Connect with us

News

Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu

Komisi II DPR RI resmi membentuk panitia kerja untuk membahas revisi UU Pemilu masuk dalam Prolegnas 2026. Jadwal kerja dan tahapan pembahasan teknis akan dirumuskan mulai pekan depan.

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Komisi II DPR RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Pembentukan panja diputuskan dalam rapat internal Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Keputusan tersebut menandai dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu melalui mekanisme panja.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembentukan panja telah disahkan secara formal dalam rapat internal.

“Kami tadi telah menggelar rapat internal di Komisi II DPR yang hari ini secara formil telah mengesahkan panja penyusunan RUU Pemilu,” kata Rifqinizamy kepada wartawan di kompleks parlemen.

Setelah panja terbentuk, Komisi II akan menyusun agenda dan tahapan pembahasan. Rifqinizamy mengatakan jadwal kerja panja akan dibahas dalam rapat pada Senin (5/10/2026).

“Kami akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui rekan-rekan media,” ujarnya.

RUU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Dalam proses penyusunannya, Komisi II juga telah membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Partisipasi publik disebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan revisi aturan pemilu.

Revisi tersebut mencakup perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi itu mengatur sejumlah aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyelenggara dan pelaksanaan hingga pelanggaran, sengketa, serta tindak pidana pemilu.

Sebelumnya, Rifqinizamy memastikan panja RUU Pemilu akan dibentuk pada 2026. Komisi II mendapat tugas menyiapkan naskah akademik dan draf rancangan revisi sebagai bagian dari proses legislasi.

Pembahasan RUU Pemilu juga akan berjalan bersamaan dengan sejumlah rancangan undang-undang lain yang menjadi tanggung jawab Komisi II. Rifqinizamy menyebut terdapat 16 RUU yang akan digodok, terdiri atas 15 RUU mengenai kabupaten/kota dan RUU Administrasi Kependudukan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan revisi UU Pemilu perlu dibahas secara hati-hati. Menurut dia, seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut perlu dikaji agar perubahan yang dibuat dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu sekaligus memberikan kepastian hukum.

Dengan terbentuknya panja, revisi UU Pemilu kini memasuki tahap pembahasan formal di Komisi II DPR. Agenda kerja dan jadwal pembahasan berikutnya akan ditentukan dalam rapat pada awal Oktober 2026.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Bos BGN: Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi Jadi Prioritas Perluasan MBG

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan angka stunting tinggi.

Langkah ini diambil menyusul masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh program unggulan pemerintah tersebut. BGN berjanji segera mengecek daftar daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran MBG.

“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono di Jambi, Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau. Pemerintah harus memastikan masyarakat di daerah yang paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi juga mendapatkan manfaat program tersebut.

Selain memperluas jangkauan, BGN juga tengah membenahi tata kelola dan memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah kebijakan pengawasan diperkuat, mulai dari kewajiban laporan penggunaan dana setiap hari, pengawasan lebih ketat terhadap dapur penyedia makanan, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi secara terpusat.

“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sudaryono menyebut rangkaian pembenahan tersebut sebagai bagian dari transformasi tata kelola yang diberi nama MBG 2.0.

Melalui konsep ini, BGN ingin memastikan masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program MBG.

“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,” kata Sudaryono.

Ia menegaskan pemerataan jangkauan dan penguatan pengawasan menjadi dua aspek penting agar MBG tidak sekadar berjalan sebagai program pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

News

Disahkan DPR RI, Berikut Poin-poin Krusial di UU Perampasan Aset

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi ini menjadi instrumen baru bagi negara untuk merampas aset hasil kejahatan, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, undang-undang tersebut membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Pemberantasan kejahatan tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban.

