Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengapresiasi kebijakan harmonisasi yang diambil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bali, dalam menyikapi hari raya Idulfitri dan Nyepi yang jatuh pada waktunya bersamaan.

PWM Bali mengikuti surat keputusan yang dibuat oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), salah satunya menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan takbiran dengan menjaga harmoni dan toleransi karena bersamaan waktunya dengan Nyepi.

“Kami peroleh informasi dari Bali, bahkan Muhammadiyah Denpasar, Kota Denpasar, bahkan menginstruksikan bukan hanya takbiran di masjid, bahkan diusahakan khusus tahun ini takbiran di rumah masing-masing dengan tetap lirih, tidak perlu keluar secara mencolok gitu,” kata Haedar pada Senin (16/3) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

“Jadi itu satu contoh. Tapi untuk salat Id, itu kan bisa dilakukan tertib karena ada kesepakatan bersama PHBI dan Pemda. Saya pikir hal yang sangat positif gitu,” sambung Haedar.

Meski dalam pelaksanaan takbiran dilakukan di rumah atau masjid dengan menjaga toleransi dan harmoni. Namun ketika melaksanakan Salat Id bisa dilakukan disesuaikan dengan menjaga ketertiban masyarakat.

Membangun harmoni dan toleransi lintas iman, kata Haedar, menjadi satu pekerjaan Muhammadiyah yang sudah tampak hasilnya. Namun menurutnya masih ada beberapa pekerjaan rumah Muhammadiyah yang belum selesai dan butuh waktu menyelesaikannya.

Di antara pekerjaan rumah Muhammadiyah yang masih butuh waktu dan tenaga ekstra adalah usaha mencerdaskan dan memperkuat ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan umat yang menurutnya masih tertinggal.

“Menjadi agenda prihatin Muhammadiyah. Satu, mempercepat proses kecerdasan lewat pendidikan dengan membangun pusat-pusat keunggulan di bidang pendidikan,” katanya.

Masalah pendidikan, imbuhnya, berkelindan dengan persoalan kesehatan. Sebab dalam kehidupan masyarakat dengan literasi atau tingkat kecerdasan rendah, biasanya beriringan dengan kehidupan sosial dan lingkungan yang belum stabil.

Pada bidang ekonomi, menurut Muhammadiyah juga masih perlu prihatin. Bahkan menurutnya bidang ekonomi menjadi sisi krusial yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia masa kini.

“Selama umat Islam yang mayoritas ini masih banyak yang kehidupan ekonominya belum berkecukupan, maka ini akan berdampak pada aspek-aspek lain. Maka menjadi niscaya Muhammadiyah terus melakukan usaha-usaha pengembangan ekonomi bisnis yang menyasar dan kita harapkan membangun kesejahteraan masyarakat di bawah,” katanya.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mendukung program dan kebijakan yang dilakukan pemangku kebijakan atau pemerintah untuk memajukan ekonomi, khususnya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelompok UMKM menjadi bagian pelaku usaha rentan.

Dalam memajukan UMKM, Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan progresif. Sebab hal ini bukan pekerjaan mudah, membutuhkan waktu dan perlu dijalankan secara simultan.

Monitorday.com– Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran negara sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan ini akan menjadi panduan utama dalam pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinannya.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Prabowo pada Senin, menggarisbawahi bahwa batasan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat yang luar biasa, serupa dengan krisis pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” ujar Prabowo dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurutnya, instrumen batas defisit anggaran merupakan komponen krusial dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini untuk menghindari potensi risiko fiskal di masa mendatang.

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” sambungnya.

Prabowo lebih lanjut menyatakan bahwa disiplin fiskal yang ketat adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan menjaga kepercayaan investor serta publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.

Monitorday.com– Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur kembali menerima mahasiswa baru untuk semester genap tahun akademik 2025/2026. Perkuliahan bagi mahasiswa angkatan terbaru tersebut mulai berlangsung pada 7 Maret 2026. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan bahwa program ini masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi doktoral di bidang hukum.

