News
Ketua MPR RI Bamsoet: Tempo Patut Diduga Melanggar Kode Etik Jurnalistik
Monitorday.com – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang pernah menjalankan profesi sebagai wartawan, antara lain menjadi Pemimpin Redaksi Suara Karya, mengajak para wartawan dalam menyiarkan berita menjalankan dan taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Dalam KEJ tegas diatur, wartawan menyiarkan berita yang akurat, berimbang, independen dan tidak beritikad buruk,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (7/7/24).
Terkait wartawan Tempo yang masih mengangkat soal S2 dirinya yang terlebih dahulu dia peroleh dan baru kemudian mendapat S1, dengan menghilangkan riwayat pendidikan sarjana muda dirinya, Bamsoet, panggilan sehari-hari Bambang Soesatyo, menerangkan, berita itu tidak utuh dan bersifat insinuatif.
“Sehingga publik mendapatkan informasi yang menyesatkan,” katanya.
Bamsoet mengungkapkan, beberapa minggu lalu sengaja mengundang ketemu dengan redaksi Tempo. Dalam pertemuan dan obrolan santai dengan wartawan Tempo itu, dia sudah menjelaskan dirinya menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda tahun 1985 di Akademi Akuntansi Jayabaya.
“Pada masa itu, siapapun yang sudah menyelesaikan Sarjana Muda, bisa melanjutkan pendidikan S2 dengan tambahan keterangan pengalaman kerja,” katanya mengulang penjelasannya kepada wartawan Tempo.
Sehingga, tambah Bamsoet, dia dapat melanjutkan S2 dengan menambahkan keterangan kerja sebagai wartawan dan sekretaris redaksi. Keterangan itu dia berikan kepada Tempo agar Tempo dapat memahaminya dengan lengkap.
“Kenyataannya, hal ini justru malah tidak dimuat oleh Tempo, baik dalam pemberitaan di majalah, di online tempoco, maupun di kanal youtube tempodotco,” tuturnya.
Dalam konteks inilah Bamsoet tanpa ragu menegaskan wartawan Tempo dalam memberitakan tentang dirinya, Khususnya dalam lima paragrap pertama artikel di majalah Tempo terkait pemberitaan tentang riwayat pendidikan Bamsoet, patut diduga telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.
“Berita tersebut sudah diframing dan cenderung sengaja melakukan pembunuhan karakter,” katanya.
Menurut Bansoet Tempo sengaja mengabaikan berbagai perubahan peraturan untuk menyudutkan dirinya. Sebelum adanya UU No.12/2012 tentang Perguruan Tinggi, jelas Bamsoet, siapapun bisa mengambil kuliah program pascasarjana (S2) dengan menggunakan ijazah sarjana muda ditambah dengan pengalaman kerja.
“Karena pada masa itu, undang-undang yang mengatur tentang pendidikan menggunakan UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang tidak mengatur secara rigit tentang jenjang dan syarat untuk mengikuti program pendidikan lanjutan seperti diatur dalam UU No.12/2012,” jelas Bamsoet.
Sebagai orang mengawali kariernya menjadi wartawan, Bamsoet mengingatkan, Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berbunyi, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”
Dia pun membeberkan, pasal 2 KEJ menegaskan, “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”
Sedangkan pasal 3 KEJ, jelas menyebut, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”
Ditambah Pasal 4 KEJ, yang mengatur, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan serta mantan Pemimpin Redaksi Majalah Info Bisnis ini menuturkan, berita Tempo yang terkait dengan dirinya patut diduga telah melanggar keempat pasal itu.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia serta mantan Wartawan Harian Prioritas ini menerangkan, dalam majalah Tempo memuat isi pemberitaan yang bersifat obrolan informal dan bukan wawancara menjadi bahan berita.
Selain itu dalam tayangan video berjudul ‘Gelar Profesor Janggal Bambang Soesatyo….’ dan seterusnya, yang ditayangkan di akun youtube tempodotco sebagai official Tempo.Co Youtube Channel, pemberitaan di majalah, wartawan Tempo jelas-jelas sengaja melakukan penyesatan. Dari judul dapat disimpukan, dirinya sudah bergelar profesor dan peroleh gelar itu didapat Bamsoet dengan berbagai pelanggaran peraturan.
