Monitorday.com – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat dan China bekerja sama menyusun kesepakatan global untuk mengendalikan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang melaju pesat.

Seruan itu disampaikan Albanese saat mengunjungi markas Apple di Cupertino, California, dalam perjalanan menuju New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pekan depan.

Albanese mengusulkan kerangka internasional yang menyerupai Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang mulai berlaku pada 1970 untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.

“Faktanya, mereka adalah dua raksasa utama di bidang ini, jadi kami ingin melihat adanya kerja sama,” kata Albanese, Minggu.

Ia mengatakan akan memanfaatkan agenda di Majelis Umum PBB untuk membahas kebutuhan akan aturan global yang dapat mengikuti perkembangan AI sekaligus memastikan teknologi tersebut tetap berada di bawah kendali manusia.

Menurut Albanese, AI telah menjadi “fenomena global” sehingga negara-negara tidak bisa sekadar menjadi penonton.

“Diperlukan diskusi mengenai kerangka kerja global untuk penerapan AI, karena perkembangannya sangat cepat, dan kita harus memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali,” ujarnya.

Dorongan Albanese muncul di tengah perdebatan mengenai perlu tidaknya memperlambat pengembangan AI secara terkoordinasi.

CEO Anthropic, Dario Amodei, sebelumnya menyerukan perlambatan pengembangan AI. Seruan tersebut mendapat dukungan dari CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk dari SpaceX.

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak gagasan tersebut. Trump berpendapat bahwa perlambatan pengembangan AI justru dapat memberikan keuntungan strategis bagi China, yang dipandang Washington sebagai pesaing utama AS dalam teknologi tersebut.

Menjelang rencana pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih, Trump kembali menegaskan pendekatan tersebut. Ia juga mengumumkan pembentukan satuan tugas “AI Force” yang ditujukan untuk melindungi industri AI Amerika dari upaya yang dinilai dapat menghambat atau merusak perkembangannya.

Di tengah persaingan teknologi Washington-Beijing itu, Albanese mendorong kedua negara untuk mencari titik temu melalui kerangka global. Menurutnya, kecepatan perkembangan AI membuat kebutuhan terhadap aturan internasional semakin mendesak.

Monitorday.com –  Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Pendidikan Menengah 2026 resmi berakhir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). DKI Jakarta keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi 82 medali.

Kontingen DKI Jakarta meraih 21 emas, 26 perak, dan 35 perunggu. Torehan tersebut menempatkan Ibu Kota di posisi teratas klasemen perolehan medali OSN 2026.

OSN 2026 diikuti 566 talenta sains dari berbagai daerah. Mereka berkompetisi dalam sembilan cabang, yakni astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kebumian, kimia, dan matematika.

Sebanyak 270 peserta berhasil meraih medali, dengan rincian 45 emas, 90 perak, dan 135 perunggu.

Kompetisi tahun ini juga menghadirkan Eksibisi Kompetisi Kecerdasan Artifisial (EKKA). Dari ajang tersebut, 12 peserta meraih medali, terdiri atas dua emas, empat perak, dan enam perunggu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, OSN tidak semata-mata mengejar perolehan medali. Menurut dia, kompetisi tersebut merupakan bagian dari upaya menemukan sekaligus mengembangkan talenta akademik generasi muda Indonesia.

“Teruslah belajar untuk meraih cita-cita dan teruslah belajar agar kalian menjadi saintis Indonesia, ilmuwan Indonesia yang berkepribadian Pancasila, berakhlak mulia, dan akan membawa bangsa Indonesia meraih kemajuan dan kejayaan dengan kemajuan sains dan teknologi yang kalian kembangkan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia juga mengingatkan agar pengembangan sains dan teknologi tetap berpijak pada kekayaan Indonesia, baik alam, hayati, sosial maupun budaya. Penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, kata dia, perlu berjalan seiring dengan nilai, moralitas, integritas, dan karakter.

Sementara itu, Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Maria Veronica Irene Herdjiono mengatakan partisipasi OSN 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Data Puspresnas mencatat jumlah pendaftar mencapai 297.955 peserta, naik 12,33 persen dari 265.251 peserta pada 2025.

