dan peluang kerja lulusan.
Gagasan tersebut juga tidak hanya ditujukan kepada siswa SMK. Mu’ti menyebut siswa SMA dapat mengikuti kursus sambil menjalani pendidikan formal. Keterampilan tambahan tersebut dapat berupa kemampuan praktis yang mendukung kesiapan bekerja maupun menjadi wirausahawan.
Pada kesempatan yang sama, Kemendikdasmen meluncurkan pemutakhiran Dapodik Lembaga Kursus. Data tersebut diharapkan menjadi dasar yang lebih akurat dan mutakhir dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan nonformal, termasuk penyaluran bantuan dan intervensi pemerintah. Mu’ti menekankan pentingnya data pendidikan yang valid untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Penguatan pendidikan nonformal juga terlihat dari program pelatihan yang diarahkan langsung ke dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut, Kemendikdasmen melepas alumni program Pendidikan Kecakapan Kerja dari sejumlah lembaga kursus untuk bekerja di luar negeri. Data yang dilaporkan Kemendikdasmen menunjukkan ribuan peserta ditempatkan di sejumlah negara, termasuk Jepang, Bulgaria, Turki, Malaysia, Taiwan, dan negara lainnya.
Langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan pendidikan yang semakin menekankan keterhubungan antara pembelajaran dan kebutuhan keterampilan. Sekolah memberikan fondasi akademik dan karakter, sementara kursus dan pelatihan dapat memperkuat keterampilan praktis. Tantangannya adalah memastikan kedua jalur tersebut memiliki standar mutu, sistem pengakuan kompetensi, dan data yang terintegrasi sehingga keterampilan yang diperoleh peserta didik benar-benar dapat menjadi modal untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun berwirausaha.
News
Proyek Tol, LRT Hingga IKN Terus Dipercepat
Pembangunan infrastruktur Indonesia memasuki fase penguatan konektivitas, transportasi perkotaan, dan pembiayaan proyek strategis.
Monitorday.com– Perkembangan infrastruktur Indonesia hingga pertengahan September 2026 menunjukkan percepatan di sejumlah sektor, mulai dari transportasi massal perkotaan, jaringan jalan tol, hingga penjajakan investasi proyek strategis. Pemerintah juga mulai memperluas pola pembiayaan dengan melibatkan investor asing dan badan usaha.
Salah satu perkembangan terbaru terjadi di Jakarta. Pada 16 September 2026, LRT Jakarta resmi beroperasi hingga Stasiun Manggarai melalui lintas Kelapa Gading-Manggarai. Jalur tersebut memiliki panjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit. Kapasitas penumpang diproyeksikan dapat mencapai 80.000 orang secara bertahap.
Stasiun Manggarai kini menjadi salah satu simpul transportasi yang menghubungkan LRT dengan KRL, TransJakarta, TransJabodetabek, dan Kereta Bandara. Integrasi tersebut memperlihatkan arah pembangunan infrastruktur perkotaan yang tidak hanya mengejar penambahan jalan, tetapi juga memperkuat transportasi publik dan konektivitas antarmoda.
Di sektor jalan tol, jaringan Trans-Sumatera juga terus berkembang. Hingga Agustus 2026, total jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera dalam portofolio Hutama Karya mencapai 1.161 kilometer, dengan 982 kilometer telah beroperasi. Pengembangan jaringan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi logistik di Sumatera.
Di Pulau Jawa, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen juga memasuki tahap penting. Seksi 6 yang menghubungkan Ambarawa dengan Junction Bawen dilaporkan telah mencapai sekitar 99,54 persen konstruksi dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2026. Ruas ini akan memperkuat hubungan Yogyakarta dengan kawasan Jawa Tengah serta mendukung mobilitas logistik dan pariwisata.
Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki tahap lanjutan. Otorita IKN menyebut pembangunan Tahap II terus berjalan untuk mendukung target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Pembiayaannya menggunakan kombinasi APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, dan investasi swasta.