“Terbukti 75 mahasiswa baru terdaftar di semester genap angkatan XXXI, dan semester ganjil sebelumnya angkatan XXX berjumlah 94 mahasiswa hal ini menandakan kepercayaan masyarakat untuk studi lanjut di Universitas Borobudur terus meningkat,” kata Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago, kepada wartawan, Minggu (15/3/2026).

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari pihak program studi karena menunjukkan tren peningkatan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

Berdasarkan penelusuran pada data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dinilai masih menjadi salah satu pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi S3 Ilmu Hukum di Indonesia.

Di antara berbagai perguruan tinggi swasta penyelenggara Program Doktor Ilmu Hukum di Indonesia, program doktor Universitas Borobudur memperoleh predikat Unggul dengan nilai 375. Capaian tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat reputasi akademik program ini.

Hal tersebut menunjukkan kualitas Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur tetap terjaga dengan baik melalui sinergi antara penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dan para alumni yang tersebar di Indonesia maupun mancanegara.

Salah satu dosen pengampu Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Dr Muchlas Rowi, menilai tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan studi doktoral di bidang hukum menunjukkan semakin besarnya kebutuhan terhadap pemikiran hukum yang kuat dan berbasis riset.

“Program doktor tidak hanya melahirkan lulusan dengan gelar akademik, tetapi juga menghasilkan pemikiran-pemikiran hukum yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem hukum nasional,” ujar Muchlas Rowi.

Ia menambahkan bahwa lingkungan akademik yang kuat, dukungan dosen, serta berbagai kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh program studi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa.

“Dengan dukungan dosen yang kompeten, fasilitas riset yang memadai, serta jejaring akademik internasional, mahasiswa didorong untuk menghasilkan disertasi yang tidak hanya kuat secara teoritis tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia,” jelasnya.

Saat ini Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur memiliki sekitar 440 mahasiswa aktif dan 382 alumni yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap studi hukum tingkat doktoral.

Program ini didukung oleh lebih dari 25 dosen tetap serta berbagai kegiatan akademik internasional. Setiap semester, program doktor tersebut juga menyelenggarakan konferensi internasional dan kegiatan lecturing di sejumlah kampus luar negeri yang masuk kategori world class university. Fasilitas akademik modern serta akses internet yang terhubung dengan berbagai basis data penelitian turut mendukung aktivitas riset mahasiswa, khususnya dalam penyusunan disertasi.

Selain itu, tersedia fasilitas Hukumonline Corner yang memungkinkan mahasiswa mengakses berbagai data hukum selama 24 jam untuk menunjang pengerjaan tugas, publikasi jurnal, dan penelitian disertasi. Fakta bahwa hampir seluruh mahasiswa dan alumni Program Doktor Ilmu Hukum memiliki karya ilmiah menjadi kebanggaan bagi civitas akademika.

Dengan nilai akreditasi 375, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur menempatkan diri sebagai salah satu program doktor hukum dengan kualitas akademik yang kuat di Indonesia. Prof Faisal Santiago yang juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana menegaskan bahwa standar akademik terus dijaga dalam proses pembelajaran di kampus tersebut. Selain memperoleh akreditasi Unggul dari BAN-PT, Universitas Borobudur juga telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 yang menunjukkan tata kelola pendidikan yang terstandar.

Perangkat teknologi AI (Artificial Intelligence) menunjukkan bahwa ketika seseorang mencari program doktor hukum di perguruan tinggi swasta dengan akreditasi unggul, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur muncul sebagai salah satu rujukan, yang menurutnya merupakan bentuk pengakuan yang luar biasa.

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur juga rutin mengadakan kegiatan lecturing di sejumlah universitas terkemuka dunia seperti Utrecht dan Leiden University di Belanda, Leeds dan Oxford University di Inggris, Kansai Gaidai dan Wako University di Jepang, Thammasat University di Thailand, serta Youngsan dan Hankuk University di Korea Selatan.

Pada 25 April 2026 mendatang, Program Pascasarjana Universitas Borobudur akan menyelenggarakan International Conference yang wajib diikuti seluruh mahasiswa. Selain itu, pada 2 November 2026 mahasiswa juga dijadwalkan mengikuti kegiatan lecturing ke Leiden dan Utrecht University, dilanjutkan dengan studi mengenai sistem peradilan dan penegakan hukum di Milan serta kunjungan ke Euronext pasar modal di Prancis.

