Monitorday.com – Indonesia dan Mongolia menjajaki berbagai peluang kerja sama, mulai dari potensi industri tekstil hingga pembicaraan awal mengenai pengaturan perjalanan bebas visa antara kedua negara.

“Wol Kashmir yang berkualitas tinggi dari Mongolia dapat melengkapi produksi tekstil canggih Indonesia, sementara pakaian jadi Indonesia mengalami peningkatan di pasar kami,” kata Menteri Luar Negeri Mongolia Battsetseg Batmunkh dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono setelah pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kemlu RI Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Untuk memfasilitasi hubungan bisnis dan hubungan antar masyarakat, ujar Batmunkh, Indonesia dan Mongolia sepakat untuk memulai konsultasi tentang pengaturan perjalanan bebas visa antarkedua negara.

Tidak hanya itu, membangun konektivitas udara langsung antara Jakarta dan ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, juga sangat penting dalam mempererat hubungan kedua negara, menurut Batmunkh.

“Saya senang mengetahui bahwa otoritas masing-masing telah bertukar draf teks tentang perjanjian layanan udara, dan kami berharap dapat memajukan inisiatif ini dengan cepat,” ujar Batmunkh.

Menteri Luar Negeri Mongolia itu juga mengatakan bahwa negaranya siap bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pembangunan hijau dan berkelanjutan.

“Kami telah melakukan diskusi produktif mengenai potensi ekspor daging halal Mongolia, sebuah sektor yang menawarkan keuntungan bersama,” tambahnya.

Indonesia dan Mongolia juga sepakat untuk meningkatkan dialog politik dan kerja sama di sektor-sektor utama seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan ketahanan iklim.

Selain itu, Batmunkh kembali menegaskan dukungan kuat Mongolia terhadap sentralitas Perhimpunam Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan menegaskan lagi aspirasi Mongolia untuk menjadi mitra dialog di kawasan.

Batmunkh juga mengapresiasi Indonesia yang mendukung Mongolia sebagai tuan rumah sesi ke-17 Konferensi Para Pihak (COP17) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD) pada 2026.

Monitorday.com – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengambil langkah strategis dengan menerbitkan surat edaran nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang menegaskan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan.

Menteri Yassierli menyebutkan bahwa praktik penahanan dokumen seperti ijazah, paspor, akta kelahiran, buku nikah, hingga bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemberi kerja merupakan pelanggaran terhadap hak dasar pekerja.

“Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja,” ujar Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Lebih dari itu, surat edaran ini juga mempertegas larangan terhadap perusahaan yang menghalangi pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Setiap pekerja memiliki hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan tidak boleh ada pihak yang menghambatnya,” tegasnya.

Namun, surat edaran ini juga membuka ruang pengecualian yang sangat terbatas dan diatur secara ketat. Dalam hal tertentu, jika penyerahan ijazah atau sertifikat kompetensi menjadi bagian dari perjanjian kerja karena pembiayaan pendidikan atau pelatihan oleh perusahaan, maka penahanan dokumen hanya bisa dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Dalam kondisi ini, pemberi kerja wajib menjaga keamanan dokumen dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi.

Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan. Banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai angin segar dalam perlindungan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong profesionalisme dalam hubungan industrial di Indonesia.

Dengan terbitnya surat edaran ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan sinyal kuat bahwa praktik-praktik yang merugikan pekerja, meskipun telah lama dianggap “lazim”, tidak lagi memiliki tempat dalam dunia kerja yang sehat dan adil.

Monitorday.com – Kepergian Ibrahim Sjarief Assegaf meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi sang istri, Najwa Shihab, anak, dan keluarga, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang yang mengenalnya secara pribadi maupun profesional.

Salah satu sosok yang mengabadikan kenangan terakhir bersama almarhum adalah Pimpinan Redaksi Narasi, Zen RS. Dalam sebuah obituari yang dirilis Narasi, Zen mengenang momen pertemuan terakhirnya dengan Ibrahim saat bulan Ramadan lalu.

Kala itu, Ibrahim hadir dalam sebuah rapat redaksi yang dipimpin Zen. Di tengah pembahasan serius, Ibrahim tiba-tiba menyinggung hal yang tidak terduga: karpet ruangan.

“Ia mengangkat satu hal yang berbelok mendadak dari topik bahasan: ‘Karpet di ruangan ini kayaknya perlu diganti’,” tulis Zen dalam obituari yang dikutip Kamis (22/5).

Percakapan ringan tentang karpet itu ternyata berlanjut usai rapat dan buka puasa bersama. Zen pun sempat menanggapi dengan nada bercanda.

