Monitorday.com — Gereja Katolik Roma kini dipimpin oleh Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Kardinal Robert Francis Prevost, yang mengambil nama kepausan Paus Leo XIV, terpilih sebagai Paus ke-267 menggantikan mendiang Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April lalu.

Pemilihan dilakukan melalui konklaf selama tiga putaran yang dimulai pada Rabu (7/5), dengan hasil akhir diumumkan setelah munculnya asap putih dari Kapel Sistina, simbol terpilihnya Paus baru.

Lahir di Chicago pada 1955, Paus Leo XIV berusia 69 tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Peru. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Uskup Chiclayo di Peru dari 2015 hingga 2023 dan merupakan salah satu kardinal yang diangkat langsung oleh Paus Fransiskus. Ia juga dikenal sebagai Uskup Agung Chicago, wilayah keuskupan terbesar di Amerika Utara.

Selama kariernya, Paus Leo XIV banyak menghabiskan waktu sebagai misionaris di Amerika Selatan, termasuk selama satu dekade di Trujillo, Peru. Pada 2023, ia memimpin Dikasteri untuk Uskup, salah satu jabatan penting di Vatikan yang bertugas menyeleksi calon uskup di seluruh dunia.

Sebagai kepala Komisi Kepausan untuk Amerika Latin, Paus Leo XIV memiliki peran penting dalam menjaga hubungan erat dengan gereja-gereja di wilayah yang menjadi rumah bagi hampir 40 persen umat Katolik dunia.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Vatican News, Prevost menyatakan bahwa dirinya tetap merasa sebagai misionaris. “Panggilan saya, seperti setiap orang Kristen, adalah menjadi misionaris, untuk mewartakan Injil di mana pun seseorang berada,” ujarnya.

Dilansir dari The Telegraph, Paus Leo XIV dikenal sebagai tokoh reformis. Salah satu langkah progresifnya adalah melibatkan tiga perempuan dalam proses seleksi uskup, keputusan yang menunjukkan keterbukaan terhadap inklusivitas dalam struktur gereja.

Pemilihan Paus Leo XIV menandai babak baru dalam sejarah Gereja Katolik, dengan kepemimpinan yang menggabungkan semangat misioner, pengalaman lintas budaya, serta visi reformasi yang diwarisi dari pendahulunya.

Monitorday.com – Peluang emas bagi mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri kembali terbuka. Pemerintah Hungaria menawarkan 110 beasiswa penuh setiap tahun untuk pelajar Indonesia melalui program Stipendium Hungaricum.

Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemdiktisaintek, Rabu (7/5).

“Indonesia memiliki kuota tertinggi di kawasan ASEAN. Kami memberikan 110 beasiswa setiap tahun khusus untuk warga Indonesia,” ujar Lilla.

Beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen Hungaria dalam memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia, terutama di sektor pendidikan tinggi, riset, dan sains teknologi.

Menurut Lilla, program Stipendium Hungaricum menjadi salah satu inisiatif diplomatik paling sukses yang menghubungkan kedua negara. Saat ini, hampir 1.000 beasiswa diberikan untuk kawasan ASEAN.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Kemdiktisaintek akan terus dilanjutkan. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun hubungan yang lebih erat antara kedua negara.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut positif dukungan Hungaria tersebut, apalagi tahun ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Hungaria.

“Program ini sangat luar biasa. Ke depan, kami ingin meningkatkan bentuk kolaborasi, termasuk program bersama, joint degree, dan double degree,” tutur Brian.

Ia juga menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk menghadirkan profesor tamu asal Hungaria di sejumlah kampus nasional. Brian menyebut bidang ketahanan pangan, energi, air bersih, semikonduktor, dan industri hilirisasi sebagai prioritas nasional yang bisa dikolaborasikan.

Hungaria dinilai memiliki keunggulan dalam bidang-bidang strategis tersebut. Oleh karena itu, negara Eropa Tengah itu menjadi mitra yang potensial dalam membangun inovasi dan jaringan pendidikan global Indonesia.

