Monitorday.com – Program Training of Trainer (ToT) Al-Qur’an Isyarat gelombang pertama yang digelar sejak September 2025 mulai menunjukkan dampak positif dalam pengembangan pendidikan agama bagi peserta didik penyandang disabilitas tunarungu. Program ini melahirkan sejumlah pengajar yang kini mampu mengajarkan pembacaan Al-Qur’an menggunakan bahasa isyarat secara lebih sistematis dan mudah dipahami.

Melalui pelatihan tersebut, para guru memperoleh berbagai pengetahuan baru, mulai dari pemahaman Al-Qur’an berbahasa isyarat, pemanfaatannya dalam proses pembelajaran, hingga pengembangan metode pengajaran yang melibatkan orang tua atau wali murid.

Salah satu praktik baik datang dari Bukhori, guru di SLB Negeri 7 Jakarta. Ia mengaku mendapatkan pengalaman berharga setelah mengikuti pelatihan tersebut, terutama terkait metode pembelajaran Al-Qur’an yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas tunarungu.

“Puji syukur melalui kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman berharga. Ternyata ada Al-Qur’an yang memang dikhususkan untuk penyandang disabilitas tunarungu. Murid-murid kami juga sangat antusias karena selama ini mereka belum memahami metode membaca Al-Qur’an yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Bukhori.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, SLB Negeri 7 Jakarta juga mengajak para orang tua siswa untuk ikut mempelajari Al-Qur’an berbahasa isyarat. Menurut Bukhori, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam memperkuat literasi agama bagi peserta didik disabilitas.

Ia menilai, pembelajaran yang hanya berlangsung di ruang kelas tidak akan optimal tanpa keterlibatan lingkungan rumah. Dengan pemahaman yang sama, orang tua diharapkan dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mempelajari Al-Qur’an secara berkelanjutan.

“Dengan begitu, pembelajaran agama di rumah juga akan berjalan dengan baik. Kami ingin pemahaman ini menyentuh sisi emosional dan spiritual, baik bagi murid maupun orang tuanya,” tambahnya.

Praktik baik serupa juga dirasakan oleh Wita Panca Dewi Annisa, guru SLB Negeri 3 Jakarta. Ia menilai penerapan metode Al-Qur’an isyarat membawa perubahan signifikan dalam pembelajaran agama di sekolahnya.

Sebagai pendidik yang telah mengajar selama lima tahun, Wita menjelaskan bahwa sebelumnya para guru hanya menggunakan bahasa isyarat sehari-hari yang diterjemahkan secara mandiri ke dalam bacaan Al-Qur’an. Setelah mengikuti pelatihan ToT, para guru kini memiliki metode yang lebih sistematis.

“Sebelumnya kami hanya menggunakan bahasa isyarat sehari-hari yang diterjemahkan secara mandiri ke bahasa Al-Qur’an. Setelah mengikuti kegiatan ToT Al-Qur’an Isyarat, kini kami memiliki keterampilan baru untuk mengajarkan mereka dengan bahasa yang lebih sistematis dan mudah dipahami,” jelas Wita.

Di sekolahnya, metode Al-Qur’an isyarat kini telah diintegrasikan dalam kegiatan Pembiasaan Pagi. Para siswa diajak membaca ayat-ayat pendek serta doa harian menggunakan bahasa isyarat.

Penerapan pembelajaran tersebut dilakukan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar, siswa diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah, sementara siswa tingkat SMP dan SMA mulai diarahkan untuk menghafal surat-surat pendek.

Dampak program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya Nadia Aulia Safira, siswi kelas IX SLB Negeri 3 Jakarta. Setelah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an isyarat, Nadia menunjukkan antusiasme tinggi, terutama selama bulan Ramadan.

Ia bahkan secara mandiri mempraktikkan bacaan Al-Qur’an menggunakan bahasa isyarat setiap selesai salat Subuh tanpa harus diingatkan oleh orang tua maupun guru.

Selain itu, Nadia juga aktif membantu teman-temannya di kelas agar dapat memahami huruf hijaiyah dan membaca doa bersama menggunakan bahasa isyarat.

