Monitorday.com – Pernyataan Airlangga Hartarto yang menyiratkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memiliki peran di pemerintahan selanjutnya mendapat tanggapan dari Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Ace menegaskan bahwa setiap masukan dari Presiden Jokowi sangat dibutuhkan oleh bangsa ini.
“Ya, tentu Pak Jokowi merupakan presiden dan saya kira masyarakat juga tahu, apalagi beliau memiliki prestasi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja beliau yang luar biasa tentu berbagai pemikirannya, pandangannya, masukannya, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini,” kata Ace di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Ace menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membahas posisi Jokowi di masa mendatang. Ia menyatakan bahwa pernyataan Airlangga merupakan bagian dari kewenangan sebagai pemimpin tertinggi di Partai Golkar.
“Kalau pada level itu saya kira saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Saya nggak tahu (apakah Jokowi akan menentukan nama di kabinet),” ujar Ace.
“Jadi kalau saya sendiri, ya kalau Pak Airlangga bicara ya memang kewenangan beliau tapi kalau saya sebagai bagian dari Partai Golkar tentu ya kita sekarang lagi terus mengawal perolehan suara kita supaya tidak ada dispute dan tentu kita harapkan dari pengawalan suara ini memastikan kemenangan Partai Golkar,” sambungnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memainkan peran dalam pemerintahan berikutnya jika pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.
Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, (27/2), Airlangga mengatakan bahwa meskipun peran Jokowi belum diungkapkan secara rinci, hal tersebut akan terjadi setelah menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Partai Golkar, yang merupakan salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran, mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan resmi KPU terkait hasil Pilpres 2024.
Selain itu, program prioritas Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis, telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2), termasuk dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Airlangga Hartarto juga menyebut bahwa program makan siang gratis ini termasuk dalam “amplop anggaran,” yang perlu diantisipasi dengan membaca detail isi dari amplop anggaran tersebut.