“Hal tersebut menyesatkan, karena saya sampai saat ini belum memperoleh gelar Profesor sama sekali, tapi Tempo sudah memvonis saya sebagai profesor yang mendapatkannya karena berbagai kejanggalan,” ujar Bamsoet.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Bamsoet mempertimbangkan kemungkinan dirinya akan melaporkan Tempo baik secara etik Dewan Pers maupun langkah hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku.
News
Prabowo: Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus US$2 Triliun
Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menilai Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital kawasan Asia Tenggara. Perjanjian tersebut diproyeksikan mampu membuka peluang ekonomi digital senilai 2 triliun dolar AS pada 2030.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Minggu.
Menurut Prabowo, DEFA menjadi peluang strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di masa depan melalui penguatan kerja sama dan integrasi ekosistem digital.
“ASEAN Digital Economy Framework Agreement merupakan kesempatan besar untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan, implementasi perjanjian tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, memperluas prospek pekerjaan, serta memberdayakan generasi muda di kawasan ASEAN.
DEFA resmi ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN di Manila pada Sabtu (14/11), dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC).
Kerangka kerja sama ini merupakan gagasan Indonesia saat memegang keketuaan ASEAN pada 2023. Melalui DEFA, negara-negara anggota diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global.
Selain menyoroti potensi ekonomi digital, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan kawasan melalui pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, serta besarnya pasar domestik negara-negara ASEAN.
Menurutnya, penguatan potensi tersebut semakin penting di tengah dinamika global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya.
Prabowo menegaskan, kerja sama yang selaras antarnegara ASEAN dapat meningkatkan produksi regional, memperkuat cadangan pangan, serta menjamin ketersediaan pasokan energi yang andal.
“Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras,” kata Prabowo.
News
Jadwal Resmi Pemilihan Wapres Pengganti Gibran: Sidang Paripurna MPR Digelar Awal Desember 2026
Jakarta [MONITORDAY] – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Paripurna pada Rabu (2/12/2026) untuk memilih serta melantik Wakil Presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda mendesak ini ditetapkan guna mengisi kekosongan kursi wakil presiden setelah Gibran resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Gabungan (Ragab) antara Pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan Kelompok DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Dalam sidang paripurna mendatang, MPR akan memilih satu dari dua nama kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam keterangan persnya usai rapat.
Selain menetapkan jadwal sidang, Muzani merinci tiga keputusan strategis lainnya dari hasil Rapat Gabungan MPR:
- Permintaan Nama Kandidat: Pimpinan MPR langsung mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo pada Jumat (13/11/2026). Presiden diberikan tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyetor dua nama calon wakil presiden.
- Pembentukan Tim Verifikasi: MPR membentuk tim beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR guna memeriksa seluruh kelengkapan syarat para kandidat.
- Pembentukan Tim Ad Hoc: MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD yang diketuai tiga Wakil Ketua MPR. Tim ini bertugas menyusun ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.
Meskipun konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Muzani menegaskan bahwa pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Presiden sepakat agar proses ini dirampungkan secepat mungkin demi kelancaran pemerintahan.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Nusantara III MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.26 WIB untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya. Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo itu, Gibran menyatakan mundur atas permintaan sendiri tanpa menyebutkan alasan spesifik.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian petikan surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan oleh Muzani.
Melalui surat tersebut, Gibran turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan meminta MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
News
Sejumlah Nama Ramaikan Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Siapa Saja?
Monitorday.com – Peta pencalonan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepakat menyerahkan usulan kandidat kepada Partai Gerindra.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ia mengatakan, seluruh ketua umum partai koalisi telah sepakat untuk tidak mengusulkan kader masing-masing dan mendukung figur dari Gerindra.