Melalui regulasi ini, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun melalui mekanisme non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Berikut poin-poin krusial dalam undang-undang tersebut meliputi:

  • Perampasan aset tanpa putusan pidana (Pasal 6 dan Pasal 7): Negara dapat merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
  • Jenis tindak pidana yang menjadi sasaran (Pasal 4): Selain korupsi, perampasan aset mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal mencakup judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto.
  • Jenis aset yang dapat dirampas (Pasal 5): Aset yang dapat diambil negara meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.
  • Pengajuan permohonan perampasan (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36): Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan. Terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. JPN wajib membuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana di persidangan.
  • Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan (Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21): Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari, dengan durasi maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
  • Perampasan aset di luar negeri (Pasal 22): Negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
  • Perlindungan pihak ketiga (Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37): Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta ganti kerugian. Namun, hak mengajukan keberatan tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
  • Proses pemeriksaan dan upaya hukum (Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50): Pemeriksaan perkara di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
  • Pengawasan dan pengelolaan aset (Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 61, dan Pasal 65): Penyidik dan JPN yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana. Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim. Pengawasan dilakukan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
  • Penerapan undang-undang (Pasal 72 dan Pasal 74): Perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR mencatat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU. Pembahasan juga melibatkan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta partisipasi 46 anggota Komisi III dalam sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Pembahasan RUU dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Masyarakat dan media dapat mengikuti proses tersebut melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di laman DPR.

Proses legislasi dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025. RUU kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 dan memasuki pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.

Dengan pengesahan regulasi ini, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan perlindungan pihak ketiga menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.

Continue Reading

News

Prabowo di KTT APEC: Harapan Perdamaian Dunia di Tangan Tiga Pemimpin Besar

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) telah memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, khususnya dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah capaian tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya kepemimpinan dan kebijaksanaan para pemimpin negara besar dalam menentukan masa depan perdamaian dunia.

Mengawali pernyataannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam APEC telah menghasilkan capaian ekonomi yang signifikan. Kepala Negara menyebut adanya pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan nilai investasi mencapai 71,8 miliar dolar AS yang disaksikannya sehari sebelumnya.

“Dan besok saya akan menghadiri pertemuan bisnis lain yang akan menyaksikan pertukaran kesepakatan yang membawa hingga 15 miliar dolar AS ke perekonomian kita. Yang berarti bagi Indonesia, APEC benar-benar merupakan kekuatan untuk kemakmuran Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang berlangsung di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11/2026).

Dengan demikian, total nilai investasi dan kesepakatan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian pertemuan APEC tersebut berpotensi mencapai 86,8 miliar dolar AS atau hampir Rp1.600 triliun. Capaian ini memperlihatkan pentingnya APEC sebagai forum untuk memperluas kemitraan ekonomi, membuka peluang investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama kawasan Asia-Pasifik.

Selain ekonomi, Presiden Prabowo turut menyoroti dimensi geopolitik dalam penyelenggaraan KTT APEC. Kepala Negara secara khusus menyampaikan kekaguman dan harapannya terhadap pertemuan bersejarah yang disebutnya berlangsung antara tiga pemimpin negara besar dunia, yakni Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kekaguman dan harapan kami atas pertemuan bersejarah yang berlangsung di KTT APEC ini antara tiga pemimpin dari tiga kekuatan besar dunia, Presiden Xi Jinping, Presiden Trump, dan Presiden Putin,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pertemuan ketiga pemimpin tersebut memiliki arti penting, bukan hanya bagi negara masing-masing, tetapi juga bagi masyarakat internasional yang menaruh harapan besar terhadap terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia. Menurutnya, kepemimpinan, kenegarawanan, dan kebijaksanaan mereka akan memainkan peran menentukan bagi arah masa depan dunia.

“Saya ingin mengatakan bahwa harapan dan doa miliaran orang tertumpu pada pundak Anda. Kepemimpinan, kenegaraan, dan kebijaksanaan Anda kini akan menentukan nasib dunia,” tegas Presiden Prabowo.

Melalui intervensinya, Presiden Prabowo membawa dua pesan utama dalam forum APEC, yakni optimisme terhadap manfaat konkret kerja sama ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta harapan besar terhadap peran para pemimpin dunia dalam menjaga stabilitas global.

Bagi Indonesia, APEC bukan hanya tentang besarnya investasi yang dapat dihasilkan, tetapi juga tentang masa depan kawasan dan dunia yang lebih stabil, damai, dan sejahtera.

