Monitorday.com – Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola data yang lebih terintegrasi, mutakhir, dan akuntabel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memperkuat akurasi dan pemutakhiran data-data pendidikan nasional di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Kamis (26/2). 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Karena itu, kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas dan validitas data pendidikan terus meningkat.

“Kami berkomitmen untuk ke depan bekerja sama secara lebih intensif dalam memperbarui data-data pendidikan. Ini menjadi bagian dari upaya kita melakukan semacam sensus pendidikan secara berkala agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang akurat,” ujar Menteri Mu’ti.

Menteri Mu’ti menyampaikan jika melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kemendikdasmen selama ini telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Namun demikian, dinamika di lapangan menuntut adanya pembaruan data yang lebih cepat dan sistematis.

“Pengunggahan data melalui Dapodik memungkinkan satuan pendidikan melakukan pembaruan (update) secara berkala. Hal ini penting mengingat kondisi sekolah sangat dinamis, misalnya adanya guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, maupun perubahan data lainnya. Karena itu, integrasi dan sinkronisasi data dengan BPS diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian tersebut.” ujar Menteri Mu’ti.

Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sistem satu data pendidikan nasional, sekaligus memastikan setiap kebijakan, baik terkait perencanaan kebutuhan guru, penganggaran, maupun program intervensi Pendidikan harus berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik akan semakin diperkuat melalui MoU tersebut sebagai landasan formal untuk memperluas dan memperdalam sinergi kedua lembaga.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang sudah berjalan sangat baik. Nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini akan menjadi pengikat untuk memperkuat kerja sama ke depan, khususnya dalam memastikan data pendidikan yang semakin akurat dan berkualitas,” ujar Amalia.

Sebagai tindak lanjut, BPS bersama Kemendikdasmen akan melaksanakan evaluasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui pendataan lengkap terhadap sekitar 457.000 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di seluruh Indonesia. Menurutnya, pekerjaan tersebut merupakan tugas besar namun sangat strategis dalam memperkuat basis kebijakan pendidikan nasional. “Kami siap melaksanakan evaluasi ini. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pokok pendidikan, kita sekaligus dapat melakukan pembaruan basis data yang selama ini menjadi rujukan berbagai analisis dan perumusan kebijakan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan jika evaluasi akan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis gawai. Sistem ini memungkinkan data terkirim secara langsung dan meminimalkan potensi kesalahan akibat proses manual.

Selain itu, BPS juga akan memastikan standar metodologi, pengorganisasian lapangan, pengendalian mutu, serta proses verifikasi berjalan sesuai kaidah statistik yang berlaku. Dengan jaringan BPS di seluruh Indonesia, pelaksanaan pendataan diyakini dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara komprehensif.

Kemendikdasmen optimistis, dengan sinergi bersama BPS, tata kelola data pendidikan Indonesia akan semakin kuat dan mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Tanah Air.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto membagikan momen kebersamaannya saat berbuka puasa dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Bahr, Abu Dhabi.

Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet dan akun pribadi Presiden Prabowo pada Jumat (27/2/2026) dini hari. Dalam foto yang dibagikan, kedua kepala negara tampak duduk berdampingan di area terbuka yang menjadi lokasi berbuka puasa bersama.

Prabowo dan Sheikh Mohamed bin Zayed—yang akrab disapa MBZ—terlihat berada di bagian tengah, sementara sejumlah pimpinan UEA lainnya duduk berhadapan dengan kedua pemimpin tersebut.

“Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, saya berkesempatan berbuka puasa bersama Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed bin Zayed Al Nahyan,” tulis Prabowo dalam keterangan unggahannya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan UEA. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis kedua negara di berbagai bidang.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat persahabatan serta memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan UEA bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa,” ujarnya.

Hubungan Indonesia dan UEA selama ini dikenal erat, khususnya dalam kerja sama investasi, energi, dan pembangunan. Pertemuan di bulan Ramadan ini pun dinilai semakin mengukuhkan komitmen kedua negara dalam memperdalam kemitraan yang saling menguntungkan.

Monitorday.com – Setiap pembangunan yang dilakukan Muhammadiyah semata-mata untuk mencari rida Allah SWT dan memajukan kehidupan bangsa. Karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan secara serampangan, termasuk dalam meraih keberhasilan.

Demikian di sampaikan oleh Ketu Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Ketum PP Muhammadiyah) Prof Haedar Nashir di Universitas Muhammadiyah Tangerang,, belum lama ini.