Monitorday.com – Semarang menjadi saksi gebrakan baru Divisi Humas Polri dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2025 yang digelar pada 7 Mei 2025 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol). Dengan semangat progresif, Rakernis ini tak sekadar forum rutin, tetapi diorkestrasi sebagai momen strategis untuk memperkuat komunikasi publik dan menyalakan semangat baru menuju Polri yang makin dekat dan dipercaya rakyat.

Mengusung tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini dibuka penuh semangat oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho. Dalam sambutannya, Irjen Sandi menekankan bahwa peran Humas Polri tak lagi cukup sebatas penyampai informasi, tetapi harus menjadi pionir dalam membentuk opini publik yang sehat, presisi, dan kredibel.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya bagaimana menyampaikan informasi, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan memperkuat kehadiran Polri dalam benak masyarakat,” tegas Irjen Sandi dalam pernyataan yang menggetarkan ruangan Rakernis.

Lebih lanjut, Irjen Sandi menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas SDM kehumasan di semua level—dari pusat hingga Polres. Ia mendorong agar seluruh jajaran Humas Polri mampu menguasai teknologi digital, gesit dalam merespons isu strategis, dan cerdas dalam membangun narasi yang menyatukan. Bagi Humas Polri, ini bukan era defensif, melainkan momentum untuk proaktif dan adaptif di tengah dinamika ruang publik yang makin kompleks.

Rakernis ini pun jadi ajang refleksi dan evaluasi atas efektivitas kanal komunikasi Polri. Dari Tribrata News, TV Polri, media sosial, hingga layanan pengaduan masyarakat, semua ditinjau tajam. Hasil survei internal menunjukkan kesadaran publik terhadap kanal-kanal resmi Polri masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Humas Polri berkomitmen memperkuat program literasi media dan pelatihan rutin bagi para operator kehumasan di lapangan.

Tak hanya itu, Rakernis juga menjadi panggung apresiasi. Sejumlah Polda dengan kinerja komunikasi publik terbaik mendapat penghargaan khusus. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong semangat kompetitif yang sehat, sekaligus menyebarkan semangat inovasi di seluruh unit kehumasan kepolisian.

Irjen Sandi menutup sesi pleno dengan pesan lugas: “Komunikasi publik adalah ujung tombak stabilitas. Dengan kehumasan yang kuat, kita menjaga keutuhan bangsa dan menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045.”

Di tengah arus informasi yang deras dan sesekali menyesatkan, peran Humas Polri menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Rakernis 2025 membuktikan bahwa Polri tak tinggal diam. Mereka berlari cepat, menata strategi, memperkuat sinergi, dan siap menghadapi segala tantangan dengan semangat kolaboratif.

Semangat Rakernis ini bukan sekadar slogan. Ini adalah nyala komitmen Polri untuk lebih transparan, lebih profesional, dan lebih dekat dengan rakyat. Dari Semarang, gema komitmen ini menyebar ke seluruh Indonesia, menandai langkah tegas Polri dalam memperkuat kepercayaan publik demi masa depan bangsa yang gemilang.

Monitorday.com – Meski total biaya penyelenggaraan haji untuk jemaah asal Indonesia sebenarnya lebih murah dibanding Malaysia, namun jemaah Tanah Air justru harus membayar lebih.

Hal ini diungkapkan pengamat haji dan umrah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, dalam pernyataan resminya, Rabu (7/5/2025).

Menurut Dadi, total biaya haji per jemaah Indonesia mencapai Rp89,4 juta, sedangkan Malaysia sekitar Rp98 juta. Namun dalam praktiknya, jemaah Indonesia membayar sebesar Rp55,4 juta, lebih tinggi dibanding jemaah Malaysia yang hanya membayar antara Rp38–45 juta.

Dadi menyebut, perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama durasi ibadah haji yang lebih lama bagi jemaah Indonesia.

“Kita tinggal di Arab Saudi selama 40 hari, sementara Malaysia hanya 30 sampai 35 hari. Tambahan waktu itu otomatis menambah biaya penginapan dan konsumsi,” jelas Dadi.

