Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meraih penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure 2026 dalam ajang 6th TOP GPR Award 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi digital pendidikan dan penguatan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Ajang yang diselenggarakan GPR Institute itu bertujuan mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik instansi pemerintah, mulai dari penyampaian kebijakan dan penyediaan informasi akurat hingga upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Abdul Mu’ti menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemendikdasmen, bukan pencapaian individu semata.

“Penghargaan ini merupakan capaian yang diperoleh dari kebersamaan serta kerja sama yang selama ini dibangun dalam Kemendikdasmen,” ujar Mu’ti.

Ia menyampaikan apresiasi kepada GPR Institute, termasuk Prof. Widodo Muktiyo dan Tri Raharjo, atas penghargaan yang diberikan kepada kementeriannya.

Mu’ti mengatakan Kemendikdasmen menerapkan budaya kerja RAMAH, yang mencakup Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Prinsip tersebut diterapkan melalui berbagai saluran pelayanan untuk menjawab pertanyaan, memberikan informasi, serta menangani keluhan masyarakat.

Salah satu layanan yang dikembangkan adalah Unit Layanan Terpadu (ULT), yang beroperasi selama 24 jam setiap hari. Kementerian juga menerapkan prinsip SIMI, yakni Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi, untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat.

Selain memperluas layanan publik, Kemendikdasmen mengembangkan Rumah Pendidikan, platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan dan sumber belajar guna mendukung proses pembelajaran.

Platform tersebut meraih predikat Winner atau juara pertama kategori e-Government dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mu’ti juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pengembangan Rumah Pendidikan sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan Indonesia. Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan sumber belajar.

Founder GPR Institute Widodo Muktiyo menegaskan komunikasi publik memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

“Persoalan komunikasi adalah persoalan yang menjadi oksigen bangsa,” kata Widodo.

Ia mengingatkan perkembangan teknologi turut meningkatkan tantangan komunikasi, termasuk penyebaran misinformasi, disinformasi, dan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI).

Menurut Widodo, fungsi humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Humas juga perlu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini, memverifikasi informasi, menangani disinformasi, serta menjelaskan kebijakan pemerintah secara konsisten.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mendengarkan masyarakat dan memanfaatkan data untuk memahami perubahan perilaku serta persepsi publik. Teknologi AI dapat membantu pekerjaan komunikasi, tetapi kreativitas, pertimbangan, dan tanggung jawab manusia tetap diperlukan.

Melalui 6th TOP GPR Award 2026, GPR Institute mendorong peningkatan kompetensi humas pemerintah agar mampu menghadirkan komunikasi publik yang akurat, responsif, dan beretika. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah perubahan lanskap informasi digital.

Monitorday.com – etersediaan pangan yang cukup menjadi salah satu fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Bagi Indonesia, swasembada beras bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga memastikan cadangan pangan terjaga dan petani memiliki dukungan yang memadai untuk terus meningkatkan produktivitas.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton. Ini menunjukkan indonesia berhasil mencapai swasembada beras lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan. Capaian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Ketersediaan beras nasional juga didukung oleh penguatan cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,61 juta ton per 19 September 2026. Sementara itu, estimasi ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton, yang diperkirakan mencukupi kebutuhan sekitar 310 hari.

Di balik capaian tersebut, pemerintah melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, hingga penguatan industri pupuk nasional.

Salah satu langkah penting dilakukan melalui deregulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah menyederhanakan jalur distribusi agar pupuk dapat disalurkan lebih langsung dari produsen kepada petani, dengan proses yang lebih mudah dan pengawasan yang diperkuat. Kebijakan ini diharapkan membantu petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan waktu tanam.

Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen dan menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya produksi sekaligus mendukung produktivitas pertanian.

Berbagai langkah tersebut sejalan dengan penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pangan sebagai fondasi kemerdekaan bangsa. Saat menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026) lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kemandirian pangan merupakan syarat penting bagi sebuah negara untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” ujar Presiden.

Swasembada beras menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, peningkatan produksi, penguatan cadangan beras, serta pembenahan tata kelola pupuk menunjukkan upaya pemerintah membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan tangguh.

