Connect with us

News

Indonesia Bangun AI Factory Terbesar

Indonesia resmi mengumumkan pembangunan infrastruktur AI Factory terbesar di Asia Tenggara untuk memperkuat kedaulatan data dan akselerasi ekonomi digital ASEAN.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Indonesia secara resmi mengumumkan langkah strategis pembangunan infrastruktur AI Factory terbesar di kawasan Asia Tenggara. Langkah besar ini diambil guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi kecerdasan buatan (hub AI) di tingkat regional sekaligus mendorong kedaulatan data nasional.

Pembangunan AI Factory ini dirancang untuk menyediakan daya komputasi tinggi guna mendukung riset, pengembangan inovasi, serta otomatisasi di berbagai sektor industri strategis. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi tulang punggung utama pengembangan ekosistem AI nasional yang mandiri.

Kehadiran infrastruktur masif ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memimpin transformasi digital di tingkat regional. Pemerintah terus mendorong perluasan integrasi kecerdasan buatan pada sektor publik maupun korporasi secara komprehensif.

Selain memperkuat sektor domestik, pembangunan infrastruktur ini juga diproyeksikan memicu akselerasi ekonomi digital di kawasan ASEAN. Indonesia berkomitmen membuka kolaborasi riset lintas negara agar inovasi teknologi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh negara-negara tetangga.

Dalam mewujudkan fasilitas berteknologi tinggi tersebut, pemerintah menggandeng kemitraan strategis dengan penyedia teknologi global dan pelaku industri lokal. Kerja sama ini mencakup pemenuhan kebutuhan komputasi pemrosesan canggih hingga pengembangan pusat data hijau berbasis energi terbarukan.

Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, proyek masif ini juga memprioritaskan penguatan kapasitas komputasi dan pemrosesan data mandiri agar Indonesia mampu mencetak talenta AI berdaya saing global dalam beberapa tahun ke depan.

Melalui langkah strategis ini, Indonesia optimistis dapat menarik investasi teknologi bernilai tinggi di masa depan sekaligus mengukuhkan posisi sebagai pilar utama transformasi digital kawasan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mengerucut 3 Nama, Siapa Saja?

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Peta pencalonan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepakat menyerahkan usulan kandidat kepada Partai Gerindra.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ia mengatakan, seluruh ketua umum partai koalisi telah sepakat untuk tidak mengusulkan kader masing-masing dan mendukung figur dari Gerindra.

“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” ujar Zulhas seusai mendampingi Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Zulhas, pimpinan partai politik koalisi, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, diberikan waktu satu minggu untuk membahas dan menyepakati satu nama kandidat. Nama tersebut nantinya akan dipadukan dengan satu kandidat usulan Presiden Prabowo sebelum diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” katanya.

Seiring menguatnya dukungan partai koalisi terhadap kader Gerindra, tiga nama elite partai tersebut mulai mencuat sebagai kandidat potensial pengganti Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut delapan tokoh politik yang dinilai memiliki pengalaman di pemerintahan maupun parlemen dan layak dipertimbangkan Presiden Prabowo.

Dari internal Gerindra, tiga nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani.

Selain itu, Doli juga menyebut lima tokoh dari partai politik lain, yakni Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Meski sejumlah nama telah masuk dalam bursa pembicaraan, mayoritas pimpinan partai politik menyatakan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan kandidat. Sikap tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap serupa disampaikan Partai Golkar. Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya akan mendukung siapa pun kandidat yang dipilih Presiden Prabowo, baik berasal dari partai koalisi, partai di luar pemerintahan, maupun kalangan nonpartai.

“Apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” tegas Doli.

Dari kubu nonkoalisi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menyatakan bahwa pengusulan dua nama calon pengganti Gibran merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Menyusul pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Kedua kandidat tersebut nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.

Zulhas memperkirakan pembahasan di tingkat partai politik dan Presiden akan menghasilkan nama-nama kandidat yang semakin mengerucut dalam waktu satu pekan ke depan.

Continue Reading

News

Kelakar Prabowo: Saya Jenderal Bintang 4, Presiden RI tapi Anggota Muhammadiyah

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto mencairkan suasana dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo berkelakar bahwa meski menjabat sebagai Presiden RI dan jenderal bintang empat, posisinya di Muhammadiyah hanyalah seorang anggota.

Candaan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Ucapannya sontak mengundang tawa para tokoh dan peserta yang hadir.

