Monitorday.com – Kementerian Agama membuka pendaftaran seleksi untuk mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, tahun akademik 2025.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyatakan bahwa Universitas Al Azhar merupakan simbol otoritas keilmuan Islam dunia dan dengan mengirimkan mahasiswa terbaik Indonesia, negara sedang menanam benih pemimpin masa depan.

Seleksi ini terbuka bagi lulusan madrasah aliyah, Pendidikan diniyah formal ulya, dan satuan pendidikan muadalah yang memenuhi kriteria.

Suyitno menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang beasiswa, tetapi juga bertujuan menyiapkan generasi ulama intelektual yang memiliki wawasan global dan mampu menjawab tantangan zaman.

Pemerintah ingin agar mahasiswa yang diterima dapat menjembatani tradisi Islam klasik dengan dinamika peradaban modern.

Program ini juga diyakini sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia unggul dan religius, serta memperkuat fondasi kepemimpinan keagamaan masa depan Indonesia.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menyatakan bahwa seleksi akan mengutamakan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, serta dilaksanakan oleh Konsorsium Pusat Bahasa (KPB) PTKIN yang tersebar di 15 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia.

Seleksi akan menggunakan sistem computer based test (CBT) dan wawancara, yang dijadwalkan sepanjang bulan Mei 2025.

Jadwal seleksi Al Azhar 2025 dimulai dengan pendaftaran dan verifikasi pada 1-9 Mei 2025, diikuti dengan simulasi CBT pada 16 Mei 2025, pelaksanaan CBT pada 17 Mei 2025, pengumuman hasil CBT pada 18 Mei 2025, wawancara pada 20-21 Mei 2025, dan pengumuman akhir pada 24 Mei 2025.

Setelah lulus seleksi nasional, peserta akan diajukan ke Markaz Tathwir Ta’lim At-Thullab Al-Wafidin wa Al-Ajanin (lembaga resmi yang menangani mahasiswa asing di Al Azhar), untuk tahapan lanjutan seperti Ikhtibar Tahdid Mustawa.

Proses pemberkasan dan pendaftaran akhir ke Universitas Al Azhar dilakukan secara mandiri oleh masing-masing calon mahasiswa.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan persyaratan dapat diakses di laman resmi Kemenag.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan pemangkasan anggaran non-pertahanan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2,68 triliun untuk tahun 2026. Langkah ini mencakup pengurangan anggaran pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan luar negeri, perumahan, dan bantuan publik.

Menurut laporan CNN, pemotongan anggaran ini akan digunakan untuk mendanai pos keamanan dan pertahanan perbatasan yang menjadi prioritas utama pemerintahan Trump. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa anggaran untuk keamanan dalam negeri akan meningkat hampir 65 persen dibandingkan dengan tahun 2025, seiring dengan kebijakan ketat terhadap imigrasi ilegal yang menjadi fokus utama kebijakan Trump.

Pemotongan besar ini akan berdampak pada berbagai lembaga pemerintah, seperti Internal Revenue Service (IRS), yang akan kehilangan lebih dari US$2 miliar. Selain itu, Kementerian Luar Negeri akan mengalami pemotongan anggaran sebesar US$50 miliar, sementara Kementerian Pendidikan akan mengalami pemangkasan sekitar 15 persen dari anggarannya. Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan juga akan kehilangan hampir 50 persen dari anggarannya.

Namun, Trump menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak akan menyentuh program jaminan sosial besar seperti Social Security dan Medicare, serta pembayaran bunga utang nasional.

Salah satu bagian penting dari anggaran yang diusulkan adalah alokasi dana tambahan sebesar US$500 juta untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mendukung rencana deportasi massal.

Trump juga mengusulkan pengadaan teknologi pengawasan perbatasan senilai US$766 juta serta mempertahankan 22.000 personel patroli perbatasan dan merekrut lebih banyak petugas bea cukai.

Sementara itu, lembaga-lembaga penting seperti National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) akan mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 40 persen. NASA, FBI, serta lembaga penegak hukum lainnya juga akan terdampak.

Anggaran yang diusulkan ini, yang dikenal dengan sebutan “skinny budget,” merupakan kerangka awal yang akan dijadikan panduan bagi anggota Kongres dari Partai Republik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang resmi.