Selain itu, perbedaan besarnya subsidi pemerintah juga menjadi faktor penting. Malaysia memberikan subsidi besar melalui lembaga Tabung Haji, sedangkan Indonesia hanya memberikan subsidi sekitar 38 persen dari total biaya, melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dadi menilai, untuk menekan biaya haji, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi jangka panjang. Salah satunya adalah dengan memperpendek masa tinggal jemaah yang bisa menghemat hingga Rp150–250 miliar per musim haji.

Ia juga menyarankan pembangunan fasilitas permanen seperti asrama atau “Kampung Indonesia” di Arab Saudi. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, langkah ini diyakini akan mengurangi ketergantungan pada hotel sewaan yang mahal setiap tahunnya.

“Investasi awal besar, tapi dalam jangka panjang akan lebih efisien dan menguntungkan bagi jemaah,” tegasnya.

Namun, Dadi juga mengingatkan agar pengurangan biaya tidak mengorbankan kualitas layanan. Ia mendorong adanya perencanaan matang dan pengelolaan dana haji yang lebih cerdas untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah.

Pernyataan ini datang setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) untuk menekan biaya haji Indonesia agar bisa lebih murah dari Malaysia.

“Saya belum puas, kita harus capai yang terbaik. Kalau bisa, lebih murah dari Malaysia,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

Arahan tersebut disampaikan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, yang hadir dalam peresmian tersebut.

Monitorday.com — Pemerintah Pakistan mengajak Indonesia untuk memainkan peran sebagai penengah dalam meredam konflik yang kembali memanas antara Pakistan dan India.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Charge d’Affaires Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Roshan Lal, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5).

Lal menyebut Indonesia memiliki posisi strategis karena memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara, serta sejarah panjang persahabatan dengan Pakistan.

“Kita punya hubungan bersejarah. Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan India. Sebagai negara saudara dekat, Indonesia jelas bisa berperan,” ujar Lal.

Ia menambahkan bahwa Pakistan telah meminta negara-negara sahabat untuk turut mendesak India agar menahan diri dan tidak memperburuk situasi yang sudah tegang.

“Sebagai negara bersahabat bagi India maupun Pakistan, Indonesia bisa mengambil peran dalam kepemimpinan untuk mendorong penyelesaian damai,” lanjut Lal.

Ketegangan terbaru ini dipicu oleh serangan militer India ke wilayah Pakistan pada Rabu dini hari. India dilaporkan meluncurkan 24 rudal ke enam titik strategis, dan mengerahkan hingga 80 jet tempur. Sebagai balasan, militer Pakistan menembak jatuh lima jet tempur India dan menahan sejumlah tentara.

Akibat aksi saling serang tersebut, tercatat 43 orang tewas — terdiri dari 31 warga sipil di Pakistan dan 12 orang di pihak India — serta puluhan lainnya luka-luka.

Situasi ini mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik.

Monitorday.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan dengan tegas bahwa Soeharto seharusnya sudah mendapatkan gelar tersebut jauh sebelumnya. Menurut Fadli, pengakuan terhadap peran besar Soeharto dalam sejarah Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Dari dulu Pak Harto itu sangat layak untuk mendapatkan pahlawan nasional,” ujar Fadli di Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam WIB, menanggapi pertanyaan wartawan terkait penulisan ulang sejarah Indonesia.

Pernyataan Fadli Zon menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa tersebut, yang melibatkan perlawanan sengit terhadap Belanda, menjadi simbol penting perlawanan bangsa Indonesia. “Setiap orang yang membaca dan mengetahui sejarah seharusnya setuju Soeharto menjadi pahlawan sejak dulu,” tegas Fadli. Baginya, apa yang telah dilakukan Soeharto dalam memimpin pertempuran itu tidak hanya penting dalam konteks sejarah Indonesia, tetapi juga dalam konteks pengakuan internasional atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi momen bersejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia masih melawan penjajahan Belanda, meskipun kondisi politik saat itu sangat sulit. Soeharto, yang pada waktu itu menjabat sebagai Letnan Kolonel, memiliki peran sentral dalam mengatur strategi perlawanan yang membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Tidak hanya berhasil menggalang kekuatan untuk melawan Belanda, tetapi juga mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih bertahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

Fadli Zon menambahkan bahwa dalam sejarah manapun, siapa pun yang mengklaim bahwa Soeharto bukan pemimpin dalam pertempuran tersebut tidak memahami fakta sejarah. “Jelas itu Letkol Soeharto yang memimpin, tidak ada bantahan,” tegasnya dengan percaya diri. Pernyataan ini juga menanggapi keraguan yang sempat muncul dari beberapa pihak yang mempertanyakan peran Soeharto dalam peristiwa bersejarah tersebut.