Irene mengatakan capaian dalam OSN bukan menjadi akhir perjalanan peserta. Pemerintah menyiapkan pembinaan lanjutan, termasuk kesempatan mengikuti seleksi kompetisi internasional dan dukungan pendidikan bagi peserta berprestasi.

“Tidak hanya medali, tidak hanya uang pembinaan, namun juga serangkaian upaya pengembangan prestasi berkelanjutan,” kata Irene.

Selain medali, para pemenang OSN 2026 mendapatkan uang pembinaan. Peraih emas memperoleh Rp25 juta, perak Rp20 juta, sedangkan perunggu Rp15 juta.

Berakhirnya OSN 2026 sekaligus membuka tahap berikutnya bagi para talenta muda. Prestasi di tingkat nasional diharapkan menjadi pijakan untuk pengembangan kemampuan, inovasi, dan peluang mewakili Indonesia dalam berbagai kompetisi sains internasional.

Monitorday.com –  Biaya perang Amerika Serikat (AS) di Iran telah mencapai US$45,1 miliar atau sekitar Rp803,3 triliun. Angka tersebut disampaikan Pentagon kepada Kongres dan mencakup biaya operasi militer serta tambahan kebutuhan bahan bakar.

Dua sumber yang mengetahui laporan tersebut mengatakan kepada CNN, angka US$45,1 miliar terdiri atas US$43,6 miliar atau sekitar Rp776,6 triliun hingga 3 September dan tambahan US$1,5 miliar atau sekitar Rp26,7 triliun untuk bahan bakar.

Namun, angka itu belum menggambarkan total biaya perang AS secara keseluruhan.

Estimasi Pentagon tidak memasukkan biaya perbaikan pangkalan dan bangunan yang rusak. Pentagon juga belum memberikan rincian biaya tidak langsung operasi militer yang diminta sejumlah anggota Kongres.

Congressional Budget Office (CBO) bahkan menolak menjumlahkan seluruh estimasi biaya perang karena keterbatasan data. Dalam surat kepada Kongres yang dirilis Selasa (15/9), CBO menyatakan setiap estimasi menggunakan data, metode, periode waktu, dan tingkat ketidakpastian yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan atau dijumlahkan secara langsung.

Estimasi terbaru Pentagon lebih tinggi dibandingkan sejumlah perhitungan sebelumnya.

CBO sebelumnya memperkirakan biaya perang mencapai sekitar US$38 miliar atau Rp676,9 triliun hingga 1 Agustus. Angka tersebut juga belum memasukkan biaya perbaikan fasilitas militer AS yang rusak.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut biaya perang mencapai US$37,5 miliar atau sekitar Rp668 triliun hingga 21 Juli dalam kesaksiannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Menurut CBO, sebagian besar biaya perang berasal dari pengadaan dan penggantian munisi. Hingga 1 Agustus, biaya untuk mengganti persediaan munisi yang digunakan selama konflik diperkirakan mencapai US$21,7 miliar atau sekitar Rp386,5 triliun.

CBO memperkirakan pemulihan stok munisi AS dapat membutuhkan waktu setidaknya lima tahun.

Beban perang juga diperkirakan terus bertambah. Setelah 1 Agustus, konflik diproyeksikan menguras sekitar US$2 miliar hingga US$3 miliar atau Rp35,6 triliun-Rp53,4 triliun per bulan. Pengeluaran dapat meningkat ketika intensitas pertempuran naik.

Dampak konflik tidak berhenti pada anggaran pertahanan. CBO memperkirakan perang akan menambah inflasi AS sekitar 0,5 poin persentase pada kuartal I 2027.

Kenaikan tersebut terutama dipicu lonjakan biaya energi. CBO mengaitkannya dengan berkurangnya pengiriman minyak dan gas alam melalui Selat Hormuz serta gangguan pelayaran di Laut Merah.

Tekanan terhadap jalur perdagangan tersebut disebut semakin meningkat setelah analisis dasar CBO diselesaikan.

Estimasi CBO dirilis atas permintaan Demokrat di Komite Anggaran DPR AS yang meminta transparansi lebih besar mengenai biaya perang.

