News
Peluang Emas Beasiswa Hungaria untuk RI
Langit pendidikan tinggi kian terbuka bagi pemuda Indonesia. Pemerintah Hungaria kembali menghadirkan peluang prestisius melalui program Stipendium Hungaricum, dengan 110 beasiswa penuh setiap tahun untuk pelajar tanah air.
Monitorday.com – Peluang emas bagi mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri kembali terbuka. Pemerintah Hungaria menawarkan 110 beasiswa penuh setiap tahun untuk pelajar Indonesia melalui program Stipendium Hungaricum.
Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemdiktisaintek, Rabu (7/5).
“Indonesia memiliki kuota tertinggi di kawasan ASEAN. Kami memberikan 110 beasiswa setiap tahun khusus untuk warga Indonesia,” ujar Lilla.
Beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen Hungaria dalam memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia, terutama di sektor pendidikan tinggi, riset, dan sains teknologi.
Menurut Lilla, program Stipendium Hungaricum menjadi salah satu inisiatif diplomatik paling sukses yang menghubungkan kedua negara. Saat ini, hampir 1.000 beasiswa diberikan untuk kawasan ASEAN.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Kemdiktisaintek akan terus dilanjutkan. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun hubungan yang lebih erat antara kedua negara.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut positif dukungan Hungaria tersebut, apalagi tahun ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Hungaria.
“Program ini sangat luar biasa. Ke depan, kami ingin meningkatkan bentuk kolaborasi, termasuk program bersama, joint degree, dan double degree,” tutur Brian.
Ia juga menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk menghadirkan profesor tamu asal Hungaria di sejumlah kampus nasional. Brian menyebut bidang ketahanan pangan, energi, air bersih, semikonduktor, dan industri hilirisasi sebagai prioritas nasional yang bisa dikolaborasikan.
Hungaria dinilai memiliki keunggulan dalam bidang-bidang strategis tersebut. Oleh karena itu, negara Eropa Tengah itu menjadi mitra yang potensial dalam membangun inovasi dan jaringan pendidikan global Indonesia.
News
Beasiswa Garuda 2027 Dibuka, Kuliah S1-D4 di Luar Negeri Gratis
Monitorday.com – Pemerintah resmi membuka pendaftaran Beasiswa Garuda 2027 bagi siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan D4 di luar negeri. Program ini menawarkan pembiayaan penuh, bahkan pelamar tidak diwajibkan memiliki surat penerimaan kampus atau Letter of Acceptance (LoA) pada tahap awal pendaftaran.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk memperluas akses beasiswa bagi pelajar berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kalian tentu bisa langsung mendaftarkan terlebih dahulu tanpa surat penerimaan dari kampus atau Letter of Acceptance pada tahap awalnya. Kami tentunya ingin lebih banyak siswa dari seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk mencoba program ini,” kata Brian di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti wawancara penempatan untuk menentukan perguruan tinggi dan program studi tujuan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dan kampus luar negeri melalui skema joint degree maupun double degree.
Dalam proses pendaftaran, peserta diwajibkan memilih dua dari 10 tema prioritas strategis yang telah ditetapkan pemerintah. Kesepuluh bidang tersebut meliputi kesehatan, ketahanan pangan, pertahanan, digitalisasi, hilirisasi industri, material dan manufaktur maju, maritim, energi, bisnis dan ekonomi, serta hukum dan kebijakan publik.
Setiap tema menyediakan pilihan perguruan tinggi berdasarkan daftar Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Kampus tujuan tersebar di Amerika Serikat dan Kanada, Eropa, Australia dan Selandia Baru, serta kawasan Asia.
Beasiswa yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan LPDP ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang duduk di kelas 12 tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada siswa dari kelompok sosial dan ekonomi yang selama ini kurang terwakili.
Calon penerima beasiswa harus memenuhi sejumlah persyaratan akademik. Untuk siswa yang menggunakan Kurikulum Nasional, nilai rata-rata rapor semester satu hingga empat minimal 85.