“Nadia adalah anak yang mandiri dan peduli. Di kelas, dia sering membantu teman-temannya saat belajar hijaiyah atau membaca doa bersama,” kata Wita.

Menanggapi berbagai kisah inspiratif tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa program ToT Al-Qur’an Isyarat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, program ini juga sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua warga negara.

“Melalui ToT Al-Qur’an Isyarat ini, saya berharap para lulusan pelatihan akan menjadi mujahid literasi yang membawa semangat pencerahan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia,” ujar Fajar di Jakarta, Selasa (3/3).

Monitorday.com – Program Studi Linguistik Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akan menggelar kuliah umum bertajuk “Evaluasi Berbasis Luaran & Berdampak” pada Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang CyLearn, Gedung Bung Hatta Lantai 6, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Kuliah umum ini menjadi bagian dari penguatan implementasi evaluasi pembelajaran dan evaluasi program yang berorientasi pada luaran (output) serta dampak (impact). Tema tersebut sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi yang kini menekankan pada akuntabilitas, kualitas hasil, serta kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pembangunan.

Sejumlah akademisi terkemuka hadir sebagai narasumber. Di antaranya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNJ, Prof. Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.; Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.; serta Koordinator Program Studi S2 dan S3 Linguistik Terapan, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.

Selain itu, dua guru besar juga akan memberikan pandangan akademiknya, yakni Prof. Dr. Achmad Ridwan, M.Si., Guru Besar Program Studi PEP, dan Prof. Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd., Guru Besar Program Studi Linguistik Terapan. Kehadiran para pakar ini diharapkan mampu memberikan perspektif komprehensif mengenai konsep, strategi, hingga praktik evaluasi yang tidak hanya menilai proses, tetapi juga mengukur dampak nyata dari penyelenggaraan pendidikan.

Mengawali kuliah umum, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd., menyampaikan bahwa sejatinya Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., bisa hadir namun ada agenda bersamaan sehingga tidak bisa membersemai pada acara yang monumental ini.

Prof Endry juga menilai bahwa paradigma evaluasi di perguruan tinggi perlu terus diperbarui agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pada mutu dan relevansi. Evaluasi tidak lagi semata-mata administratif, tetapi harus mampu menunjukkan kontribusi konkret terhadap peningkatan kompetensi lulusan dan kebermanfaatan program studi.

Lebih lanjut, Prof Endry menegaskan bahwa di bidang linguistik terapan, evaluasi berbasis luaran dan dampak menjadi sangat penting. Hal ini karena kajian linguistik terapan tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, tetapi juga menyentuh praktik pendidikan, kebijakan bahasa, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Melalui kuliah umum ini, mahasiswa, dosen, dan pengelola program studi diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perancangan instrumen evaluasi, indikator capaian, serta strategi monitoring dan tindak lanjut berbasis data. Diskusi yang berlangsung selama tiga jam tersebut juga dirancang interaktif agar peserta dapat menggali berbagai persoalan implementatif di lapangan.

Dengan terselenggaranya kuliah umum ini, Program Studi Linguistik Terapan UNJ berharap dapat memperkuat budaya mutu dan memastikan setiap proses pembelajaran serta program akademik memberikan luaran yang terukur dan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momen berbuka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk berdiskusi mengenai dinamika geopolitik global serta persiapan pemerintah menghadapi libur Lebaran.

Acara berbuka puasa tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis petang. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo duduk bersama Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Miftachul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai sambil menikmati takjil dan kurma. Meski demikian, sejumlah isu penting turut menjadi bahan pembahasan, termasuk perkembangan situasi geopolitik dunia, khususnya eskalasi di kawasan Teluk dan Timur Tengah.

“Presiden Prabowo berbuka puasa bersama Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Achyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta. Sembari berbuka, Presiden berbincang dan berdiskusi terkait persiapan liburan Lebaran di Tanah Air sekaligus membahas dinamika geopolitik dunia,” ujar Teddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.