“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” ujar Zulhas seusai mendampingi Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Zulhas, pimpinan partai politik koalisi, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, diberikan waktu satu minggu untuk membahas dan menyepakati satu nama kandidat. Nama tersebut nantinya akan dipadukan dengan satu kandidat usulan Presiden Prabowo sebelum diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” katanya.
Seiring menguatnya dukungan partai koalisi terhadap kader Gerindra, tiga nama elite partai tersebut mulai mencuat sebagai kandidat potensial pengganti Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut delapan tokoh politik yang dinilai memiliki pengalaman di pemerintahan maupun parlemen dan layak dipertimbangkan Presiden Prabowo.
Dari internal Gerindra, tiga nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani.
Selain itu, Doli juga menyebut lima tokoh dari partai politik lain, yakni Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.
Meski sejumlah nama telah masuk dalam bursa pembicaraan, mayoritas pimpinan partai politik menyatakan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan kandidat. Sikap tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Sikap serupa disampaikan Partai Golkar. Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya akan mendukung siapa pun kandidat yang dipilih Presiden Prabowo, baik berasal dari partai koalisi, partai di luar pemerintahan, maupun kalangan nonpartai.
“Apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” tegas Doli.
Dari kubu nonkoalisi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menyatakan bahwa pengusulan dua nama calon pengganti Gibran merupakan kewenangan konstitusional Presiden.
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Menyusul pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Kedua kandidat tersebut nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.
Zulhas memperkirakan pembahasan di tingkat partai politik dan Presiden akan menghasilkan nama-nama kandidat yang semakin mengerucut dalam waktu satu pekan ke depan.
News
Kelakar Prabowo: Saya Jenderal Bintang 4, Presiden RI tapi Anggota Muhammadiyah
Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto mencairkan suasana dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo berkelakar bahwa meski menjabat sebagai Presiden RI dan jenderal bintang empat, posisinya di Muhammadiyah hanyalah seorang anggota.
Candaan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Ucapannya sontak mengundang tawa para tokoh dan peserta yang hadir.
“Ini jenderal bintang empat, Presiden Indonesia, tapi anggota Muhammadiyah,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian kembali melontarkan kelakar saat hendak membuka acara secara resmi. Ia menyinggung posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Menurut Prabowo, terdapat perbedaan hierarki antara pemerintahan dan organisasi Muhammadiyah. Dalam pemerintahan, Abdul Mu’ti merupakan menteri yang berada di bawah kepemimpinannya. Namun, di Muhammadiyah, Prabowo justru menjadi anggota organisasi.
“Jadi dapat perintah lagi saya. Jadi ini hierarki ada macam-macam di Indonesia ini. Beliau (Abdul Mu’ti) menteri saya, saya presiden, hanya di Muhammadiyah saya anggota,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga menceritakan permintaan Abdul Mu’ti terkait pembangunan jembatan di Madura. Dengan nada bercanda, ia menyebut jembatan tersebut diberi nama Shiratal Mustaqim.
“Beliau bilang, ‘Pak Prabowo, kami sedang bangun jembatan di Madura, jembatan namanya Shiratal Mustaqim.’ Siap,” ucapnya yang kembali disambut tawa hadirin.
Di balik sejumlah kelakar tersebut, Prabowo turut menyampaikan komitmennya sebagai anggota Muhammadiyah untuk ikut menyukseskan Muktamar ke-49 organisasi tersebut.
Prabowo kemudian secara resmi membuka kegiatan Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas Milad ke-114 Muhammadiyah.
“Pada siang hari ini, Sabtu, 14 November 2026, dengan memohon rahmat Allah SWT, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya buka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan selamat Milad ke-114 Muhammadiyah,” ujar Prabowo.
Momen tersebut memperlihatkan suasana akrab Prabowo bersama keluarga besar Muhammadiyah. Meski menyandang jabatan sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan bahwa di lingkungan Muhammadiyah dirinya tetap menempatkan diri sebagai anggota organisasi.
News
Prabowo Singgung Shiratal Mustaqim Saat Sapa Raja Juli di Tanwir Muhammadiyah
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyapa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Momen tersebut diwarnai candaan Prabowo yang menyinggung istilah shiratal mustaqim.