Beberapa waktu lalu, nama Soeharto memang tercatat dalam daftar 10 usulan Kementerian Sosial untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025 mendatang. Namun, meskipun usulan ini mendapat dukungan, tidak sedikit pihak yang menyuarakan penolakan. Usulan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan sejarawan, dengan alasan-alasan yang beragam.

Bagi Fadli Zon, pro dan kontra yang muncul tidak mengurangi fakta bahwa Soeharto sangat berhak mendapatkan gelar tersebut. Ia juga menegaskan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto bukan hanya soal politik atau popularitas, tetapi tentang pengakuan yang adil terhadap perjuangan nyata seorang pemimpin dalam momen kritis bangsa. “Kami tidak bisa menutup mata terhadap sejarah yang sudah jelas tertulis. Soeharto memang layak,” tegas Fadli Zon.

Monitorday.com – Dalam semangat berbagi kebaikan yang tak pernah padam, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) resmi meluncurkan Program QurbanMu 1445 H/2025 M, yang diadakan pada Kamis (8/5) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat. Program yang mengusung tema

“Qurbanmu Bahagiakan Sesama” ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ibadah qurban dapat dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam), korban bencana, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Lazismu hadir bukan hanya untuk menjalankan ibadah seremonial, tetapi untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, memastikan distribusi daging qurban sampai ke seluruh pelosok negeri. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan luas yang dimiliki Lazismu, yang tak hanya di Indonesia, namun juga menjangkau luar negeri.

Direktur Utama Lazismu, Ibnu Tsani, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ibadah qurban, bukan hanya sebagai ritual agama semata, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial. “Qurbanmu Lazismu dijamin aman syar’i, aman lingkungan, dan aman secara finansial,” ujarnya dalam konferensi pers. Ia menambahkan, Lazismu bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan setiap titipan qurban sampai kepada yang berhak, tanpa ada yang terlewatkan.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, mengungkapkan makna mendalam dari ibadah qurban. Menurutnya, qurban bukan hanya sekadar menyembelih hewan, melainkan sebuah cara untuk mengingat prinsip tauhid dan mendekatkan diri kepada Allah. “Qurban mengingatkan kita untuk menghindari keterikatan duniawi, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah hidup kita,” tegas Rais.

Selain itu, Rais juga mengungkapkan betapa pentingnya hikmah yang terkandung dalam ibadah qurban, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, menjaga ketauhidan, dan berkorban demi kebaikan sesama. Ia merujuk pada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, yang mengajarkan kita tentang pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi Allah.

Inovasi dalam program QurbanMu juga tak kalah menarik. Rais berharap agenda kick-off ini bisa menjadi penghubung antara kaum muslimin dengan amal ibadah yang lebih baik. Lazismu juga telah memperkenalkan inovasi baru seperti “Rendangmu” yang kini telah meluas hingga ke Jordan, Palestina, bahkan di Raffah. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang, karena mengedepankan keberlanjutan dan pengembangan ekonomi lokal.

Rais menutup acara dengan mengajak umat Islam untuk bersama-sama memberikan edukasi dan literasi mengenai ibadah qurban, agar kesadaran tentang pentingnya ibadah ini dapat terus berkembang. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap ibadah qurban, karena melalui qurban kita bisa memberikan yang terbaik untuk sesama,” tutup Rais.

Program QurbanMu Lazismu bukan hanya sekadar program tahunan, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang mengedepankan keadilan, berbagi, dan memberdayakan sesama. Dengan adanya program ini, diharapkan umat Islam dapat lebih memahami dan merasakan manfaat qurban yang sesungguhnya, tidak hanya pada aspek ritual, tetapi juga pada aspek sosial yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia.