Momen berbuka puasa tersebut juga dibagikan melalui akun media sosial resmi Presiden Prabowo, @prabowo. Dalam foto yang diunggah, Presiden tampak duduk diapit oleh Haedar Nashir di sisi kanan dan Anwar Iskandar di sisi kiri, sementara Miftachul Akhyar duduk berhadapan dengannya.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Presiden menuliskan ucapan selamat berbuka puasa kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Usai berbuka puasa dan melaksanakan salat magrib, Presiden Prabowo bersama para tokoh ulama kemudian menuju halaman tengah Istana Kepresidenan RI untuk bersilaturahmi dengan para kiai dan perwakilan organisasi masyarakat Islam.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Acara silaturahmi dengan para ulama di halaman tengah Istana Kepresidenan itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh kekeluargaan.

Monitorday.com – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Evaluasi Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dalam Outcome-Based Education” yang digelar pada Rabu (4/3/2026).

Kuliah umum tersebut menghadirkan Prof. Ifan Iskandar, Wakil Rektor I Universitas Negeri Jakarta, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Prof. Ifan menekankan bahwa paradigma pendidikan tinggi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada proses pengajaran, tetapi pada hasil nyata yang mampu dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan masa studinya.

Menurutnya, pendekatan OBE menempatkan capaian pembelajaran sebagai fondasi utama dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Dengan kata lain, seluruh proses pendidikan harus dirancang secara sistematis untuk memastikan mahasiswa benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan ketika lulus dari perguruan tinggi.

“Outcome-Based Education menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kemampuan nyata yang dimiliki mahasiswa di akhir proses pembelajaran. Artinya, kurikulum, metode pengajaran, dan sistem penilaian harus diselaraskan dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai,” ujar Prof. Ifan.

Ia menjelaskan bahwa implementasi OBE mencakup tiga komponen utama yang saling terintegrasi, yakni Outcome-Based Curriculum (OBC), Outcome-Based Learning and Teaching (OBLT), serta Outcome-Based Assessment and Evaluation (OBAE). Ketiga komponen tersebut memastikan bahwa kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi lulusan, proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa, serta sistem penilaian mampu mengukur ketercapaian capaian pembelajaran secara komprehensif.

Dalam konteks kebijakan nasional, penerapan OBE juga selaras dengan standar mutu pendidikan tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa standar nasional pendidikan menjadi acuan utama dalam penyusunan, penyelenggaraan, serta evaluasi kurikulum di perguruan tinggi.

Prof. Ifan menambahkan bahwa capaian pembelajaran lulusan tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis, sikap profesional, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini menjadi penting karena dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang adaptif terhadap perubahan serta mampu memecahkan persoalan secara inovatif.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta berpikir kritis. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu mendorong penguasaan tiga literasi baru yang menjadi tuntutan era digital, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.

Dalam implementasinya, evaluasi ketercapaian CPL dilakukan melalui berbagai instrumen penilaian yang berkelanjutan, baik dalam bentuk tes maupun non-tes seperti presentasi, portofolio, studi kasus, hingga proyek kolaboratif. Penilaian tersebut tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang dijalani mahasiswa.

Menurut Prof. Ifan, sistem evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perguruan tinggi melakukan perbaikan kurikulum secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

“Evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan efektif dan benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas,” ujarnya.

Melalui penerapan OBE yang konsisten, perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan ini sekaligus menjadi strategi penting dalam memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tengah dinamika perubahan global yang semakin cepat.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaku usaha tidak memiliki dokumen persyaratan dasar berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti.

“Benar, kami stop sementara aktivitas reklamasi dan penggunaan jeti, karena hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan sudah jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengonfirmasi kejadian tersebut, Kamis (5/3).

Dia menambahkan bahwa tindakan ini merupakan wujud negara hadir menegakkan peraturan serta mencegah potensi bertambahnya kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang laut ilegal.

“Pemanfaatan ruang laut termasuk sumberdaya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi, sehingga kelestariannya tetap terjaga,” tegas Ipunk

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan pelanggaran dilakukan oleh tiga pelaku usaha, di antaranya PT. BTIIG dengan luas ruang laut yang dilakukan reklamasi seluas 2,799 ha, PT. WXT dengan reklamasi seluas 7,714 ha, dan PT BI reklamasi seluas 1,336 ha.