Sementara itu, pelamar dari kurikulum internasional wajib memenuhi salah satu standar berikut:
- International Baccalaureate (IB) minimal 36.
- A-Level minimal AAA.
- ACT minimal 28.
Selain nilai akademik, pelamar wajib menyertakan hasil tes IQ minimal 120 dari lembaga psikologi terapan perguruan tinggi terakreditasi di bawah Kemdiktisaintek.
Persyaratan lainnya mencakup skor SAT minimal 1.200 atau Tes Bakat Skolastik (TBS) minimal 1.000. Kemampuan bahasa Inggris juga harus dibuktikan melalui IELTS minimal 6,5, TOEFL iBT 86, atau TOEFL ITP 550. Sertifikat kemampuan bahasa resmi PBB lainnya dapat digunakan sesuai negara tujuan.
Penerima Beasiswa Garuda 2027 akan memperoleh pembiayaan penuh selama menjalani pendidikan. Fasilitas tersebut mencakup uang kuliah, biaya pendaftaran, tunjangan buku, transportasi, visa, asuransi kesehatan, biaya kedatangan, biaya hidup bulanan, hingga dana darurat.
Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 12 November 2026 hingga 4 Januari 2027. Berikut tahapan seleksi yang perlu diperhatikan:
- 12 November 2026–4 Januari 2027: Pendaftaran.
- 18–22 Januari 2027: Tes Bakat Skolastik.
- 5 Februari 2027: Pengumuman hasil seleksi administrasi.
Peserta yang lolos seleksi penempatan dapat memulai perkuliahan paling cepat pada Juli 2027 atau 2028, bergantung pada perguruan tinggi tujuan.
Meski mendapatkan pembiayaan penuh, penerima beasiswa memiliki kewajiban setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka diwajibkan kembali ke Indonesia dan mengabdi atau berkontribusi di Tanah Air selama dua kali masa studi.
Melalui Beasiswa Garuda 2027, pemerintah berharap semakin banyak talenta muda Indonesia memperoleh akses pendidikan tinggi kelas dunia dan kembali membawa keahlian mereka untuk mendukung pembangunan nasional.
News
Wamenkum: RUU Perampasan Aset Atur 7 Poin, Apa Saja?
Monitorday.com – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej membeberkan tujuh pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kewenangan negara dalam merampas aset hasil kejahatan sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian korban.
Eddy menjelaskan, RUU tersebut mengutamakan mekanisme perampasan aset melalui proses pidana atau conviction-based forfeiture. Namun, pemerintah juga memasukkan mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.
Dalam pemaparannya pada rapat Rabu (18/11/2026), Eddy menyebut cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak terbatas pada korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang masuk dalam pengaturan antara lain narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy.
RUU Perampasan Aset sendiri telah melewati pembahasan tingkat pertama. Pemerintah bersama DPR juga menyiapkan sejumlah ketentuan untuk menjamin proses perampasan dan pengelolaan aset berlangsung transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai regulasi tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk membantu korban kejahatan, khususnya kasus investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Menurut dia, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana dapat dimanfaatkan untuk mengganti kerugian masyarakat yang menjadi korban.
“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujar Habiburokhman.
Tujuh Poin Utama RUU Perampasan Aset
Eddy mengungkapkan, terdapat tujuh pokok pengaturan yang menjadi fondasi dalam RUU Perampasan Aset, yakni:
- Ruang lingkup tindak pidana. Meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
- Jenis aset yang dapat dirampas. Mengatur kategori aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana.
- Mekanisme perampasan aset. Mengatur proses perampasan melalui putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
- Pengelolaan dan pengawasan aset. Dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
- Pengawasan berkala dan akuntabel. Memastikan seluruh proses perampasan serta pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan.
- Sistem berbasis teknologi informasi. Mengintegrasikan pengelolaan aset untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.
- Pendanaan. Mengatur pembiayaan penyelenggaraan proses perampasan aset.
Melalui tujuh pokok pengaturan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus mengembalikan aset yang merugikan negara dan masyarakat.