Meskipun Kongres seringkali melakukan revisi besar terhadap proposal anggaran Gedung Putih, pengaruh Trump di kalangan Partai Republik memberikan peluang besar untuk meloloskan sebagian besar kebijakan yang diinginkan.

Trump sebelumnya juga mengungkapkan rencananya untuk menambah dana pertahanan nasional hingga mencapai US$1 triliun (Rp16,47 triliun), lebih besar dari anggaran yang telah disetujui sebelumnya sekitar US$893 miliar (Rp14,7 triliun).

Presiden AS ini berjanji untuk mendukung investasi terbesar dalam sejarah pertahanan nasional, termasuk proyek pertahanan rudal Golden Dome yang akan dimasukkan dalam anggaran tersebut.

“Saya akan mendukung rekor investasi US$1 triliun dalam pertahanan nasional kita,” ujar Trump saat berbicara di Pangkalan Garda Nasional Udara Selfridge, Michigan, pada pekan lalu. “Kita memiliki anggaran US$1 triliun untuk militer tahun ini, terbesar yang pernah ada di dunia,” tambahnya.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pemerintahan.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah revitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terutama dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

“Pemerintah melalui Presiden Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendidikan yang layak,” ujar Fajar dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), yang terletak di Kairagi Dua, Mapenget, Manado, pada Jumat, 2 Mei 2025.

Fajar juga menambahkan bahwa program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ini dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal yang sama, dengan acara pusat di Bogor, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama di SD GMIM ini juga menjadi simbol dimulainya revitalisasi sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Revitalisasi SD GMIM ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan yang berkualitas bagi semua daerah,” kata Fajar, menegaskan semangat pemerataan yang menjadi inti dari program ini.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa revitalisasi tidak hanya fokus pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kesejahteraan dan kapasitas guru.

Beberapa program yang telah diluncurkan termasuk insentif untuk guru honorer yang belum bersertifikasi, peningkatan tunjangan profesi bagi guru non-ASN yang sudah tersertifikasi, dan mekanisme transfer langsung tunjangan kinerja untuk ASN daerah.

“Kesejahteraan guru adalah salah satu perhatian serius kami, karena guru adalah ujung tombak pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Kegiatan groundbreaking di Manado ini juga dihadiri oleh Wali Kota Manado, Andrei Angouw, yang menyambut baik upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah.

“Kami sangat mendukung dan berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat lebih produktif untuk mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Andrei.

Sebelumnya, Fajar juga menjadi Pembina Upacara Hari Pendidikan Nasional di Alun-alun Kota Manado yang dihadiri oleh lebih dari seribu guru dan siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Upacara ini menjadi momentum penting dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional serta mendukung langkah-langkah nyata dalam memperbaiki sektor pendidikan Indonesia.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5). Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan dan memperkuat tekad serta komitmen dalam memajukan pendidikan nasional.

Upacara peringatan Hardiknas dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendikdasmen. Dalam pidatonya, Mendikdasmen menegaskan bahwa sesuai amanat konstitusi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Usaha untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami memerlukan partisipasi semesta untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” tutur Mendikdasmen yang pada pagi itu bertindak sebagai pembina upacara dan mengenakan pakaian adat Pangsi dari Jawa Barat.

Mendikdasmen juga menyoroti bagaimana manusia adalah mahluk pendidikan (homo educandum). Manusia memiliki potensi yang memungkinkan mereka meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan berbagai keahlian untuk kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia.

“Dalam rangka memajukan pendidikan nasional, Kemendikdasmen senantiasa berusaha untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah prasyarat agar kita menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang bermartabat. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalian adalah harapan masa depan bangsa,” tuturnya.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, Mendikdasmen mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong-royong mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua” untuk Indonesia Maju. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Monitorday.com – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar mengingatkan masyarakat agar tidak berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji resmi.

Menag menegaskan bahwa regulasi di Arab Saudi sangat ketat dan bertujuan untuk melindungi jamaah.

Jika ketahuan tidak menggunakan visa haji, jamaah akan dipulangkan dan dikenai denda hingga Rp400 juta.

Selain itu, jamaah haji juga wajib selalu membawa identitas saat beraktivitas di Tanah Suci.

Menag mengungkapkan hal ini saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, setelah menghadiri Konferensi Lembaga Hadis Nabawi.

