Monitorday.com – Jakarta berguncang, bukan karena gempa, tetapi oleh gaung suara para purnawirawan TNI yang menggelegar dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025). Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang berisi para mantan jenderal, laksamana, dan marsekal, menyuarakan delapan sikap tegas demi “menyelamatkan NKRI”. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)!

Deklarasi ini bukan gertakan kosong. Dokumen pernyataan sikap ditandatangani 332 tokoh militer: 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Nama-nama besar pun ikut membubuhkan tanda tangan: mantan Menteri Agama Fachrul Razi, mantan KSAD Tyasno Soedarto, eks KSAL Slamet Soebijanto, mantan KSAU Hanafie Asnan, hingga Wakil Presiden ke-6 RI sekaligus eks Panglima ABRI Try Sutrisno. Kehadiran para tokoh itu membuat pernyataan ini terasa bukan sekadar seruan, tapi dentuman politik besar.

Panggung silaturahmi itu pun berubah menjadi ruang resonansi nasional. Dokumen pernyataan sikap dibingkai megah dengan latar belakang merah putih bertulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.” Kalimat itu langsung menggiring perhatian ke isi yang menggugah: desakan agar Wapres Gibran diganti oleh MPR karena dianggap lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar hukum acara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Tapi itu baru satu dari delapan poin. Mereka juga meminta Indonesia kembali ke UUD 1945 versi asli, mendesak Polri berada di bawah Kemendagri, menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan proyek-proyek nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

Isu tenaga kerja asing Cina juga jadi sorotan. Forum itu mendesak pemerintah mengusir TKA ilegal asal Cina dari bumi pertiwi. Sementara, sektor pertambangan diminta dibenahi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Mereka bahkan secara terbuka mendorong reshuffle menteri yang dianggap korup dan terikat pada kepentingan politik mantan Presiden Joko Widodo.

Jenderal (Purn) Fachrul Razi, yang menjadi orator utama, menyampaikan kekecewaan karena upaya menemui Presiden Prabowo sejak 11 Februari 2025 belum membuahkan hasil. Ia mengungkap telah mengirim surat resmi ke Istana, namun tak kunjung mendapat tanggapan. “Apakah suratnya sudah sampai atau ada yang mencabut? Bukan urusan kita. Tapi yang jelas, belum ditanggapi,” ujarnya tajam.

Fachrul pun menohok langsung pada relasi Prabowo–Jokowi. Menurutnya, tidak seharusnya Prabowo merasa berutang budi karena dukungan Jokowi. Ia menegaskan bahwa niat Jokowi mendukung bukan tanpa pamrih, melainkan demi kepentingan pribadi: “Titip anaknya untuk jadi wakil presiden,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin. Ia bahkan menyarankan agar Prabowo lebih tegas: “Yang betul, Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya dan berteriak ‘Hidup Prabowo!’, bukan sebaliknya Bapak bilang ‘Hidup Jokowi’. Itu salah!”

Puncak acara ditandai pembacaan pernyataan sikap oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko, eks Danjen Kopassus. Ia dengan lantang membacakan delapan butir tuntutan demi “menyelamatkan NKRI”. Dengan semangat yang membara dan aura patriotik yang menyelimuti ruangan, hadirin pun berdiri memberi penghormatan pada sikap kolektif ini.

Deklarasi ini menjadi momen penting dalam dinamika politik nasional. Dukungan terhadap Prabowo diiringi tekanan kuat untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi, termasuk dengan menyusun ulang kabinet dan mengevaluasi posisi wakil presiden. Tak pelak, gelombang ini bisa memicu turbulensi politik baru yang menggoyang relasi kuasa di tingkat tertinggi negara.

Satu hal yang pasti: ketika para purnawirawan TNI berbicara, Indonesia mendengar. Dan kali ini, suara mereka tak lagi sekadar gema masa lalu, melainkan dentuman perubahan yang menggetarkan masa depan.

Monitorday.com – Jakarta kembali menjadi saksi hangatnya jalinan silaturahmi dan semangat kolaboratif saat Halalbihalal Pimpinan Pusat Muhammadiyah digelar di Auditorium KH. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (19/04/2025). Suasana penuh keakraban membalut momentum pasca-Idulfitri ini, yang tak sekadar menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga merapatkan barisan lintas umat, golongan, dan bangsa.

Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, tampil energik dan penuh keyakinan saat menyampaikan pesan kebangsaan di hadapan hadirin. Ia menegaskan bahwa halalbihalal bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan momen strategis untuk memperkuat simpul-simpul kolaborasi yang telah terbentuk—baik antar umat, antar institusi, maupun antar bangsa. “Hubungan yang terjalin harus terus diperkuat dengan semangat kebaikan dan ketakwaan,” ujarnya penuh semangat, disambut anggukan hadirin dari berbagai unsur masyarakat.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Haedar mengingatkan kembali bahwa silaturahmi dalam Islam memuat dua dimensi penting: eksklusif dan inklusif. Dimensi eksklusif mencakup penguatan ukhuwah internal, mencegah retak hubungan antar kelompok umat. Sedangkan dimensi inklusif menjangkau lebih luas—merajut benang-benang pengikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita butuh silaturahmi yang tidak hanya mempererat, tapi juga memberi solusi nyata atas persoalan kebangsaan,” tegasnya.

Tak hanya bicara prinsip, Haedar menyematkan tiga nilai utama sebagai amunisi silaturahmi produktif: sikap lemah lembut dan toleransi; pendampingan atau rifq dalam kebaikan; serta keberpihakan aktif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Nilai-nilai ini, menurutnya, harus dibawa ke ruang-ruang publik, ke meja-meja kebijakan, dan ke jantung-jantung kehidupan sosial.

Kegiatan halalbihalal yang kali ini digelar di Jakarta merupakan rangkaian dari dua agenda serupa—yang sebelumnya telah dilangsungkan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Haedar menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas lembaga, baik dari kalangan pemerintahan, legislatif, yudikatif, maupun mitra internasional yang terus membangun komunikasi dengan Muhammadiyah. “Ini bukan sekadar pertemuan simbolik, ini adalah pernyataan sikap bahwa kita siap bekerja sama dalam kebaikan, dan tegas menolak konspirasi dalam keburukan,” ujarnya dengan nada lugas.

Dalam pidato yang membakar semangat, Haedar menegaskan bahwa keberagaman adalah aset utama bangsa. Ia menyuarakan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan yang kokoh, dengan agama dan kebudayaan sebagai nafas kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah, katanya, tidak akan pernah lelah menyuarakan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Komitmen ini bukan retorika, melainkan napas panjang dari gerakan yang sejak awal berdiri untuk memajukan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia pun menutup pidatonya dengan ajakan yang menggugah: mari tingkatkan semangat bermuhammadiyah dan terus bergerak membangun peradaban yang unggul. “Kita harus menjadi bagian dari solusi. Dalam kebersamaan, kita kuat. Dalam kolaborasi, kita menang,” pungkasnya.

Suara tepuk tangan menggema, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai gema optimisme bahwa dari ruang-ruang silaturahmi seperti ini, benih-benih kebaikan terus tumbuh dan menyebar. Dan dari Muhammadiyah, narasi besar tentang harmoni dan kemajuan terus mengalir, menyejukkan negeri yang selalu haus akan persatuan.

Monitorday.com – Tahun ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali membuktikan kiprahnya sebagai institusi strategis dalam memperkuat jaringan silaturahmi nasional dan internasional. Sabtu pagi yang cerah berubah menjadi momentum penuh kehangatan saat civitas akademika UMJ menyambut ratusan tamu undangan dalam agenda Halalbihalal 1446 Hijriah, yang digelar meriah di Auditorium KH. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia.

Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., tampil penuh semangat dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya Halalbihalal sebagai ruang strategis untuk memperkuat silaturahmi antar berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah, duta besar negara-negara sahabat, serta anggota Persyarikatan Muhammadiyah. “Kami sangat berbesar hati dan merasa bangga bisa kembali berperan serta dalam mengadakan acara silaturahmi yang sarat makna. Kami akan menjalankan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin,” tegas Ma’mun disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Dengan energi positif yang terpancar, Ma’mun juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada UMJ. Ini adalah kali kedua kampus yang ia pimpin didaulat menjadi tuan rumah acara Halalbihalal nasional, dan bagi UMJ, ini bukan hanya sebuah kegiatan seremoni, melainkan juga panggung pengabdian.

