Jakarta [MONITORDAY] – Jaringan relawan dan aktivis 98 Resolution Network memberikan penegasan terkait dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengoreksi serta menata ulang kebijakan ekonomi nasional.

Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa pelembagaan demokrasi politik sejak awal reformasi tidak akan efektif jika tidak berjalan simultan dengan agenda demokratisasi ekonomi. Menurutnya, ketimpangan yang terjadi selama ini dipicu oleh dikuasainya sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok.

“Praktek demokrasi semu terjadi ketika rakyat hanya difasilitasi ‘pengeras suara’ dan ‘mimbar’ untuk bebas berkumpul dan berpendapat, tapi di saat yang sama tidak dilibatkan secara setara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi dan kekayaan negara,” ujar Haris Moti di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Haris menjelaskan, langkah utama yang ditempuh Presiden Prabowo dalam dua tahun masa jabatannya adalah mengembalikan norma dasar Pasal 33 UUD 1945 sebagai rujukan utama seluruh kebijakan pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang semula terpusat pada segelintir pihak kini dikembalikan ke dalam hak menguasai negara demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional.

“Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir atau 1 persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja,” tegas Haris mengutip pesan kebangsaan Bung Karno terkait pentingnya pemerataan ekonomi.

Sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, perumahan subsidi, hingga pembentukan Danantara dinilai menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat dan pembentukan modal nasional. Selain itu, kemajuan regulasi sosial seperti UU Pelindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, hingga Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang pelindungan ekosistem transportasi digital turut diapresiasi.

“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad mengawal dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” pungkas Haris Moti menuturkan komitmen organisasinya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta anggota Kabinet Merah Putih yang belum mendapat peran besar dalam pemerintahan untuk bersabar. Ia mengibaratkan kabinet seperti tim sepak bola yang memiliki pemain inti, pemain cadangan, hingga pendukung yang masing-masing akan mendapat kesempatan sesuai kebutuhan.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota kabinet memiliki peluang untuk berkontribusi, meski tidak semuanya langsung mendapat peran utama sejak awal pemerintahan.

“Yang cadangan jangan frustrasi. Pada saatnya saudara akan kita mainkan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, perjalanan pemerintahan saat ini bahkan belum mencapai jeda babak pertama jika dianalogikan dengan pertandingan sepak bola. Dengan masa jabatan lima tahun, dua setengah tahun pertama merupakan babak pertama, sedangkan dua setengah tahun berikutnya menjadi babak kedua.

“Ibarat ini pertandingan sepak bola, kita sesungguhnya belum sampai ke half-time,” katanya.

Prabowo pun meminta para pejabat yang merasa belum mendapat kesempatan untuk tidak terburu-buru atau gelisah menunggu giliran. Ia menilai perjalanan pemerintahan masih panjang sehingga ruang untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi tetap terbuka.

“Jadi tenang-tenang saja para pemain cadangan yang saya sudah lihat gelisah. Kapan saya dimainkan?” kata Prabowo.

Selain mengingatkan soal pembagian peran dalam pemerintahan, Prabowo menyoroti kondisi kesehatan para pejabat kabinet. Ia mengaku prihatin karena sejumlah anggota pemerintahan sudah harus menjalani perawatan di rumah sakit, meski masa pemerintahan belum melewati babak pertama.

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan, Prabowo meminta Menteri Kesehatan meningkatkan perhatian terhadap kondisi fisik para menteri, wakil menteri, dan kepala badan.

Ia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara lebih menyeluruh guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini.

“Saya minta Menteri Kesehatan, coba menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan mungkin diundang check-up yang lebih teliti lagi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran, termasuk memperhatikan kebutuhan vitamin. Menurutnya, kesehatan para pejabat perlu dijaga agar mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal.

Melalui analogi tim sepak bola tersebut, Prabowo menekankan bahwa pembagian peran dalam kabinet merupakan bagian dari strategi pemerintahan. Ia meminta para pejabat tetap bersiap, menjaga kondisi kesehatan, dan menunggu kesempatan untuk berkontribusi lebih besar.

