Monitorday.com – Raksasa teknologi Nvidia mengumumkan investasi jumbo senilai US$500 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun untuk membangun fasilitas berbasis kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan.

Langkah strategis ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan Nvidia terhadap tekanan politik dari pemerintahan Presiden Donald Trump, yang gencar mendorong kembalinya manufaktur teknologi ke dalam negeri.

Dalam pengumumannya, Nvidia menyebutkan bahwa chip AI generasi terbaru mereka, Blackwell, akan diproduksi di fasilitas milik TSMC yang berlokasi di Phoenix, Arizona. Sementara itu, pabrik superkomputer akan dibangun di Texas oleh mitra manufaktur Foxconn dan Wistron, dan ditargetkan mulai beroperasi dalam 12 hingga 15 bulan mendatang.

“Penambahan fasilitas manufaktur di AS membantu kami memenuhi lonjakan permintaan chip AI dan superkomputer, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan ketahanan produksi,” ujar CEO Nvidia, Jensen Huang, dikutip dari Reuters.

Meski disambut antusias oleh pemerintah AS, sejumlah analis industri menilai langkah Nvidia sebagai respons terhadap tekanan politik, bukan strategi bisnis murni.

“Tidak mungkin Nvidia akan memindahkan produksi ke AS jika bukan karena tekanan dari pemerintahan Trump,” ungkap Gil Luria, analis dari D.A. Davidson.

Ia juga meragukan validitas angka investasi yang disebutkan, menyebutnya sebagai “hiperbola”, mirip dengan klaim Apple sebelumnya soal investasi besar-besaran di AS.

Sebagai informasi, Apple juga sempat menjanjikan investasi senilai US$500 miliar, termasuk rencana pembangunan pabrik AI di Texas, yang hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.

Langkah Nvidia diumumkan hanya beberapa jam setelah pemerintah AS mengumumkan pengecualian tarif terhadap produk elektronik seperti smartphone dan chip, meski tarif baru untuk chip impor akan diumumkan dalam waktu dekat.

Presiden Trump secara terbuka mengaitkan keputusan Nvidia ini dengan pemilu mendatang pada 5 November, serta kebijakan tarif yang sedang dirancang.

“Alasan mereka melakukannya adalah karena pemilu tanggal 5 November dan karena yang disebut tarif,” kata Trump dalam briefing di Gedung Putih.

Sementara itu, Jensen Huang sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa produksi chip akan beralih ke dalam negeri dalam jangka panjang, meski tarif tinggi diperkirakan belum berdampak besar dalam waktu dekat.

Nvidia menyatakan bahwa pabrik TSMC di Arizona sudah mulai memproduksi chip Blackwell, dan proyek besar ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dalam beberapa tahun ke depan.

Monitorday.com — Pemerintah berencana menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses berbagai insentif bagi para penggiat ojol di Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam keterangannya di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4).

“Salah satu isi revisi UU UMKM itu adalah memasukkan ojek online ke dalam kategori UMKM, supaya saudara-saudara kita penggiat ojol punya payung hukum yang jelas,” ujar Maman.

Maman menjelaskan bahwa bila revisi ini disahkan, maka pengemudi ojol akan berhak mengakses berbagai fasilitas dan insentif yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Akses BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah sebesar 6 persen
3. Pinjaman tanpa agunan tambahan hingga Rp100 juta
4. Insentif pajak rendah sebesar 0,5 persen bagi omzet di bawah Rp4,8 miliar
5. Peningkatan kapasitas dan pelatihan SDM secara berkala

Menurut Maman, penetapan status ini akan membuka peluang besar bagi para pengemudi ojol untuk lebih berdaya secara ekonomi.

“Selama ini mereka bekerja secara mandiri tapi tidak punya dasar hukum yang kuat. Dengan masuk ke dalam kategori UMKM, ojol bisa memperoleh perlindungan dan dukungan layaknya pelaku usaha kecil lainnya,” jelasnya.

Saat ini, revisi Undang-undang tersebut masih dalam tahap kajian internal di Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah menargetkan revisi akan dibahas dan disahkan pada tahun 2026.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong inklusi ekonomi digital dan memperluas cakupan UMKM dalam lanskap ekonomi nasional.