“Bagi Muhammadiyah, membangun itu bukan asal membangun. Berhasil juga bukan asal berhasil. Kita mengikhtiarkan membangun dan berhasil dengan benar,” ujarnya.

Prof Haedar menekankan bahwa membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama, dengan cara yang benar, patut, serta dilandasi semangat damai antar sesama. Menurutnya, keberagaman kepentingan, golongan, dan daerah bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika dikelola dengan persatuan.

“Spiritnya, dengan keragaman kepentingan, keragaman golongan, keragaman daerah, kalau kita bersama, Indonesia akan sukses, Indonesia jaya, dan Indonesia Emas bisa kita raih,” katanya.

Ia mengingatkan, perpecahan dan sikap saling menegasikan hanya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Haedar menyoroti kecenderungan persaingan tidak sehat yang mengedepankan prinsip “the winner takes all”, di mana pihak yang kalah dipinggirkan.

“Kalau satu sama lain ingin bertanding lalu yang menang menghabiskan semuanya, sementara yang kalah dipecundangi, saya yakin kehidupan sosial, politik, dan ekonomi seperti itu tidak akan langgeng,” tegasnya.

Karena itu, Muhammadiyah terus mendorong nilai-nilai ketuhanan yang fungsional bagi kemanusiaan sebagai fondasi membangun peradaban yang lebih maju. Haedar menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat Allah, khususnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dalam kehidupan sosial.

Nilai kasih dan sayang, menurutnya, harus menjadi way of life umat Islam dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu, ia mengajak umat Islam untuk menguatkan sikap tasamuh atau tenggang rasa di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kesadaran tasamuh itu penting untuk menjaga harmoni dan menciptakan perdamaian,” ujarnya.

Prof Haedar pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menggelorakan kehidupan yang bernilai, bermakna, dan bermaslahat.

“Mari kita gelorakan hidup yang bernilai, bermakna, bermaslahat, dan saling membutuhkan satu sama lain. Itulah spirit Muhammadiyah,” tutupnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan amanah besar dari rakyat demi masa depan generasi penerus bangsa.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa revitalisasi ini bertujuan mendorong terciptanya pembelajaran yang menyenangkan melalui metode pembelajaran mendalam yang humanis dan kontekstual bagi para murid.

“Ini adalah amanah titipan dari masyarakat, dari rakyat kita. Uang ini harus kita awasi bersama karena ini berasal dari pajak rakyat,” tegas Atip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Sumatra Selatan untuk meninjau implementasi program prioritas pendidikan di SD Negeri 06 Indralaya, SMP Olahraga Negeri Sriwijaya, dan SMA Negeri 21 Palembang.

Dalam kesempatan itu, Atip mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran yang telah dialokasikan secara presisi. Menurutnya, seluruh perencanaan telah diperhitungkan agar hasilnya optimal.

“Semua sudah dihitung agar hasilnya optimal. Tidak perlu lagi ada praktik-praktik yang tidak benar dalam perencanaan maupun pengawasan fee,” ujarnya.

Pemerintah memilih skema swakelola dalam program revitalisasi untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dari pihak sekolah. Skema ini dinilai terbukti efisien.

Dari total anggaran sekitar Rp16,9 triliun, pemerintah berhasil meningkatkan jangkauan program dari 13.400 menjadi sekitar 16.150 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 4–5 bulan.

Meski demikian, Atip menekankan pentingnya pelibatan sumber daya lokal dan perguruan tinggi agar program ini turut menggerakkan perekonomian daerah.

“Kita ingin melihat berapa banyak tenaga kerja lokal yang bisa terserap melalui program swakelola ini. Ini yang akan terus kami evaluasi,” katanya.

Selain pembenahan infrastruktur, Atip juga menyoroti pentingnya akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan bahwa pengisian data harus dilakukan secara jujur dan sesuai fakta.

Mengawali kunjungannya di SD Negeri 06 Indralaya, Atip meninjau langsung proses pembelajaran matematika dan berdialog dengan para guru. Ia mendorong agar pengajaran matematika tidak lagi berfokus pada angka semata, melainkan dikaitkan dengan narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

“Saya berpesan kepada guru agar mulai memberikan soal matematika yang kontekstual. Buatlah pembelajaran itu mendalam namun tetap menyenangkan,” tuturnya.

Ia juga mendorong para murid untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut melakukan kesalahan tata bahasa. Menurutnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional sekaligus bahasa ilmu pengetahuan yang perlu dibiasakan dalam praktik sehari-hari.