Anggota teratas Demokrat di komite tersebut, Brendan Boyle, menyoroti besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah AS.

“Di luar korban manusia itu, laporan CBO yang nonpartisan ini menegaskan bahwa perang tersebut juga telah menghabiskan uang pembayar pajak Amerika puluhan miliar dolar dan terus bertambah, sambil terus mendorong kenaikan biaya,” kata Boyle kepada CNN.

Dengan biaya resmi yang telah menembus US$45 miliar dan sejumlah komponen pengeluaran yang belum sepenuhnya dihitung, total tagihan perang AS di Iran berpotensi lebih besar dari angka yang saat ini disampaikan Pentagon.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Mushaf Al-Qur’an Gontor dan buku “Gontor untuk Indonesia” dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun PMDG di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (19/09/2026).

Mushaf Al-Qur’an Gontor diserahkan langsung oleh Pimpinan PMDG KH Akrim Mariyat kepada Kepala Negara. Sementara itu, buku “Gontor untuk Indonesia” turut diberikan oleh KH Hasan Abdullah Sahal sebagai dokumentasi perjalanan, peran, dan sumbangsih alumni Gontor dalam membangun serta mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan bahwa buku tersebut menjadi bentuk persembahan Gontor yang merekam kiprah para alumninya dalam berbagai bidang pengabdian kepada bangsa dan negara

“Jadi, hasil kami alumni-alumni kami, mengabdi di bangsa ini, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dalam waktu yang singkat ini. Maka, ya saya tolong. Kami hanya bisa menyampaikan buku hadiah ‘Gontor untuk Indonesia’ dan sekaligus, meresmikan mushaf Gontor,” ujar KH Hasan Abdullah Sahal.

Selain itu, KH Hasan juga menjelaskan bahwa Mushaf Al-Qur’an Gontor merupakan karya yang melibatkan langsung para santri dan ustaz Gontor, mulai dari proses penulisan hingga penerbitan dan pencetakan.

“Dicetak santri Gontor. Diterbitkan di percetakan Gontor. Dibagikan pada anak-anak Gontor. Dihadiahkan kepada Bapak dan pada umat Islam,” imbuh K.H. Hasan.

Mushaf Al-Qur’an Gontor merupakan hasil karya istimewa yang ditulis tangan langsung oleh para ustaz dan santri atau khatthath Gontor. Mushaf tersebut diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh Percetakan Gontor setelah melewati proses tashih resmi.

Sementara itu, buku “Gontor untuk Indonesia” mendokumentasikan sejarah, peran, serta sumbangsih alumni pesantren dalam berbagai bidang pengabdian dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua karya tersebut menjadi bagian dari persembahan PMDG dalam momentum satu abad perjalanan pendidikan dan pengabdiannya bagi umat, bangsa, dan negara.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang CNN, MS NOW, dan Politico melakukan peliputan di Gedung Putih. Keputusan yang diumumkan pada Jumat (18/9/2026) waktu setempat itu langsung menuai kritik dari kelompok kebebasan pers dan berpotensi memicu gugatan hukum.

Trump mengumumkan larangan tersebut melalui Truth Social dan menyatakan kebijakan berlaku segera. Ia menuding ketiga media itu berulang kali menyebarkan apa yang disebutnya sebagai “berita palsu” mengenai dirinya, pemerintahannya, dan Amerika Serikat.

Ketika ditanya wartawan mengenai alasan kebijakan tersebut, Trump kembali menegaskan tuduhannya.

“Karena mereka [menulis] berita palsu,” kata Trump.

Ia juga mengatakan Gedung Putih tidak berkewajiban memberikan akses kepada media yang menurutnya terus menghasilkan pemberitaan negatif.

Trump bahkan membuka kemungkinan memperluas larangan ke media lain. Ia menyebut The New York Times dan The Washington Post sebagai organisasi yang dapat menjadi sasaran berikutnya, meski pada Jumat malam belum terlihat langkah konkret untuk menerapkan larangan tersebut.

Di tengah pengumuman itu, jurnalis CNN masih menjalankan tugasnya di Gedung Putih. Tim CNN juga tetap berada dalam kelompok peliputan Wakil Presiden AS JD Vance, menurut laporan jaringan tersebut.