Dari sisi investasi, pemerintah juga berupaya memperbesar partisipasi modal internasional. Dalam forum Indonesia-Jepang pada Agustus 2026, Indonesia menawarkan 32 proyek strategis bidang transportasi dan infrastruktur kepada investor Jepang dengan nilai indikatif Rp207,64 triliun atau sekitar US$11,77 miliar. Portofolio tersebut mencakup 12 proyek jalan dan jalan tol, 10 proyek properti dan kawasan, enam proyek perkeretaapian serta transit-oriented development, dua proyek pelabuhan dan logistik, serta dua fasilitas fabrikasi baja.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa agenda infrastruktur Indonesia semakin bergeser dari sekadar pembangunan fisik menuju pembentukan jaringan konektivitas yang terintegrasi. Jalan tol memperkuat logistik antardaerah, LRT memperkuat mobilitas metropolitan, sementara IKN dan proyek kawasan strategis membutuhkan dukungan jaringan air, energi, transportasi, serta infrastruktur digital.
Tantangan berikutnya adalah memastikan proyek-proyek tersebut memiliki pembiayaan berkelanjutan, tingkat pemanfaatan yang tinggi, serta terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga mendorong keselarasan pembangunan konektivitas fisik dengan perencanaan daerah dan penguatan koridor pelabuhan strategis dalam kerja sama kawasan Asia Tenggara.
Dengan demikian, peta infrastruktur Indonesia pada 2026 memperlihatkan tiga arah utama: memperluas konektivitas antarwilayah, memperkuat transportasi publik perkotaan, dan meningkatkan keterlibatan investasi swasta maupun internasional. Ketiganya menjadi bagian penting dari upaya menjadikan infrastruktur bukan hanya sebagai proyek konstruksi, tetapi sebagai fondasi aktivitas ekonomi nasional.
News
Ekonomi Asia Dihadapkan pada Tekanan Energi dan Perlambatan Konsumsi
Ekonomi Asia masih ditopang ekspor, industri teknologi, dan investasi AI, tetapi kenaikan harga energi serta lemahnya konsumsi domestik mulai meningkatkan tekanan terhadap pertumbuhan.
Monitorday.com– Ekonomi Asia memasuki paruh kedua September 2026 dengan kondisi yang beragam. Aktivitas ekspor dan investasi terkait kecerdasan buatan (AI) masih menjadi penopang utama kawasan, terutama melalui permintaan semikonduktor, elektronik, dan infrastruktur digital. Namun, kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi mulai mempersempit ruang gerak sejumlah negara. Conference Board mencatat kekuatan ekspor semakin menutupi tekanan yang terjadi pada permintaan domestik di sejumlah ekonomi Asia-Pasifik.
China menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai kondisi tersebut. Produksi industri China tumbuh 5,2 persen secara tahunan pada Agustus 2026, didorong oleh sektor teknologi, kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan robot industri. Namun, penjualan ritel hanya tumbuh 0,4 persen, sementara investasi properti turun 19,9 persen secara tahunan. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara sektor industri yang berkembang dan konsumsi domestik yang masih lemah.
Di Jepang, kenaikan harga energi mulai memberikan tekanan terhadap biaya impor. Impor Jepang pada Agustus meningkat 28 persen secara tahunan, sementara ekspor tumbuh 19,3 persen. Kenaikan ekspor terutama didukung permintaan produk semikonduktor dan logam nonferrous, tetapi lonjakan biaya minyak membuat Jepang mencatat defisit perdagangan sekitar 1,106 triliun yen atau sekitar US$7,12 miliar.
Tekanan energi juga terasa di pasar gas alam cair atau LNG. Menurut Reuters, permintaan LNG Asia diperkirakan turun untuk tahun kedua berturut-turut pada 2026. Harga LNG spot Asia Utara bahkan sempat mencapai US$26 per MMBtu, sekitar 150 persen lebih tinggi dibandingkan Februari. China, Jepang, dan Korea Selatan mengurangi konsumsi LNG dengan meningkatkan penggunaan batu bara, nuklir, serta gas domestik.