Kegiatan akademik internasional tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa selama menjalani studi di Universitas Borobudur serta memperkuat perspektif global dalam kajian hukum.

Pada semester ini, perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum diampu oleh sejumlah akademisi dan praktisi hukum terkemuka, di antaranya Prof Arif Hidayat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Ade Saptomo, Prof Surya Jaya, Prof Zainal Arifin Hoesein, Prof Abdullah Sulaeman, Prof Suparji, Prof Tundjung, Prof Faisal Santiago, Dr Ahmad Redi, Dr Bambang Soesatyo, Dr Evita Isretno Israhadi, Dr KMS Herman, Dr Boy Nurdin, Dr Subiyanta Mandala, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Binsar Jon Vic, Dr Natsir Asnawi, Dr Irfan, Dr Marhaeni, Dr Handoyo, Dr Effendi Lod Simanjuntak, dan Dr Afdhal Mahatta.

Seluruh kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kampus Universitas Borobudur yang berlokasi di Jalan Raya Laksamana Malahayati (Kalimalang) No.1, Jakarta Timur, sehingga tercipta atmosfer akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa.

Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) memberangkatkan ribuan pemudik menuju berbagai kota di Pulau Jawa melalui program Mudik Bareng Pertamina 2026. Pemberangkatan dilakukan dari Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu (15/5).

Program yang mengusung tema “Mudik Aman, Berbagi Harapan” ini menyediakan 153 unit bus untuk mengantarkan lebih dari 5.000 peserta menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi Pertamina dalam mendukung upaya pemerintah mendorong perjalanan mudik yang lebih aman, tertib, serta efisien dalam penggunaan energi, khususnya selama periode arus mudik Idulfitri.

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan program tersebut yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya keselamatan selama perjalanan.

“Bagi seluruh pemudik, kami titip pesan agar menjaga kesehatan dan kebersamaan selama perjalanan. Kepada para pengemudi, yang paling penting bukan mengejar cepat, tetapi selamat, sehingga seluruh pemudik dapat tiba dengan aman di kampung halaman,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan program mudik bersama ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong efisiensi energi sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan selama musim mudik.

Menurutnya, penggunaan transportasi bersama seperti bus dapat membantu menghemat konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi kemacetan di jalur mudik.

“Melalui program Mudik Bareng Pertamina 2026, kami ingin berkontribusi dalam mendukung perjalanan mudik yang lebih hemat energi. Dengan transportasi bersama, penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien dan kepadatan kendaraan di jalan dapat berkurang,” kata Oki.

Selain menyediakan armada bus, Pertamina juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi para peserta. Fasilitas tersebut meliputi ruang tunggu yang nyaman, ruang ibadah, jalur khusus bagi lansia dan ibu hamil, area bermain anak, layanan kesehatan, serta konsumsi selama perjalanan.

Oki menambahkan, penyelenggaraan program ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan bagi masyarakat.

“Dari Taman Mini Indonesia Indah pagi ini, kita tidak hanya melepas armada bus, tetapi juga melepas ribuan harapan untuk tiba dengan selamat di kampung halaman dan merayakan Lebaran bersama keluarga,” ujarnya.

Kegiatan pemberangkatan turut dihadiri jajaran komisaris dan direksi Pertamina. Melalui program ini, perusahaan berharap dapat mendukung kelancaran arus mudik nasional sekaligus mendorong penggunaan transportasi bersama yang lebih hemat energi dan ramah bagi mobilitas masyarakat.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam transisi energi, Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 serta mendorong berbagai program yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnisnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini terutama dilakukan di tengah kondisi fiskal sejumlah pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor bagi guru dan tenaga kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

Melalui kebijakan tersebut, satuan pendidikan diberikan relaksasi terbatas untuk menggunakan Dana BOSP dalam membiayai honor guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa relaksasi ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai langkah transisi agar kegiatan pembelajaran di sekolah tetap berjalan tanpa gangguan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban utama untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang membutuhkan relaksasi diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan serta memastikan bahwa penerapan kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Kemendikdasmen juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tercapainya tujuan utama menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa relaksasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di seluruh satuan pendidikan.

“Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal. Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia, serta mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penganggaran pendidikan secara berkelanjutan.

Monitorday.com – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan komitmen mereka untuk terus memburu gembong Zionis Benjamin Netanyahu di tengah rumor bahwa Perdana Menteri Israel itu tewas dalam serangan rudal Iran.

Selain itu, kepala Donald Trump menjadi incaran pasukan IRGC. Sontak masyarakat dunia sangat menantikan rudal iran menghancurkan ke dua Setan yakni Trump dan Nyetanyahu.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Ahad (15/03/2026), IRGC mengatakan bahwa ketidakpastian nasib Benjamin Netanyahu serta kemungkinan bahwa dia dan keluarganya tewas atau melarikan diri dari wilayah pendudukan adalah “tanda-tanda krisis dan ketidakstabilan Zionis.”

IRGC menekankan bahwa jika “pembunuh anak” itu masih hidup, mereka akan dengan gigih melanjutkan pengejaran dan eliminasi Netanyahu.

Pernyataan itu menambahkan bahwa, untuk membalas darah para pekerja Iran yang gugur di kompleks industri di seluruh negeri akibat serangan AS dan Israel, IRGC melakukan operasi gabungan terhadap para penjahat teroris Amerika-Zionis di posisi-posisi di wilayah pendudukan dan tiga pangkalan Amerika di wilayah tersebut selama gelombang ke-52 Operasi Janji Sejati 4, menghancurkan target mereka dengan kekuatan dan intensitas.

Monitorday.com — Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di perguruan tinggi dinilai tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa kemampuan pendidik dalam merancang pembelajaran yang relevan dan adaptif. Oleh karena itu, kapasitas dosen dalam mendesain proses belajar menjadi faktor utama dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, bukan sebagai pengganti peran dosen.

Menurutnya, teknologi canggih seperti AI hanya akan efektif apabila didukung oleh kemampuan pendidik dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

“AI kita tempatkan sebagai tools. Peran utama tetap pada pendidik, khususnya dalam mendesain pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa,” ujar Badri dalam dialog bersama media bertajuk “Ngopi Bareng Media dan Iftar” di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri yang mengatur pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran, riset, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi.

Lebih lanjut, Badri menilai kehadiran AI justru membuka peluang inovasi dalam metode pengajaran di kampus. Dosen dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memperkaya materi ajar, menganalisis kebutuhan belajar mahasiswa, hingga mempercepat proses penelitian akademik.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan tinggi tetap bergantung pada kemampuan pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Teknologi akan terus berkembang, tetapi kualitas pendidikan tetap ditentukan oleh bagaimana pendidik merancang proses belajar yang bermakna bagi mahasiswa,” katanya.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mengecam keras peningkatan serangan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur sipil. Jakarta menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Kecaman tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (14/3/2026). Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk menghormati kedaulatan serta integritas teritorial Lebanon.

“Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon dan menghentikan serangan yang membahayakan warga serta infrastruktur sipil,” demikian bunyi pernyataan resmi Kemlu RI.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menilai eskalasi serangan Israel ke Lebanon melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 serta bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Pemerintah Indonesia juga menyoroti meningkatnya ketegangan yang tidak hanya terjadi di sepanjang garis demarkasi Blue Line di wilayah selatan Lebanon, tetapi juga telah menjangkau ibu kota Lebanon, Beirut.

Indonesia pun mendorong semua pihak yang terlibat konflik untuk mengedepankan dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut serta membuka jalan menuju perdamaian.

Selain itu, Kemlu RI menyampaikan keprihatinan atas serangan yang menyasar pos pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang menyebabkan sejumlah personel mengalami cedera.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjamin keselamatan personel dan properti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Indonesia menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, semua pihak bertanggung jawab menjamin keselamatan dan keamanan personel serta properti PBB di manapun berada, khususnya di Lebanon,” tulis Kemlu RI.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada personel Kontingen Garuda yang bertugas dalam misi UNIFIL dan tetap menjalankan mandat perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan. Kemlu RI memastikan keselamatan personel Indonesia menjadi prioritas utama.