“Ditunjuknya UMJ sebagai tuan rumah tahun ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga membawa harapan besar agar kegiatan ini memberi manfaat luas bagi seluruh anggota persyarikatan dan mitra strategis Muhammadiyah,” ujar Guru Besar Ilmu Politik ini dengan antusiasme yang menular.

Tak kalah hangat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., turut memberikan sambutan yang menggugah hati. Ia memuji UMJ atas kontribusi berkelanjutan dalam mendukung agenda-agenda persyarikatan. Haedar menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara Muhammadiyah dan berbagai institusi pemerintah maupun perwakilan negara sahabat.

“Kami berharap komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi terciptanya hubungan yang lebih baik ke depannya,” kata Haedar penuh keyakinan.

Guru Besar Sosiologi ini juga menggarisbawahi bahwa silaturahmi bukan sekadar tradisi, melainkan fondasi ukhuwah islamiyah yang mengakar dalam ajaran Islam. Ia mengutip Surah Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa sesama Muslim adalah saudara. Dalam konteks inilah, Halalbihalal tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen menjaga persaudaraan.

“Silaturahmi adalah ekspresi kebaikan yang harus terus dipelihara. Bahkan saat kita dihadapkan pada sikap keras, kita tetap dianjurkan membalasnya dengan kebaikan. Di sinilah letak keagungan nilai-nilai Islam dalam hubungan antar manusia,” tuturnya dengan nada menyejukkan.

Acara berlangsung khidmat namun hangat, dipenuhi dialog dan interaksi lintas sektor yang mempererat jalinan kolaborasi. UMJ tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga katalisator penguatan nilai persatuan dalam keberagaman, menjadikan Halalbihalal ini sebagai ajang yang bukan hanya simbolik, tetapi juga strategis dalam membangun Indonesia yang damai dan penuh harmoni.

Monitorday.com – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara kepulauan Tuvalu kini memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Peresmian ATM pertama ini berlangsung di Pulau Funafuti pada Selasa (15/4) waktu setempat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan.

Selama ini, seluruh transaksi keuangan di Tuvalu hanya dilakukan secara tunai, baik oleh warga lokal maupun wisatawan. Kehadiran ATM ini pun disambut antusias sebagai langkah maju dalam layanan perbankan.

“Peresmian ATM ini pasti akan mendobrak batasan dan memperkenalkan kepada masyarakat sebuah layanan perbankan yang modern dan tepercaya,” ujar Nisar Ali, perwakilan dari Pacific Technology Limited, perusahaan yang merancang ATM tersebut.

Momen bersejarah ini ditandai dengan pemotongan kue cokelat raksasa sebagai simbol perayaan.

Tuvalu adalah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik, di antara Australia dan Hawaii. Sejak meraih kemerdekaan pada 1 Oktober 1978, negara ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan ancaman perubahan iklim yang sangat nyata.

Dengan populasi sekitar 11.000 jiwa, Tuvalu menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Dalam 30 tahun terakhir, permukaan air laut di wilayah ini naik sekitar 15 sentimeter—1,5 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global.

Mengingat sebagian besar wilayahnya hanya berada dua meter di atas permukaan laut, masa depan Tuvalu berada dalam ancaman serius.

Para ilmuwan NASA memperkirakan bahwa pada tahun 2050, setengah dari atol utama di Funafuti—yang menjadi tempat tinggal sekitar 60 persen penduduk Tuvalu—akan tenggelam akibat pasang surut harian. Bahkan, pada tahun 2100, 90 persen wilayah Funafuti diprediksi akan berada di bawah genangan air.

Di tengah krisis yang mengancam eksistensinya, peresmian ATM ini menjadi penanda bahwa meski kecil dan terpencil, Tuvalu terus berjuang untuk tetap terhubung dengan dunia modern.