“Bahasa Inggris bukan sekadar bahasa asing, tapi bahasa internasional dan sains. Ini adalah keharusan. Gunakan bahasa Inggris sepenuhnya di kelas karena bahasa itu perlu dipaksa agar terbiasa,” ujar Atip.

Monitorday.com – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk memastikan anak-anak terlantar tetap memperoleh hak pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali sebagai langkah strategis membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terkait penanganan hak administrasi kependudukan anak terlantar, Selasa (24/2/2026).

Mu’ti menegaskan, anak terlantar kerap menjadi korban berbagai persoalan sosial sehingga negara wajib memastikan mereka tetap memperoleh hak dasar, termasuk pendidikan.

Menurutnya, kepemilikan identitas resmi menjadi pintu masuk bagi anak untuk mendapatkan berbagai layanan negara.

“Ini langkah penting untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya. Model seperti ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain karena persoalan anak terlantar tidak hanya terjadi di Bali,” ujar Mu’ti.

Selain penguatan administrasi kependudukan, Kemendikdasmen menyiapkan skema pendidikan alternatif bagi anak yang belum dapat mengakses sekolah formal. Program pendidikan layanan khusus diperluas melalui jalur nonformal, antara lain:

• Program kesetaraan melalui PKBM
• Homeschooling
• Pendidikan berbasis komunitas

Pendekatan ini memungkinkan anak tetap memperoleh layanan pendidikan meski berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Mu’ti menegaskan, pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

“Siapapun anak Indonesia, dalam kondisi apa pun, berhak mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut dan berharap langkah ini dapat menginspirasi daerah lain.

Senada, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, menekankan bahwa dokumen identitas bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik.

Tanpa identitas resmi, anak berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan pemerintah daerah segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui langkah konkret di seluruh wilayah Bali. Ia menilai penanganan anak terlantar membutuhkan kesadaran dan kolaborasi bersama agar negara benar-benar hadir melindungi masa depan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menegaskan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap anak. Selain menjamin hak individu, data kependudukan juga membantu pemerintah menyalurkan program secara tepat sasaran.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghapus hambatan administratif yang selama ini menghalangi anak terlantar untuk bersekolah. Dengan kepemilikan identitas resmi dan dukungan program pendidikan nonformal, pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Langkah yang diinisiasi di Bali ini diproyeksikan menjadi model nasional dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak rentan di Indonesia.

Monitorday.com– Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pendidikan K-12 meningkat pesat, memicu kekhawatiran serius mengenai potensi dampak negatifnya terhadap siswa. Sebuah laporan terbaru menyimpulkan bahwa adopsi AI yang cepat ini membawa risiko signifikan.

Laporan berjudul “Schools’ Embrace of AI Connected to Increased Risks,” yang dirilis oleh Center for Democracy and Technology, mengungkapkan 85% guru dan 86% siswa telah menggunakan AI pada tahun ajaran 2024-2025. Data ini berasal dari survei nasional guru sekolah umum, orang tua, dan siswa yang dilakukan antara Juni dan Agustus.

Salah satu konsekuensi negatif utama adalah terlukanya kemampuan siswa untuk mengembangkan hubungan yang bermakna dengan guru. Setengah dari siswa setuju bahwa penggunaan AI di kelas membuat mereka merasa kurang terhubung dengan guru. Selain itu, penurunan koneksi antar sesama siswa akibat penggunaan AI juga menjadi kekhawatiran bagi 47% guru dan 50% orang tua. Sebanyak 70% guru juga khawatir AI melemahkan keterampilan berpikir kritis dan penelitian.

Elizabeth Laird, direktur proyek kesetaraan dalam teknologi sipil di Center for Democracy and Technology, menekankan pentingnya tidak mengabaikan sisi negatifnya. “Saat banyak orang menggembar-gemborkan kemungkinan AI untuk mengubah pendidikan, kita tidak boleh membiarkan dampak negatifnya terhadap siswa terabaikan begitu saja,” ujarnya dalam siaran pers.

Laird lebih lanjut menguraikan risiko-risiko tersebut. “Penelitian kami menunjukkan bahwa penggunaan AI di sekolah membawa risiko nyata, seperti pelanggaran data skala besar, pelecehan seksual dan perundungan yang dipicu teknologi, serta perlakuan tidak adil terhadap siswa.” katanya. Laird menambahkan bahwa pengakuan atas risiko ini akan memungkinkan para pemimpin pendidikan, pembuat kebijakan, dan komunitas untuk menyusun upaya pencegahan dan respons.