Monitorday.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi menangguhkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) milik seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

Penangguhan ini dilakukan menyusul dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pasien perempuan saat pemeriksaan USG.

STR merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki tenaga medis untuk dapat berpraktik secara sah di Indonesia. Dengan penangguhan ini, MSF untuk sementara waktu tidak diperkenankan menjalankan aktivitas praktik kedokteran.

“Kemenkes telah berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan sementara STR-nya, sambil menunggu informasi lanjutan dari hasil investigasi,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Selasa (15/4).

Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari potensi munculnya korban baru. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai durasi penangguhan ataupun sanksi lanjutan yang akan dijatuhkan bila terbukti bersalah.

Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, SpOG, turut mengonfirmasi bahwa dugaan pelanggaran etik tersebut terjadi pada tahun 2024. Ia menyebut organisasi profesi, bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Garut dan Dinas Kesehatan setempat, telah melakukan investigasi awal.

“PP POGI saat ini sedang melakukan klarifikasi ulang terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi. Jika terbukti ada pelanggaran etik atau disiplin profesi, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas,” tegas Prof. Yudi.

Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya rekaman CCTV yang menunjukkan dokter MSF melakukan pemeriksaan USG kepada seorang pasien perempuan. Dalam narasi yang menyertai video, disebut bahwa MSF menawarkan layanan USG gratis di luar jalur resmi klinik, melalui kontak pribadi.

Dugaan pelecehan tersebut diduga dilakukan tanpa kehadiran tenaga medis pendamping, seperti bidan atau perawat, yang semestinya ada dalam setiap prosedur pemeriksaan sensitif.

Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, juga membenarkan bahwa insiden tersebut terjadi pada tahun lalu.

Saat ini, kepolisian bersama otoritas kesehatan tengah mendalami kasus ini untuk memastikan kronologi kejadian serta mengusut kemungkinan unsur pidana.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Amerika Serikat, Selasa (15/4) malam ini, untuk membuka rangkaian negosiasi terkait tarif impor tinggi yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia.

Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump sebelumnya menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk sejumlah produk asal Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini ditunda selama 90 hari guna memberi ruang bagi proses negosiasi antara kedua negara.

“Iya, berangkat malam ini,” ujar Airlangga saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Airlangga menyampaikan bahwa negosiasi kemungkinan akan berlangsung dalam beberapa putaran. Pemerintah menargetkan agar beban tarif terhadap produk Indonesia bisa ditekan serendah mungkin.

“Targetnya yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran,” tuturnya.

Meski belum ada angka pasti yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai target negosiasi, Airlangga memastikan bahwa harapan pemerintah adalah adanya penurunan signifikan atas pungutan tarif tersebut.

“Belum ada (target dari Prabowo), yang penting diturunkan,” jelasnya.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat undangan langsung dari Presiden Trump untuk membahas isu tarif ini. Pemerintah Indonesia, menurutnya, telah menyiapkan berbagai opsi dan kebijakan untuk dibawa dalam negosiasi.

Salah satu tawaran Indonesia adalah pelonggaran kebijakan impor dan ekspor terhadap produk AS, termasuk pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk teknologi informasi asal AS.

Selain itu, Indonesia juga berencana menambah belanja produk dari AS sebesar US$19 miliar atau sekitar Rp318,9 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS).

“Kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik terkait tarif, hambatan non-tarif, investasi, maupun kerja sama yang bersifat timbal balik,” kata Airlangga.

Negosiasi ini menjadi krusial dalam menjaga neraca perdagangan dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Monitorday.com – Kebersihan toilet dan fasilitas umum di bandara bisa jadi penyelamat setelah penerbangan panjang. Namun tak semua bandara mampu memberikan kenyamanan maksimal dalam hal ini.

Itulah sebabnya Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan global yang berbasis di London, kembali merilis daftar bandara terbersih di dunia 2025 berdasarkan survei kepuasan penumpang.

Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang berhasil meraih posisi pertama dalam kategori bandara terbersih dunia tahun ini. Prestasi ini semakin memperkuat reputasi Haneda, yang juga menempati posisi ketiga dalam daftar bandara terbaik dunia 2025 versi Skytrax.