Rencana pembatasan akses tersebut mendapat sorotan dari kelompok kebebasan pers di AS. Mereka menilai pemerintah tidak semestinya memilih organisasi media berdasarkan isi atau sudut pandang pemberitaannya.

Presiden Reporters Committee for Freedom of the Press Bruce D. Brown mengatakan Gedung Putih tidak dapat mengecualikan media hanya karena tidak menyukai pemberitaan mereka. Menurut Brown, kebijakan semacam itu dapat berbenturan dengan perlindungan kebebasan pers dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Senada, Direktur Advokasi Publik Foundation for Individual Rights and Expression Aaron Terr mengatakan kredensial pers bukanlah penghargaan atas kesetiaan kepada pemerintah.

CNN menyatakan akan mempertahankan hak konstitusional timnya untuk meliput pemerintahan AS. Politico juga menegaskan akan mempertahankan haknya berdasarkan Amandemen Pertama.

Reuters melaporkan langkah Trump diperkirakan menghadapi tantangan hukum. Namun, batas kewenangan pemerintah dalam mengatur akses media ke Gedung Putih dan penerapan perlindungan Amandemen Pertama dalam konteks tersebut masih menjadi persoalan hukum.

Konfrontasi Trump dengan media terkait akses Gedung Putih bukan hal baru.

Pada masa jabatan pertamanya, Gedung Putih mencabut kredensial pers reporter CNN Jim Acosta setelah perdebatan dengan Trump dalam konferensi pers pada November 2018. CNN kemudian menggugat pemerintah.

Seorang hakim federal yang ditunjuk Trump memerintahkan pemulihan sementara akses Acosta dan menyatakan Gedung Putih telah melanggar haknya atas proses hukum. Gedung Putih kemudian mengembalikan kredensial tersebut secara permanen dan CNN mencabut gugatannya.

Pada 2025, Gedung Putih juga membatasi akses Associated Press (AP) ke kelompok wartawan tertentu. Sengketa itu kemudian berkembang menjadi perkara hukum.

Pengumuman terbaru Trump kembali menempatkan hubungan antara Gedung Putih dan media dalam sorotan, terutama terkait batas kewenangan pemerintah dalam menentukan siapa yang dapat meliput aktivitas presiden.

Versi ini sengaja menghindari kesimpulan hukum sebagai fakta pasti; status “melanggar konstitusi” tetap ditempatkan sebagai pendapat kelompok kebebasan pers, sementara persoalan hukumnya disebut masih dapat diuji melalui pengadilan.

Monitorday.com– Kementerian Keuangan Indonesia memastikan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun atau sekitar US$11,27 miliar di bank-bank komersial milik negara akan tetap dilanjutkan hingga Juli 2027. Kebijakan tersebut sebelumnya menjadi salah satu kebijakan utama yang diperkenalkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum diberhentikan dari jabatannya pekan ini.

Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam konferensi pers pertamanya pada Jumat, ia menyatakan pemerintah tidak akan melakukan perubahan mendadak terhadap arah kebijakan fiskal.

Salah satu penekanan utama pemerintah adalah mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah juga kembali menegaskan komitmen untuk menjaga defisit anggaran pada batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan kerangka disiplin fiskal yang berlaku.

Penempatan dana Rp200 triliun tersebut memiliki implikasi terhadap likuiditas perbankan karena dana pemerintah ditempatkan pada bank-bank BUMN. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan kas negara sekaligus mendukung kapasitas likuiditas sektor perbankan untuk menopang aktivitas ekonomi.

Bagi pasar keuangan, kesinambungan kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persepsi terhadap kredibilitas APBN. Keputusan untuk mempertahankan penempatan dana dan tidak mengubah target defisit 2026 secara mendadak menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan sinyal stabilitas di tengah pergantian Menteri Keuangan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kredibilitas APBN tetap menjadi prioritas. Dengan mempertahankan batas defisit 3 persen dari PDB serta melanjutkan kebijakan penempatan dana hingga Juli 2027, pemerintah berupaya memberikan kepastian mengenai arah pengelolaan fiskal dan kebijakan kas negara dalam periode mendatang.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar soal sapaan dari keluarga besar Partai Amanat Nasional (PAN). Ia mengaku lebih suka dipanggil “Mas Bowo” atau “Bang Bowo” ketimbang “Mbah Bowo” atau “Eyang Bowo”.