Namun, penerapannya tetap membutuhkan pengawasan ketat. Transparansi pengelolaan aset, akuntabilitas aparat, serta perlindungan hak pihak ketiga yang berkepentingan akan menjadi faktor penting agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.
News
Muchlas Rowi Sebut Dasco Figur yang Bisa Diterima Berbagai Kalangan
Jakarta [MONITORDAY] – Kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok menjadi salah satu karakter politik yang menonjol dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia dinilai mampu menempatkan diri dalam situasi yang berbeda dan menjembatani kepentingan berbagai kalangan.
Pandangan tersebut disampaikan Muhammad Muchlas Rowi, praktisi kecerdasan artifisial dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Menurut Muchlas, kemampuan beradaptasi dan memahami karakter berbagai kelompok merupakan modal penting bagi seorang pemimpin di tengah dinamika politik nasional.
“Dasco merupakan figur yang bisa diterima banyak kalangan. Ia memiliki kemampuan menempatkan diri dalam berbagai situasi, baik ketika berhadapan dengan sesama elite politik maupun kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda,” ujar Muchlas dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/11), di Jakarta.
Ia menilai, politik tidak hanya membutuhkan kemampuan membangun dukungan, tetapi juga kecakapan menjaga komunikasi ketika terjadi perbedaan kepentingan. Dalam situasi seperti itu, seorang pemimpin harus mampu mendengarkan, memahami persoalan, dan mencari titik temu.
Menurut Muchlas, karakter tersebut membuat Dasco memiliki ruang komunikasi yang cukup luas dalam dinamika politik. Kemampuan menjembatani berbagai kepentingan juga menjadi penting ketika pemerintah membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan agenda nasional.
“Yang dibutuhkan dalam politik bukan hanya orang yang mampu mengumpulkan dukungan, tetapi juga figur yang bisa menjaga hubungan ketika terjadi perbedaan. Kemampuan menempatkan diri dan membangun komunikasi seperti itu menjadi nilai penting,” katanya.
Muchlas menambahkan, penerimaan dari berbagai kalangan tidak boleh berhenti pada hubungan antarelite. Kemampuan tersebut idealnya juga diterjemahkan menjadi komunikasi yang produktif dengan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat.
Ia melihat, pengalaman Dasco di parlemen dan lingkungan politik nasional menjadi salah satu konteks untuk memahami karakter komunikasinya. Posisi tersebut membuat Dasco berhadapan dengan beragam kepentingan yang membutuhkan pendekatan berbeda.
“Pada akhirnya, kemampuan merangkul berbagai kalangan harus bermuara pada kepentingan bangsa. Komunikasi politik bukan sekadar menjaga hubungan, melainkan bagaimana perbedaan dapat dikelola untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik,” tegas Muchlas.
News
Kapan MBG Sistem Prasmanan Diterapkan? Ini Kata BGN
Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan secara bertahap. Pada tahap awal, metode tersebut direncanakan diterapkan di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kabupaten/kota sebelum diperluas ke wilayah lainnya.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengatakan, perluasan program akan dilakukan setelah pelaksanaan di lokasi percontohan berjalan dengan baik.
“Pelaksanaan MBG prasmanan, ini ada perencanaan yang awalnya dibuat dua SPPG di tiap-tiap kabupaten/kota. Kalau sudah berjalan dengan baik, baru pelan-pelan akan diperluas,” kata Trenggono, dikutip dari akun Instagram resmi BGN, Selasa.
Selain membahas perluasan sistem prasmanan, Trenggono mengingatkan seluruh pegawai SPPG, mulai dari kepala dapur hingga relawan, agar menjaga sikap di tengah berbagai dinamika pelaksanaan program MBG.
Ia meminta seluruh jajaran tidak ikut memperkeruh situasi dan justru berperan aktif mendukung perbaikan tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.
“Dengan adanya dinamika dan situasi yang berkembang, kalian harus bisa memahami dan mengantisipasi, jadi jangan malah ikut memperkeruh, kita ini sudah mulai ke arah yang membaik,” ujarnya.