Menag juga menyampaikan dukungan dari Duta Besar Arab Saudi dan pejabat terkait untuk layanan dan opsi mitigasi haji.

Ia menekankan pentingnya mitigasi yang variatif dan komprehensif untuk kelancaran penyelenggaraan haji.

Menag berharap penyelenggaraan haji berjalan dengan baik, lancar, dan penuh keberkahan.

Menag mengajak masyarakat dan jamaah Indonesia untuk saling mendoakan kelancaran pelaksanaan haji 1446 H / 2025 M.

Pada 1 Mei 2025, rencana kedatangan jamaah haji Indonesia tercatat sebanyak 6.761 jamaah.

Jamaah tersebut berasal dari 17 kloter yang dijadwalkan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah.

Penerbangan pertama pada 2 Mei 2025 pukul 00.45 WIB membawa jamaah dari Embarkasi Jakarta (JKG) Kloter 1.

Penerbangan ini menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7301 dan dijadwalkan mendarat di Madinah pada pukul 06.15 WAS.

Kloter pertama membawa 393 jamaah yang akan menginap di Hotel Tabah Tower, dengan check-in dijadwalkan pada pukul 08.15 WAS.

Gelombang kedatangan jamaah besar terjadi pada pukul 07.00 hingga sore hari, dengan kedatangan dari berbagai embarkasi.

Penerbangan terakhir pada hari pertama berasal dari Embarkasi Medan (KNO) Kloter 1, yang dijadwalkan tiba di Madinah pada 21.10 WAS.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Koperasi Merah Putih di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Meskipun terletak di daerah terpencil, Zulhas memberi apresiasi besar kepada masyarakat yang telah berhasil membentuk koperasi desa melalui musyawarah desa, sebagai bukti nyata bahwa semangat untuk membangun desa dan ekonomi nasional tidak mengenal batasan.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas hadir bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana (Purn) TNI Madya Didit Herdiawan, serta Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Zulhas menilai koperasi yang digagas ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini luar biasa. Meski di daerah terpencil, semangat membangun desa sangat terasa. Ini bukti desa juga bisa jadi penggerak ekonomi nasional,” ujar Zulhas dengan penuh semangat.

Koperasi Desa Merah Putih yang didirikan dengan kepemilikan desa ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Zulhas menekankan peran strategis koperasi desa (Kopdes) dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Mulai dari distribusi sembako, gas 3 kilogram, transportasi hasil panen, hingga penyediaan layanan perbankan seperti BRI Link dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya warga kota yang makmur, tetapi warga desa juga berkesempatan untuk menikmati kesejahteraan yang setara,” jelasnya.

Menurut Zulhas, program ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan desa menjadi pusat kesejahteraan rakyat. Melalui koperasi desa, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan usaha seperti budidaya ayam dan pertanian. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung koperasi desa agar berjalan sesuai dengan prinsip yang benar. “Koperasi ini bukan milik segelintir orang, tapi milik desa bersama. Kita harus memperbaikinya, agar koperasi desa dapat benar-benar memberdayakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memberi keleluasaan bagi musyawarah desa untuk menentukan model koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal. Zulhas menambahkan, “Pemerintah akan memfasilitasi. Semua keputusan kembali ke warga, apakah koperasi desa bergabung dengan koperasi yang ada atau membentuk koperasi baru.”

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Indayana, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah desa. “Alhamdulillah, kita telah menyepakati bahwa setiap desa harus memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah bagian dari implementasi Instruksi Presiden Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi desa,” katanya. Mimik menegaskan bahwa koperasi ini tidak hanya menjadi wadah untuk pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat daya saing desa.

Beberapa desa di Sidoarjo sudah memulai pembentukan koperasi desa ini dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus diperkuat untuk memastikan keberhasilan program ini. “Koperasi Desa Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo, oleh karena itu, kita harus melaksanakan ini dengan penuh komitmen dan semangat,” tambah Mimik.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia memulai langkah signifikan untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan melakukan pembukaan blokir anggaran bagi Kementerian/Lembaga (K/L). Kebijakan ini, yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan untuk menajamkan belanja dan memastikan bahwa anggaran yang ada bisa lebih fokus pada prioritas-prioritas pemerintah. Dalam kebijakan efisiensi ini, pemerintah menargetkan efisiensi belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun, yang akan diterapkan pada 99 K/L di seluruh Indonesia. Selain itu, efisiensi transfer ke daerah ditargetkan mencapai Rp 50,6 triliun. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan efisien.