Awalnya, Prabowo menyapa sejumlah pejabat dan tamu undangan yang hadir. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Sugiono, Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Saat menyebut nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Prabowo terlihat disambut respons dari para hadirin. Raja Juli pun berdiri dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden.
“Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Prabowo kemudian menanggapi reaksi hadirin yang langsung tertawa setelah dirinya menyebut nama Raja Juli.
“Aku belum ngomong apa-apa kalian udah ketawa,” ujar Prabowo disambut suasana hangat.
Presiden selanjutnya menjelaskan bahwa dirinya teringat sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang sebelumnya menyinggung istilah shiratal mustaqim.
“Nggak, saya ingat tadi, apa itu, sambutan Pak Haedar, shiratal mustaqim. Muhammadiyah ini intelektual semua pemikirannya jauh,” tutur Prabowo.
Mendengar ucapan tersebut, Raja Juli kembali terlihat mengatupkan kedua tangannya ke arah Prabowo.
News
Prabowo Beri Waktu Parpol Koalisi Sepekan Setor Cawapres
Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik pengusung untuk membahas calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta setiap partai melakukan pembahasan internal sebelum menyampaikan usulan nama calon wakil presiden. Meski demikian, keputusan akhir mengenai sosok yang akan menduduki posisi tersebut tetap berada di tangan Presiden.
“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden,” kata Zulhas kepada wartawan seusai pertemuan.
Zulhas menegaskan, PAN tidak akan mengusulkan kadernya untuk mengisi kursi wakil presiden. Partainya memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo dan mendukung siapa pun sosok yang nantinya ditetapkan.
“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” ujarnya.
Sebelum pertemuan berlangsung, Zulhas juga menyampaikan bahwa Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan calon pendampingnya. Menurut dia, Presiden berhak memilih sosok yang dinilai paling cocok dan nyaman untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029.
Sementara itu, pengumuman calon wakil presiden pengganti Gibran dipastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Prabowo dijadwalkan terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah. Setelah itu, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Zulhas mengatakan, setelah rangkaian agenda tersebut selesai, para pimpinan partai koalisi akan kembali diundang ke pertemuan berikutnya sekitar satu pekan kemudian. Dalam pertemuan lanjutan itu, masing-masing partai diharapkan telah memiliki hasil pembahasan internal mengenai sosok yang dinilai layak diusulkan kepada Presiden.
“Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau di Minggu depan ya,” jelasnya.
Pertemuan di Istana Bogor tersebut turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik koalisi, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza.
News
Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Jaminan Pendidikan untuk Anak Relawan
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan dan tenaga kesehatan yang berkorban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana, sekaligus memastikan pemberian santunan dan jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak para penerima yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan berlangsung dalam suasana khidmat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026).
Rangkaian acara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
“Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para relawan dan para petugas penanggulangan kebakaran hutan yang telah gugur, yang telah memberi segala-galanya demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Juga para tenaga kesehatan di manapun dari negara Indonesia yang kita cintai yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan demi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai,” ujar Presiden Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TK/Tahun 2026 tanggal 13 November 2026 yang menjadi dasar penganugerahan. Selepas itu, Presiden Prabowo menyerahkan langsung tanda kehormatan kepada 23 penerima yang terdiri atas 15 penerima Bintang Jasa Pratama dan delapan penerima Bintang Jasa Nararya.