Continue Reading

News

Mendikdasmen Tekankan Ketepatan Sasaran dan Manfaat Program Prioritas

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Keberhasilan program pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh satuan pendidikan, guru, dan murid. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat evaluasi pelaksanaan program prioritas tahun 2026 sekaligus menyiapkan percepatan program tahun 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan pentingnya memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 dan Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

“Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna,” ujar Mendikdasmen.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan dan pemberian Papan Interaktif Digital (PID) merupakan sarana, bukan tujuan akhir. Karena itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas yang diberikan terawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran. Mendikdasmen juga mendorong penguatan mekanisme survei sebagai pelengkap pemantauan dan evaluasi.

Mendikdasmen juga meminta seluruh jajaran Kemendikdasmen untuk semakin peka terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat. Kritik dan masukan perlu disikapi secara terbuka, objektif, dan konstruktif sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kebijakan.

Dalam komunikasi publik, Mendikdasmen mendorong penguatan pendekatan SIMI, yakni Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan capaian kementerian perlu disampaikan secara proaktif, transparan, berbasis fakta, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mengantisipasi misinformasi, disinformasi, dan hoaks serta memberikan respons yang tepat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Memasuki tahun 2027, pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 satuan pendidikan. Ia menekankan agar program tersebut memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan, terutama sekolah rusak berat, sekolah di wilayah terdampak bencana, dan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perhatian selanjutnya diberikan kepada sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas atau penataan lingkungan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran program, Mendikdasmen meminta unit pelaksana teknis (UPT) memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan serta meningkatkan pemantauan dan verifikasi kondisi satuan pendidikan secara langsung. Langkah ini penting untuk memastikan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) senantiasa akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi di lapangan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa evaluasi program 2026 bertujuan merefleksikan capaian kinerja, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta menghimpun praktik baik dari UPT di berbagai wilayah Indonesia. Forum ini sekaligus mengonsolidasikan percepatan penyelesaian program 2026 dan menyelaraskan arah kebijakan serta prioritas Kemendikdasmen tahun 2027.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan di tingkat pusat sangat bergantung pada kemampuan menerjemahkannya dalam pelaksanaan di daerah. Oleh karena itu, UPT memiliki peran strategis sebagai representasi pemerintah pusat sekaligus pengawal dan pemecah masalah (problem solver) dalam pelaksanaan program.

“UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Melalui penguatan evaluasi, tata kelola berbasis data, komunikasi publik yang responsif, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Kemendikdasmen terus mendorong pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Setiap capaian program diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target, tetapi memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan, guru, dan murid dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Continue Reading

News

CPNS Guru 2026 Tanpa Afirmasi Usia, Ini Syarat dan Kuotanya

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak ada kebijakan afirmasi batas usia dalam seleksi CPNS formasi guru tahun 2026. Seluruh pelamar wajib memenuhi persyaratan umum sesuai ketentuan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan seleksi CPNS guru tahun ini dibuka secara nasional. Artinya, siapa pun berkesempatan mengikuti seleksi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi sekali lagi untuk CPNS guru 2026 tidak ada afirmasi umur,” kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat, Rabu.

Khusus di lingkungan Kemendikdasmen, pemerintah menyiapkan 1.460 formasi CPNS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Rinciannya, sebanyak 1.154 formasi dialokasikan untuk guru dan 306 formasi untuk tenaga kependidikan.

Selain SNT, kebutuhan CPNS guru juga tersedia melalui sejumlah program pendidikan lain, termasuk Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.

Nunuk menjelaskan, seluruh tahapan seleksi tetap mengacu pada aturan manajemen ASN, termasuk ketentuan batas usia dan kualifikasi akademik. Seleksi tahun ini juga menyasar lulusan baru atau fresh graduate, terutama lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru.

Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelamar CPNS guru 2026 meliputi kepemilikan sertifikat pendidik, usia maksimal 35 tahun pada tahun seleksi, serta kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Dengan tidak adanya kebijakan afirmasi usia, calon pelamar tidak memperoleh pengecualian khusus terkait batas umur. Karena itu, peserta wajib memastikan seluruh persyaratan administrasi dan kualifikasi terpenuhi sebelum mengikuti seleksi CPNS guru 2026.