Suahasil menambahkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Menteri Keuangan telah melaporkan progres pelaksanaan Inpres 1/2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Menkeu telah meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, serta pembukaan blokir anggaran di berbagai K/L untuk memastikan belanja pemerintah dapat lebih tepat sasaran. “Pembukaan blokir ini bertujuan agar belanja kementerian lebih tajam dan sesuai dengan prioritas pemerintah,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Rabu (30/4).

Proses efisiensi anggaran ini telah berjalan dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan seluruh K/L di Indonesia. Hingga 25 April 2025, telah dilakukan penajaman relokasi anggaran dan pembukaan blokir sebesar Rp 86,6 triliun. Pembukaan blokir ini bertujuan agar belanja kementerian yang sempat terhambat dapat kembali berjalan, khususnya di kementerian-kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang membutuhkan alokasi anggaran lebih fleksibel untuk program-program yang mendesak.

Sebanyak 23 K/L yang mengalami restrukturisasi dalam Kabinet Merah Putih mendapatkan pembukaan blokir sebesar Rp 33,11 triliun, sementara 76 K/L lainnya menerima pembukaan blokir dengan total sebesar Rp 53,49 triliun. Pembukaan blokir anggaran ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran yang tidak hanya mengutamakan penghematan, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Suahasil, langkah-langkah efisiensi ini juga mencakup pemotongan anggaran pada belanja yang tidak esensial dan penajaman alokasi untuk program-program prioritas. Efisiensi ini bertujuan agar anggaran yang tersedia benar-benar mampu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan-tantangan yang ada di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan adanya pembukaan blokir dan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan, pemerintah berharap dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih responsif dan dapat mendukung program-program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas ekonomi negara di tengah tantangan global yang kian kompleks.

Monitorday.com –  Pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan penuh terhadap usulan serikat buruh untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Usulan ini datang langsung dari pimpinan serikat buruh yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para buruh untuk berpikir bersama, “Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ucap Prabowo di hadapan ribuan buruh. Salah satu usulan yang muncul adalah menjadikan Marsinah, seorang buruh perempuan yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja, sebagai pahlawan nasional.

Prabowo merespons usulan tersebut dengan menyatakan bahwa ia akan mendukung penuh, asalkan seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat dengan keputusan tersebut. “Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” tegas Prabowo. Pernyataan ini disambut antusias oleh ribuan buruh yang hadir di Monas, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan seorang Marsinah yang telah memperjuangkan hak pekerja hingga mengorbankan nyawanya.

Siapakah Marsinah dan mengapa perjuangannya begitu bersejarah? Marsinah adalah seorang buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, yang dikenal karena keberaniannya menyuarakan hak-hak pekerja pada masa Orde Baru. Lahir pada 10 April 1969, Marsinah kehilangan ibunya sejak usia tiga tahun dan dibesarkan oleh neneknya. Pada akhir 1980-an, Marsinah merantau ke Surabaya dan bekerja di pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo. Di sana, ia aktif dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan menjadi penggerak utama dalam berbagai aksi buruh.

Marsinah dikenal sebagai sosok yang tidak takut memperjuangkan hak-hak buruh. Pada 4 Mei 1993, ia memimpin aksi tuntutan kenaikan upah, dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250. Ketika tidak ada kesepakatan, buruh pun melakukan mogok kerja. Sayangnya, aksinya berujung tragis. Pada 5 Mei 1993, Marsinah dilaporkan diculik. Empat hari kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Nganjuk. Hasil visum menunjukkan bahwa Marsinah disiksa secara brutal, diperkosa, dan ditembak. Kasus ini memicu gelombang protes dan kecaman dari berbagai kalangan, namun hingga kini, kasus kematiannya belum tuntas.

Perjuangan Marsinah terus dikenang hingga hari ini. Meskipun kasus pembunuhannya tak terungkap, nama Marsinah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan bagi kaum buruh. Dengan pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo, harapan untuk memberikan penghargaan kepada Marsinah semakin mendekati kenyataan. Keputusan ini membuka peluang bagi Marsinah untuk dikenang secara resmi sebagai pahlawan nasional, yang telah mengorbankan segalanya demi memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.