“Ini jenderal bintang empat, Presiden Indonesia, tapi anggota Muhammadiyah,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian kembali melontarkan kelakar saat hendak membuka acara secara resmi. Ia menyinggung posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menurut Prabowo, terdapat perbedaan hierarki antara pemerintahan dan organisasi Muhammadiyah. Dalam pemerintahan, Abdul Mu’ti merupakan menteri yang berada di bawah kepemimpinannya. Namun, di Muhammadiyah, Prabowo justru menjadi anggota organisasi.

“Jadi dapat perintah lagi saya. Jadi ini hierarki ada macam-macam di Indonesia ini. Beliau (Abdul Mu’ti) menteri saya, saya presiden, hanya di Muhammadiyah saya anggota,” kata Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga menceritakan permintaan Abdul Mu’ti terkait pembangunan jembatan di Madura. Dengan nada bercanda, ia menyebut jembatan tersebut diberi nama Shiratal Mustaqim.

“Beliau bilang, ‘Pak Prabowo, kami sedang bangun jembatan di Madura, jembatan namanya Shiratal Mustaqim.’ Siap,” ucapnya yang kembali disambut tawa hadirin.

Di balik sejumlah kelakar tersebut, Prabowo turut menyampaikan komitmennya sebagai anggota Muhammadiyah untuk ikut menyukseskan Muktamar ke-49 organisasi tersebut.

Prabowo kemudian secara resmi membuka kegiatan Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas Milad ke-114 Muhammadiyah.

“Pada siang hari ini, Sabtu, 14 November 2026, dengan memohon rahmat Allah SWT, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya buka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan selamat Milad ke-114 Muhammadiyah,” ujar Prabowo.

Momen tersebut memperlihatkan suasana akrab Prabowo bersama keluarga besar Muhammadiyah. Meski menyandang jabatan sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan bahwa di lingkungan Muhammadiyah dirinya tetap menempatkan diri sebagai anggota organisasi.

Continue Reading

News

Prabowo Singgung Shiratal Mustaqim Saat Sapa Raja Juli di Tanwir Muhammadiyah

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyapa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Momen tersebut diwarnai candaan Prabowo yang menyinggung istilah shiratal mustaqim.

Awalnya, Prabowo menyapa sejumlah pejabat dan tamu undangan yang hadir. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Sugiono, Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Saat menyebut nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Prabowo terlihat disambut respons dari para hadirin. Raja Juli pun berdiri dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden.

“Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni,” kata Prabowo dalam acara tersebut.

Prabowo kemudian menanggapi reaksi hadirin yang langsung tertawa setelah dirinya menyebut nama Raja Juli.

“Aku belum ngomong apa-apa kalian udah ketawa,” ujar Prabowo disambut suasana hangat.

Presiden selanjutnya menjelaskan bahwa dirinya teringat sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang sebelumnya menyinggung istilah shiratal mustaqim.

“Nggak, saya ingat tadi, apa itu, sambutan Pak Haedar, shiratal mustaqim. Muhammadiyah ini intelektual semua pemikirannya jauh,” tutur Prabowo.

Mendengar ucapan tersebut, Raja Juli kembali terlihat mengatupkan kedua tangannya ke arah Prabowo.

Continue Reading

News

Prabowo Beri Waktu Parpol Koalisi Sepekan Setor Cawapres

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik pengusung untuk membahas calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta setiap partai melakukan pembahasan internal sebelum menyampaikan usulan nama calon wakil presiden. Meski demikian, keputusan akhir mengenai sosok yang akan menduduki posisi tersebut tetap berada di tangan Presiden.

“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden,” kata Zulhas kepada wartawan seusai pertemuan.

Zulhas menegaskan, PAN tidak akan mengusulkan kadernya untuk mengisi kursi wakil presiden. Partainya memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo dan mendukung siapa pun sosok yang nantinya ditetapkan.

“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” ujarnya.

Sebelum pertemuan berlangsung, Zulhas juga menyampaikan bahwa Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan calon pendampingnya. Menurut dia, Presiden berhak memilih sosok yang dinilai paling cocok dan nyaman untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029.

Sementara itu, pengumuman calon wakil presiden pengganti Gibran dipastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Prabowo dijadwalkan terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah. Setelah itu, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Zulhas mengatakan, setelah rangkaian agenda tersebut selesai, para pimpinan partai koalisi akan kembali diundang ke pertemuan berikutnya sekitar satu pekan kemudian. Dalam pertemuan lanjutan itu, masing-masing partai diharapkan telah memiliki hasil pembahasan internal mengenai sosok yang dinilai layak diusulkan kepada Presiden.

“Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau di Minggu depan ya,” jelasnya.

Pertemuan di Istana Bogor tersebut turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik koalisi, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza.

Continue Reading

News

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Jaminan Pendidikan untuk Anak Relawan

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan dan tenaga kesehatan yang berkorban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana, sekaligus memastikan pemberian santunan dan jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak para penerima yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan berlangsung dalam suasana khidmat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026).

Rangkaian acara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

“Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para relawan dan para petugas penanggulangan kebakaran hutan yang telah gugur, yang telah memberi segala-galanya demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Juga para tenaga kesehatan di manapun dari negara Indonesia yang kita cintai yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan demi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai,” ujar Presiden Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TK/Tahun 2026 tanggal 13 November 2026 yang menjadi dasar penganugerahan. Selepas itu, Presiden Prabowo menyerahkan langsung tanda kehormatan kepada 23 penerima yang terdiri atas 15 penerima Bintang Jasa Pratama dan delapan penerima Bintang Jasa Nararya.

Adapun 15 penerima Bintang Jasa Pratama, yaitu:

1. Almarhum Ahmadin, berjasa luar biasa dalam penanganan karhutla di kabupaten/kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah;

2. Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah, berjasa luar biasa sebagai kapten pilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;

3. Almarhum Aries Sutio Luthfil Hadi, berjasa luar biasa dalam menjalankan tugas kemanusiaan sebagai Masyarakat Peduli Api dalam upaya pemadaman dan perlindungan kawasan hutan di wilayah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

4. Almarhum Nurdin (Amang Udin), berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana melalui pengabdian tanpa pamrih sebagai relawan Barisan Pemadam Kebakaran di Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

5. Almarhum Sukaris, berjasa luar biasa dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui pengabdian tanpa kenal lelah menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

6. Almarhum Suraji, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai petugas keamanan yang turut berjuang melindungi kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

7. Almarhum Akhmad Rizani, berjasa luar biasa dalam penanggulangan kebakaran dan karhutla di Kota Palangkaraya sebagai relawan pemadam kebakaran;

8. Almarhum Munawi, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai anggota Masyarakat Mitra Polhut dengan turut berjuang memadamkan karhutla;

9. Almarhum Padayya, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai personel Manggala Agni KPH Saddang II yang berjuang memadamkan karhutla di Toraja Utara, Sulawesi Selatan;

10. Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H., berjasa luar biasa sebagai kopilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;

11. Almarhum Wisnu Yuda Pratama, berjasa luar biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

12. Almarhum Hendra Rony Wagiyanata, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan pelestarian lingkungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

13. Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo, berjasa luar biasa sebagai kru helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;

14. Almarhum Sefriel Ardiansyah, berjasa luat biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan turut mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan

15. Almarhum Yayan Supyansuri, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan karhutla sebagai Helicopter Landing Officer (HLO) helikopter Super Puma H225/VH-HGM Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, delapan penerima Bintang Jasa Nararya, yaitu:

1. Muhamad Lutpi Fariddudin, S.Tr.AP., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sebagai tenaga kesehatan di Kecamatan Serak, Aceh Tamiyang;

2. Maria Atriany Juman, S.Kep., Ns., berjasa luar biasa dalam bidang pelayanan kesehatan dan kemanusiaan melalui pengabdian sebagai perawat saat gempa bumi di RSUD Ruteng, Manggarai;

3. dr. Yona Sarah Pardede, Sp.OG., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat pada gempa Flores di RSUD Nagekeo;

4. dr. Maria Yosepha Pramithasari Jo, Sp.A., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat pada gempa Flores di RSUD Nagekeo;

5. dr. Melinda Anastasya Irene Bella, berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur;

6. Inayati Muharini, A.M.Keb., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sebagai tenaga kebidanan yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit serta pelayanan di Posko Rumah Oksigen;

7. Situah Kami, A.M.K., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui kesigapan memberikan pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan di Aceh Tamiyang; dan

8. dr. Siti Tari Salsa, berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui aksi cepat pemberian pelayanan kesehatan darurat kepada korban banjir di Aceh Tamiyang.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan negara kepada para penerima. Mereka dinilai telah menunjukkan keberanian luar biasa, pengorbanan tanpa pamrih, serta keteguhan jiwa dengan mempertaruhkan keselamatan demi melindungi sesama dan kelestarian alam.