Di posisi kedua, ada Bandara Changi Singapura, yang belum lama ini juga dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia 2025 oleh Skytrax. Sementara itu, Bandara Hamad di Doha, Qatar, menempati urutan ketiga dalam kategori kebersihan.

10 Bandara Terbersih di Dunia 2025 versi Skytrax:

1. Bandara Haneda Tokyo, Jepang
2. Bandara Changi, Singapura
3. Bandara Hamad, Doha, Qatar
4. Bandara Incheon, Seoul, Korea Selatan
5. Bandara Internasional Hong Kong
6. Bandara Centrair Nagoya, Jepang
7. Bandara Narita Tokyo, Jepang
8. Bandara Kansai, Jepang
9. Bandara Taoyuan, Taiwan
10. Bandara Zurich, Swiss

Skytrax menilai bandara berdasarkan survei kepada jutaan penumpang dari berbagai negara, mencakup kebersihan toilet, ruang tunggu, area publik, serta efisiensi petugas kebersihan.

Tak hanya bandara besar, Skytrax juga merilis daftar bandara terbersih untuk kategori dengan jumlah penumpang di bawah 25 juta orang per tahun. Dalam kategori ini, Bandara Bahrain berada di posisi teratas, diikuti dua bandara asal Jepang.

10 Bandara Terbersih dengan Penumpang hingga 25 Juta/Tahun:

1. Bandara Bahrain
2. Bandara New Chitose, Jepang
3. Bandara Centrair Nagoya, Jepang
4. Bandara Osaka Itami, Jepang
5. Bandara Helsinki-Vantaa, Finlandia
6. Bandara Adelaide, Australia
7. Bandara Cam Ranh, Vietnam
8. Bandara Quito, Ekuador
9. Bandara Houston Hobby, AS
10. Bandara Brisbane, Australia

Meski Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) masuk dalam daftar 25 besar bandara terbaik dunia 2025, bandara utama Indonesia tersebut belum berhasil menembus jajaran 10 besar dalam kategori kebersihan.

Kebersihan bukan hanya soal estetika, tapi juga bagian dari pelayanan dan kenyamanan penumpang. Jika kamu pernah singgah di bandara-bandara yang masuk dalam daftar ini, tak sulit untuk memahami mengapa mereka mendapatkan penilaian tinggi dari para pelancong dunia.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita sejumlah aset mewah dalam pengusutan kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya pada periode Januari–April 2022.

Dalam penggeledahan yang dilakukan secara serentak pada 12–13 April 2025 di tiga provinsi—Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta—penyidik menemukan serta menyita berbagai kendaraan premium hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing.

“Tim penyidik Jampidsus melakukan penggeledahan di tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (14/4) dini hari.

Dari hasil penggeledahan, disita tiga unit mobil mewah yang terdiri dari satu Toyota Land Cruiser dan dua Land Rover. Selain itu, penyidik juga mengamankan 21 unit sepeda motor serta tujuh sepeda dari kediaman Ariyanto Bakri, salah satu tersangka.

Penyidik juga menyita uang tunai sebesar 360.000 dolar Amerika Serikat (setara Rp5,9 miliar) dari rumah seorang saksi berinisial AF. Uang senilai 4.700 dolar Singapura juga ditemukan di kantor tersangka Marcella Santoso yang berprofesi sebagai advokat, serta uang tunai Rp616.230.000 dari rumah Agam Syarief Baharudin.

Tak hanya itu, dari rumah Ketua PN Jakarta Selatan yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, penyidik menyita 40 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura dan 125 lembar pecahan 100 dolar Amerika. Ada pula 84 lembar pecahan dolar Singapura lainnya yang turut diamankan.

Sebelumnya, jaksa juga telah menyita sejumlah kendaraan super mewah lainnya dari kediaman Ariyanto Bakri, yakni Ferrari Spider, Nissan GT-R, dan Mercedes Benz.

Total ada tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah:

1. Muhammad Arif Nuryanta – Ketua PN Jakarta Selatan
2. Wahyu Gunawan – Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara
3. Marcella Santoso – Pengacara korporasi ekspor CPO
4. Ariyanto Bakri – Pengusaha
5. Djuyamto – Hakim Tipikor Jakarta Pusat
6. Ali Muhtarom – Hakim Tipikor Jakarta Pusat
7. Agam Syarief Baharudin – Hakim Tipikor Jakarta Pusat

Jampidsus menduga total suap mencapai Rp60 miliar, dengan dugaan Rp22,5 miliar diterima oleh majelis hakim yang memutus lepas para terdakwa korporasi dalam perkara CPO tersebut.

Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Monitorday.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi kejutan yang mengguncang panggung kebijakan nasional. Di tengah narasi efisiensi dan pemangkasan anggaran, tiba-tiba muncul Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang memerintahkan percepatan pembentukan koperasi skala nasional ini. Energi politik langsung tersedot ke satu pertanyaan mendasar: dari mana semua ini akan didanai?

Dalam Inpres yang diteken pada 27 Maret 2025 tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyediakan dana modal awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Tak hanya itu, pendanaan juga disebut akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, bahkan sumber lain yang “sah dan tidak mengikat”. Skema pendanaan ini membuka ruang multitafsir, termasuk kekhawatiran soal transparansi dan potensi tumpang tindih fiskal antara pusat dan daerah.

Publik pun sontak menaruh perhatian. Di saat pemerintah tengah menyisir pos-pos anggaran untuk efisiensi—termasuk pengurangan subsidi, penundaan sejumlah proyek infrastruktur, hingga pembatasan perjalanan dinas—keputusan untuk membiayai program raksasa koperasi tampak bagai paradoks. Apalagi, belum ada rincian angka konkret tentang berapa nominal total yang dibutuhkan untuk 80 ribu koperasi. Jika masing-masing koperasi hanya diberi modal awal Rp100 juta, maka negara harus menggelontorkan setidaknya Rp8 triliun.

Nada kritis pun bermunculan dari sejumlah pengamat kebijakan fiskal. Mereka mempertanyakan prioritas negara di tengah tantangan defisit dan tekanan ekonomi global. “Program koperasi itu baik, tetapi konteks fiskalnya harus tepat. Jangan sampai semangat pemberdayaan menutupi ketidakjelasan sumber pendanaan,” ujar seorang ekonom dari lembaga riset independen di Jakarta. Kekhawatiran juga muncul dari daerah. Beberapa kepala desa mulai gelisah bila dana desa yang selama ini difokuskan untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik tiba-tiba harus dialihkan demi pembentukan koperasi yang belum tentu siap dikelola secara profesional.

Meski begitu, semangat program ini juga tak bisa diabaikan. Presiden Prabowo ingin membangkitkan ekonomi rakyat dari akar rumput melalui koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Ia bahkan memerintahkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk bersinergi aktif. Kopdes Merah Putih tak hanya diminta terbentuk cepat, tapi juga diwajibkan memberi laporan berkala ke Presiden—sebuah tanda bahwa Prabowo akan mengawasi langsung proyek ini.

Secara ide, koperasi sebagai institusi ekonomi gotong royong memang menjanjikan kemandirian ekonomi. Namun tantangan implementasi di lapangan bukan perkara ringan. Banyak koperasi desa sebelumnya mati suri akibat lemahnya manajemen, intervensi politik lokal, dan minimnya pengawasan. Tanpa pelatihan, tata kelola yang kuat, dan sistem audit transparan, Kopdes Merah Putih bisa jadi hanya label tanpa nyawa.

Yang tak kalah penting: komunikasi publik dan transparansi pendanaan. Rakyat berhak tahu bagaimana program ini akan berjalan, siapa yang mengelola, dan bagaimana dampaknya di tengah gelombang efisiensi anggaran nasional. Jika dana miliaran dialihkan dari program prioritas tanpa pengawasan ketat, maka bukan pemberdayaan yang muncul, melainkan potensi pemborosan sistemik.

Program ini adalah taruhan besar. Bila berhasil, Kopdes Merah Putih bisa jadi revolusi ekonomi desa. Tapi bila gagal, bisa menjadi monumen ambisi yang tumbang di tengah jalan.

Monitorday.com – Semangat membara mulai terasa di tubuh Indonesian Traditional Karate Federation (INATKF). Menyambut Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 5-11 Juli 2025 mendatang, organisasi ini bergerak cepat, tak hanya sekadar menjadi peserta, tetapi juga sebagai representasi budaya, sportivitas, dan prestasi.