Gurauan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat malam. Di hadapan keluarga besar PAN, Prabowo mengatakan dirinya hadir secara formal sebagai Presiden, tetapi ingin ditempatkan sebagai saudara dan abang dalam suasana kekeluargaan.

“Saya berdiri di sini sebagai saudaramu. Saya lebih senang dianggap sebagai saudaramu, sebagai abangmu, jangan sebagai eyangmu,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menawarkan sejumlah sapaan yang menurutnya lebih nyaman digunakan.

“Aku suka kalau kau panggil saya Bang Bowo. Awas kalau lu panggil gue Mbah Bowo atau Eyang Bowo,” ujarnya, disambut tawa hadirin.

Ia bahkan bergurau tidak akan kembali menghadiri acara PAN jika dipanggil dengan sapaan tersebut.

“Gue enggak bakal kembali ke PAN kalau panggil gue itu. Bang Bowo oke, Kang Bowo oke,” katanya.

Prabowo juga menyebut “Kang Bowo” sebagai pilihan, terutama bagi orang Sunda. Namun, ia menegaskan sapaan yang paling disukainya adalah “Mas Bowo”.

“Yang lebih enak kalau dipanggil Mas Bowo. Awas ya, lu panggil gue Aki,” katanya.

Kelakar itu muncul saat Prabowo membandingkan usia PAN dan Partai Gerindra. PAN kini berusia 28 tahun, sedangkan Gerindra berusia 17 tahun.

Prabowo mengatakan hubungannya dengan sejumlah tokoh PAN telah terjalin jauh sebelum dirinya bergabung dengan Gerindra. Menurut dia, persahabatan tersebut dibangun atas kesamaan nilai perjuangan.

“Memang benar kita berjumpa, kita berkawan karena nilai, karena nilai perjuangan,” ujarnya.

Sapaan “Mas Bowo” bukan kali pertama digunakan Prabowo. Pada Desember 2023, ketika masih menjadi calon presiden, ia juga meminta pendukungnya tidak memanggilnya “Eyang” atau “Mbah”.

Dalam konsolidasi pendukung Prabowo-Gibran di Sentul, Bogor, 10 Desember 2023, Prabowo menyatakan dirinya lebih senang dipanggil “Mas Bowo”.

Monitorday.com –  Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan negeri gratis, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Rencana itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Malam Puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

“Saya akan mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan gratis,” kata Prabowo.

Ia menegaskan cakupan pendidikan gratis yang dimaksud meliputi seluruh jenjang pendidikan negeri.

“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis,” ujarnya.

Prabowo kemudian menyinggung sumber pendanaan. Saat ditanya dari mana anggaran pendidikan gratis akan diperoleh, ia menyebut uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicuri,” kata dia.

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak ragu menindak pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prabowo menyebut Kapolri telah melaporkan adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas karhutla. Angka tersebut sebelumnya juga muncul dalam rapat terbatas pemerintah mengenai penanganan karhutla.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas akses pengembangan kompetensi guru melalui Pelatihan Mandiri dan Diklat Bauran Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (PMKKA).

Program tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan guru menghadapi perubahan teknologi sekaligus mendorong proses belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan murid.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, perkembangan kecerdasan artifisial membuat pembelajaran tak lagi cukup berorientasi pada penyampaian materi. Guru juga dituntut mendorong kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata.

“Melalui PMKKA, kami ingin mendorong guru tidak hanya menguasai materi, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi praktik pembelajaran yang nyata dan bermakna di kelas,” kata Nunuk dalam sosialisasi program melalui webinar, Jumat (18/9/2026).

Sosialisasi tersebut diikuti guru SMA, SMK, dan SLB, kepala sekolah, pengawas, penanggung jawab PMKKA di BBGTK, BGTK, dan KGTK, serta pengelola program dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Arif Jamali mengatakan, Pelatihan Mandiri dan Diklat Bauran memperluas kesempatan guru mengikuti pengembangan kompetensi, terutama bagi mereka yang belum memperoleh pelatihan tatap muka.