Penganugerahan tersebut sebelumnya telah melalui pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemberian Bintang Jasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Sesuai ketentuan tersebut, Tanda Kehormatan Bintang Jasa diberikan kepada mereka yang berjasa besar dalam suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kebesaran bangsa dan negara. Penghargaan juga diberikan atas pengabdian, pengorbanan, dan darmabakti yang manfaatnya diakui secara luas di tingkat nasional.

Penganugerahan Bintang Jasa tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas keberanian dan pengabdian para penerima dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Melalui penghargaan ini, pengorbanan mereka diharapkan terus dikenang sekaligus menjadi teladan tentang keberanian, kepedulian, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Continue Reading

News

Bayar Via QRIS Kena Rp 1.000, BI Buka Suara

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Praktik pungutan tambahan Rp500 hingga Rp1.000 kepada konsumen yang membayar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih ditemukan di sejumlah warung dan toko. Fenomena ini menuai keluhan warganet di Threads setelah harga barang mendadak naik ketika konsumen memilih pembayaran digital.

Padahal, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang pedagang membebankan biaya transaksi QRIS kepada pembeli. Biaya tersebut dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR), yakni biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pedagang atas setiap transaksi QRIS.

Sejak 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR 0 persen. Untuk usaha mikro, transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0 persen, sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dikenakan tarif 0,3 persen.

Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar mendapatkan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,7 persen.

Dengan ketentuan ini, transaksi kecil seperti pembelian minuman seharga Rp5.000 atau makanan Rp15.000 tidak dikenakan MDR. Pedagang pun tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga hanya karena konsumen menggunakan QRIS.

Larangan membebankan biaya tambahan kepada konsumen tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aturan tersebut melarang penyedia barang dan jasa mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna atas biaya yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada pedagang.

Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha. Sejumlah pedagang mengaku menganggap potongan MDR sebagai pajak karena minimnya sosialisasi dari bank maupun penyelenggara pembayaran.

Kesalahpahaman itu kemudian berujung pada praktik pengalihan biaya kepada pembeli. Konsumen diminta membayar tambahan secara tunai dengan alasan adanya potongan dari transaksi QRIS.

Praktik serupa bahkan ditemukan di luar Jakarta. Di Bandung, sejumlah pedagang masih meminta tambahan Rp500 untuk pembayaran menggunakan QRIS, meski kebijakan BI secara tegas melarang pembebanan biaya tersebut kepada konsumen.

Nilainya memang terlihat kecil. Namun, jika terjadi berulang kali dalam transaksi sehari-hari, pungutan tersebut tetap merugikan konsumen.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan konsumen dan berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar oleh pedagang. Ia mendesak BI memperkuat sosialisasi sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang masih membebankan biaya MDR kepada pembeli.

Konsumen yang menemukan praktik tersebut berhak mempertanyakan dan menolak pungutan tambahan. Mereka juga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BI, penyelenggara jasa pembayaran terkait, maupun lembaga perlindungan konsumen.

Untuk memperkuat laporan, konsumen disarankan menyimpan bukti transaksi, struk pembayaran, foto pemberitahuan biaya tambahan, hingga tangkapan layar pembayaran.

Kemudahan QRIS seharusnya tidak justru menjadi celah bagi pedagang untuk menarik pungutan di luar ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan yang tegas menjadi kunci agar sistem pembayaran digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Continue Reading

News

Polri Beberkan Sosok TK di Kasus Penyadapan Ilegal, Siapa Dia?

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas sosok berinisial TK yang diduga terseret dalam kasus penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal (brigjen) atau jenderal bintang satu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Isir menegaskan, Polri menjalankan dua proses secara bersamaan, yakni pemeriksaan internal melalui Propam dan penyidikan pidana. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta serta memastikan keterlibatan setiap pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.

Nama TK sebelumnya mencuat dalam pemaparan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kapolri membeberkan dugaan keterlibatan seorang perwira berinisial AS. AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Tak berhenti di situ, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah pihak.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Mereka masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa.