Penerapan MBG dengan sistem prasmanan sebelumnya telah diuji coba di sejumlah daerah. Metode ini dinilai berpotensi menekan limbah makanan karena siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga menu yang disajikan lebih banyak dihabiskan.
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk daerah yang mendorong penerapan sistem tersebut. Pemkab Bantul menilai penyajian secara prasmanan lebih efektif untuk mengurangi sisa makanan dalam wadah makan siswa.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan uji coba MBG prasmanan kepada BGN pada triwulan pertama dan kedua 2026.
Permohonan tersebut mendapat respons positif. BGN bahkan menawarkan pelaksanaan proyek percontohan di dua kelas dalam satu sekolah.
“Kemarin sudah ada respons, kita ditawari untuk pilot project di dua kelas dalam satu sekolahan,” kata Hermawan.
Uji coba sistem prasmanan juga telah dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebut pelaksanaan perdana MBG dengan metode tersebut berjalan baik.
Sejumlah uji coba di daerah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem penyajian MBG yang lebih efektif, sekaligus mengurangi sisa makanan.
News
Chip Merah Putih, Tonggak Kedaulatan Digital
Indonesia meluncurkan prototipe Chip Merah Putih sebagai langkah strategis membangun kemandirian teknologi semikonduktor dan memperkuat kedaulatan data nasional
3 Poin Utama Berita
- Kedaulatan digital: Chip Merah Putih dikembangkan Peruri dan ITB untuk mendukung keamanan e-paspor dan identitas digital nasional.
- Penguatan ekosistem teknologi: Prototipe masih membutuhkan penyempurnaan, pengujian, dan validasi sebelum produksi massal.
- Pengembangan talenta: Sandbox dan Chip Hackathon 2026 membuka peluang bagi pelajar, mahasiswa, dan peneliti mempelajari desain semikonduktor.
Monitorday.com– Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan teknologi strategis nasional dengan resmi meluncurkan prototipe Chip Merah Putih, hasil kolaborasi antara Perum Peruri dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Inovasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kemandirian teknologi semikonduktor sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Peluncuran prototipe tersebut menandai upaya Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mulai mengembangkan teknologi chip sendiri. Meski belum setara dengan prosesor komputer atau GPU yang diproduksi perusahaan seperti Intel dan Nvidia, Chip Merah Putih memiliki fungsi strategis dalam bidang keamanan informasi dan perlindungan data.
Chip Merah Putih dirancang sebagai chip khusus keamanan (secure chip) yang berfungsi menyimpan dan melindungi informasi sensitif. Pengembangan awalnya diarahkan untuk mendukung teknologi e-paspor dan sistem identitas digital nasional.
Teknologi ini memiliki arti penting karena dokumen identitas modern menyimpan berbagai informasi sensitif, termasuk data biometrik warga negara. Dengan kemampuan mengembangkan chip sendiri, Indonesia berpeluang memperkuat pengendalian terhadap teknologi yang menjadi fondasi perlindungan data masyarakat.
Selama ini, kebutuhan semikonduktor nasional masih banyak bergantung pada produk impor. Ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika teknologi chip berkaitan langsung dengan keamanan negara, infrastruktur digital, dan perlindungan informasi penduduk.
Karena itu, pengembangan Chip Merah Putih bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari agenda strategis membangun kedaulatan digital Indonesia.
Meskipun telah diperkenalkan kepada publik, Chip Merah Putih saat ini masih berstatus prototipe. Pengembangannya membutuhkan serangkaian tahapan lanjutan, mulai dari penyempurnaan desain, pengujian keandalan, validasi keamanan, hingga persiapan produksi massal.
Keberhasilan sebuah chip tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya berfungsi, tetapi juga oleh ketahanan terhadap gangguan, keamanan sistem, kompatibilitas dengan perangkat lain, serta konsistensi kualitas produksi.
Kolaborasi Peruri dan ITB diharapkan menjadi fondasi pengembangan ekosistem semikonduktor nasional yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah.