Jakarta [MONITORDAY] – DPP Partai Gerindra mengungkapkan hasil kajian internal sementara yang menyebut ada 42 menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih dinilai tidak bekerja secara optimal. Kendati demikian, partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut masih merahasiakan daftar nama pejabat yang masuk dalam catatan evaluasi itu.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menjelaskan bahwa angka 42 pejabat tersebut didapatkan berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (Key Performance Indicator / KPI) serta bidang hasil utama (Key Result Area / KRA). Evaluasi komprehensif ini dilakukan secara internal oleh tim Gerindra untuk mengukur efektivitas kerja kabinet yang berjalan.

“Kami memiliki instrumen KPI dan KRA untuk mengukur kinerja masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar Kamrussamad kepada media. Ia juga menegaskan, jika ada pejabat kabinet yang merasa tidak mampu mengejar target yang telah ditetapkan oleh Presiden, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri.

Meskipun publik penasaran mengenai siapa saja sosok di balik 42 nama tersebut, Gerindra menegaskan daftar lengkapnya tidak akan dipublikasikan ke publik. Hasil kajian internal ini akan diserahkan langsung secara tertutup kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif presiden untuk melakukan evaluasi ataupun perombakan (reshuffle) kabinet di masa mendatang.

Langkah Gerindra ini memicu berbagai respons dari pengamat politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai bahwa akar masalah lambatnya kinerja kabinet tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada para menteri. Menurutnya, pola hubungan kerja yang sentralistik ikut memengaruhi keberanian para menteri dalam mengeksekusi kebijakan.

“Sebetulnya problem utamanya itu bukan di menteri-menterinya, tapi ada pada presidennya,” ujar Ray dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Ray menyoroti bahwa evaluasi berkala memang diperlukan, namun komitmen terhadap pembagian wewenang yang jelas juga menjadi kunci agar kabinet dapat bergerak lebih cepat dan mandiri dalam mencapai target pemerintahan.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan. Pemerintah belum mengubah mekanisme penyaluran gaji menjadi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), meski usulan tersebut telah diajukan Kementerian Koperasi.

“Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Suahasil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, Ferry mengungkapkan bahwa pengajuan rencana tersebut telah disampaikan kepada Kemenkeu. Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10).

Ferry menyebut anggaran untuk mendukung rencana pembayaran gaji melalui koperasi tengah disiapkan. Namun, ia belum memerinci besaran anggaran, mekanisme penyaluran, maupun jadwal pelaksanaannya.

Belum ada pula penjelasan mengenai koperasi yang akan dilibatkan dalam skema tersebut. Dengan demikian, usulan itu masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, sementara mekanisme pembayaran gaji PNS tetap berjalan melalui perbankan.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Di sisi lain, PT Taspen (Persero) mencatat telah melayani 3,28 juta pensiunan dari total 9,13 juta peserta hingga Agustus 2026. Taspen didukung 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Besarnya jumlah ASN dan luasnya jaringan layanan menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pembayaran membutuhkan perencanaan serta kejelasan tata kelola agar penyaluran hak pegawai tetap berjalan lancar.

Penyaluran gaji PNS saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri pada Bank Umum Secara Terpusat.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan mekanisme pembayaran gaji melalui rekening perbankan. Sementara itu, rencana pelibatan KDKMP masih menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut usulan, skema pelaksanaan, dan landasan pengaturannya.

Untuk saat ini, pemerintah menegaskan pembayaran gaji PNS tetap dilakukan melalui mekanisme transfer perbankan seperti yang berlaku selama ini.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima saran dan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyusul pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung kepada Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat ekonomi, di antaranya Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah perlu melanjutkan reformasi pasar modal dan memperkuat penegakan aturan oleh regulator untuk merespons persoalan yang menjadi perhatian MSCI.

“Kami memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan dan melanjutkan enforcement oleh regulator yang memang juga sudah diumumkan,” kata Mari dalam konferensi pers seusai rapat di Istana Merdeka, Selasa malam.