Dengan produksi yang terjaga, distribusi pupuk yang semakin efektif, serta penguatan industri dalam negeri, pemerintah berupaya memastikan ketahanan pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

CERITA KECIL Maudy Ayunda bukanlah panggung sandiwara digital dimana jutaan jempol netizen bersekongkol mendikte takdirnya lewat kolom komentar. Tapi sebuah narasi tentang keberanian memilih, ketangguhan menghadapi kebaruan, kapasitas adaptasi tanpa kompromi.

Di balik binar lampu sorot panggung hiburan dan deretan jubah akademis universitas kelas dunia, ia adalah seonggok produk dari penempaan karakter besi nan konsisten. Keberhasilannya hari ini tidak turun begitu saja dari langit. Ia dirajut dari ruang-ruang sunyi masa kecil, dimana fondasi mentalitas anti-rapuh diletakan oleh tangan dingin orangtuanya sejak dini.

Lahir di Jakarta, sebuah kota megapolitan yang bising dan bergegas, Maudy kecil tumbuh dalam sebuah ekosistem keluarga yang tak kenal kata manja. Meski dikelilingi kecukupan materi, rumahnya bukanlah zona nyaman yang menidurkan daya juang.

Rumah adalah sebuah laboratorium mental. Sejak tangan-tangan mungilnya baru bisa menggenggam erat, sang ibu telah memberlakukan hukum kemandirian yang ketat. Tidak ada sistem rumah tangga yang boleh melayaninya untuk urusan pribadi.

Kita anak-anak seusianya bermanja-manja menunggu segala keperluan disiapkan, Maudy harus menyampul buku sekolahnya sendiri, menyemir sepatunya sendiri, dan mengambil segelas air minum dengan kakinya sendiri. Keistimewaan finansial tidak pernah diizinkan menjadi candu yang melemahkan otot-otot karakternya.

Namun, ujian adaptasi yang sesungguhnya datang menghantam ketika ia baru menginjak usia sekolah dasar. Di kelas dua, sebuah keputusan besar diambil oleh orang tuanya: memindahkannya dari kenyamanan sistem sekolah nasional ke sebuah sekolah internasional yang menggunakan kurikulum asing. 

Hari pertama di sekolah baru itu berubah menjadi sebuah labirin yang menakutkan bagi seorang anak kecil. Ia terlempar ke dalam ruang kelas yang asing, di mana setiap bibir melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang tak satu pun ia pahami.

Kesepian segera menyergap. Di sudut-sudut halaman bermain, ia menjadi penonton bisu yang terasing, terjebak dalam kebingungan bahasa yang mengisolasi batinnya. Saat itu, ada gemuruh hebat di kepalanya—sebuah perpaduan antara rasa rendah diri, ketakutan gagal, dan luka pada harga dirinya. Ia sempat ingin menyerah, menangis, dan kembali ke pelukan lingkungan lama yang ramah. Kulitnya belum cukup tebal untuk menghadapi dinginnya penolakan lingkungan baru. 

Namun, di sinilah titik krusial di mana cetak biru ketahanan mentalnya diuji. Alih-alih meratap, Maudy kecil memilih untuk memeluk rasa tidak nyaman itu. Ia memaksa telinganya mendengar lebih tajam, matanya membaca lebih lama, dan lidahnya mengeja kosakata baru setiap malam. Kesepian di sekolah ia sulap menjadi bahan bakar untuk membangun sebuah benteng pertahanan baru dalam dirinya: penguasaan bahasa.

Kemampuan adaptasi yang berdarah-darah itu akhirnya menemui jangkar emosionalnya di dalam rumah. Melalui metode pengasuhan yang melampaui zamannya, sang ibu tidak pernah membiarkan Maudy menjadi robot penghafal nilai. 

Setiap malam, meja makan di rumah mereka berubah menjadi ruang sidang kecil yang demokratis. Setiap kali Maudy meminta sesuatu atau dihadapkan pada sebuah pilihan hidup, sebuah pertanyaan retoris selalu menantangnya: “Mengapa kamu memilih itu? Apa alasan logismu?”Pertanyaan-pertanyaan itu menguliti setiap argumennya, memaksanya berpikir kritis, dan membentuk nalar problem-solving sejak dini. Ia dididik untuk tidak sekadar patuh pada otoritas, melainkan bertanggung jawab atas setiap inci keputusan yang ia ambil.