Continue Reading

News

Kemensetneg Perkuat Dukungan Kelembagaan dan Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Presiden

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus memperkuat dukungan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan program strategis Presiden dan kebijakan prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang dalam hal ini mewakili Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam pengantar tersebut, Mensesneg menegaskan bahwa Kemensetneg bukan merupakan pelaksana teknis program-program prioritas Presiden. Peran Kemensetneg adalah memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib serta selaras.

“Peran kami adalah memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib, sinkron, dan akuntabel,” demikian disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pengantar yang dibacakan oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro.

Mensesneg menjelaskan bahwa program strategis Presiden yang tertuang dalam Asta Cita telah dijabarkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta delapan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup delapan klaster, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Melalui PKPN, seluruh kementerian dan lembaga didorong untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, agar tidak terjadi tumpang tindih program, duplikasi anggaran, maupun hambatan koordinasi yang dapat memperlambat pencapaian target pembangunan,” demikian disampaikan Mensesneg.

Dalam dua tahun pemerintahan, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 5,04 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada Agustus 2026, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen. Adapun persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, atau sekitar 920 ribu orang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian tersebut tentu perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Mensesneg dalam pengantarnya.

Mensesneg juga menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama dari hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap rupiah APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” tegas Mensesneg dalam pengantar yang dibacakan Wamensesneg.

Dalam mendukung percepatan program strategis Presiden, Kemensetneg menjalankan tiga peran utama. Pertama, dukungan kelembagaan melalui penguatan instansi baru yang secara administratif dikoordinasikan oleh Kemensetneg, termasuk dukungan pengisian aparatur dan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan, Kemensetneg juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, yang telah diraih selama 17 tahun berturut-turut.

Kedua, sinkronisasi kebijakan melalui penguatan regulasi dan penetapan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 17 November 2026, Kemensetneg telah mengundangkan sebanyak 639 produk peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas 136 undang-undang, 105 peraturan pemerintah, 302 peraturan presiden, 65 keputusan presiden, dan 31 instruksi presiden.

Ketiga, tindak lanjut program prioritas Presiden melalui upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan program (debottlenecking), koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi. Kemensetneg juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan terhadap sejumlah program, antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan revitalisasi sekolah.

Sejumlah program prioritas yang turut menjadi perhatian pemerintah meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Magang Nasional dan pelatihan vokasi, KDKMP, serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Dalam pengantar tersebut, Mensesneg juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain cakupan MBG yang masih perlu ditingkatkan, operasional KDKMP yang perlu dipercepat, serta keterbatasan pembiayaan pada program perumahan.

Melalui rapat kerja tersebut, Kemensetneg berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi XIII, semakin kuat. Masukan, pandangan, dan rekomendasi dari para anggota dewan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Continue Reading

News

Beasiswa Garuda 2027 Dibuka, Kuliah S1-D4 di Luar Negeri Gratis

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Pemerintah resmi membuka pendaftaran Beasiswa Garuda 2027 bagi siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan D4 di luar negeri. Program ini menawarkan pembiayaan penuh, bahkan pelamar tidak diwajibkan memiliki surat penerimaan kampus atau Letter of Acceptance (LoA) pada tahap awal pendaftaran.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk memperluas akses beasiswa bagi pelajar berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kalian tentu bisa langsung mendaftarkan terlebih dahulu tanpa surat penerimaan dari kampus atau Letter of Acceptance pada tahap awalnya. Kami tentunya ingin lebih banyak siswa dari seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk mencoba program ini,” kata Brian di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti wawancara penempatan untuk menentukan perguruan tinggi dan program studi tujuan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dan kampus luar negeri melalui skema joint degree maupun double degree.

Dalam proses pendaftaran, peserta diwajibkan memilih dua dari 10 tema prioritas strategis yang telah ditetapkan pemerintah. Kesepuluh bidang tersebut meliputi kesehatan, ketahanan pangan, pertahanan, digitalisasi, hilirisasi industri, material dan manufaktur maju, maritim, energi, bisnis dan ekonomi, serta hukum dan kebijakan publik.