“Saya menimpali: Urusan karpet itu taktis berarti?” kenangnya.

Ibrahim pun menjawab dengan tawa, “Kagak. Emang kayaknya udah waktunya diganti.”

Obrolan ringan tersebut ternyata menjadi pertemuan dan percakapan terakhir Zen RS dengan Ibrahim Sjarief Assegaf.

Ibrahim meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei, setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif akibat stroke dan pendarahan otak. Ia dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta, pada Rabu, 21 Mei.

Kepergiannya menyisakan duka mendalam, namun juga meninggalkan kenangan hangat yang membekas di hati banyak orang.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memerintahkan Pentagon untuk membangun sistem pertahanan udara canggih bernama Golden Dome, sebuah megaproyek yang diklaim mampu menetralisir ancaman rudal hipersonik dari negara-negara pesaing seperti China dan Rusia.

Terinspirasi dari sistem Iron Dome milik Israel, Golden Dome dirancang dengan jangkauan global dan teknologi yang jauh lebih mutakhir. Tidak hanya difokuskan untuk melindungi wilayah udara Amerika Serikat, sistem ini ditujukan untuk menghadang serangan rudal musuh di berbagai belahan dunia.

Anggaran Fantastis Mencapai Rp2.869 Triliun

Proyek ini akan menelan biaya besar, yakni sebesar US$175 miliar atau setara Rp2.869 triliun. Pemerintah AS menempatkan proyek ini sebagai prioritas strategis, di tengah meningkatnya modernisasi persenjataan oleh kekuatan besar dunia lainnya.

Dipimpin Jenderal Angkatan Luar Angkasa

Trump telah menunjuk seorang jenderal dari Angkatan Luar Angkasa AS untuk memimpin pembangunan sistem ini. Keputusan tersebut mencerminkan ambisi Trump dalam menghadapi potensi ancaman dari negara-negara yang ia anggap kian berbahaya bagi keamanan nasional AS.

Target Rampung Tahun 2029

Pembangunan Golden Dome ditargetkan selesai dalam waktu kurang dari empat tahun, tepatnya pada 2029. Presiden Trump mendesak Pentagon untuk mempercepat pengerjaan proyek ini agar dapat segera dioperasikan sebagai bagian dari respons atas dinamika keamanan global yang terus berkembang.

Menggunakan Ratusan Satelit

Sistem pertahanan ini akan mengandalkan ratusan satelit—baik pengintai maupun penyerang—untuk mendeteksi dan menembak jatuh rudal musuh bahkan sejak awal peluncurannya. Satelit penyerang akan memberikan sinyal aktivasi kepada rudal-rudal anti-rudal milik AS yang siap diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam.

Ciptakan “Kubah-Kubah” Pertahanan Global

Berbeda dari Iron Dome Israel yang beroperasi secara lokal, Golden Dome akan menciptakan sistem pertahanan berlapis yang tersebar di berbagai titik dunia. AS akan memiliki kemampuan untuk mencegat rudal sejak dini, sebelum mencapai targetnya, kapan pun dan di mana pun peluncuran dilakukan.

Cegah Ancaman Rudal Hipersonik

Salah satu keunggulan utama dari Golden Dome adalah kemampuannya untuk menghadang rudal hipersonik—termasuk rudal balistik dengan kecepatan tinggi—bahkan saat masih berada dalam fase pendorong (booster phase). Ini membuat rudal canggih milik China dan Rusia berpotensi menjadi tidak efektif.

Dengan pendekatan yang agresif dan berbasis teknologi luar angkasa, proyek Golden Dome menjadi langkah strategis AS dalam mempertahankan supremasi militernya dan menyiapkan diri menghadapi era baru persaingan global di bidang pertahanan.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menangkap mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit perbankan kepada perusahaan tekstil tersebut.

Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

“Betul (ditangkap),” ujar Febrie singkat saat dikonfirmasi pada Rabu (21/5).

Meski begitu, ia tidak memberikan penjelasan detail mengenai kronologi penangkapan maupun status hukum dari Iwan. Ia hanya menyebut bahwa penangkapan dilakukan di Solo, Jawa Tengah.

Kejagung tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit oleh bank milik negara kepada Sritex. Meski Sritex adalah perusahaan swasta, kasus ini tetap diselidiki karena sumber kredit berasal dari bank pelat merah.

Sebelumnya, Sritex sempat menjadi sorotan publik setelah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menimpa buruh perusahaan tersebut, yang kemudian disusul oleh gelombang PHK di pabrik lain di Tangerang.