Titik balik pencapaiannya pun meledak ke permukaan ketika kedewasaan mulai menyapa. Dunia kemudian mengenal Maudy Ayunda bukan hanya sebagai wajah cantik di layar perak yang mahir berakting dan bernyanyi, melainkan sebagai anomali di industri hiburan tanah air. 

Ketika ia diterima di Universitas Oxford untuk jurusan Philosophy, Politics, and Economics (PPE)—sebuah jurusan bergengsi yang terkenal angker—publik terperangah. Namun bagi Maudy, Oxford hanyalah laboratorium mental berikutnya. Kemampuan adaptasi tingkat tinggi yang ia pelajari saat menangis di kelas dua SD kembali ia gunakan untuk menaklukkan dinginnya tekanan akademis di Inggris. Tak cukup sampai di sana, ia melanjutkan pembuktiannya dengan meraih gelar ganda master dari Universitas Stanford.

Kini, gemuruh ketakutan di masa kecilnya telah menjelma menjadi suara perubahan yang didengar oleh jutaan orang. Di usianya saat ini, Maudy Ayunda telah bergeser dari seorang penjelajah ilmu menjadi seorang pembangun fondasi. Profesi terkininya sebagai aktris, pembicara isu pendidikan, serta investor bagi berbagai startup lokal mencerminkan kontribusi nyatanya bagi lingkungan sekitar. Ia menginvestasikan modal dan energinya untuk mendukung ekosistem kewirausahaan muda dan membuka jalan bagi akses pendidikan yang lebih kritis di Indonesia. 

Ia membagikan filosofi hidupnya yang kokoh: bahwa pendidikan sejati bukanlah tentang seberapa banyak lembar ijazah yang kita kumpulkan, melainkan seberapa lentur kita mampu menekuk ego untuk belajar kembali saat dunia berubah. 

Maudy Ayunda adalah bukti hidup bahwa anak yang adaptif tidak dilahirkan dari kemewahan fasilitas, melainkan ditempa dari disiplin kata, kemandirian rumah, dan keberanian menghadapi ketidakpastian sejak cerita kecilnya dimulai.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan membahas kemungkinan melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran di tengah mendekatnya pemilu di kedua negara. Namun, Gedung Putih membantah kedua pemimpin membicarakan dimulainya kembali perang.

Laporan Axios pada Selasa (13/10), yang mengutip dua pejabat AS dan sejumlah sumber lain, menyebut pembahasan itu berlangsung sebelum Trump secara terbuka menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu sela Kongres AS pada November mendatang.

Menurut salah satu sumber, Netanyahu menyampaikan informasi intelijen Israel yang mengindikasikan Iran berupaya membangun kembali program nuklirnya. Upaya tersebut disebut mencakup kemungkinan pengoperasian fasilitas Pickaxe Mountain untuk pengayaan uranium.

Seorang pejabat Gedung Putih membantah laporan bahwa Trump dan Netanyahu membahas dimulainya kembali perang. Pejabat itu menegaskan Trump telah mengesampingkan opsi serangan terhadap Iran sebelum pemilu sela AS.

Meski demikian, sumber-sumber yang dikutip Axios menyebut militer AS dan Israel tetap siaga serta menuntaskan persiapan jika Trump mengubah kebijakannya.

Seorang pejabat AS menggambarkan sikap Trump sebagai tidak tegas. Menurutnya, Trump meminta Netanyahu tetap bersiap menghadapi kemungkinan operasi militer, tetapi tidak memberikan komitmen untuk melancarkan serangan.

Laporan tersebut menyebut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan pimpinan Komando Pusat AS (CENTCOM) termasuk pihak yang paling kuat mendukung opsi serangan baru terhadap Iran.

Sebaliknya, sebagian besar penasihat Trump disebut lebih memilih melanjutkan sanksi dan tekanan ekonomi sebagai cara menekan Teheran tanpa membuka kembali konflik bersenjata.