Monitorday.com — Presiden Rusia Vladimir Putin resmi memerintahkan gencatan senjata sementara terhadap Ukraina selama tiga hari, dimulai hari ini, Kamis (8/5), pukul 00.00 waktu Moskow. Gencatan ini dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu, 11 Mei, pukul 00.00.

Keputusan tersebut diumumkan menjelang peringatan Hari Kemenangan Rusia atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II, yang jatuh setiap tanggal 9 Mei.

Meski Putin telah menyampaikan rencana gencatan senjata ini sejak akhir April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak durasi yang diajukan. Zelensky menyatakan bahwa tiga hari tidak cukup dan mendorong agar gencatan senjata berlangsung selama 30 hari.

Ia juga menuding pasukan Rusia tetap melakukan serangan meski jeda tembak telah dimulai, termasuk serangan drone yang menewaskan warga sipil pada malam sebelum gencatan berlaku.

Rusia mengancam akan melanjutkan serangan jika Ukraina dianggap melanggar kesepakatan ini.

Mengutip kantor berita TASS, ini merupakan kali ketiga Rusia dan Ukraina menyepakati gencatan senjata sejak perang pecah pada Februari 2022. Sebelumnya, gencatan dilakukan saat Natal pada 6–7 Januari 2023, dan saat Paskah pada 19–21 April 2025, meski keduanya berakhir prematur akibat saling tuding pelanggaran dari kedua pihak.

Belum jelas apakah gencatan kali ini akan bertahan sesuai jadwal atau kembali gagal seperti sebelumnya. Situasi di lapangan tetap tegang, dengan laporan serangan terus bermunculan dari kedua belah pihak.

Monitorday.com – Program Studi Doktor (S3) Linguistik Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) semakin menunjukkan komitmennya untuk mencetak lulusan unggul di bidang penelitian. Melalui berbagai program akademik yang mendalam dan forum diskusi yang produktif, Prodi S3 Linguistik Terapan berupaya tidak hanya melahirkan cendekiawan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Hal ini terwujud dalam workshop yang baru-baru ini diselenggarakan, dengan menghadirkan Dr. Imam Sentosa, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris ESA Unggul, sebagai narasumber utama dalam topik “Penggunaan Software Analisis Data Kualitatif.”

Ketua Program Studi S2 dan S3 Linguistik Terapan UNJ, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd, menegaskan bahwa meski Prodi S3 Linguistik Terapan telah mendapatkan predikat unggul dari LAMDIK, ia tidak ingin berpuas diri.

“Predikat ini justru menjadi pemicu bagi kami untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. Kami berkomitmen untuk menghasilkan penelitian yang memiliki dampak besar bagi kepentingan bangsa,” ungkap Prof. Endry.

Prof. Endry pun berharap dapat terus memberikan bimbingan terbaik agar mahasiswa tidak hanya cepat menyelesaikan studi, tetapi juga menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang linguistik.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 UNJ, Prof. Ifan Iskandar, menambahkan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh calon doktor dari Program S3 Linguistik Terapan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat.

“Kebermanfaatan penelitian itu bukan hanya untuk dunia akademik, tetapi juga untuk langsung diterapkan di lapangan, bagi kemajuan masyarakat,” ujar Prof. Ifan.

Prodi S3 Linguistik Terapan UNJ semakin memperlihatkan peran vitalnya dalam mencetak pemimpin masa depan yang berpengetahuan luas dan siap menghadapi tantangan global.

Prof. Ifan juga menekankan bahwa di Prodi S3 Linguistik Terapan inilah, para pemimpin masa depan akan dilahirkan. Mereka tidak hanya dilatih untuk menjadi akademisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang siap memberi kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Sebagai bagian dari komitmen UNJ dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan generasi emas 2045, Prodi S3 Linguistik Terapan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi pemimpin yang berkompeten.

Menurut Prof. Ifan, Prodi S3 Linguistik Terapan adalah ujung tombak dalam memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan besar di masa depan.

Workshop yang diselenggarakan oleh Prodi S3 Linguistik Terapan ini, menjadi salah satu upaya untuk mendalami penggunaan teknologi dalam penelitian.