Profil Iwan Setiawan Lukminto

Iwan Setiawan Lukminto bukan sosok asing di dunia industri tekstil nasional. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama Sritex Group sejak tahun 2023. Sebelumnya, ia menduduki posisi Direktur Utama Sritex selama hampir satu dekade, yakni sejak 2014 hingga 2023.

Lahir di Solo pada 24 Juni 1975, Iwan adalah putra dari H.M. Lukminto, pendiri Sritex. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Suffolk University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Business Administration.

Selain aktif di dunia bisnis, Iwan juga dikenal aktif dalam sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) periode 2020–2021 dan menjadi Dewan Penasihat AEI sejak 2021. Ia juga tercatat sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk bidang Pengembangan Pasar Modal (2020–2023), Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) (2020–2023), serta Dewan Kehormatan PB Wushu Indonesia.

Saat ini, publik menantikan kejelasan status hukum Iwan Setiawan dalam kasus yang berpotensi menyeret nama besar di industri tekstil nasional ini. Kejagung belum memberikan keterangan resmi mengenai kemungkinan penetapan tersangka maupun perkembangan selanjutnya dalam proses penyidikan.

Monitorday.com – Pemerintah secara resmi menghapus biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang membeli motor atau mobil bekas, karena proses balik nama kini bisa dilakukan tanpa dikenakan biaya BBNKB.

Penghapusan biaya ini merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menyatakan bahwa objek BBNKB hanya berlaku pada penyerahan pertama kendaraan bermotor, yakni ketika kendaraan baru dibeli dari dealer.

Artinya, penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya atau kendaraan bekas bukan lagi menjadi objek BBNKB, sehingga tidak lagi dikenai biaya tersebut.

Dikutip dari Detik, kebijakan ini sudah berlaku secara nasional sejak 5 Januari 2025. Dengan demikian, seluruh transaksi balik nama kendaraan bekas setelah tanggal tersebut dibebaskan dari biaya BBNKB.

Meski demikian, pemilik kendaraan masih tetap diwajibkan membayar beberapa biaya lain saat melakukan proses administrasi balik nama, seperti:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Besarnya tergantung jenis dan nilai kendaraan. Tertera di STNK. Keterlambatan dikenai denda.

SWDKLLJ: Rp35.000 untuk sepeda motor (denda berlaku jika terlambat).

Penerbitan STNK: Rp100.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Penerbitan TNKB (plat nomor): Rp60.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Penerbitan BPKB: Rp225.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Tarif-tarif ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penghapusan biaya BBNKB ini mendorong masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan secara resmi. Selain legalitas kepemilikan yang lebih terjamin, balik nama juga mempermudah berbagai urusan administratif seperti:

Pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan secara online karena nama pemilik di STNK sudah sesuai.

Klaim asuransi menjadi lebih mudah jika terjadi kecelakaan.

Jika STNK atau BPKB hilang, pengurusan dokumen pengganti lebih cepat karena data kepemilikan tercatat jelas.

Menghindari potensi penyalahgunaan kendaraan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak pemilik kendaraan bekas yang mengurus balik nama secara resmi dan menaati aturan perpajakan.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya menjadikan turos—karya klasik ulama dan cendekiawan Muslim—sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada acara Wisuda Santri Angkatan Ke-10 Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, asuhan K.H. Said Aqil Siraj, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).

“Turos adalah bagian dari warisan sejarah Islam yang luhur dan menjadi dasar identitas keilmuan umat. Penguasaan ilmu-ilmu alat dan agama dari turos merupakan pilar utama pendidikan Islam,” tegas Mu’ti dalam pidatonya.

Dalam sambutan yang juga disampaikan dalam bahasa Inggris, Mu’ti mengaku optimistis bahwa para santri Al-Tsaqafah akan menjadi pemimpin masa depan, sejalan dengan tema wisuda: “Santri Today, Leaders Tomorrow: Pillar of Indonesia Golden Future.”

“Saya sangat yakin, Muslim bisa menjadi pemimpin dan pemenang, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual,” ujarnya.

Meski baru tiba dari perjalanan dinas menghadiri pertemuan Menteri Pendidikan Asia Pasifik di Korea Selatan, Mu’ti hadir di acara wisuda sebagai bentuk komitmen dan penghormatannya kepada Kiai Said Aqil Siraj.