Di pihak Israel, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir dilaporkan telah memperingatkan Ketua Dewan Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine mengenai risiko pecahnya pertempuran dalam tiga pekan mendatang.

Menurut laporan itu, Zamir menilai serangan balasan rudal Iran berpotensi memaksa penundaan pemungutan suara di Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober.

Di tengah ketidakpastian arah kebijakan Washington dan Tel Aviv, upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan masih berlangsung. Qatar, yang berperan sebagai mediator, disebut masih menunggu tanggapan Iran atas usulan balasan terbaru dari Amerika Serikat.

Perbedaan pandangan di lingkaran pemerintahan Trump, kesiagaan militer kedua negara, serta belum tuntasnya jalur diplomasi membuat kemungkinan eskalasi tetap menjadi perhatian. Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada kepastian bahwa AS dan Israel akan melancarkan operasi militer baru terhadap Iran.

Monitorday.com – Jerman dipastikan kembali bergabung dengan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2027–2029 setelah meraih 163 suara dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB di New York, menurut laporan media Der Spiegel, Selasa (13/10).

Perolehan tersebut jauh melampaui ambang batas mayoritas yang disyaratkan. Jerman juga tidak menghadapi persaingan ketat untuk kursi yang dialokasikan bagi negara-negara Eropa Barat, karena hanya Jerman dan Irlandia yang mencalonkan diri untuk dua kursi kawasan tersebut.

Dengan hasil itu, Jerman akan kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya sejak badan tersebut dibentuk.

Selain Jerman, anggota Dewan HAM PBB periode 2027–2029 akan mencakup Irlandia, Brasil, Burundi, Republik Dominika, Ghana, Jepang, Kuwait, Yordania, Nepal, Nigeria, Moldova, Ukraina, Uruguay, dan Zambia.

Jerman sebelumnya pernah menduduki kursi Dewan HAM PBB pada periode 2023–2025. Kembalinya negara tersebut ke badan PBB yang beranggotakan negara-negara terpilih itu menandai upaya berkelanjutan Berlin untuk terlibat dalam forum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia.

Keberhasilan Jerman di Dewan HAM PBB kontras dengan kegagalannya meraih kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dalam pemilihan yang digelar Majelis Umum PBB pada 3 Juni untuk periode 2027–2028, Jerman hanya mengantongi 104 suara. Angka tersebut berada di bawah ambang batas dua pertiga suara, atau sedikitnya 127 suara, yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi.

Hasil tersebut menjadi pukulan bagi upaya diplomatik Jerman untuk kembali menempati posisi strategis di Dewan Keamanan PBB. Meski demikian, Berlin kini memperoleh kesempatan baru untuk berperan dalam agenda perlindungan dan pemajuan HAM melalui keanggotaannya di Dewan HAM PBB.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menempati dua posisi teratas dalam survei penilaian menteri Kabinet Merah Putih yang dirilis Arawicaksa Institute menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Abdul Mu’ti meraih skor tertinggi, yakni 8,1 dari skala 10, disusul Amran dengan nilai 8,0. Hasil survei tersebut menempatkan keduanya sebagai menteri dengan penilaian paling tinggi di antara 10 nama yang dievaluasi.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan perhatian publik tertuju pada menteri yang dinilai menghadirkan terobosan dan kebijakan yang berdampak terhadap citra pemerintahan.

“Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Rudi dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Arawicaksa menilai upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu faktor yang mengangkat penilaian terhadap Abdul Mu’ti. Program revitalisasi sekolah menjadi sorotan, terutama melalui perluasan sasaran perbaikan fasilitas pendidikan.

Pada 2025, program tersebut menyasar 16.617 sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan beragam, dari ringan hingga berat. Pada 2026, pemerintah memperluas target menjadi 71.744 sekolah, termasuk sekolah terdampak bencana dan lembaga pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Mu’ti juga dinilai mendorong penguatan kemampuan dasar siswa. Data yang disampaikan dalam bahan survei menunjukkan skor literasi membaca meningkat dari 359 menjadi 365. Sementara itu, literasi sains mengacu pada standar Programme for International Student Assessment (PISA).

