Monitorday.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memberikan respons terhadap film dokumenter ‘Dirty Vote’, yang mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Fadli Zon menyoroti keterlibatan tiga pakar hukum dalam film tersebut, yang sebelumnya merupakan bagian dari tim Percepatan Reformasi Hukum di bawah eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. Ketiga pakar itu antara lain Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

“Ternyata dulunya adalah tim Pak Mahfud, ya nggak ada masalah juga, ini sebuah kebetulan yang presisi saya bilang. Nggak ada masalah kita sih, tapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada kedaulatan rakyat, serahkanlah pemilu ini kepada rakyat,” kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senin (12/2/2024).

Fadli Zon mempertanyakan alasan publikasi film tersebut saat masa tenang Pemilu, menganggapnya memiliki maksud politis. “Harusnya dilakukan nggak usah dipas-pasin jadi kesannya itu memang politis, menunggu momentum politis. Kenapa nggak di masa kampanye? Kenapa nggak dari sebulan yang lalu, kenapa nggak dari dua bulan yang lalu?” ujarnya.

Meskipun menganggap kritik sebagai hal yang positif untuk mengawal demokrasi, Fadli Zon mempertanyakan mengapa kritikan baru diungkap jelang pemungutan suara. “Kita nungguin akademisi ini dari 25 tahun yang lalu sebenarnya, tapi baru bunyi belakangan. Tapi fungsi intelektual akademisi penting untuk memberikan masukan, memberikan kritik untuk perbaikan-perbaikan ke depan,” katanya.

Untuk diketahui, Mahfud Md sebelumnya memimpin tim percepatan reformasi hukum di Kemenko Polhukam, dengan pakar seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, hingga Feri Amsari terlibat dalam kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan yang diketuai oleh Susi Dwi Harijanti.