Lima Fondasi Pendidikan

Dalam ceramahnya, Mu’ti merinci lima fondasi utama pendidikan yang ideal:

1. Turos (Warisan Ilmu Klasik): Sebagai dasar keilmuan Islam yang membentuk karakter dan jati diri umat.
2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Harus dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Qur’an, meneladani para ulama seperti Ibnu Rusyd yang menguasai fikih dan sains secara holistik.
3. Akhlak: Ilmu tanpa akhlak akan merusak. Mu’ti menyinggung tantangan etika di era digital dan pentingnya kesalehan digital.
4. Entrepreneurship: Semangat kemandirian dan penciptaan lapangan kerja harus ditanamkan dalam sistem pendidikan, sebagaimana tradisi pesantren.
5. Wataniah (Nasionalisme): Pendidikan juga harus melahirkan pribadi yang mencintai dan berkomitmen pada bangsa.

“Jadilah ulama yang menguasai ilmu agama dan modern, berakhlak mulia, memiliki jiwa kewirausahaan, serta bertanggung jawab memajukan bangsa,” pesan Mu’ti kepada para santri.

Dalam kesempatan yang sama, K.H. Said Aqil Siraj menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Mu’ti. Ia juga membela pentingnya kegiatan study tour dan wisuda dalam pendidikan Islam. Menurutnya, keduanya memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an.

Mengutip Surat At-Taubah ayat 112, Said Aqil menyebut para ulama terdahulu sebagai pengembara ilmu, seperti Imam Ibnu Arabi, Ibnu Khaldun, dan Imam Ghazali.

“Para ulama itu siahah—pengembara. Maka saya tidak setuju jika study tour dilarang,” tegasnya.

Terkait wisuda, Said Aqil menilai acara tersebut sebagai bentuk syukur atas capaian ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ibrahim ayat 7.

“Yang penting tidak boros. Yang dilarang itu pemborosan, bukan wisudanya,” tandasnya.

Acara wisuda berlangsung khidmat, penuh semangat keilmuan dan kebangsaan, menegaskan peran pesantren sebagai kawah candradimuka calon pemimpin masa depan Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengambil sikap tegas dengan melarang seluruh kader dan anggota organisasi sayap partainya untuk membuka suara atau mempromosikan dukungan soal kemungkinan dirinya menjabat selama dua periode sebagai Presiden RI. Pernyataan tersebut disampaikannya langsung dalam Kongres IV Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar) di Jakarta, Sabtu sore.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo menegaskan bahwa kader-kader muda partainya harus menahan diri dan menyimpan keinginan tersebut dalam hati. “Tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira, saya mau koreksi. Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah,” tegas Prabowo dengan nada tegas namun mengena.

Presiden yang juga mantan calon presiden ini mengingatkan bahwa keputusan untuk maju kembali pada periode kedua sepenuhnya bergantung pada hasil kerja pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa niat tersebut harus disimpan secara pribadi dan tidak perlu diumbar ke publik. Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang akan menilai apakah kinerjanya sudah mencapai target dan tujuan yang diharapkan.

“Saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Mahakuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden RI,” ujar Prabowo, memperlihatkan sikap rendah hati sekaligus bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, Prabowo berharap jika kelak dirinya menilai tidak berhasil, maka kader-kader Gerindra juga tidak memaksanya untuk kembali maju mencalonkan diri. “Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” katanya mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar untuk keberhasilan yang sesungguhnya.

Acara kongres ini sendiri dihadiri oleh pengurus utama, kader partai, dan anggota organisasi sayap, Tidar, yang memang merupakan ujung tombak dalam mendukung agenda politik Gerindra. Dalam Kongres IV PP Tidar ini, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Tidar.

Rahayu langsung menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendorong kemajuan pemuda Indonesia sebagai calon pemimpin di masa depan, baik di parlemen maupun kepala daerah, serta memperkuat strategi kemenangan Partai Gerindra dalam Pemilu 2029. Ia juga menyampaikan rencana menyusun kepengurusan baru dengan memilih putra-putri terbaik untuk memastikan kaderisasi berjalan maksimal.

Namun demikian, pesan utama Kongres IV PP Tidar dari Prabowo jelas: dukungan untuk dua periode bukanlah agenda yang boleh didorong secara terbuka. Semua harus fokus pada kinerja dan hasil nyata selama lima tahun ke depan, serta semangat perjuangan untuk bangsa dan negara.

Monitorday.com – Indonesia tengah membuka lembaran baru dalam kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa jika negara berhasil mencapai swasembada energi, penghematan yang didapat bisa mencapai puluhan miliar dolar AS atau setara ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat meresmikan proyek Lapangan Forel dan Lapangan Terubuk di lepas pantai Laut Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5/2025).