Di bawah Mu’ti, Amran Sulaiman memperoleh skor 8,0. Penilaian tersebut antara lain dikaitkan dengan peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, dengan surplus beras tercatat sebesar 3,56 juta ton.

Meski demikian, Rudi mengingatkan bahwa upaya mempertahankan swasembada pangan masih menghadapi sejumlah risiko. Potensi kemarau panjang, fenomena El Niño, bencana alam, serta kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan nasional.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi ketiga dengan skor 7,8. Berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meraih 7,5, disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 7,4.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berada di posisi keenam dengan nilai 7,1. Rudi menilai Prasetyo berperan dalam menyampaikan sikap dan kebijakan pemerintah kepada publik, termasuk merespons tindakan menteri yang memicu kontroversi. Teddy juga dinilai aktif menjelaskan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Berikut daftar 10 menteri dan pejabat dengan skor tertinggi versi survei Arawicaksa Institute:

1. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah — 8,1
2. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian — 8,0
3. Nasaruddin Umar, Menteri Agama — 7,8
4. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — 7,5
5. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan — 7,4
6. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet — 7,1
7. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan — 6,8
8. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian — 6,7
9. Armanatha Nasir, Menteri Luar Negeri — 6,5
10. Sjaffrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan — 6,4

Survei dilaksanakan pada 3–8 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.

Arawicaksa menyebut survei tersebut memiliki margin of error ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil ini merupakan gambaran penilaian responden dalam survei, bukan ukuran tunggal kinerja seluruh menteri maupun representasi mutlak pandangan publik.

Monitorday.com– Direktur Utama PT DCI Indonesia Tbk, Toto Sugiri, mengingatkan pekerja untuk mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pekerjaan sehari-hari. Ia menilai pekerja yang tidak mampu memanfaatkan AI berisiko tergantikan oleh mereka yang lebih adaptif terhadap teknologi. Pesan tersebut menegaskan bahwa kemampuan menggunakan AI semakin relevan dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

Toto menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada 13 Oktober 2026. Ia menekankan perlunya mempersiapkan generasi berikutnya agar mampu menggunakan AI, sembari memberikan ruang transisi bagi tenaga kerja yang saat ini sedang beradaptasi. Perubahan teknologi, menurut perspektif tersebut, tidak cukup dihadapi dengan kekhawatiran, tetapi membutuhkan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan.

AI tidak harus dipandang sebagai teknologi yang semata-mata menghilangkan pekerjaan manusia. Dalam banyak konteks, teknologi ini dapat membantu mempercepat pekerjaan, mengolah informasi, dan meningkatkan ketepatan proses. Perubahan dari pembukuan manual menuju perangkat lunak menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi mengubah cara kerja tanpa selalu menghilangkan kebutuhan terhadap kemampuan manusia.

Toto juga menyoroti pentingnya akses terhadap pengetahuan. Ia membandingkan masa ketika mahasiswa harus mengandalkan buku teks dan fotokopi dengan era internet yang memungkinkan akses informasi lebih cepat. AI berpotensi melanjutkan perubahan tersebut dengan membantu manusia memahami informasi, menyusun analisis, dan mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian masalah.

Namun, manfaat AI tidak muncul secara otomatis. Pengguna tetap membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk memeriksa kebenaran informasi, memahami konteks, serta menentukan apakah hasil yang diberikan AI layak digunakan. Tanpa keterampilan tersebut, AI justru berisiko mempercepat penyebaran kesalahan dan menghasilkan keputusan yang kurang tepat.

Dalam sektor industri, peningkatan produktivitas juga bergantung pada pemilihan alat yang sesuai. Toto mencontohkan pekerjaan pemasangan kabel di proyek pusat data yang masih melibatkan sekitar 15 pekerja secara manual. Penggunaan alat penarik kabel bermotor dinilai dapat membantu pekerjaan menjadi lebih presisi dan efisien. Contoh ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak hanya berkaitan dengan AI generatif, tetapi juga pemanfaatan otomasi untuk memperbaiki proses kerja.