Menurut Mari, perangkat hukum yang berlaku telah memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil tindakan tegas. Karena itu, reformasi dan penegakan aturan dinilai perlu terus diperkuat guna menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia.

Selain perkembangan pasar modal, DEN juga menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi mengenai sejumlah agenda strategis nasional. Topik yang dibahas mencakup kesiapan menghadapi dampak El Nino dan La Nina, digitalisasi program perlindungan sosial, percepatan hilirisasi, tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pembahasan dilakukan secara terperinci dengan melibatkan para pejabat terkait untuk mengonfirmasi data dan memastikan kesesuaian informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Luhut mengapresiasi perhatian Prabowo terhadap data ekonomi yang disampaikan DEN dalam pertemuan tersebut.

Luhut menegaskan, DEN berkomitmen menyediakan data yang kredibel dan akurat bagi Presiden serta jajaran pemerintah. Langkah ini diharapkan membuat kebijakan pemerintah lebih terukur dan tepat sasaran.

“Kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data,” ujar Luhut.

Ia menilai, penggunaan data yang kuat menjadi faktor penting untuk meningkatkan akurasi keputusan pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan nasional.

Sementara itu, usulan MSCI terkait perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian pemerintah. Kelanjutan reformasi dan penguatan penegakan aturan menjadi rekomendasi utama DEN dalam merespons perkembangan tersebut.

Monitorday.com – SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) memperkuat kolaborasi regional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (PAUD) di Asia Tenggara. Langkah ini menjadi fokus Pertemuan Tahunan Governing Board ke-9 di Jakarta, Selasa (20/10/2026), yang mengevaluasi capaian program sekaligus menetapkan prioritas kerja sama ke depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, yang membuka pertemuan tersebut, menegaskan pentingnya peran SEAMEO CECCEP dalam mendorong layanan PAUD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota.

Menurut Suharti, penguatan PAUD menjadi semakin penting seiring penerapan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga yang membutuhkan serta pendekatan Partisipasi Semesta yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, perluasan akses harus diiringi peningkatan kompetensi pendidik dan penyediaan lingkungan belajar yang aman serta inklusif. Pemerintah menargetkan semakin banyak anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD bermutu sebelum memasuki sekolah dasar.

Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany, memaparkan capaian lembaga sepanjang tahun fiskal 2025/2026, mulai dari penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, advokasi kebijakan, hingga penguatan kemitraan regional.

Di tingkat Asia Tenggara, SEAMEO CECCEP turut mendorong penyebarluasan ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia. Kerangka tersebut menjadi acuan bersama untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang merata, inklusif, dan berkualitas.

Agenda riset lembaga juga mencakup etnoparenting atau praktik pengasuhan berbasis nilai dan kearifan lokal, pendidikan anti-bias, serta penguatan numerasi anak usia dini. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kompetensi pendidik turut dieksplorasi, dengan tetap menempatkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai prioritas.

Penguatan kapasitas tenaga profesional dilakukan melalui berbagai program lintas negara. Di antaranya, pelatihan guru di Malaysia menggunakan modul Our Happy Neighbourhood, pelatihan calon dosen PAUD di Kamboja pada 2025, serta pelatihan pendidikan inklusif bersama Hiroshima University. Webinar dan lokakarya regional juga dimanfaatkan untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Perwakilan Sekretariat SEAMEO, Alejandro Ibanez, menilai Pertemuan Governing Board berperan strategis dalam menerjemahkan prioritas regional menjadi langkah konkret. Menurut dia, penguatan kelembagaan, riset berbasis bukti, inovasi, kemitraan, dan pemantauan berkala menjadi kunci menjaga relevansi program di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola berbagi pengetahuan.

Vina juga mengapresiasi dukungan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Kurniawan, terhadap program SEAMEO CECCEP.

Melalui pertemuan tersebut, SEAMEO CECCEP berharap kolaborasi antarnegara dan mitra semakin kuat sehingga lebih banyak anak di Asia Tenggara mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

Monitorday.com | DALAM dunia pasar modal, angka-angka tidak selalu menceritakan keseluruhan keadaan. Pergerakan harga saham memang dipengaruhi kinerja perusahaan, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global. Namun, di balik berbagai indikator tersebut, terdapat faktor yang tidak kalah menentukan: kepercayaan.