Para ahli menyarankan, untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, sekolah perlu mengembangkan pelatihan AI dan menyusun kebijakan yang menetapkan batasan yang bermakna seputar penggunaannya.

Joseph South, kepala inovasi untuk ISTE + ASCD, sebuah organisasi nirlaba, menyatakan, “Yang perlu dilakukan sekolah adalah membantu guru dan siswa menggunakan [alat AI] dengan cara yang tepat dan terbaik. Jika kita melakukan itu, saya percaya, seiring waktu, kita akan mampu meningkatkan nilai dan mengurangi risikonya.”

Monitorday.com– Integrasi kecerdasan buatan (AI) yang pesat ke dalam lingkungan akademik telah memicu perdebatan fundamental mengenai masa depan pendidikan tinggi. Kehadiran teknologi ini secara cepat, dan seringkali membingungkan, kini memaksa institusi-institusi untuk mengevaluasi kembali tujuan mendasar dari pengalaman kuliah.

Kondisi ini telah menggeser fokus dari kekhawatiran awal mengenai plagiarisme dan atribusi karya mahasiswa, menuju pertanyaan yang lebih substansial tentang esensi pendidikan tinggi di tengah perubahan drastis cara mahasiswa belajar, berpikir, dan mempersiapkan diri untuk karier.

“Apa yang terjadi pada pendidikan tinggi ketika chatbot dapat menyusun esai, meringkas bacaan, dan menghasilkan kode komputer dalam hitungan detik?” Pertanyaan ini kini menjadi inti diskusi di kalangan pendidik, menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh kemampuan AI yang semakin canggih.

Para profesor ekonomi dan manajemen serta biologi di berbagai perguruan tinggi seni liberal mengakui bahwa mereka sedang menghadapi dilema yang meluas ke seluruh institusi akademik. Mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali relevansi dan metodologi pengajaran di era AI.

“Apa tujuan dari pendidikan tinggi, karena AI dengan cepat membentuk kembali bagaimana mahasiswa berpikir, belajar dan mempersiapkan diri untuk karier?” Ini adalah inti permasalahan yang memerlukan refleksi mendalam dari semua pihak terkait pendidikan tinggi.

Meskipun banyak perdebatan publik terfokus pada plagiarisme dan kredit untuk pekerjaan mahasiswa, masalah yang lebih dalam melampaui penetapan aturan. Perguruan tinggi kini dihadapkan pada pilihan krusial: mencoba membentuk dampak AI terhadap pembelajaran, atau akan didefinisikan ulang oleh teknologi tersebut sepenuhnya.

Suatu hari Rasulullah ﷺ berkumpul bersama para sahabat. Beliau tampak tersenyum. Para sahabat bertanya, “Apa yang membuat engkau tersenyum, ya Rasulullah?”
Beliau menjawab bahwa beliau diperlihatkan keadaan di hari akhir—seorang nabi dari Bani Israil datang membawa pedang, namun tidak ada pengikutnya yang masuk surga bersamanya. Ia adalah Nabi Syam’un al-Ghazi.

Syam’un dikenal sebagai hamba yang sangat kuat dan teguh dalam tauhid. Ia beribadah di malam hari dan berjihad di siang hari. Perjuangannya bukan sebentar. Ia melawan kaum kafir selama seribu bulan—sekitar 83 tahun lebih—tanpa henti.

Kekuatan dan keteguhannya membuat musuh kewalahan. Mereka mencari kelemahannya. Hingga akhirnya, melalui tipu daya dan pengkhianatan istrinya sendiri, Syam’un ditangkap dan disiksa dengan kejam. Dalam keadaan tak berdaya, ia berdoa kepada Allah. Dengan pertolongan-Nya, ia diberi kekuatan untuk merobohkan bangunan tempat ia disiksa, hingga musuh-musuhnya binasa.

Ketika kisah itu selesai diceritakan, para sahabat terdiam. Mereka membayangkan ibadah dan perjuangan selama seribu bulan. Salah seorang sahabat berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami dapat menyamai ibadah seperti itu, sementara umur kami tidak sepanjang umat terdahulu?”

Pertanyaan itu menyentuh hati.

Tidak lama kemudian, Malaikat Jibril turun membawa wahyu:

“Innā anzalnāhu fī laylatil qadr… Laylatul qadr khairun min ألف شهر.”

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam kemuliaan…
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

Inilah anugerah besar bagi umat Nabi Muhammad ﷺ.
Jika umat terdahulu diberi umur panjang untuk beribadah, maka umat ini diberi malam yang nilainya melampaui seribu bulan.