Software analisis data kualitatif, yang menjadi tema utama workshop, merupakan alat yang sangat diperlukan oleh para peneliti dalam menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur.

Program S3 Linguistik Terapan UNJ tidak hanya menekankan pada kualitas penelitian, tetapi juga pada proses percepatan studi mahasiswa.

Melalui serangkaian program inovatif dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, Prodi S3 Linguistik Terapan UNJ siap untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi dunia pendidikan, penelitian, dan pembangunan Indonesia.

Monitorday.com – Kerja keras yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tak hanya memberikan dampak langsung terhadap pengurangan praktik ilegal fishing di dalam negeri, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari Australian Fisheries Management Authority (AFMA), serta Australian Border Force dan Maritime Border Command Australia.

Melalui Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IAFSF) yang ke-24 di Jakarta (7/05), Ditjen PSDKP melakukan langkah diplomasi pengawasan perikananan yang penuh makna, membawa harapan baru bagi masa depan kelautan yang lebih lestari.

Direktur Pengendalian Operasi Armada (POA) Ditjen PSDKP, Saiful Umam mengatakan, tujuan utama dari forum ini adalah untuk terus memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut dan merugikan ekonomi.

“Arahan Bapak Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono untuk membangun kolaborasi menjadi concern kami. Terlebih IUU fishing telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Asia Pasifik. Jenis penangkapan ikan ilegal lintas batas ini melibatkan nelayan asing yang secara ilegal menangkap ikan di perairan negara lain,” ujar Saiful.

Sementara itu, Wez Norris, CEO dari AFMA menuturkan,  dampak dari penangkapan ikan ilegal ini sangat besar. Selain merusak lingkungan laut, praktik ini mengancam kelangsungan hidup sumber daya ikan, yang pada gilirannya akan menyulitkan generasi nelayan mendatang yang berusaha menerapkan cara-cara penangkapan yang sah.

“Penangkapan ikan ilegal merusak lingkungan laut dan menguras persediaan ikan, sehingga menyulitkan generasi nelayan masa depan yang menerapkan hal yang benar,” ujar Norris dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa bahaya penangkapan ikan ilegal tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keselamatan para nelayan yang bekerja di kapal-kapal ilegal.

“Nakhoda kapal mempertaruhkan nyawa awak kapal mereka dengan menempuh perjalanan jauh di laut untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain,” lanjut Norris.

Dalam kesempatan yang sama, Commodore Troy Van Tienhoven, Chief of Operations pada Maritime Border Command, mengingatkan bahwa penanganan masalah IUU fishing bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan tantangan regional yang memerlukan kolaborasi antarnegara.

 “IAFSF menyediakan platform penting bagi Australia dan Indonesia untuk bermitra erat, berbagi informasi, dan terus memperkuat kerja sama dalam isu penting ini,” kata Van Tienhoven.

Menurutnya, forum semacam ini sangat penting untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kerja sama antara kedua negara dalam penegakan hukum di laut.

Selama tiga tahun terakhir, Indonesia dan Australia telah bekerja keras dalam menerapkan strategi komunikasi untuk melawan IUU fishing. Salah satu inisiatif penting yang telah dilaksanakan adalah kampanye informasi publik yang dipimpin bersama oleh PSDKP dan AFMA.

Kampanye ini telah berhasil mengedukasi masyarakat nelayan di sejumlah provinsi Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, mengenai bahaya dan dampak dari penangkapan ikan ilegal. Kampanye ini juga memberi kesempatan bagi komunitas nelayan untuk berdialog langsung dengan pejabat perikanan dari kedua negara.

Meskipun hasil yang dicapai sudah cukup menggembirakan, tantangan masih tetap ada. Para pejabat dari Indonesia dan Australia sepakat bahwa strategi komunikasi tersebut perlu diperluas dan ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Salah satunya adalah untuk menciptakan strategi yang dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan memperkuat pesan tentang bahaya penangkapan ikan ilegal lintas batas.

Kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah IUU fishing.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat nelayan, kedua negara yakin dapat bersama-sama melindungi sumber daya laut mereka, menjaga kelestarian ekosistem, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi nelayan di masa depan.