Pemeriksaan terhadap TK kini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Polri menyatakan proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana masih berlangsung untuk mengungkap konstruksi kasus serta memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Continue Reading

News

Mundur dari Wapres, Gibran Berhak Terima Uang Pensiun Segini

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghapus hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat pada jabatan tersebut. Jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, Gibran tetap berhak menerima pensiun hingga puluhan juta rupiah per bulan, berikut sejumlah fasilitas dari negara.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya Bab III.

Dalam Pasal 6 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar Rp20,16 juta per bulan. Angka tersebut setara empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara yang mencapai Rp5,04 juta.

Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta dalam setahun.

Tak hanya pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 7, negara memberikan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Fasilitas lain tercantum dalam Pasal 8. Mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan lengkap dengan pengemudi.

Ketentuan penyediaan rumah tersebut diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 9 mengatur pembayaran hak-hak tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Artinya, pengiriman surat pengunduran diri saja belum cukup untuk membuat seluruh hak itu otomatis berlaku.

Sebelumnya, Gibran dilaporkan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Isu pengunduran dirinya lebih dulu mencuat pada 9 November 2026, setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan niat tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas negara bagi Gibran masih bergantung pada keputusan resmi mengenai status pemberhentiannya. Penentuan apakah ia berhenti dengan hormat menjadi faktor utama yang menentukan apakah hak-hak tersebut dapat diberikan.

Continue Reading

News

Prabowo Sebut Narasi “Indonesia Gelap” Jahat

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap narasi “Indonesia gelap” yang berkembang dalam perdebatan publik. Ia menilai istilah tersebut sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk terhadap bangsa dan berpotensi merusak citra Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Dalam pidatonya, ia mempertanyakan motif pihak-pihak yang terus menggambarkan Indonesia dalam kondisi suram.

“Bangsa kita kaya, percaya sama saya. Itu, narasi Indonesia gelap itu adalah jahat dan itu dibuat oleh orang jahat. Dan orang jahat sudah ketahuan saudara-saudara,” ujar Prabowo dalam pidato yang disiarkan secara daring.

Prabowo menegaskan, kritik terhadap dirinya sebagai kepala negara merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Ia menyebut serangan personal, termasuk tudingan bahwa dirinya buruk atau jahat, sebagai bagian dari rivalitas politik.

“Kalau kau siarkan ya, kau bilang Prabowo jelek, Prabowo jelek, Prabowo jahat, Prabowo jahat, oke. Itu namanya rivalitas,” katanya.

Namun, ia membedakan kritik politik dengan narasi yang menggambarkan Indonesia sebagai negara yang gelap dan penuh kerusuhan. Prabowo juga menyoroti aksi perusakan dan pembakaran kantor-kantor pemerintahan yang dinilainya justru merugikan masyarakat.

Menurut dia, fasilitas pemerintahan dibangun menggunakan uang negara yang bersumber dari rakyat. Karena itu, perusakan terhadap aset tersebut sama saja dengan merugikan kepentingan publik.

“Tapi kau bilang Indonesia gelap. Kau bilang Indonesia rusuh dan kau bikin kerusuhan, kau bakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh uang rakyat. Menurut saya itu jahat,” tegasnya.

Prabowo mengaku tidak habis pikir terhadap pihak-pihak yang dinilainya berupaya merusak negara sendiri. Ia pun menegaskan tidak akan mundur dari tanggung jawab pemerintahan meski terus menghadapi kritik, hujatan, maupun makian.

Ia menyatakan tetap akan menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan masa depan generasi mendatang. Bagi Prabowo, keberlanjutan pembangunan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.

“Kalau kita membela kebenaran sudahlah apa yang terjadi, kita dimaki-maki, kita dihujat, ya sudahlah. Saya berbuat demi rakyat saya. Saya berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya,” ucapnya.

Pernyataan Prabowo tersebut kembali memanaskan perdebatan mengenai narasi “Indonesia gelap”, sekaligus menyoroti batas antara kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari demokrasi dan tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik.

Continue Reading

News

Kenapa AS Tunda Serang Iran? Rubio Ungkap Alasannya

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Amerika Serikat (AS) menilai tekanan ekonomi terhadap Iran sudah cukup efektif untuk melumpuhkan Teheran tanpa harus melancarkan serangan militer besar-besaran.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan sanksi ekonomi dan blokade laut yang diberlakukan Washington telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Iran. Karena itu, Presiden Donald Trump dinilai tidak perlu mengerahkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang sama.