Salah satu aspek menarik dari inisiatif ini adalah kehadiran Sandbox Chip Merah Putih, sebuah platform digital yang memungkinkan pelajar, mahasiswa, dan peneliti mempelajari serta merancang chip melalui peramban internet.
Platform tersebut membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal dunia desain semikonduktor tanpa harus terlebih dahulu memiliki fasilitas laboratorium dan perangkat keras yang mahal.
Peruri juga mendorong pengembangan talenta melalui program Chip Hackathon 2026. Inisiatif ini diharapkan dapat mempertemukan generasi muda, akademisi, dan praktisi teknologi untuk menghasilkan inovasi di bidang desain chip.
Ada sejumlah tantangan yang harus dijawab, antara lain penguasaan desain chip, ketersediaan talenta berkualitas, fasilitas pengujian dan manufaktur, investasi riset, serta kemampuan membangun rantai pasok industri.
Indonesia juga perlu memastikan bahwa pengembangan teknologi ini tidak berhenti pada prototipe, tetapi berkembang menjadi produk yang dapat digunakan secara luas dan memiliki daya saing.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan riset dan sumber daya manusia. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan universitas perlu diperkuat agar inovasi dapat bergerak dari laboratorium menuju penerapan industri.
News
Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS: Pemimpin Hebat!
Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pemimpin hebat di hadapan para kepala negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila, Filipina, Selasa.
Pujian tersebut disampaikan Trump saat membacakan pidato mengenai penguatan kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah diumumkan pada awal tahun ini.
“Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, terima kasih banyak. Selamat juga. Pemimpin hebat,” ujar Trump dalam pidatonya.
Momen menarik terjadi ketika Trump menghentikan pembacaan teks pidato untuk mencari keberadaan Prabowo di antara para pemimpin negara yang hadir.
“Di mana Indonesia? Saya melihat teman saya di sini. Tolong berdiri. Dia orangnya sangat pemalu, ya,” kata Trump.
Prabowo kemudian berdiri dan menghadap ke arah Trump. Presiden AS itu pun langsung menyampaikan pujiannya kepada kepala negara Indonesia tersebut di hadapan para peserta KTT.
Setelah momen tersebut, Trump kembali melanjutkan pidatonya dengan memaparkan sejumlah agenda kerja sama pertahanan kedua negara.
Ia mengatakan kemitraan strategis AS-Indonesia diarahkan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan pelatihan gabungan pasukan khusus, serta mendorong modernisasi pertahanan.
Selain Indonesia, Trump juga menyoroti peningkatan signifikan kerja sama pertahanan Amerika Serikat dengan Filipina.
Pernyataan Trump tersebut menegaskan perhatian Washington terhadap penguatan hubungan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
News
Tinjau TKA Susulan di SMAN 95 Jakarta, Mendikdasmen Tekankan Budaya Tes yang Jujur dan Gembira
Monitorday.com – Setiap murid berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), termasuk ketika menghadapi kendala teknis maupun kondisi kesehatan yang membuat mereka tidak dapat mengikuti tes sesuai jadwal. Untuk memastikan kesempatan tersebut tetap terpenuhi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau pelaksanaan TKA susulan jenjang SMA di SMA Negeri 95 Jakarta, Senin (16/11). Pelaksanaan TKA susulan berlangsung mulai 16 hingga 29 November 2026.
Di SMAN 95 Jakarta, TKA susulan diikuti oleh 67 murid yang berasal dari 16 sekolah negeri dan swasta di sekitarnya, bukan dari sekolah tersebut. Beberapa di antaranya berasal dari SMAS Al Huda Cengkareng, SMAS Fajrul Islam, dan SMAN 84 Jakarta. Secara keseluruhan, peserta TKA susulan di wilayah Kota Jakarta Barat tercatat sebanyak 136 murid. Alasan mengikuti tes susulan beragam, mulai dari kendala teknis seperti pemadaman listrik dan gangguan jaringan hingga kondisi sakit pada hari pelaksanaan.