Investor tidak hanya membeli saham berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Mereka mengambil keputusan berdasarkan keyakinan terhadap apa yang mungkin terjadi esok hari. Ketika keyakinan menguat, keberanian mengambil risiko meningkat. Sebaliknya, ketika ketidakpastian membesar, bahkan perusahaan dengan fundamental yang baik dapat kehilangan daya tarik di mata investor.

Fenomena itu kembali terlihat di pasar modal Indonesia pada Oktober 2026. Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market memicu tekanan besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG terpuruk 11,57 persen. Situasi tersebut tidak sekadar mencerminkan perubahan harga saham, tetapi juga meningkatnya kekhawatiran mengenai posisi Indonesia dalam peta investasi global.

Di tengah situasi itulah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia hadir bersama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut membawa pesan bahwa gejolak pasar menjadi perhatian serius berbagai lembaga negara.

Empat hari kemudian, pada 20 Oktober 2026, IHSG mencatat penguatan 5,65 persen atau 282,28 poin ke posisi 5.278,89. Pemulihan ini tentu dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pembelian saham setelah koreksi tajam dan langkah otoritas bursa. Namun, rangkaian peristiwa tersebut kembali menghadirkan perbincangan mengenai fenomena yang mulai dikenal sebagai Dasco Effect.

Pertanyaannya, mengapa komunikasi seorang tokoh politik dapat memperoleh perhatian begitu besar dari pelaku pasar? Dan bagaimana kepercayaan yang terbentuk dari komunikasi politik dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian Indonesia?

Lahirnya Dasco Effect

Istilah Dasco Effect menarik karena menggambarkan pertemuan antara dinamika politik dan psikologi pasar. Dalam sejumlah peristiwa, komunikasi Dasco mengenai kondisi ekonomi dan langkah koordinasi antarlembaga mendapat perhatian investor, terutama ketika pasar menghadapi tekanan.

Salah satu momentum penting terjadi pada 9 Juni 2026. Ketika saham-saham perbankan mengalami tekanan, Dasco mempertemukan pimpinan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Danantara, dan sejumlah lembaga keuangan negara.

Pertemuan tersebut membahas kondisi fundamental perbankan serta kemungkinan pembelian kembali saham atau buyback. Dasco menyampaikan bahwa kinerja perbankan nasional masih menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun harga sejumlah saham telah mengalami koreksi.

Pada hari yang sama, IHSG menguat 7,57 persen atau 404,51 poin ke level 5.746,65. Saham-saham berkapitalisasi besar, termasuk sektor perbankan, menjadi bagian penting dari penguatan pasar.

Kenaikan tersebut juga dipengaruhi kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan perkembangan sentimen pasar lainnya. Namun, rencana pembelian kembali saham BUMN menjadi salah satu faktor yang secara khusus diperhatikan investor.

Peristiwa ini memberikan gambaran bagaimana pasar merespons informasi yang berkaitan dengan kemungkinan tindakan konkret. Ketika pemangku kepentingan menunjukkan koordinasi dan membuka pilihan kebijakan, investor memperoleh informasi baru untuk menilai risiko serta prospek investasinya.

Dalam konteks itulah Dasco Effect dapat dipahami. Ia bukan sekadar persepsi bahwa kehadiran seorang tokoh akan menaikkan harga saham. Fenomena tersebut lebih tepat dibaca sebagai respons pasar terhadap sinyal bahwa persoalan ekonomi sedang memperoleh perhatian dan koordinasi dari para pengambil keputusan.

Kekuatan Sinyal Politik

Untuk memahami fenomena tersebut, kita dapat menggunakan signaling theory yang dikembangkan Michael Spence dalam Job Market Signaling (1973).

Dalam teori ini, sinyal menjadi penting ketika terdapat ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu keputusan ekonomi. Informasi yang kredibel dapat membantu pihak penerima sinyal memperkirakan kondisi yang belum sepenuhnya diketahui.