Berbicara kepada wartawan di Paris, Selasa (10/11), Rubio menyebut penderitaan ekonomi Iran terus memburuk akibat tekanan AS. Penilaian tersebut, menurutnya, juga diperkuat oleh laporan sekutu Washington di Timur Tengah.

“Penderitaan ekonomi yang dialami Iran saat ini sangat luar biasa, dan terus bertambah. Penderitaan itu meningkat setiap hari,” kata Rubio, seperti dikutip Reuters.

Ia menegaskan, AS tidak perlu melancarkan serangan militer apabila tekanan ekonomi mampu memaksa Iran memenuhi tuntutan Washington.

“Kita tidak perlu meluncurkan serangan militer jika kita mencapai tujuan yang sama melalui cara ekonomi dan tekanan ekonomi. Iran belum pernah menghadapi ketidakmampuan untuk menjual energi mereka di pasar global seperti ini,” ujarnya.

Pernyataan Rubio muncul sehari setelah Trump mengumumkan rencana menunda serangan baru terhadap Iran. Keputusan itu diambil menyusul permintaan sejumlah negara Teluk yang menjadi sekutu AS.

Di lingkaran pemerintahan Trump, pendekatan ekonomi ketimbang militer juga mendapat dukungan sejumlah pejabat senior. Kepala Staf Gedung Putih yang baru, Stephen Miller, serta Menteri Keuangan Scott Bessent disebut mendorong Washington mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Berbeda dari pendekatan tersebut, Wakil Presiden JD Vance justru mendorong penyelesaian melalui kesepakatan dengan Iran. Vance bahkan secara terbuka menilai penolakan publik AS terhadap perang Iran menjadi salah satu faktor kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela.

AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran selama puluhan tahun. Kebijakan tersebut terutama menyasar penjualan minyak dan aliran pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Meski Teheran selama ini mampu bertahan menghadapi berbagai sanksi, blokade laut AS disebut telah menimbulkan kerusakan ekonomi yang jauh lebih parah.

Washington kini tampaknya lebih memilih menjadikan tekanan ekonomi sebagai senjata utama untuk menundukkan Iran, ketimbang mengambil risiko eskalasi melalui perang terbuka.

Continue Reading
News42 menit ago

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mengerucut 3 Nama, Siapa Saja?

Review2 jam ago

AI Mengubah Industri Tradisional

Review2 jam ago

Masa Depan Layar Berteknologi Printed OLED

News21 jam ago

Kelakar Prabowo: Saya Jenderal Bintang 4, Presiden RI tapi Anggota Muhammadiyah

News1 hari ago

Prabowo Singgung Shiratal Mustaqim Saat Sapa Raja Juli di Tanwir Muhammadiyah

LakeyBanget2 hari ago

Resmi! Manchester United Tunjuk Mauricio Pochettino, Misi Berat Menanti di Anfield

News2 hari ago

Prabowo Beri Waktu Parpol Koalisi Sepekan Setor Cawapres

LakeyBanget2 hari ago

Jensen Huang Resign dari Jabatan CEO NVIDIA, Ada Apa?

LakeyBanget2 hari ago

Pensiun di Timnas Portugal, Ronaldo Rambah Industri Hiburan

News2 hari ago

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Jaminan Pendidikan untuk Anak Relawan

News3 hari ago

Bayar Via QRIS Kena Rp 1.000, BI Buka Suara

News3 hari ago

Polri Beberkan Sosok TK di Kasus Penyadapan Ilegal, Siapa Dia?

News3 hari ago

Mundur dari Wapres, Gibran Berhak Terima Uang Pensiun Segini

DIbuat dengan ChatGPT
Review4 hari ago

Mengatasi AI Slop dan Menyelamatkan Internet dari Banjir Konten AI

LakeyBanget4 hari ago

Bomber Timnas Indonesia Mitchell Baker Sabet Penghargaan di BIG EAST 2026

News4 hari ago

Prabowo Sebut Narasi “Indonesia Gelap” Jahat

News5 hari ago

Kenapa AS Tunda Serang Iran? Rubio Ungkap Alasannya

News5 hari ago

Parpol Parlemen Buka Suara soal Niat Gibran Mundur

LakeyBanget5 hari ago

John Herdman Panggil 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia di Bali, Ini Daftarnya

Review5 hari ago

Altermagnetisme: Penemuan Magnet Jenis Ketiga yang Bisa Mengubah Masa Depan Komputasi