Setiap tema menyediakan pilihan perguruan tinggi berdasarkan daftar Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Kampus tujuan tersebar di Amerika Serikat dan Kanada, Eropa, Australia dan Selandia Baru, serta kawasan Asia.

Beasiswa yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan LPDP ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang duduk di kelas 12 tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada siswa dari kelompok sosial dan ekonomi yang selama ini kurang terwakili.

Calon penerima beasiswa harus memenuhi sejumlah persyaratan akademik. Untuk siswa yang menggunakan Kurikulum Nasional, nilai rata-rata rapor semester satu hingga empat minimal 85.

Sementara itu, pelamar dari kurikulum internasional wajib memenuhi salah satu standar berikut:

  • International Baccalaureate (IB) minimal 36.
  • A-Level minimal AAA.
  • ACT minimal 28.

Selain nilai akademik, pelamar wajib menyertakan hasil tes IQ minimal 120 dari lembaga psikologi terapan perguruan tinggi terakreditasi di bawah Kemdiktisaintek.

Persyaratan lainnya mencakup skor SAT minimal 1.200 atau Tes Bakat Skolastik (TBS) minimal 1.000. Kemampuan bahasa Inggris juga harus dibuktikan melalui IELTS minimal 6,5, TOEFL iBT 86, atau TOEFL ITP 550. Sertifikat kemampuan bahasa resmi PBB lainnya dapat digunakan sesuai negara tujuan.

Penerima Beasiswa Garuda 2027 akan memperoleh pembiayaan penuh selama menjalani pendidikan. Fasilitas tersebut mencakup uang kuliah, biaya pendaftaran, tunjangan buku, transportasi, visa, asuransi kesehatan, biaya kedatangan, biaya hidup bulanan, hingga dana darurat.

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 12 November 2026 hingga 4 Januari 2027. Berikut tahapan seleksi yang perlu diperhatikan:

  • 12 November 2026–4 Januari 2027: Pendaftaran.
  • 18–22 Januari 2027: Tes Bakat Skolastik.
  • 5 Februari 2027: Pengumuman hasil seleksi administrasi.

Peserta yang lolos seleksi penempatan dapat memulai perkuliahan paling cepat pada Juli 2027 atau 2028, bergantung pada perguruan tinggi tujuan.

Meski mendapatkan pembiayaan penuh, penerima beasiswa memiliki kewajiban setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka diwajibkan kembali ke Indonesia dan mengabdi atau berkontribusi di Tanah Air selama dua kali masa studi.

Melalui Beasiswa Garuda 2027, pemerintah berharap semakin banyak talenta muda Indonesia memperoleh akses pendidikan tinggi kelas dunia dan kembali membawa keahlian mereka untuk mendukung pembangunan nasional.

Continue Reading

News

Wamenkum: RUU Perampasan Aset Atur 7 Poin, Apa Saja?

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej membeberkan tujuh pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kewenangan negara dalam merampas aset hasil kejahatan sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian korban.

Eddy menjelaskan, RUU tersebut mengutamakan mekanisme perampasan aset melalui proses pidana atau conviction-based forfeiture. Namun, pemerintah juga memasukkan mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

Dalam pemaparannya pada rapat Rabu (18/11/2026), Eddy menyebut cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak terbatas pada korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang masuk dalam pengaturan antara lain narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy.

RUU Perampasan Aset sendiri telah melewati pembahasan tingkat pertama. Pemerintah bersama DPR juga menyiapkan sejumlah ketentuan untuk menjamin proses perampasan dan pengelolaan aset berlangsung transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai regulasi tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk membantu korban kejahatan, khususnya kasus investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

Menurut dia, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana dapat dimanfaatkan untuk mengganti kerugian masyarakat yang menjadi korban.

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujar Habiburokhman.