Ketua Umum INATKF, Dr. Muhammad Muchlas Rowi, menunjukkan komitmennya dengan menugaskan Urip Indrajaya, SIP dan Yudi Indraputra, ST untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional FORNAS yang akan berlangsung pada Minggu, 13 April 2025, di Hotel Sunwood Arianz, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penunjukan ini bukan sembarang formalitas. Ini adalah langkah awal strategis untuk memastikan bahwa setiap detail partisipasi INATKF dalam ajang nasional ini berjalan optimal dan terarah.

“FORNAS adalah panggung penting bagi penggiat olahraga rekreasi, dan INATKF harus hadir sebagai kekuatan yang diperhitungkan,” ujar Dr. Muchlas penuh keyakinan.

Dengan rencana lebih dari 15.000 peserta yang akan meramaikan FORNAS VIII, peluang untuk unjuk eksistensi dan prestasi semakin terbuka lebar.

FORNAS bukan sekadar festival. Ia telah menjelma menjadi titik temu antar komunitas olahraga rekreasi dari seluruh penjuru negeri. Dalam semangat kebersamaan, kreativitas, dan kearifan lokal, ajang ini menjadi wahana vital untuk memperkuat jaringan dan eksistensi organisasi, termasuk bagi INATKF yang selama ini konsisten mengembangkan olahraga karate tradisional Indonesia sebagai warisan budaya yang hidup.

Urgensi keikutsertaan INATKF di FORNAS tak bisa dipandang sebelah mata. Di sinilah para atlet tradisional memiliki ruang legal dan sah untuk tampil, berkompetisi, dan dikenal luas oleh masyarakat. Bagi banyak atlet INATKF, FORNAS bukan hanya tentang medali—ini tentang mengibarkan panji identitas, menunjukkan bahwa karate tradisional memiliki tempat terhormat di pentas nasional. Inilah panggung yang menyatukan semangat rekreasi dan pengabdian terhadap seni bela diri yang sarat nilai budaya.

Sekretaris Jenderal INATKF, Bactiar Effendy, juga tak tinggal diam. Ia secara aktif mendorong seluruh pengurus daerah untuk mempersiapkan diri dan mengirimkan delegasi terbaiknya.

“Kami ingin melihat keterlibatan penuh dari semua wilayah.” ungkapnya.

Energi ini terus mengalir dari pusat hingga ke daerah. Di berbagai kota, persiapan mulai digiatkan. Latihan ditingkatkan, seleksi atlet digelar, dan semangat berpartisipasi semakin menguat. INATKF tampak ingin memastikan bahwa keikutsertaan mereka bukan hanya sebagai penggembira, melainkan sebagai kontingen solid yang siap mengharumkan nama organisasi.

Lebih dari itu, partisipasi di FORNAS juga menjadi media strategis untuk mendorong regenerasi atlet. Anak-anak muda bisa belajar langsung dari para seniornya, menyaksikan semangat bertanding yang dibalut etika dan nilai-nilai luhur karate tradisional.

Momentum ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan dan menanamkan filosofi karate kepada generasi baru dalam atmosfer yang menyenangkan, non-kompetitif, namun tetap kompeten.

INATKF, dengan segala dinamikanya, kini melangkah pasti menuju FORNAS VIII. Tak hanya membawa gerakan tubuh, tetapi juga semangat, nilai, dan harapan besar.

Jika semua elemen bekerja serempak, maka bukan tak mungkin FORNAS menjadi batu loncatan penting menuju pencapaian nasional dan internasional. Satu hal yang pasti: INATKF datang bukan sekadar hadir, tapi untuk bersinar.

Monitorday.com – Langit biru NTB tampak lebih cerah tahun ini. Udara di sekitar Lombok dan Sumbawa mulai berdenyut dengan semangat yang berbeda—semangat menyambut ribuan tamu dari seluruh penjuru negeri. Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII bakal digelar, dan NTB bersiap tampil total, bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga sebagai pusat energi baru bagi kebangkitan ekonomi lokal dan unjuk pesona budaya yang memesona.