Penghentian sementara dilaksanakan pada Sabtu 28 Februari dan Senin 2 Maret lalu. Penghentian sementara kegiatan terhadap ketiga pelaku usaha tersebut merupakan tindakan lain Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pangan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Pengawasan terhadap aktivitas menetap di ruang laut termasuk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri.

Monitorday.com – Amerika Serikat dilaporkan mengalami kerugian peralatan militer senilai hampir US$2 miliar atau sekitar Rp31,4 triliun hanya dalam empat hari pertama sejak dimulainya operasi militernya terhadap Iran, Sabtu (4/3).

Data yang dihimpun dari kompilasi estimasi open-source intelligence (OSINT) yang dirilis oleh Anadolu Agency menunjukkan kerugian tersebut dipicu oleh serangkaian serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone, serta insiden salah sasaran atau friendly fire.

Eskalasi yang berlangsung cepat itu dilaporkan menghantam sejumlah fasilitas militer dan diplomatik milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk sedikitnya tujuh pangkalan strategis.

Hingga Rabu (4/3/2026), total kerugian aset militer AS diperkirakan mencapai US$1,902 miliar. Beberapa kerusakan utama meliputi:

1. Sistem Radar Peringatan Dini AN/FPS-132 – US$1,1 miliar
Kerugian terbesar berasal dari hancurnya sistem radar peringatan dini canggih di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar akibat serangan rudal Iran. Pemerintah Qatar dilaporkan telah mengonfirmasi kerusakan pada fasilitas tersebut.

2. Komponen Radar AN/TPY-2 Sistem THAAD – US$500 juta
Citra satelit menguatkan klaim Iran mengenai serangan terhadap komponen radar sistem pertahanan rudal THAAD di kawasan industri Al‑Ruwais, Uni Emirat Arab.

3. Tiga Jet Tempur F-15E Strike Eagle – US$282 juta
Tiga jet tempur F‑15E Strike Eagle dilaporkan hilang pada Minggu akibat insiden friendly fire oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Seluruh enam awak pesawat disebut selamat.

4. Terminal Komunikasi Satelit AN/GSC-52B – US$20 juta
Dua terminal komunikasi satelit hancur dalam serangan Iran terhadap markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain.

Serangan balasan Iran dilaporkan menargetkan infrastruktur militer AS di setidaknya enam negara Teluk.

Di Kuwait, tiga pangkalan utama menjadi sasaran, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem, Camp Buehring, dan Camp Arifjan. Serangan di Camp Arifjan dilaporkan menewaskan enam personel militer AS.

Sementara di Irak, pangkalan militer AS di Bandara Internasional Erbil dibombardir berulang kali sepanjang akhir pekan. Citra satelit menunjukkan sedikitnya empat bangunan mengalami kerusakan parah.

Di Dubai, Uni Emirat Arab, asap tebal dilaporkan terlihat di area fasilitas rekreasi Angkatan Laut AS di Pelabuhan Jebel Ali, yang merupakan salah satu pelabuhan persinggahan tersibuk bagi armada Amerika di kawasan tersebut.

Selain itu, markas Armada Kelima AS di Bahrain dan pangkalan udara utama di Qatar juga dilaporkan mengalami kerusakan pada sistem komunikasi dan radar.

Krisis juga meluas ke fasilitas diplomatik Amerika di kawasan Timur Tengah.

Di Riyadh, Arab Saudi, dua drone dilaporkan menghantam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, memicu kebakaran terbatas. Laporan media AS menyebutkan fasilitas intelijen di dalam kompleks tersebut turut terdampak.

Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait di Kota Kuwait diserang menggunakan rudal dan drone. Kedutaan tersebut kini ditutup untuk waktu yang belum ditentukan dan sebagian staf telah dievakuasi.

Serangan drone juga menyasar Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Dubai, yang menghantam area parkir dekat gedung utama. Otoritas setempat menyatakan api berhasil dipadamkan dengan cepat tanpa merusak struktur utama bangunan.