Di pasar modal, ketimpangan informasi selalu menjadi persoalan. Investor tidak memiliki kepastian mengenai seluruh keputusan yang akan diambil pemerintah, arah kebijakan regulator, maupun perkembangan ekonomi global. Mereka berusaha membaca berbagai informasi untuk memperkirakan risiko dan peluang.

Karena itu, komunikasi politik memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Pernyataan seorang pejabat dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan. Pertemuan antarlembaga dapat menunjukkan adanya koordinasi. Sementara keputusan yang konkret dapat memperkuat keyakinan bahwa suatu persoalan sedang ditangani.

Posisi Dasco menarik dalam kerangka ini. Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, ia berada pada persimpangan antara kelembagaan legislatif dan komunikasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedudukan tersebut memungkinkan pernyataan dan langkah koordinasinya memperoleh perhatian dari berbagai pihak, termasuk pelaku pasar. Bagi investor, informasi tidak hanya dinilai berdasarkan isi pernyataan, tetapi juga berdasarkan kewenangan, kapasitas koordinasi, dan kemungkinan tindak lanjut dari pihak yang menyampaikannya.

Ketika Dasco hadir bersama pimpinan OJK dan Danantara di BEI, pesan yang muncul tidak berhenti pada pernyataan optimisme. Kehadiran lintas lembaga itu menunjukkan adanya ruang koordinasi antara pengawasan politik, otoritas pasar modal, dan pengelola investasi negara.

Meski demikian, sinyal baru memiliki nilai yang kuat apabila diikuti tindakan yang dapat diverifikasi. Koordinasi politik tidak menggantikan keputusan regulator, dan perhatian legislatif tidak menghapus kebutuhan terhadap mekanisme pasar yang transparan.

Justru di sinilah relevansi Dasco Effect. Kepercayaan dapat mulai terbentuk melalui komunikasi, tetapi hanya dapat dipertahankan melalui konsistensi tindakan.

Psikologi Kepercayaan

Peran kepercayaan dalam ekonomi sesungguhnya bukan gagasan baru. John Maynard Keynes, melalui The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), memperkenalkan konsep animal spirits untuk menjelaskan bagaimana dorongan psikologis dan keyakinan terhadap masa depan ikut memengaruhi keputusan ekonomi.

Dalam pandangan Keynes, keputusan investasi tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui perhitungan matematis. Masa depan selalu mengandung ketidakpastian. Karena itu, keberanian berinvestasi turut bergantung pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan terus bergerak dan memberikan hasil.

Konsep tersebut tetap relevan dalam pasar keuangan modern. Investor dapat membaca laporan keuangan yang sama, tetapi mengambil keputusan berbeda karena memiliki tingkat keyakinan yang tidak sama terhadap prospek ekonomi.

Ketika pasar menghadapi tekanan besar, persoalannya tidak selalu terletak pada memburuknya seluruh fundamental perusahaan. Kekhawatiran terhadap risiko yang belum pasti dapat mendorong investor menjual aset secara bersamaan.

Dalam keadaan seperti itu, komunikasi yang kredibel dapat membantu memperbaiki ekspektasi. Investor memperoleh alasan untuk menilai kembali apakah tekanan harga telah mencerminkan keadaan fundamental yang sebenarnya.

Kunjungan Dasco ke BEI pada Oktober 2026 dapat dibaca melalui perspektif tersebut. Kehadirannya bersama sejumlah pimpinan lembaga negara menunjukkan bahwa persoalan pasar modal tidak diperlakukan sebagai urusan teknis bursa semata.

Pengamat politik Bawono Kumoro, misalnya, menilai kunjungan tersebut dapat memberikan ketenangan kepada pelaku pasar karena memperlihatkan koordinasi antara legislatif, regulator, dan pemerintah dalam merespons gejolak.

Penilaian tersebut membantu menjelaskan mengapa kehadiran politik dapat memiliki makna psikologis. Dalam situasi ketidakpastian, perhatian yang disertai koordinasi dapat mengurangi kekhawatiran bahwa suatu persoalan dibiarkan tanpa respons.