Target kunjungan mencapai 15.000 peserta bukan angka biasa. Ini berarti ribuan kamar hotel terisi, warung makan berderet ramai, transportasi lokal bergeliat, dan pelaku UMKM bersorak karena peluang usaha datang menghampiri. Fornas VIII bukan sekadar kompetisi olahraga rekreasi, tetapi juga momentum emas membangun perputaran uang yang masif. Geliat ekonomi mulai terasa sejak persiapan, dari pencetakan merchandise hingga pelatihan relawan. Semua sektor dilibatkan. Semua masyarakat dihidupkan.

“Fornas harus menjadi ajang pemersatu budaya NTB,” tegas Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Ucapannya bukan seremonial belaka. Ia menginginkan harmoni dua pulau utama—Lombok dan Sumbawa—tampak nyata dalam setiap sisi acara. Dari penampilan seni tradisional hingga kuliner khas, semua harus menggambarkan kekayaan dan keragaman yang menyatu dalam semangat ber-NTB.

Lebih dari sekadar perayaan, Fornas VIII adalah mesin sosial yang menggerakkan banyak hal. Ajang ini menciptakan ribuan lapangan kerja sementara, mulai dari panitia, pelaku seni, penjaja makanan, hingga pengrajin suvenir. Di balik panggung-panggung pertunjukan dan arena lomba, ada denyut kehidupan ekonomi yang terus berputar.

Pemerintah provinsi pun bergerak cepat. Kepanitiaan segera dibentuk, lengkap dengan struktur ganda untuk bendahara—satu dari APBD, satu lagi dari sponsor. Semua disiapkan dengan matang agar pelaksanaan Fornas tidak hanya meriah, tetapi juga akuntabel dan profesional. Ini bukan hanya soal pesta olahraga, tapi juga manajemen besar yang jadi contoh sinergi antarlembaga.

Tagline “Kalah Menang Semua Senang” bukan hanya slogan, melainkan filosofi. Bahwa semangat rekreasi adalah tentang kebersamaan, kesenangan, dan inklusivitas. Di sini, tidak ada kasta atlet profesional, yang ada hanya warga Indonesia yang ingin bergerak, berkeringat, dan berbahagia bersama.

NTB tahu benar, bahwa satu event nasional bisa mengubah citra daerah. Fornas VIII adalah panggung besar untuk menunjukkan bahwa NTB tak hanya punya pantai indah dan gunung megah, tapi juga masyarakat yang siap menyambut dunia. Dari bandara hingga pelosok desa, wajah-wajah ramah akan menyapa dengan penuh kebanggaan.

Mantan Bupati Bima dua periode ini pun memastikan semua OPD terkait bekerja maksimal. Tidak boleh ada yang tertinggal, karena Fornas adalah wajah NTB di mata Indonesia. Semua elemen masyarakat diajak bersinergi—dari birokrasi hingga pemuda desa. Semua punya peran, semua punya panggung.

Fornas VIII bukan hanya tentang berlari dan melompat, tetapi tentang bergerak bersama menuju NTB yang lebih bersinar. Satu festival, seribu peluang. Dan NTB siap mengambil semuanya.

Monitorday.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau yang lebih dikenal sebagai Dave Laksono, menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam merespons dinamika geopolitik global, khususnya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Dave, Prabowo menunjukkan pemahaman mendalam terhadap situasi internasional yang kompleks. Kunjungan Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah dinilainya sebagai strategi diplomatik yang inovatif dan penuh terobosan.

“Presiden Prabowo sangat paham dan mengerti akan geopolitik dunia. Situasi di Timur Tengah, khususnya konflik di Gaza, memerlukan pendekatan yang tidak biasa, bahkan secara pribadi,” ujar Dave, Senin (14/4/2025).

Dave menegaskan bahwa tur diplomatik Prabowo tidak hanya bertujuan memperkuat hubungan bilateral, namun juga membuka jalur kerja sama konkret, termasuk investasi dan peran aktif Indonesia dalam mencari solusi damai.

“Beliau melakukan inisiatif untuk pendekatan langsung dengan negara-negara terkait guna mencari atau menciptakan solusi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ini demi tercapainya perdamaian global, terutama untuk rakyat Gaza dan Timur Tengah secara umum,” jelasnya.

Langkah diplomatik tersebut, kata Dave, menegaskan posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai negara yang aktif dalam percaturan global, bukan sekadar penonton. Upaya ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai jembatan perdamaian di tengah ketegangan geopolitik dunia.