Peristiwa ini bukan hanya tentang mengingat Marsinah sebagai sosok individu, tetapi juga sebagai simbol perjuangan kelas pekerja Indonesia. Keterbukaan Presiden Prabowo untuk mendukung usulan ini mengingatkan kita pada pentingnya menghargai perjuangan mereka yang telah memperjuangkan hak-haknya dengan harga yang sangat mahal. Marsinah adalah pahlawan yang bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan buruh Indonesia.

Monitorday.com – Ketegangan dalam keluarga Kerajaan Inggris kembali mencuat. Pangeran William dikabarkan berencana mencabut gelar ‘His/Her Royal Highness’ (HRH) dari Pangeran Harry dan Meghan Markle jika ia kelak naik takhta menggantikan sang ayah, Raja Charles III.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The Daily Beast, mengutip sumber anonim yang mengklaim bahwa keputusan ini dipicu oleh kemarahan William terhadap tindakan Meghan Markle. Baru-baru ini, Meghan disebut menggunakan kembali gelar HRH dalam beberapa kesempatan, meski secara resmi sudah tidak diperbolehkan sejak 2020.

Salah satu pemicu kontroversi adalah unggahan Meghan yang menunjukkan dirinya dan Harry menerima hadiah dari Wakil Perdana Menteri Pertama Ukraina. Dalam surat tersebut, Meghan disebut sebagai ‘HRH The Duchess of Sussex’. Hal serupa terjadi saat pembawa acara podcast Jamie Kern Lima memperlihatkan kartu ucapan dari Meghan yang juga mencantumkan gelar HRH.

Padahal, sesuai Perjanjian Sandringham yang disepakati pada 2020 saat mereka memutuskan mundur sebagai anggota senior kerajaan, Harry dan Meghan tidak diperbolehkan menggunakan gelar HRH dalam kapasitas apa pun. Istana kala itu menegaskan, “Keluarga Sussex tidak akan menggunakan gelar HRH mereka karena mereka bukan lagi anggota keluarga Kerajaan Inggris yang bekerja.”

Sumber yang dikutip The Daily Beast mengungkapkan bahwa Pangeran William sangat terganggu dengan tindakan tersebut. “Charles mungkin tidak terlalu mempersoalkan hal itu, tapi William berbeda. Ia merasa sangat dikhianati dan marah kepada Harry dan Meghan,” ujar sumber tersebut.

Gelar HRH dalam tradisi kerajaan Inggris bukan sekadar sapaan kehormatan, melainkan simbol status resmi sebagai anggota aktif keluarga kerajaan. Penggunaan gelar ini tanpa izin dianggap melanggar etika dan kesepakatan internal kerajaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kerajaan Inggris maupun dari pasangan Duke dan Duchess of Sussex mengenai isu pencabutan gelar tersebut.

Monitorday.com — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), menjadi sorotan publik sebagai simbol kuat dukungan pemerintah terhadap perjuangan buruh di Indonesia.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut kehadiran Presiden Prabowo sebagai momen bersejarah. Ia mencatat bahwa Prabowo menjadi kepala negara kedua setelah Presiden Soekarno yang hadir langsung di tengah massa buruh pada perayaan May Day.

“Saya kira ini momen bersejarah karena Presiden Prabowo menjadi kepala negara kedua setelah Bung Karno yang hadir langsung di tengah massa buruh pada perayaan Hari Buruh,” ujar Yusak, Kamis (1/5/2025).

Yusak juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penetapan formula upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan hak-hak dasar pekerja seperti cuti dan perlindungan dari diskriminasi. Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan cukup berat, terutama dengan adanya tekanan global dan perang dagang yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

“Angka pengangguran bisa meningkat, dan ancaman PHK massal menjadi momok. Pemerintah harus menyiapkan strategi mitigasi, termasuk menciptakan lapangan kerja baru serta menjamin upah minimum yang sesuai dengan biaya hidup, khususnya di Jabodetabek yang terdampak inflasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusak menilai bahwa tuntutan buruh mengenai penghapusan sistem outsourcing dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) merupakan isu penting yang harus segera direspons serius oleh pemerintahan Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa undangan dari panitia Serikat Buruh telah diterima, dan Presiden berkenan hadir dalam peringatan May Day.

“Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).