Bukan panjang umur yang menjadi ukuran kemuliaan,
tetapi keberkahan waktu yang Allah pilihkan.

Dari sinilah kita memahami bahwa Lailatul Qadar adalah hadiah.
Penghiburan.
Sekaligus peluang emas bagi umat yang umurnya lebih singkat, namun dimuliakan dengan kualitas yang luar biasa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Monitorday.com – Israel menegaskan tidak akan membayar iuran untuk Board of Peace (BoP), organisasi yang diklaim sebagai solusi konflik Jalur Gaza dan diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Menteri Keuangan Israel, Ze’ev Elkin, menyampaikan sikap tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Kan Reshet Bet pada Minggu (22/2).

“Kami tidak akan mendanai Dewan Perdamaian; tidak ada alasan untuk itu,” ujar Elkin, seperti dikutip Jewish News Syndicate (JNS). Ia menegaskan bahwa Israel merasa menjadi pihak yang diserang sehingga tidak memiliki kewajiban membayar biaya rekonstruksi.

Konflik memanas setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Oktober 2023. Israel kemudian merespons dengan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza, Palestina.

Selama agresi berlangsung, serangan dilaporkan menghantam berbagai wilayah di Gaza, termasuk infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan kamp pengungsian. Dampaknya, wilayah tersebut mengalami kerusakan luas dan menyisakan puing-puing bangunan.

Data yang beredar menyebutkan lebih dari 72.000 orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut.

Di tengah situasi itu, Amerika Serikat menggagas pembentukan Board of Peace yang diklaim bertujuan menciptakan perdamaian sekaligus memfasilitasi rekonstruksi Gaza melalui dana iuran para anggotanya. Organisasi ini terdiri dari 27 anggota tetap dan 22 negara pengamat.

Dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington pekan lalu, Trump mengumumkan komitmen pendanaan dari Amerika Serikat sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp168 triliun untuk mendukung rekonstruksi Gaza.

Sejumlah negara lain seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Uzbekistan, Maroko, Bahrain, dan Qatar juga dilaporkan berkontribusi dengan total dana mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp118 triliun.

Isu iuran sempat menjadi sorotan setelah tercantum dalam salah satu pasal Piagam Board of Peace. Dalam Bab II tentang Keanggotaan disebutkan bahwa setiap negara anggota akan menjabat maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku dan dapat diperpanjang oleh ketua.

Namun, ketentuan masa jabatan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama berlakunya piagam, sehingga berpotensi memiliki posisi keanggotaan yang lebih lama.

Penolakan Israel untuk berkontribusi menambah dinamika baru dalam upaya pembentukan lembaga internasional tersebut, di tengah konflik yang masih menyisakan ketegangan di kawasan.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global melalui peresmian gedung baru Australian Independent School (AIS) Bali di Kota Denpasar, Selasa (24/2/2026). Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa transformasi pendidikan nasional tidak cukup hanya dengan memperluas akses, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas agar mampu menjawab dinamika global. Pemerintah, kata dia, memastikan kebijakan pendidikan tetap sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia dan amanat konstitusi.

“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal. Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya,” ujar Mu’ti.

Menurut Mu’ti, penguatan mutu pendidikan merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sekaligus mendorong sekolah-sekolah di Tanah Air mampu bersaing dengan standar internasional tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Ia juga menyinggung arah kebijakan pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang lebih luas bagi kolaborasi pendidikan global.

“Kebijakan Presiden bukan hanya membuka pintu bagi masyarakat internasional untuk mendirikan sekolah di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar berstandar internasional,” jelasnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformatif. Program ini mengintegrasikan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Selain pembaruan kurikulum, pemerintah juga mendorong penguatan jejaring pendidikan lintas negara melalui program pertukaran pelajar, kerja sama sister school, dan berbagai kolaborasi internasional. Langkah ini dinilai penting agar siswa Indonesia memiliki pengalaman global sejak dini.

“Mereka bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga dunia,” kata Mu’ti.

Sementara itu, Kepala Sekolah AIS Bali, John Milliss, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas baru dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan setiap siswa.

“Kami ingin menghadirkan ruang yang aman di mana para pelajar merasa diterima dan dihargai. Visi kami adalah membentuk siswa yang percaya diri, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial,” ujarnya.

Gedung baru AIS Bali diharapkan menjadi contoh sekolah berstandar internasional di Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga inklusif serta berorientasi pada pengembangan karakter siswa.