Serangan balasan ini disebut oleh markas pusat Angkatan Bersenjata Iran, Khatam al‑Anbiya Central Headquarters, sebagai operasi yang ditujukan khusus terhadap aset militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.

Monitorday.com– Kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang cenderung mengarah ke Amerika Serikat (AS) semakin menjadi perhatian publik Indonesia. Langkah-langkah seperti keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Donald Trump, serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026, menandai pergeseran jelas Jakarta menuju Washington.

Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai potensi biaya yang mungkin ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Meskipun Prabowo sebelumnya menyatakan diplomasinya berakar pada ketahanan, otonomi, dan kepentingan nasional, manuver terbarunya mengindikasikan kesiapan untuk bersekutu erat dengan agenda Trump, bahkan jika itu berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia.

Motivasi di balik upaya Prabowo mendekatkan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump dipertanyakan. Alih-alih secara jelas memajukan kepentingan nasional jangka panjang, upaya-upaya ini tampak didorong oleh perhitungan transaksional dan keuntungan jangka pendek.

Kedekatan ini juga mengingatkan kembali pada larangan masuk AS yang pernah dialami Prabowo selama satu dekade, terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2020, saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS.

Pencabutan larangan tersebut menuai kritik keras dari kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International, yang menilai tindakan tersebut memberikan impunitas atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Anggota parlemen AS terkemuka, Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang hak asasi manusia AS yang dikenal sebagai Leahy Law, juga mengecamnya dengan menyatakan Prabowo secara hukum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke negara itu.

Kedekatan Prabowo dengan Trump saat ini dipandang lebih dari sekadar diplomasi politik. Hal ini juga dapat diartikan sebagai bagian dari upaya “redemption pribadi” di panggung global, dari sosok yang pernah ditolak oleh Washington menjadi salah satu yang kini berdiri sejajar dengan Gedung Putih.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional menyusul penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario alternatif guna mengantisipasi dampak berkepanjangan terhadap pasokan energi global serta stabilitas energi dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar atas arahan Presiden untuk membahas perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap ketahanan energi nasional.

“Sekali lagi saya katakan ketegangan ini tidak bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” ujar Bahlil.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur tersebut juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 20–25 persen impor minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah melewati jalur tersebut. Sementara pasokan lainnya berasal dari sejumlah negara seperti Angola, Amerika Serikat, dan Brasil.

Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat.

“Sebanyak 25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East akan dialihkan,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia relatif aman karena tidak berasal dari kawasan konflik. Pasokan bensin dengan oktan RON 90, 93, 95, dan 98 dipasok dari negara di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Namun pada komoditas LPG, ketergantungan impor masih cukup besar. Kebutuhan impor LPG nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada 2026.

Sekitar 70 persen LPG Indonesia dipasok dari Amerika Serikat, sementara 30 persen lainnya berasal dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi pengalihan tambahan guna mengurangi potensi gangguan distribusi.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan dua kapal yang melintasi Selat Hormuz terdampak situasi keamanan. Pemerintah saat ini berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur diplomasi.

“Kita sedang upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan tidak bisa, kita sudah menyiapkan alternatif sumber crude dari tempat lain,” ujarnya.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.

Namun harga minyak saat ini telah berada di kisaran 78–80 dolar AS per barel.

Pemerintah tengah menghitung dampak kenaikan harga tersebut terhadap subsidi energi sekaligus potensi tambahan penerimaan negara, mengingat produksi minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Monitorday.com — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis BUMN 2026 mulai 27 Februari hingga 9 Maret 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Keberangkatan peserta dijadwalkan serentak pada 17 Maret 2026.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan program ini merupakan bentuk partisipasi BNI dalam inisiatif Mudik Gratis yang digagas oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

“Program Mudik Gratis BUMN ini merupakan kontribusi nyata BNI dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas melalui penyediaan angkutan massal yang aman dan nyaman,” ujar Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pada tahun ini, BNI menyediakan empat rute keberangkatan dari Jakarta, yakni:

• Jakarta–Purwokerto
• Jakarta–Semarang
• Jakarta–Yogyakarta (via Solo)
• Jakarta–Malang (via Surabaya)

Seluruh perjalanan akan melalui Tol Cikampek dan Tol Trans Jawa dengan titik keluar menyesuaikan kota tujuan masing-masing.

