Monitorday.com – Salah satu cara yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk menanggulangi korupsi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024-2029 adalah dengan menyesuaikan gaji para pejabat publik. Mereka memiliki beberapa strategi lain dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara ini.
Semua itu mengemuka dalam acara Penguatan Antikorupsi Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Mengawali paparan, Prabowo mengatakan, seluruh pihak sudah memahami kalau korupsi merusak kehidupan bangsa dan negara. Bahkan, menurut dia, korupsi dapat membahayakan keselamatan sebuah negara.
“Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan, mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita paham, justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung SDA di situlah terjadi praktik-praktik korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa,” kata Prabowo.
Dia lantas mengatakan kalau semua upaya yang sudah dilakukan KPK dalam memberantas korupsi harus didukung. Tidak hanya itu, Prabowo juga bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total.
Lebih lanjut, ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu bilang, pendekatan yang sudah dilakukan KPK sudah benar, mulai dari sisi pendidikan, pencegahan dan penindakan. Akan tetapi, Prabowo memiliki pandangan lain dari sisi sistemik dan realistik.
“Jadi, menurut pandangan saya, kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” ujar Prabowo.
Dia mencontohkan hakim agung di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di sana, jabatan hakim agung dijamin seumur hidup.
Ketua Mahkamah Agung di Inggris, menurut Prabowo, merupakan pejabat negara dengan gaji paling tinggi. Kediaman resmi mereka pun lebih besar dibandingkan perdana menteri.
“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya katakan pendekatan sistemik atau pendekatan realistik,” kata Prabowo.
Menteri Pertahanan itu bilang pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar harus memiliki kualitas hidup dan penghasilan yang sesuai. Prabowo mengkritisi situasi sekarang di mana direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, memiliki gaji lebih besar dibandingkan Panglima TNI, para dirjen, hingga menteri yang memegang anggaran triliunan.
“Ini saya kira harus mendekatinya secara realistik. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, penyelenggara negara,” ujar Prabowo.
“Kita mampu. Saya sudah menghitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya, dengan berbagai sistem,” lanjutnya.
Prabowo lantas berkomitmen menegakkan semua UU terkait pemberantasan korupsi yang perlu ditegakkan. Bila perlu ada pembuktian terbalik.
“Tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur,” kata Prabowo.
Kedua, menurut mantan danjen Kopassus itu adalah kehendak politik atau political will. Prabowo sependapat dengan capres nomor urut 01 Anies Baswedan, yang bilang komitmen pemberantasan korupsi harus dari atas.
“Kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi dan ing ngarso sung tulodo atau memberi contoh. Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, transparan, walaupun mungkin itu tidak mudah,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengeklaim mendukung semua upaya yang disampaikan oleh KPK. Semua upaya mitigasi, pencegahan, dan penindakan.
“Tetapi paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya. Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita,” kata Prabowo.
“Korupsi bisa merusak Indonesia, bisa gagalkan Indonesia menjadi negara maju dan itu yang kita inginkan dan itu yang bisa kita capai. Negara kita sangat kaya, negara kita sangat potensial, negara kita sangat mungkin melompat menjadi negara yang hebat,” lanjutnya.