Ketegangan terbaru di kawasan bermula dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Menyusul serangan tersebut, kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, melancarkan serangan ke sejumlah titik militer Israel pada Senin (2/3/2026). Serangan itu terjadi meskipun gencatan senjata antara kedua pihak yang berlaku sejak November 2024 masih berjalan.

Israel kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Lebanon, termasuk kawasan Beirut Selatan serta daerah selatan dan timur negara tersebut. Militer Israel juga dilaporkan menerobos perbatasan Lebanon pada hari berikutnya.

Rangkaian serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 400 orang dan memaksa ribuan warga Lebanon meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi.

Monitorday.com–Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di kota Isfahan, Iran, pada Minggu dini hari menewaskan sedikitnya 15 orang, menandai eskalasi konflik yang kini memasuki hari ke-16. Kejadian ini memicu respons balasan dari Tehran, yang melancarkan rentetan serangan rudal ke Israel dan sejumlah negara Teluk.

Sirene peringatan berbunyi di wilayah Israel tengah sebagai dampak dari serangan rudal balasan Iran. Sementara itu, Tehran juga melanjutkan serangannya di negara-negara Teluk, memperpanjang ketegangan regional yang telah berlangsung.

Serangan terhadap Isfahan oleh Amerika Serikat dan Israel terjadi pada dini hari Minggu. Insiden ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 15 orang, menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus memanas di kawasan tersebut.

Sebagai respons, Iran segera meluncurkan beberapa rentetan rudal sebagai serangan balasan terhadap Israel. Laporan juga menyebutkan bahwa Tehran meneruskan serangan-serangan di sejumlah negara Teluk, menunjukkan jangkauan luas dari aksi pembalasan tersebut.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim, “Tehran ingin membuat kesepakatan,” seraya menyerukan koalisi angkatan laut untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka.

Pernyataan Trump menyoroti pentingnya jalur pelayaran strategis tersebut di tengah gejolak regional. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari dua minggu, dengan serangkaian serangan dan balasan yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com–Perayaan Idulfitri tidak hanya identik dengan tradisi seperti mengenakan pakaian baru atau hidangan khas, melainkan juga sarat akan amalan ibadah dan nilai-nilai syukur. Dalam ajaran Islam, hari raya ini memiliki sejumlah praktik sunah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan teladan kepedulian sosial dan rasa syukur yang dapat diikuti umat Muslim.

Cara Rasulullah SAW menyambut dan merayakan 1 Syawal penuh dengan makna mendalam. Sunah-sunah ini mencerminkan penghormatan terhadap hari yang suci dan menjadi puncak ibadah setelah menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Umat Muslim dianjurkan untuk meneladani amalan-amalan tersebut sebagai bentuk penghayatan Idulfitri.

Salah satu ciri khas datangnya Hari Raya Idulfitri adalah gema takbir. Rasulullah SAW menghidupkan malam Idulfitri dengan memperbanyak takbir hingga pagi hari sebelum pelaksanaan salat Id. Amalan ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT setelah umat Muslim menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sangat memperhatikan penampilan saat Hari Raya Idulfitri. Beliau diketahui memiliki pakaian khusus yang dikenakan pada hari raya dan juga pada hari Jumat, menunjukkan pentingnya berpenampilan terbaik di hari-hari istimewa tersebut.

Sebelum berangkat menuju tempat salat Id, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mandi terlebih dahulu dan memakai wewangian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari yang suci dan penuh kebahagiaan, serta untuk menciptakan suasana yang bersih dan harum.

Sunah lain yang sering dilakukan Rasulullah SAW sebelum menunaikan salat Id adalah mengonsumsi kurma dengan jumlah ganjil. Beliau biasa makan satu, tiga, atau lima butir kurma, sebuah praktik yang juga dianjurkan untuk diikuti oleh umat Muslim hingga saat ini.