Bagi dunia pendidikan Indonesia, pandangan Toto membawa pesan penting. Pembelajaran AI perlu melampaui pengenalan aplikasi dan keterampilan menulis perintah atau prompt. Murid perlu dibekali kemampuan memecahkan masalah, literasi digital, pemahaman data, etika, dan kesadaran terhadap keterbatasan teknologi. Dengan demikian, mereka tidak sekadar menjadi pengguna AI, tetapi mampu menilai dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.

Tantangan berikutnya adalah memastikan proses adaptasi berlangsung secara adil. Perusahaan perlu menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap perangkat yang memadai. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu memperluas kesempatan belajar agar kesenjangan keterampilan digital tidak semakin besar. Pekerja yang belum terbiasa menggunakan AI seharusnya mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi, bukan langsung dianggap tidak relevan.

Pada akhirnya, pesan Toto Sugiri menegaskan bahwa masa depan pekerjaan akan semakin dipengaruhi oleh kemampuan manusia berkolaborasi dengan teknologi. AI memang dapat mengotomatisasi sebagian tugas, tetapi dampaknya terhadap pekerjaan akan berbeda menurut jenis profesi, keterampilan, dan kesiapan organisasi. Karena itu, strategi terbaik bukan sekadar menggunakan AI sebanyak mungkin, melainkan mengetahui kapan teknologi membantu, kapan manusia harus mengambil alih, dan bagaimana memastikan produktivitas berjalan seiring dengan tanggung jawab.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan Wajib Halal mulai 18 Oktober 2026 untuk memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem halal yang terpercaya sekaligus memperluas peluang produk Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Menurut pemberitaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 Oktober 2026, penerapan kebijakan tersebut tetap diarahkan sesuai jadwal, dengan penyesuaian teknis yang mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Penyesuaian atau penundaan dapat dipertimbangkan bagi perusahaan tertentu yang belum siap memenuhi ketentuan. Namun, cakupan dan mekanisme penerapannya perlu merujuk pada ketentuan resmi pemerintah.

Kementerian Perdagangan juga mendorong peningkatan mutu produk serta kesiapan usaha mikro dan kecil (UMK) agar mampu memenuhi persyaratan pasar. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran.

Tantangan utama kebijakan ini terletak pada kesiapan UMKM, terutama dalam memenuhi persyaratan administrasi, menyiapkan bahan baku yang sesuai, dan menjalani proses sertifikasi. Keterbatasan biaya, informasi, serta pendampingan dapat menjadi hambatan bagi usaha kecil yang belum memiliki sistem dokumentasi dan pengendalian produk secara memadai.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan dukungan sertifikasi halal, pendampingan usaha, dan penyederhanaan proses berjalan efektif. Kolaborasi antara kementerian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemeriksa halal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat juga diperlukan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas serta akses layanan yang terjangkau.

Pada akhirnya, keberhasilan Wajib Halal Oktober 2026 tidak hanya ditentukan oleh penerapan aturan pada 18 Oktober, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan pelaku usaha membangun sistem halal yang berkelanjutan. Jika dilaksanakan dengan dukungan yang memadai, kebijakan ini berpotensi memperkuat kepercayaan konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, dan meningkatkan posisi produk Indonesia dalam persaingan industri halal global.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pengawas sekolah harus mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tak cukup hanya menjalankan supervisi, pengawas dituntut menjadi mitra guru dan kepala sekolah untuk memastikan kebijakan pendidikan berdampak nyata bagi murid.

Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/10/2026). Ia mendorong pengawas meningkatkan kompetensi agar mampu mendampingi sekolah menghadirkan pembelajaran berkualitas sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

“Pengawas memiliki tugas yaitu melaksanakan supervisi pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurut dia, pengawasan pendidikan perlu ditopang pembagian tugas yang jelas dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan begitu, pengawas dapat membantu guru dan kepala sekolah menerapkan kebijakan baru secara efektif, termasuk pembelajaran mendalam (deep learning) serta pengenalan koding dan kecerdasan buatan (AI).

Abdul Mu’ti menekankan, peningkatan kapasitas tidak boleh hanya menyasar guru dan kepala sekolah. Pengawas juga perlu mendapatkan pelatihan agar memahami arah kebijakan pendidikan dan mampu memberikan pendampingan yang tepat.