Dalam arahannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa TKA bukan sekadar kegiatan pengukuran kemampuan akademik melalui tes, melainkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Hasil asesmen dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran.
“TKA kami rancang sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Artinya, kita secara rutin melakukan evaluasi, lalu hasilnya kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran,” jelas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen mengakui bahwa sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan TKA masih serupa dengan persoalan yang ditemui sejak pertama kali diselenggarakan tahun lalu. Kendala tersebut antara lain pemadaman listrik, jaringan internet yang lemah, serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga sebagian sekolah harus menumpang di sekolah lain.
Namun, menurutnya, selain persoalan teknis, aspek budaya dalam pelaksanaan tes juga menjadi perhatian serius. Masih ditemukan peserta maupun pengawas yang melakukan siaran langsung atau membuat video ketika tes berlangsung, bahkan membagikan soal. Praktik tersebut tidak dibenarkan karena dapat mengganggu dan merusak kredibilitas pelaksanaan TKA.
“Kita ingin membangun budaya tes dengan semangat jujur gembira. Tes ini menjadi bagian dari penanaman karakter, baik karakter murid maupun karakter guru. Tetapi kita juga tidak ingin tes ini menjadi sesuatu yang menakutkan,” tutur Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Ia juga mengingatkan bahwa status sebagai tes susulan tidak mengurangi pentingnya pelaksanaan TKA. Karena itu, peserta maupun penyelenggara tetap perlu menjalankan asesmen dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMAN 94 Jakarta, Dewi Elvi menyampaikan bahwa dua kelas di sekolahnya terdampak pemadaman listrik pada hari pertama sesi pertama TKA Gelombang I. Kejadian tersebut sempat membuat murid kecewa. Namun, setelah dilaporkan, para murid diberikan kesempatan mengikuti TKA susulan. Pelaksanaan pada hari ini pun berjalan lancar dengan pengawas yang hadir lebih awal.
Sementara itu, Guru SMAS Fajrul Islam, Ari Rivaldi menyampaikan bahwa dari 114 murid kelas akhir di sekolahnya, sebanyak 11 murid mengikuti TKA susulan. Dua murid terkendala persoalan teknis pada server, sedangkan sembilan murid lainnya tidak dapat mengikuti tes karena sakit, di antaranya akibat demam berdarah.
Perwakilan tim teknis TKA Jakarta Barat, Syukur Darmawan menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan TKA di wilayahnya berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang muncul sebagian besar berada di luar kemampuan sekolah, seperti gangguan listrik dan jaringan internet yang tidak stabil akibat adanya pekerjaan galian kabel serat optik di sekitar salah satu sekolah.
“Tidak ada satu pun murid di Jakarta Barat yang tidak terlayani untuk mengikuti susulan. Jadi murid tidak perlu kecewa, karena kesempatan susulan tetap dibuka,” ujarnya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKA, termasuk TKA susulan, bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus menjaga kredibilitas TKA sebagai asesmen yang objektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.
News
Raffi Ahmad Minta Maaf, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana
Monitorday.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik kerja sama dengan dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Raffi bersama tiga rekannya berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Indonesia.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Raffi melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” kata Raffi.
Kerja sama yang menjadi sorotan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2024–2026. Total nilai pengadaan jasa dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,7 miliar.
Menanggapi persoalan itu, Raffi menyatakan dirinya bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban bencana.
“Pertama, saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujarnya.
Raffi menegaskan dana bantuan tersebut tidak akan diambil dari honor kru produksi, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembuatan konten kerja sama dengan kedua kementerian.
Ia memastikan bantuan bersumber dari dana pribadinya serta honor yang diterima bersama rekan-rekannya, yakni Ariel, Gading, dan Desta.
“Dana bantuan itu berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya, Ariel, Gading, dan Desta,” katanya.
Menurut Raffi, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana, mulai dari bantuan logistik hingga pembangunan bendungan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Penyaluran bantuan, kata dia, telah mulai dilakukan dengan menyasar dua wilayah di Aceh, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan bantuan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
“Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kami salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkap temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian tersebut.
