Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pembagian paket perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1445 H.
Hal tersebut terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin, 26 Februari 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pandemi selama bulan Ramadan dan Idulfitri.
Jokowi memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mempercepat distribusi paket perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan bantuan dan dukungan yang lebih cepat dan efektif.
Lebih lanjut, Kepala Negara menggarisbawahi pentingnya persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal tahun 2045 sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.
“Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN–karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih,” ucap Presiden.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Presiden pun menyoroti perekonomian sejumlah negara yang sudah masuk ke dalam resesi.
“Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontinjensi plan jika terjadi gejolak dan krisis,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2025 harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir. Presiden menyerukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 transformasi ekonomi harus–yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir–harus terus berlanjut sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” tutur Presiden.