Syarat dan Cara Pendaftaran

Program ini diperuntukkan bagi nasabah aktif BNI, debitur BNI, maupun Agen46. Pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang BNI di wilayah Jabodetabek.

Calon peserta wajib membawa KTP asli beserta fotokopi dan menunjukkan aplikasi wondr by BNI. Selain itu, peserta juga diwajibkan mengikuti akun media sosial resmi BNI.

Setiap nasabah dapat mendaftarkan maksimal empat orang peserta, dengan ketentuan satu tiket berlaku untuk satu orang.

BNI berharap program ini dapat menghadirkan pengalaman mudik yang lebih tertib dan terorganisasi, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi yang kerap memicu kepadatan lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kami berharap program ini dapat memberikan pengalaman perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para pemudik di musim Lebaran kali ini,” tambah Okki.

Sebagai bank milik negara, BNI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui berbagai program sosial dan layanan publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi siswa. Pemerintah menyebut program ini sebagai bagian integral dari penguatan pendidikan karakter sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, MBG terintegrasi dalam gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal.

“Program MBG membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, menghadirkan pengalaman menyenangkan saat makan bersama, sekaligus membuka akses pangan bergizi bagi murid dari keluarga sosio-ekonomi rendah,” ujarnya, merujuk riset kolaboratif dengan LabSosio UI.

Secara nasional, MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau sekitar 93 persen dari total 53,4 juta siswa di Indonesia. Program ini berjalan di 288.845 sekolah, setara 66,5 persen dari total satuan pendidikan.

Pemerintah juga mendistribusikan modul edukasi dan pedoman pelaksanaan MBG yang terintegrasi dengan pendidikan karakter ke seluruh sekolah pelaksana.

Untuk mendukung program tersebut, anggaran pendidikan 2026 diproyeksikan meningkat hingga di atas Rp100 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui penggunaan papan interaktif digital.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya kecukupan gizi dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

“SDM unggul ditentukan oleh asupan yang cukup. Sekolah bagus saja tidak cukup jika anak kurang gizi atau stunting. Jika 82,9 juta penerima manfaat makan satu telur sehari, dampak ekonominya luar biasa,” kata Zulkifli.

Pernyataan tersebut menegaskan korelasi antara kecukupan protein dengan kecerdasan dan produktivitas generasi muda.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Ia menyebut program ini sebagai bentuk perlindungan anak berbasis komunitas.

Kementerian PPPA melibatkan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memastikan partisipasi anak dan pengasuhan berjalan optimal. Perempuan turut dilibatkan sebagai penggerak utama di dapur MBG dan pelaku UMKM lokal.

Sebagai pelaksana teknis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi signifikan, khususnya di Jawa Tengah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut sebanyak 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun.

“Setiap SPPG menerima Rp1 miliar per bulan. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Ini suntikan ekonomi langsung ke desa,” jelasnya.

Program tersebut melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, dan 1.837 koperasi di Jawa Tengah.

Dari sisi suplai protein, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat distribusi ikan melalui UMKM binaannya. Saat ini, pasokan disalurkan ke 128 SPPG di 15 provinsi, mencakup komoditas tuna, lele, nila, hingga patin.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan program Seribu Kampung Nelayan Merah Putih akan semakin mendekatkan sentra produksi ikan dengan kebutuhan SPPG.

Menutup rapat koordinasi, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program.

“Jika ada yang belum sempurna, kita perbaiki. Targetnya jelas: 100 persen anak Indonesia mendapatkan hak gizi layak sekaligus pendidikan karakter yang kuat,” tegasnya.

Dengan capaian luas dan dampak ekonomi yang signifikan, MBG kini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berkarakter, sekaligus menggerakkan roda ekonomi dari desa.