Adapun 15 penerima Bintang Jasa Pratama, yaitu:
1. Almarhum Ahmadin, berjasa luar biasa dalam penanganan karhutla di kabupaten/kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah;
2. Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah, berjasa luar biasa sebagai kapten pilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;
3. Almarhum Aries Sutio Luthfil Hadi, berjasa luar biasa dalam menjalankan tugas kemanusiaan sebagai Masyarakat Peduli Api dalam upaya pemadaman dan perlindungan kawasan hutan di wilayah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
4. Almarhum Nurdin (Amang Udin), berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana melalui pengabdian tanpa pamrih sebagai relawan Barisan Pemadam Kebakaran di Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
5. Almarhum Sukaris, berjasa luar biasa dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui pengabdian tanpa kenal lelah menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
6. Almarhum Suraji, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai petugas keamanan yang turut berjuang melindungi kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
7. Almarhum Akhmad Rizani, berjasa luar biasa dalam penanggulangan kebakaran dan karhutla di Kota Palangkaraya sebagai relawan pemadam kebakaran;
8. Almarhum Munawi, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai anggota Masyarakat Mitra Polhut dengan turut berjuang memadamkan karhutla;
9. Almarhum Padayya, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai personel Manggala Agni KPH Saddang II yang berjuang memadamkan karhutla di Toraja Utara, Sulawesi Selatan;
10. Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H., berjasa luar biasa sebagai kopilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;
11. Almarhum Wisnu Yuda Pratama, berjasa luar biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
12. Almarhum Hendra Rony Wagiyanata, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan pelestarian lingkungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
13. Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo, berjasa luar biasa sebagai kru helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;
14. Almarhum Sefriel Ardiansyah, berjasa luat biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan turut mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
15. Almarhum Yayan Supyansuri, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan karhutla sebagai Helicopter Landing Officer (HLO) helikopter Super Puma H225/VH-HGM Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, delapan penerima Bintang Jasa Nararya, yaitu:
1. Muhamad Lutpi Fariddudin, S.Tr.AP., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sebagai tenaga kesehatan di Kecamatan Serak, Aceh Tamiyang;
2. Maria Atriany Juman, S.Kep., Ns., berjasa luar biasa dalam bidang pelayanan kesehatan dan kemanusiaan melalui pengabdian sebagai perawat saat gempa bumi di RSUD Ruteng, Manggarai;
3. dr. Yona Sarah Pardede, Sp.OG., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat pada gempa Flores di RSUD Nagekeo;
4. dr. Maria Yosepha Pramithasari Jo, Sp.A., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat pada gempa Flores di RSUD Nagekeo;
5. dr. Melinda Anastasya Irene Bella, berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur;
6. Inayati Muharini, A.M.Keb., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sebagai tenaga kebidanan yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit serta pelayanan di Posko Rumah Oksigen;
7. Situah Kami, A.M.K., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui kesigapan memberikan pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan di Aceh Tamiyang; dan
8. dr. Siti Tari Salsa, berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui aksi cepat pemberian pelayanan kesehatan darurat kepada korban banjir di Aceh Tamiyang.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan negara kepada para penerima. Mereka dinilai telah menunjukkan keberanian luar biasa, pengorbanan tanpa pamrih, serta keteguhan jiwa dengan mempertaruhkan keselamatan demi melindungi sesama dan kelestarian alam.
Penganugerahan tersebut sebelumnya telah melalui pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemberian Bintang Jasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Sesuai ketentuan tersebut, Tanda Kehormatan Bintang Jasa diberikan kepada mereka yang berjasa besar dalam suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kebesaran bangsa dan negara. Penghargaan juga diberikan atas pengabdian, pengorbanan, dan darmabakti yang manfaatnya diakui secara luas di tingkat nasional.
Penganugerahan Bintang Jasa tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas keberanian dan pengabdian para penerima dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Melalui penghargaan ini, pengorbanan mereka diharapkan terus dikenang sekaligus menjadi teladan tentang keberanian, kepedulian, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
News
Bayar Via QRIS Kena Rp 1.000, BI Buka Suara
Monitorday.com – Praktik pungutan tambahan Rp500 hingga Rp1.000 kepada konsumen yang membayar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih ditemukan di sejumlah warung dan toko. Fenomena ini menuai keluhan warganet di Threads setelah harga barang mendadak naik ketika konsumen memilih pembayaran digital.
Padahal, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang pedagang membebankan biaya transaksi QRIS kepada pembeli. Biaya tersebut dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR), yakni biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pedagang atas setiap transaksi QRIS.
Sejak 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR 0 persen. Untuk usaha mikro, transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0 persen, sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dikenakan tarif 0,3 persen.
Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar mendapatkan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,7 persen.
Dengan ketentuan ini, transaksi kecil seperti pembelian minuman seharga Rp5.000 atau makanan Rp15.000 tidak dikenakan MDR. Pedagang pun tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga hanya karena konsumen menggunakan QRIS.
Larangan membebankan biaya tambahan kepada konsumen tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aturan tersebut melarang penyedia barang dan jasa mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna atas biaya yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada pedagang.
Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha. Sejumlah pedagang mengaku menganggap potongan MDR sebagai pajak karena minimnya sosialisasi dari bank maupun penyelenggara pembayaran.
Kesalahpahaman itu kemudian berujung pada praktik pengalihan biaya kepada pembeli. Konsumen diminta membayar tambahan secara tunai dengan alasan adanya potongan dari transaksi QRIS.
Praktik serupa bahkan ditemukan di luar Jakarta. Di Bandung, sejumlah pedagang masih meminta tambahan Rp500 untuk pembayaran menggunakan QRIS, meski kebijakan BI secara tegas melarang pembebanan biaya tersebut kepada konsumen.
Nilainya memang terlihat kecil. Namun, jika terjadi berulang kali dalam transaksi sehari-hari, pungutan tersebut tetap merugikan konsumen.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan konsumen dan berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar oleh pedagang. Ia mendesak BI memperkuat sosialisasi sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang masih membebankan biaya MDR kepada pembeli.
Konsumen yang menemukan praktik tersebut berhak mempertanyakan dan menolak pungutan tambahan. Mereka juga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BI, penyelenggara jasa pembayaran terkait, maupun lembaga perlindungan konsumen.
Untuk memperkuat laporan, konsumen disarankan menyimpan bukti transaksi, struk pembayaran, foto pemberitahuan biaya tambahan, hingga tangkapan layar pembayaran.
Kemudahan QRIS seharusnya tidak justru menjadi celah bagi pedagang untuk menarik pungutan di luar ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan yang tegas menjadi kunci agar sistem pembayaran digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
News
Polri Beberkan Sosok TK di Kasus Penyadapan Ilegal, Siapa Dia?
Monitorday.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas sosok berinisial TK yang diduga terseret dalam kasus penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal (brigjen) atau jenderal bintang satu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Isir menegaskan, Polri menjalankan dua proses secara bersamaan, yakni pemeriksaan internal melalui Propam dan penyidikan pidana. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta serta memastikan keterlibatan setiap pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.
Nama TK sebelumnya mencuat dalam pemaparan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri membeberkan dugaan keterlibatan seorang perwira berinisial AS. AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Tak berhenti di situ, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah pihak.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Mereka masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.
Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa.
Pemeriksaan terhadap TK kini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Polri menyatakan proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana masih berlangsung untuk mengungkap konstruksi kasus serta memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
News
Mundur dari Wapres, Gibran Berhak Terima Uang Pensiun Segini
Monitorday.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghapus hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat pada jabatan tersebut. Jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, Gibran tetap berhak menerima pensiun hingga puluhan juta rupiah per bulan, berikut sejumlah fasilitas dari negara.
Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya Bab III.
Dalam Pasal 6 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar Rp20,16 juta per bulan. Angka tersebut setara empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara yang mencapai Rp5,04 juta.
Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta dalam setahun.
Tak hanya pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 7, negara memberikan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Fasilitas lain tercantum dalam Pasal 8. Mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan lengkap dengan pengemudi.
Ketentuan penyediaan rumah tersebut diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur pembayaran hak-hak tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Artinya, pengiriman surat pengunduran diri saja belum cukup untuk membuat seluruh hak itu otomatis berlaku.
Sebelumnya, Gibran dilaporkan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Isu pengunduran dirinya lebih dulu mencuat pada 9 November 2026, setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan niat tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas negara bagi Gibran masih bergantung pada keputusan resmi mengenai status pemberhentiannya. Penentuan apakah ia berhenti dengan hormat menjadi faktor utama yang menentukan apakah hak-hak tersebut dapat diberikan.