ICW mencatat terdapat lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang 2025–2026. Total nilai delapan paket pengadaan itu mencapai Rp14,7 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, serta keterlibatan Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW juga menyoroti dugaan pengadaan yang hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup kesempatan bagi penyedia jasa lain untuk ikut bersaing dalam proses pengadaan.
News
Momen Unik! Prabowo Naik ‘Bajaj’ Tricycle di KTT ASEAN ke-49 Manila
Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto mencuri perhatian saat menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara lainnya diantar menuju lokasi acara menggunakan kendaraan roda tiga atau tricycle, moda transportasi khas Filipina.
Momen tersebut terbilang unik karena para kepala negara biasanya menggunakan kendaraan mewah dengan pengamanan khusus saat menghadiri agenda kenegaraan.
Berdasarkan tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo sebelumnya tiba di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay City, sekitar pukul 08.30 waktu setempat menggunakan sedan Mercedes-Benz S-Class.
Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. bersama Ibu Negara Liza Araneta Marcos.
Setelah menjalani prosesi penyambutan, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian diarahkan menuju lokasi upacara pembukaan menggunakan kendaraan roda tiga yang telah dihias secara khusus.
Kendaraan yang bentuknya menyerupai bajaj di Indonesia tersebut memiliki tampilan warna-warni dengan berbagai gambar dekoratif pada bagian bodi. Atapnya juga dilepas, sementara bendera Filipina terpasang di bagian depan kendaraan.
Dalam perjalanan menuju lokasi acara, Prabowo terlihat duduk di bagian belakang sebelah kiri bersama Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung.
Penggunaan tricycle tersebut merupakan bagian dari penyambutan khas yang disiapkan pemerintah Filipina untuk para pemimpin dan delegasi negara peserta KTT ASEAN ke-49.
Sebagai informasi, tricycle merupakan salah satu moda transportasi yang sangat populer di Filipina. Kendaraan roda tiga ini banyak digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Filipina menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-49 yang berlangsung pada 15-17 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membahas penguatan kerja sama kawasan serta berbagai tantangan regional dan global.
Departemen Luar Negeri Filipina menyebut sedikitnya 19 pemimpin dunia dan kepala lembaga internasional diperkirakan menghadiri rangkaian pertemuan tersebut.
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT khusus ASEAN-Amerika Serikat pada 17 November 2026.
News
MPR Verifikasi 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran
Monitorday.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan proses verifikasi terhadap 22 persyaratan calon wakil presiden (wapres) pengganti untuk mengisi jabatan yang saat ini kosong. Presiden Prabowo Subianto diwajibkan mengajukan dua nama kandidat beserta dokumen pendukung paling lambat 25 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kedua kandidat sebelum mengikuti proses pemilihan dan penetapan dalam sidang paripurna.
Menurut Muzani, setiap calon harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Presiden juga harus menyerahkan dokumen pendukung bersamaan dengan pengajuan dua nama kandidat kepada MPR.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Meski menyebut terdapat 22 persyaratan, Muzani belum merinci seluruh dokumen yang wajib disiapkan para kandidat. Penjelasan lebih terperinci akan disampaikan oleh tim verifikasi yang bertugas memeriksa berkas pencalonan.
Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah ijazah calon.
“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail, termasuk ijazah dan seterusnya,” ujar Muzani.
Selain membentuk tim verifikasi, Rapat Gabungan MPR RI juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dengan melibatkan 26 anggota.
Panitia ad hoc bertugas mempersiapkan pelaksanaan sidang paripurna, termasuk menyusun mekanisme teknis pemilihan agar seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai prosedur.
Dalam rapat yang sama, MPR juga menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Semula, agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026, tetapi kemudian diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan perubahan jadwal itu diambil setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” kata Muzani.
Dengan perubahan tersebut, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama kandidat beserta seluruh dokumen persyaratan kepada MPR paling lambat 25 November 2026, atau 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Selanjutnya, MPR akan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kedua kandidat sebelum melanjutkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti melalui sidang paripurna.