Namun, psikologi pasar juga memiliki batas. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi harus bertemu dengan data, fundamental ekonomi, dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan sesungguhnya.

Optimisme tidak cukup hanya disampaikan. Ia harus memiliki alasan untuk dipercaya.

Jembatan Politik dan Ekonomi

Fenomena Dasco Effect juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara politik dan ekonomi dalam pengelolaan negara modern.

Pasar membutuhkan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, serta kelembagaan yang bekerja secara konsisten. Sementara itu, banyak persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga karena melibatkan kewenangan yang berbeda.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. OJK bertanggung jawab atas pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan. BEI menyelenggarakan perdagangan efek sesuai kewenangannya. Pemerintah dan Danantara memiliki peran tersendiri dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan investasi negara.

Seluruh lembaga tersebut menjalankan fungsi yang berbeda. Namun, ketika pasar menghadapi tekanan sistemik, koordinasi diperlukan agar respons yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kunjungan 16 Oktober 2026, Dasco meminta otoritas bursa terus melakukan perbaikan dan memperhatikan masukan MSCI. Pada kesempatan yang sama, OJK menjelaskan langkah reformasi pasar modal, termasuk peningkatan keterbukaan kepemilikan saham, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum.

Langkah tersebut penting karena persoalan yang dihadapi Indonesia menyangkut kredibilitas pasar di mata investor internasional. Kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola tidak cukup dijawab dengan ajakan untuk tetap optimistis.

Diperlukan perbaikan yang dapat dilihat, diukur, dan dievaluasi.

Di sinilah komunikasi politik menemukan fungsi produktifnya. Kehadiran tokoh politik dapat membantu mempertemukan perhatian publik dengan agenda pembenahan kelembagaan. Fungsi pengawasan juga dapat menjaga agar komitmen perbaikan tidak berhenti pada konferensi pers.

Dasco Effect, dalam pengertian ini, menarik bukan karena memperlihatkan dominasi politik atas pasar, tetapi karena membuka kemungkinan koordinasi politik yang mendukung pemulihan kepercayaan ekonomi.

Pasar yang sehat tetap membutuhkan regulator independen, penegakan aturan yang konsisten, dan keputusan investasi berdasarkan mekanisme yang wajar. Koordinasi politik seharusnya memperkuat seluruh fondasi tersebut.

Dari Bursa ke Ekonomi Riil

Kepercayaan pasar modal memiliki hubungan yang lebih luas dengan pertumbuhan ekonomi. Bursa bukan hanya tempat memperdagangkan saham, tetapi juga bagian dari sistem penghimpunan modal untuk membiayai kegiatan produktif.

Ketika investor percaya terhadap prospek ekonomi dan kualitas tata kelola, perusahaan memiliki peluang lebih besar memperoleh pendanaan melalui penerbitan saham maupun instrumen pasar modal lainnya.

Akses pendanaan yang lebih baik dapat membantu perusahaan membangun fasilitas produksi, meningkatkan kapasitas usaha, mengembangkan teknologi, dan memperluas pasar. Aktivitas tersebut kemudian berpotensi menciptakan pekerjaan serta meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.

Hubungan ini dapat dijelaskan melalui konsep cost of capital atau biaya modal. Semakin besar risiko yang dipersepsikan investor, semakin tinggi imbal hasil yang biasanya mereka tuntut. Akibatnya, perusahaan menghadapi biaya yang lebih besar untuk memperoleh pendanaan.

Sebaliknya, ketika kepercayaan meningkat dan persepsi risiko menurun secara berkelanjutan, biaya modal berpotensi menjadi lebih kompetitif. Perusahaan memiliki ruang yang lebih baik untuk membiayai investasi jangka panjang.

Bagi Indonesia, mekanisme tersebut penting karena pembangunan ekonomi membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Hilirisasi industri, pengembangan infrastruktur, transformasi energi, penguatan teknologi, serta ekspansi usaha nasional memerlukan dukungan modal yang berkelanjutan.