“Program sebaik apa pun perlu dipahami oleh mereka yang akan menjalankannya. Karena itu, sosialisasi ini penting agar peserta memahami tujuan, alur, mekanisme, hingga dukungan yang tersedia selama pelatihan,” ujar Arif.

Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang STEM dan Kompetensi Guru Maila Dania Husni Rahiem menjelaskan, Pembelajaran Mendalam bukan sekadar pergantian metode mengajar. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun pengalaman belajar yang membuat murid memahami materi, mengaitkannya dengan kehidupan, dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan.

Kemendikdasmen menetapkan tiga karakter utama Pembelajaran Mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata.

“Kita ingin murid lebih paham dan guru semakin berdaya. Berbagai pendekatan dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran pada akhirnya harus memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi murid,” kata Maila.

Dalam program tersebut, Koding digunakan untuk membantu murid mengembangkan pola pikir komputasional, logis, sistematis, dan analitis. Sementara kecerdasan artifisial dapat menjadi bagian dari proses belajar dengan tetap memperhatikan aspek berpikir kritis, etika, keamanan, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

Mekanisme pelatihan dijelaskan Yoki Ariyana dari BBGTK Jawa Barat. Dalam Pelatihan Mandiri, guru dapat belajar secara fleksibel melalui Ruang GTK pada Aplikasi Rumah Pendidikan. Tahapannya mencakup mempelajari modul, mengikuti latihan pemahaman, membuat refleksi, hingga mengerjakan post-test.

Adapun Diklat Bauran menggabungkan pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Peserta mengikuti rangkaian materi, aktivitas, tugas, dan asesmen hingga seluruh tahapan pelatihan rampung.

Kemendikdasmen menargetkan perluasan akses pelatihan tersebut tidak berhenti pada penyelesaian modul atau asesmen. Kompetensi yang diperoleh guru diharapkan diterapkan langsung di ruang kelas agar pembelajaran semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan murid.

[domain_caapital] – Kapal induk pertama Indonesia resmi tiba di Jakarta. Eks kapal Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi itu merapat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan, kapal memasuki kawasan pelabuhan sekitar pukul 07.58 WIB. Kedatangannya disambut meriah dengan tabuhan gendang dan penampilan marching band TNI yang membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu khas Betawi, Si Jali Jali.

Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam prosesi penyambutan. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Kedatangan kapal ini sekaligus menandai babak baru setelah sebelumnya memperkuat Angkatan Laut Italia. TNI AL memastikan eks ITS Giuseppe Garibaldi-551 kini menyandang nama KRI Sriwijaya dan menjadi kapal induk pertama dalam jajaran TNI AL.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan kapal tersebut menempuh pelayaran panjang dari Italia menuju Indonesia. Garibaldi bertolak dari Italia pada 24 Agustus 2026 dan sempat singgah di Sri Lanka sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

“ITS Giuseppe Garibaldi telah memasuki Perairan Indonesia, rencananya besok Jumat, 18 September akan tiba di Jakarta,” ujar Tunggul, Kamis (17/9/2026).

Saat memasuki wilayah Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di sekitar perairan Bangka, kapal mendapat pengawalan TNI AL. Dua fregat, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, mengawal pelayarannya menuju Tanjung Priok.

Pengawalan juga diperkuat unsur udara, termasuk helikopter AS565 Panther.

Menurut keterangan resmi TNI AL, KRI Sriwijaya tidak hanya diproyeksikan untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim. Kapal tersebut juga akan mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.

Eks Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 30 knot. Saat masih berdinas di Angkatan Laut Italia, kapal ini pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer, termasuk operasi udara dalam konflik Kosovo pada 1999.

Kini, setelah tiba di Tanjung Priok, eks Giuseppe Garibaldi memasuki tahap baru sebagai bagian dari kekuatan maritim Indonesia. Kapal tersebut selanjutnya akan menjalani proses sesuai kebutuhan operasional TNI AL sebelum sepenuhnya beroperasi sebagai KRI Sriwijaya.