India menghadapi persoalan berbeda. Data terbaru menunjukkan inflasi konsumen India meningkat menjadi 4,82 persen pada Agustus, antara lain dipengaruhi kenaikan harga pangan. Pada saat yang sama, hubungan perdagangan India dengan ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan menjadi perhatian karena defisit perdagangan dengan sejumlah mitra tersebut meningkat. Perdebatan kebijakan kini mencakup bagaimana meningkatkan ekspor dan memperbaiki pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas.
Di Asia Tenggara, tekanan energi dan perubahan rantai pasok global menjadi faktor penting. Negara-negara kawasan masih mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasok dan investasi, tetapi biaya energi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Conference Board menilai ketahanan ekspor Asia masih menjadi penyangga penting, sementara lemahnya kepercayaan konsumen menjadi salah satu risiko terhadap pertumbuhan.
Kondisi moneter juga semakin kompleks. Bank sentral Jepang diperkirakan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam sekitar 31 tahun untuk menghadapi tekanan inflasi yang diperkuat kenaikan harga energi. Sementara itu, kenaikan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat turut memperkuat dolar dan memberikan tekanan terhadap sejumlah mata uang Asia.
Dengan demikian, ekonomi Asia saat ini memperlihatkan dua wajah. Di satu sisi, ekspor, semikonduktor, AI, dan investasi teknologi masih memberikan dorongan kuat. Di sisi lain, harga energi, inflasi, pelemahan konsumsi, serta tekanan nilai tukar menjadi tantangan yang semakin nyata. Arah ekonomi kawasan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga energi, kebijakan bank sentral, perdagangan global, dan keberlanjutan investasi AI.
News
Stok Beras 4,6 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Hadapi El Niño
Pemerintah memperkuat cadangan beras dan pengawasan harga pangan untuk menjaga pasokan serta daya beli masyarakat di tengah ancaman El Niño.
Monitorday.com– Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap dijaga di tengah ancaman El Niño yang berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Hingga pertengahan September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih berada di sekitar 4,6 juta ton setelah lebih dari 2 juta ton disalurkan melalui berbagai program intervensi sepanjang tahun ini.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran tersebut mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta bantuan untuk kondisi bencana dan keadaan darurat. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662,86 ribu ton, sedangkan tahap kedua telah mencapai 584 ribu ton. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga memperkuat intervensi harga beras. Per 7 September 2026, penjualan beras SPHP telah mencapai 758 ribu ton atau 91,55 persen dari target awal 828 ribu ton. Karena tingginya penyerapan tersebut, pemerintah menambah alokasi SPHP sebanyak 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau hingga akhir tahun.
Tekanan terhadap harga pangan tetap menjadi perhatian karena pangan berkontribusi terhadap inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan, naik dari 2,88 persen pada Juli. Sementara itu, inflasi beras secara tahunan berada di 2,77 persen pada Agustus, turun dari 3,10 persen pada Juli.
Selain menjaga stok, pemerintah memperketat pengawasan perdagangan beras. Hingga 11 September, Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras telah memantau 458 titik yang tersebar di 240 kabupaten/kota pada 13 provinsi. Pengawasan dilakukan bersama Bapanas, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan Perum Bulog.
Ancaman El Niño menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi karena perubahan pola cuaca dapat memengaruhi produksi pertanian. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan pasokan beras nasional diproyeksikan tetap aman hingga Juni 2027, meskipun pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi kekeringan.
Di sisi lain, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok beras. Diversifikasi konsumsi, peningkatan produktivitas petani, penguatan distribusi antardaerah, pengawasan mutu, serta kemampuan menjaga harga yang wajar bagi produsen dan konsumen menjadi bagian penting dari sistem pangan nasional. Dengan stok yang relatif besar, tantangan berikutnya adalah memastikan pangan tersebut benar-benar tersedia di wilayah yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.
News
IHSG Rebound ke 6.462, Pasar Cermati Efek Kenaikan Bunga The Fed
IHSG kembali menguat 0,40 persen ke level 6.462,43 setelah enam sesi perdagangan sebelumnya berada dalam tren penurunan.
Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Kamis, 17 September 2026, dengan penguatan 25,58 poin atau 0,40 persen ke level 6.462,43. Penguatan tersebut menjadi rebound setelah IHSG melemah selama enam sesi perdagangan berturut-turut.
Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.418,13 hingga 6.500,41. Indeks dibuka pada 6.455,03 dan sempat menyentuh level tertinggi 6.500,41 sebelum berakhir di 6.462,43. Kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp11.298 triliun.
Dari sisi sektor, mayoritas sektor saham berakhir di zona hijau. Data Katadata mencatat 10 dari 11 sektor IDX-IC menguat, dengan sektor barang konsumen non-primer menjadi salah satu penguat terbesar, yakni 1,63 persen. Sementara sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan.
Aktivitas perdagangan juga menunjukkan cukup kuatnya partisipasi pasar. Berdasarkan data RTI yang dikutip Metro TV, volume perdagangan mencapai sekitar 28,54 miliar saham dengan nilai transaksi Rp13,93 triliun. Sebanyak 384 saham menguat, 244 saham melemah, dan 164 saham bergerak stagnan.
Penguatan IHSG berlangsung di tengah perhatian investor terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75-4 persen. Perubahan kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor eksternal yang diperhatikan pelaku pasar karena dapat memengaruhi arus modal dan sentimen terhadap aset di negara berkembang.
Untuk perdagangan Jumat, 18 September 2026, sejumlah analis memperkirakan IHSG bergerak cenderung sideways dengan peluang menguji area penguatan. Bisnis.com mencatat proyeksi IHSG menuju kisaran 6.541-6.581, sementara sejumlah analis juga mencermati area 6.500 sebagai level penting dalam pergerakan jangka pendek. Proyeksi tersebut merupakan pandangan analis, bukan kepastian arah pasar.
Pergerakan IHSG hari ini pada akhirnya akan dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Investor mencermati arah kebijakan The Fed, pergerakan bursa global, arus dana asing, nilai tukar rupiah, serta perkembangan ekonomi dalam negeri. Setelah rebound pada Kamis, perhatian pasar kini tertuju pada apakah penguatan tersebut berlanjut atau indeks kembali bergerak dalam pola konsolidasi.
KRI Sriwijaya, Kapal Induk Pertama Indonesia Tiba di Jakarta
TVS Siap Perluas Investasi dan Kembangkan Motor Listrik di Indonesia
Prabowo Fokus Kemandirian Energi, Siapkan E50
Wamen Fajar: WSC Shanghai 2026 Jadi Tolok Ukur Kualitas Pendidikan Vokasi Indonesia
PISA 2025: Rasa Ingin Tahu Murid Indonesia di Atas OECD
Abdul Mu’ti Dorong Kursus Jadi Pelengkap Pendidikan Formal
Proyek Tol, LRT Hingga IKN Terus Dipercepat
Ekonomi Asia Dihadapkan pada Tekanan Energi dan Perlambatan Konsumsi
Stok Beras 4,6 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Hadapi El Niño
IHSG Rebound ke 6.462, Pasar Cermati Efek Kenaikan Bunga The Fed
Anak Butuh AI atau Lebih Banyak Interaksi dengan Manusia?
Rapper Asal AS Sumbang Rp17,7 M untuk Palestina
Pemerintah Siapkan Produksi E20 Dalam Dua Tahun, Tebu Jadi Sumber Etanol
Pengamat: Kebijakan AI Indonesia Dinilai Sejalan Tren Global
Prabowo: Pangan, Energi, dan Kemiskinan Jadi Fokus
Hukum AI dalam Islam: Teknologi Boleh, Penggunaannya Harus Bertanggung Jawab
Cuaca Panas, Hindari Minuman Manis dan Berkafein
Duduk Berjam-jam Bikin Punggung Nyeri, Ini Cara Mencegahnya
Argentina vs Benin: Panggung Perpisahan Sang Bintang Lionel Messi, Catat Jadwalnya