Tujuh Poin Utama RUU Perampasan Aset

Eddy mengungkapkan, terdapat tujuh pokok pengaturan yang menjadi fondasi dalam RUU Perampasan Aset, yakni:

  1. Ruang lingkup tindak pidana. Meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
  2. Jenis aset yang dapat dirampas. Mengatur kategori aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana.
  3. Mekanisme perampasan aset. Mengatur proses perampasan melalui putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
  4. Pengelolaan dan pengawasan aset. Dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
  5. Pengawasan berkala dan akuntabel. Memastikan seluruh proses perampasan serta pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan.
  6. Sistem berbasis teknologi informasi. Mengintegrasikan pengelolaan aset untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.
  7. Pendanaan. Mengatur pembiayaan penyelenggaraan proses perampasan aset.

Melalui tujuh pokok pengaturan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus mengembalikan aset yang merugikan negara dan masyarakat.

Namun, penerapannya tetap membutuhkan pengawasan ketat. Transparansi pengelolaan aset, akuntabilitas aparat, serta perlindungan hak pihak ketiga yang berkepentingan akan menjadi faktor penting agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.

Continue Reading

News

Muchlas Rowi Sebut Dasco Figur yang Bisa Diterima Berbagai Kalangan

Ma'ruf Mutaqin

Published

on

Jakarta [MONITORDAY] – Kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok menjadi salah satu karakter politik yang menonjol dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia dinilai mampu menempatkan diri dalam situasi yang berbeda dan menjembatani kepentingan berbagai kalangan.

Pandangan tersebut disampaikan Muhammad Muchlas Rowi, praktisi kecerdasan artifisial dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Menurut Muchlas, kemampuan beradaptasi dan memahami karakter berbagai kelompok merupakan modal penting bagi seorang pemimpin di tengah dinamika politik nasional.

“Dasco merupakan figur yang bisa diterima banyak kalangan. Ia memiliki kemampuan menempatkan diri dalam berbagai situasi, baik ketika berhadapan dengan sesama elite politik maupun kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda,” ujar Muchlas dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/11), di Jakarta.

Ia menilai, politik tidak hanya membutuhkan kemampuan membangun dukungan, tetapi juga kecakapan menjaga komunikasi ketika terjadi perbedaan kepentingan. Dalam situasi seperti itu, seorang pemimpin harus mampu mendengarkan, memahami persoalan, dan mencari titik temu.

Menurut Muchlas, karakter tersebut membuat Dasco memiliki ruang komunikasi yang cukup luas dalam dinamika politik. Kemampuan menjembatani berbagai kepentingan juga menjadi penting ketika pemerintah membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan agenda nasional.

“Yang dibutuhkan dalam politik bukan hanya orang yang mampu mengumpulkan dukungan, tetapi juga figur yang bisa menjaga hubungan ketika terjadi perbedaan. Kemampuan menempatkan diri dan membangun komunikasi seperti itu menjadi nilai penting,” katanya.

Muchlas menambahkan, penerimaan dari berbagai kalangan tidak boleh berhenti pada hubungan antarelite. Kemampuan tersebut idealnya juga diterjemahkan menjadi komunikasi yang produktif dengan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat.

Ia melihat, pengalaman Dasco di parlemen dan lingkungan politik nasional menjadi salah satu konteks untuk memahami karakter komunikasinya. Posisi tersebut membuat Dasco berhadapan dengan beragam kepentingan yang membutuhkan pendekatan berbeda.

“Pada akhirnya, kemampuan merangkul berbagai kalangan harus bermuara pada kepentingan bangsa. Komunikasi politik bukan sekadar menjaga hubungan, melainkan bagaimana perbedaan dapat dikelola untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik,” tegas Muchlas.

Continue Reading

News

Kapan MBG Sistem Prasmanan Diterapkan? Ini Kata BGN

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan secara bertahap. Pada tahap awal, metode tersebut direncanakan diterapkan di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kabupaten/kota sebelum diperluas ke wilayah lainnya.

Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengatakan, perluasan program akan dilakukan setelah pelaksanaan di lokasi percontohan berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan MBG prasmanan, ini ada perencanaan yang awalnya dibuat dua SPPG di tiap-tiap kabupaten/kota. Kalau sudah berjalan dengan baik, baru pelan-pelan akan diperluas,” kata Trenggono, dikutip dari akun Instagram resmi BGN, Selasa.