Kedua lapangan migas ini dikelola oleh Medco E&P Natuna Ltd, anak perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), yang membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang hampir menyentuh 100% menegaskan bahwa proyek ini benar-benar dikerjakan dengan melibatkan produk dan tenaga kerja lokal, mencerminkan kedaulatan energi nasional.

“Kalau kita mampu mencapai swasembada energi, kita akan menghemat puluhan miliar US$, ratusan triliun uang kita, tidak perlu mengalir ke luar bangsa Indonesia,” ujar Prabowo secara daring. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti masa depan Indonesia yang cerah, berkat kekayaan alam yang dimiliki. Namun, ia mengingatkan agar bangsa tetap waspada terhadap kekuatan-kekuatan asing yang berupaya melemahkan Indonesia dan memecah belah persatuan bangsa.

Proyek Lapangan Forel dan Terubuk ini menjadi tonggak bersejarah karena merupakan proyek lifting migas pertama yang berproduksi di masa pemerintahan Prabowo. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, menandakan langkah maju Indonesia dalam mengurangi ketergantungan impor energi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas Indonesia sepanjang tahun 2024 masih cukup tinggi, mencapai US$ 36,27 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 35,83 miliar. Impor tersebut terdiri dari minyak mentah senilai US$ 10,35 miliar dan hasil minyak sekitar US$ 25,92 miliar. Oleh karena itu, keberhasilan proyek migas domestik ini diharapkan dapat mengurangi beban impor yang menyedot devisa negara selama ini.

Prabowo juga menekankan bahwa proyek ini bukan hanya soal angka dan ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan nasional dan ketahanan energi yang harus dijaga bersama. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan optimal, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor energi di masa depan.

Momen peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol optimisme Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri di bidang energi. Jika semangat dan komitmen ini terus dijaga, Indonesia bakal melangkah mantap menuju masa depan yang cerah dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Sekitar 25 ribu pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa nasional pada hari ini, Selasa (20/5).

Selain turun ke jalan, para driver juga melakukan penghentian total layanan aplikasi ojol, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh, terhitung mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa penghentian layanan mencakup transportasi penumpang, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai dalam menegakkan regulasi terhadap perusahaan aplikator.

“Sudah berkali-kali kami lakukan aksi damai, namun selalu dianggap remeh. Aplikator makin berani membuat program-program seperti hemat dan prioritas yang merugikan pengemudi,” ujar Igun dalam keterangannya, Senin (19/5).

Lima Tuntutan Utama Garda Indonesia:

1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal:
   Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.
2. RDP Gabungan di DPR RI:
   Menuntut Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhub, asosiasi driver, dan pihak aplikator.
3. Batas Potongan Aplikasi Maksimal 10 Persen:
   Driver meminta agar potongan dari pendapatan mereka tidak lebih dari 10 persen.
4. Revisi Tarif Penumpang dan Penghapusan Program Merugikan:
   Garda mendesak penghapusan program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas, serta revisi tarif penumpang yang dianggap tidak adil.
5. Tarif Layanan Makanan dan Kirim Barang Lebih Adil:
   Menuntut keterlibatan asosiasi driver, regulator, aplikator, dan YLKI dalam penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang.

Peserta aksi mulai memadati basecamp komunitas di lima wilayah Jakarta sejak Senin malam. Mereka datang dari berbagai kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Respons Perusahaan Aplikator

Menanggapi aksi ini, beberapa perusahaan ojol memberikan pernyataan resmi. Grab Indonesia melalui Director of 2-Wheels & Logistics, Tyas Widyastuti, memastikan layanan tetap berjalan meski mengakui potensi keterlambatan di beberapa wilayah.

“Sistem kami akan otomatis mengalokasikan pesanan ke mitra pengemudi lain. Tidak perlu khawatir,” kata Tyas usai berdiskusi dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Senin (19/5).

Sementara itu, Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., Catherine Hindra Sutjahyo, menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi internal demi meminimalkan dampak aksi.

Dari pihak Maxim Indonesia, Government Relations Specialist Muhammad Rafi Assagaf meminta driver tetap melayani penumpang, meski menghormati hak berpendapat.

Adapun Business Development Representative inDrive, Ryan Rwanda, menilai aksi tidak berdampak signifikan terhadap platformnya karena minimnya partisipasi driver inDrive dalam aksi-aksi semacam ini.

Aksi nasional ini menjadi sorotan luas karena berpotensi mengganggu layanan transportasi dan logistik digital selama satu hari penuh. Garda Indonesia menyebut aksi ini sebagai bentuk perlawanan terakhir jika tuntutan mereka terus diabaikan.