Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban bagi setiap pegawai PBB yang diduga terlibat dalam serangan Hamas di Gaza pada 7 Oktober. Pernyataan ini muncul menyusul tuduhan terhadap beberapa staf Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) terkait insiden tersebut.
Guterres menegaskan, “Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.” Ia juga memohon kepada negara-negara lain untuk tetap mendukung UNRWA meskipun beberapa negara telah menghentikan pendanaannya.
“Sekretariat siap bekerja sama dengan otoritas yang kompeten untuk mengadili individu sesuai prosedur normal,” tambah Guterres.
Guterres juga menyoroti situasi berbahaya bagi pegawai UNRWA, menyatakan bahwa puluhan ribu pekerja kemanusiaan di organisasi tersebut tidak seharusnya dihukum. Ia menekankan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat harus tetap dipenuhi.
Dalam rincian terbaru, Guterres menyebutkan bahwa dari 12 staf UNRWA yang terlibat, sembilan di antaranya telah diberhentikan, satu dikonfirmasi tewas, dan dua lainnya masih dalam proses klarifikasi.
Penting untuk dicatat bahwa negara-negara seperti Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Finlandia, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka untuk UNRWA setelah tuduhan dari Israel. Meski memahami kekhawatiran yang muncul, Guterres mendesak pemerintah-pemerintah tersebut untuk memastikan kelangsungan operasional UNRWA.