Kepercayaan investor juga relevan bagi penguatan sektor perbankan. Harga saham memang tidak secara langsung menentukan kemampuan bank menyalurkan kredit. Namun, valuasi yang sehat dan akses permodalan yang baik dapat mendukung kemampuan lembaga keuangan memperkuat struktur modalnya.

Melalui sistem keuangan yang sehat, pembiayaan dapat menjangkau kegiatan ekonomi yang lebih luas, termasuk perusahaan menengah dan usaha produktif yang menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

Meski demikian, kenaikan IHSG tidak otomatis berarti ekonomi riil langsung mengalami pertumbuhan. Penguatan harga saham di pasar sekunder tidak selalu menghasilkan tambahan modal baru bagi perusahaan.

Manfaat ekonomi yang lebih luas baru terbentuk ketika kepercayaan tersebut mendorong penghimpunan dana produktif, investasi baru, ekspansi usaha, dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Karena itu, ukuran keberhasilan Dasco Effect tidak cukup dilihat dari seberapa tinggi indeks bergerak. Yang lebih penting ialah bagaimana optimisme pasar dapat menjadi modal untuk memperkuat investasi dan aktivitas ekonomi nasional.

Melembagakan Kepercayaan

Kepercayaan yang muncul melalui figur politik dapat menjadi modal awal. Namun, keberlanjutannya membutuhkan institusi yang mampu menjaga kepastian tanpa bergantung pada kehadiran seorang tokoh.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Douglass C. North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990). North menjelaskan bahwa institusi berperan membentuk aturan permainan dalam kehidupan ekonomi dan memengaruhi ketidakpastian yang dihadapi para pelakunya.

Dalam kerangka tersebut, kualitas institusi memengaruhi keputusan investasi karena menentukan seberapa jelas aturan berlaku, bagaimana hak dilindungi, dan sejauh mana komitmen dapat dipercaya.

Relevansinya bagi pasar modal Indonesia sangat besar. Kepercayaan investor internasional membutuhkan transparansi kepemilikan saham, kualitas informasi emiten, penegakan hukum, perlindungan investor, dan konsistensi pengawasan.

Investor domestik juga membutuhkan fondasi yang sama. Pertumbuhan jumlah investor ritel harus diikuti penguatan literasi keuangan dan perlindungan terhadap praktik yang merugikan.

Momentum perhatian politik terhadap bursa semestinya dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan tersebut.

Dalam konteks ini, Dasco Effect dapat memperoleh makna yang lebih mendalam. Perhatian terhadap seorang figur politik menjadi titik masuk untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.

Ketika komunikasi politik diikuti koordinasi yang efektif, pengawasan yang konsisten, dan reformasi yang terukur, kepercayaan tidak lagi bergantung pada pernyataan sesaat. Ia menjadi bagian dari kualitas tata kelola.

Indonesia membutuhkan keadaan semacam itu untuk memperluas basis investornya, meningkatkan daya tarik pasar modal, dan memastikan sistem pembiayaan mampu mendukung pembangunan jangka panjang.

Pada akhirnya, fenomena Dasco Effect memberikan pelajaran bahwa ekonomi modern tidak hanya membutuhkan fundamental yang kuat, tetapi juga komunikasi yang mampu menjelaskan arah kebijakan dan membangun keyakinan terhadap masa depan.

Kehadiran Dasco di tengah gejolak bursa memperlihatkan bagaimana koordinasi politik dapat menjadi sinyal yang diperhatikan pasar. Namun, nilai terbesarnya terletak pada peluang menjadikan perhatian tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi.

Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan pernyataan. Ia tumbuh ketika komunikasi bertemu dengan tindakan, ketika kebijakan memiliki arah yang jelas, dan ketika institusi mampu memberikan kepastian.

Dasco Effect pada akhirnya bukan semata cerita tentang pergerakan IHSG. Ia menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah modal ekonomi yang berharga. Tugas berikutnya ialah memastikan modal tersebut tidak berhenti sebagai optimisme di lantai bursa, tetapi mengalir menjadi investasi produktif, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.