Selain membahas perluasan sistem prasmanan, Trenggono mengingatkan seluruh pegawai SPPG, mulai dari kepala dapur hingga relawan, agar menjaga sikap di tengah berbagai dinamika pelaksanaan program MBG.

Ia meminta seluruh jajaran tidak ikut memperkeruh situasi dan justru berperan aktif mendukung perbaikan tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.

“Dengan adanya dinamika dan situasi yang berkembang, kalian harus bisa memahami dan mengantisipasi, jadi jangan malah ikut memperkeruh, kita ini sudah mulai ke arah yang membaik,” ujarnya.

Penerapan MBG dengan sistem prasmanan sebelumnya telah diuji coba di sejumlah daerah. Metode ini dinilai berpotensi menekan limbah makanan karena siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga menu yang disajikan lebih banyak dihabiskan.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk daerah yang mendorong penerapan sistem tersebut. Pemkab Bantul menilai penyajian secara prasmanan lebih efektif untuk mengurangi sisa makanan dalam wadah makan siswa.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan uji coba MBG prasmanan kepada BGN pada triwulan pertama dan kedua 2026.

Permohonan tersebut mendapat respons positif. BGN bahkan menawarkan pelaksanaan proyek percontohan di dua kelas dalam satu sekolah.

“Kemarin sudah ada respons, kita ditawari untuk pilot project di dua kelas dalam satu sekolahan,” kata Hermawan.

Uji coba sistem prasmanan juga telah dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebut pelaksanaan perdana MBG dengan metode tersebut berjalan baik.

Sejumlah uji coba di daerah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem penyajian MBG yang lebih efektif, sekaligus mengurangi sisa makanan.

Continue Reading
LakeyBanget8 jam ago

OpenAI Siapkan Ponsel Pintar, Foxconn Disebut Jadi Perakit

News8 jam ago

Bos BGN: Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi Jadi Prioritas Perluasan MBG

News9 jam ago

Disahkan DPR RI, Berikut Poin-poin Krusial di UU Perampasan Aset

News9 jam ago

Prabowo di KTT APEC: Harapan Perdamaian Dunia di Tangan Tiga Pemimpin Besar

Review10 jam ago

Ketika Kecerdasan Buatan Menjadi Senjata Geopolitik

LakeyBanget19 jam ago

Banjir Gol, Persib Bandung Cukur Shan United

News19 jam ago

Mendikdasmen Tekankan Ketepatan Sasaran dan Manfaat Program Prioritas

LakeyBanget1 hari ago

Persib Vs Shan United, Sandy Walsh: Jaga Momentum Positif

News1 hari ago

CPNS Guru 2026 Tanpa Afirmasi Usia, Ini Syarat dan Kuotanya

News1 hari ago

Kemensetneg Perkuat Dukungan Kelembagaan dan Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Presiden

LakeyBanget1 hari ago

Jelang FIFA Women’s Matchday, Alen Stajcic Panggil 25 Pemain Timnas Putri Lawan Bhutan

Ruang Sujud1 hari ago

Healing atau Hijrah? Menemukan Ketenangan Hati di Tengah Kecemasan Generasi Z

News2 hari ago

Beasiswa Garuda 2027 Dibuka, Kuliah S1-D4 di Luar Negeri Gratis

News2 hari ago

Wamenkum: RUU Perampasan Aset Atur 7 Poin, Apa Saja?

News2 hari ago

Muchlas Rowi Sebut Dasco Figur yang Bisa Diterima Berbagai Kalangan

LakeyBanget2 hari ago

Keren! Sabet Gelar Streamer Terbaik, IShowSpeed Pidato Bahasa Indonesia

LakeyBanget2 hari ago

Nokia Rangkul 4 Perusahaan Eropa Bangun Gigafactory AI

LakeyBanget2 hari ago

Ukir Sejarah, Beyonce Tembus 100 Nominasi Grammy Awards

LakeyBanget2 hari ago

Lecuona Gantikan Pecco Bagnaia di MotoGP Portugal

News2 hari ago

Kapan MBG Sistem Prasmanan Diterapkan? Ini Kata BGN