“Oleh karena itu, kita berusaha mengejar itu dengan melatih para guru dan tentu saja juga melatih para kepala sekolah dan pada waktunya nanti juga melatih para pengawas,” katanya.

Dalam penerapan pembelajaran mendalam, pengawas diharapkan mampu mendorong sekolah mengubah pendekatan belajar yang selama ini berorientasi pada penyampaian materi. Pembelajaran perlu diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, serta kemampuan berpikir murid secara menyeluruh.

Sementara itu, koding dan AI diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan mulai kelas V sekolah dasar hingga jenjang pendidikan menengah. Pengawas berperan memastikan kesiapan sekolah, termasuk kompetensi guru dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

Abdul Mu’ti mengingatkan, penggunaan AI harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan etika. Teknologi seharusnya mendukung pembelajaran, bukan menggantikan kemampuan murid untuk mengolah informasi dan mengembangkan gagasan secara mandiri.

Selain mendorong pembelajaran berkualitas, Kemendikdasmen menempatkan keamanan dan kenyamanan sekolah sebagai perhatian utama. Pengawas diminta ikut memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan serta memastikan layanan bimbingan dan konseling berjalan optimal.

“Kita ingin bangun relasi itu. Sehingga dengan budaya sekolah yang aman dan nyaman itu, kita ingin menjadikan sekolah sebagai rumah bagi anak-anak kita,” jelas Abdul Mu’ti.

Ia juga menegaskan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bukan penentu kelulusan murid. Hasil tes tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran dan memetakan aspek yang perlu diperbaiki. Adapun keputusan kelulusan tetap menjadi kewenangan guru dan satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Abdul Mu’ti turut meminta pengawas memastikan berbagai program pendidikan berjalan sesuai tujuan, termasuk pemanfaatan papan interaktif digital dan pelaksanaan kegiatan Pagi Ceria.

Kegiatan Pagi Ceria meliputi Senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama untuk membangun kebiasaan positif di lingkungan sekolah.

“Berbagai kebijakan harus terlaksana. Terutama memang yang menyangkut berbagai macam yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Nah pengawas sekolah harus jadi pengawas yang hadir,” tegasnya.

Penguatan peran pengawas diharapkan membuat kebijakan pendidikan tidak berhenti pada aturan administratif, tetapi benar-benar diterapkan di ruang kelas. Melalui pendampingan yang aktif dan kompetensi yang terus ditingkatkan, Kemendikdasmen menargetkan sekolah mampu memberikan pembelajaran bermutu sekaligus mendukung perkembangan murid secara menyeluruh.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Monitorday.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri memperkuat pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Ia menegaskan, penindakan harus dilakukan lebih masif dan berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak bandar serta melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” ujar Suyudi dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Suyudi menekankan, pemberantasan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba sekaligus memutus jaringan distribusinya hingga ke tingkat daerah.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pihak agar peredaran narkotika dapat dicegah dan ruang gerak bandar semakin terbatas,” katanya.

Dalam arahannya, Suyudi meminta jajarannya membedakan penanganan hukum terhadap pengguna narkotika dengan bandar dan pengedar. Pengguna yang memenuhi ketentuan diarahkan menjalani rehabilitasi, sedangkan bandar serta pengedar harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemberantasan narkoba yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan bagi pengguna yang memenuhi persyaratan.

Suyudi juga menekankan pentingnya semangat Polisi Bersama Masyarakat. Ia mengajak warga berperan aktif mencegah peredaran narkotika dan menjaga lingkungan agar tidak dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi maupun distribusi barang terlarang.

Polri, lanjut Suyudi, akan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk membongkar jaringan narkotika, termasuk menelusuri pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredarannya.

Menurut dia, kombinasi penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan agar pemberantasan narkoba berjalan konsisten serta menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sebelumnya, Polri telah menggencarkan operasi terpadu di sejumlah wilayah Indonesia. Penindakan menyasar kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkotika, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan hingga sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan.

Perintah terbaru Kapolri tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi agenda berkelanjutan Polri, dengan bandar dan jaringan pemasok sebagai sasaran utama penindakan.