Monitorday.com – Ketegangan perdagangan lintas Atlantik kembali memanas. Uni Eropa (UE) meluncurkan langkah strategis penuh tekanan terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Dalam sebuah manuver tegas namun diplomatis, UE mengumumkan daftar produk asal AS yang akan dikenai tarif balasan hingga 25 persen—mulai dari barang kebutuhan sehari-hari seperti tisu toilet, hingga komoditas strategis seperti kedelai dan riasan mata.

Langkah ini diumumkan UE pada Senin (14/4), sebagai respons atas keputusan Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap berbagai produk dari Eropa, termasuk tarif 25 persen untuk mobil dan suku cadangnya serta tarif resiprokal 20 persen untuk barang-barang lainnya. Sebagai kekuatan ekonomi gabungan dari 27 negara, UE tak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi, Komisi Eropa menegaskan bahwa kebijakan ini tak hanya bentuk perlawanan, tetapi juga sinyal keseriusan dalam mempertahankan kepentingan kawasan.

“Uni Eropa telah menghentikan tindakan balasannya terhadap tarif perdagangan AS yang tidak dapat dibenarkan untuk memberi waktu dan ruang bagi negosiasi UE-AS,” ujar Komisi Eropa. Namun peringatan keras disampaikan dalam napas yang sama: jika negosiasi gagal, maka tak ada jalan kembali. Tarif akan diberlakukan dan puluhan produk AS akan terkena imbasnya.

Tarif tambahan seharusnya mulai berlaku pada Selasa (15/4), namun langkah itu kini ditunda selama 90 hari, seiring keputusan Trump yang juga menangguhkan penerapan tarif barunya. Meski tampak seperti jeda yang menenangkan, ketegangan justru semakin nyata. Sekitar 400 produk AS akan menghadapi tarif tinggi pada pertengahan Juli, dan lebih dari 1.300 item lainnya telah disiapkan untuk dikenai pajak tambahan pada gelombang berikutnya.

Framing dari kebijakan ini jelas: UE menunjukkan kekuatan tanpa melepaskan peluang diplomasi. Strategi ini tidak hanya menyasar sisi ekonomi, tetapi juga sisi psikologis Trump yang dikenal agresif dalam kebijakan perdagangan. Eropa ingin menunjukkan bahwa mereka bukanlah mitra yang bisa ditekan dengan mudah, tanpa konsekuensi yang setimpal.

Meski daftar produk tarif belum sepenuhnya menyasar ekspor terbesar AS, sinyal kuat telah dikirim. Menurut data UE berdasarkan statistik resmi AS tahun 2023, lima barang ekspor utama dari AS ke Eropa adalah minyak dan gas, obat-obatan dan produk farmasi, perlengkapan dan suku cadang kedirgantaraan, peralatan medis, dan kendaraan bermotor. Dari sektor pertanian, kedelai menjadi ekspor dominan yang kini masuk dalam daftar sasaran tarif UE.

Kebijakan ini datang di tengah masa politik yang penuh perhitungan di kedua belah pihak. Bagi Trump, tarif adalah alat tawar-menawar yang kerap digunakan untuk memaksa mitra dagang membuka akses yang lebih besar bagi produk AS. Namun bagi Eropa, langkah ini sudah melintasi batas kewajaran, dan respons balasan pun dipersiapkan secara sistematis.

Perang tarif yang tak kunjung selesai ini bukan hanya soal angka-angka di neraca dagang, tetapi juga soal harga diri, pengaruh, dan dominasi dalam lanskap ekonomi global. Baik AS maupun UE tahu betul bahwa langkah-langkah ini bisa merambat jauh ke sektor lain—dari ketidakstabilan pasar saham hingga inflasi harga konsumen.

Dengan penundaan 90 hari yang kini berjalan, dunia menunggu dengan napas tertahan. Akankah dua raksasa ekonomi ini menemukan titik temu dalam meja perundingan? Atau justru bersiap menyalakan babak baru dalam perang dagang yang lebih luas dan penuh konsekuensi? Yang jelas, sinyal dari Eropa sudah sangat terang: jika Trump bermain keras, mereka akan membalas lebih keras.

Monitorday.com – Sorotan tajam mengarah ke Surabaya. Sebuah perusahaan suku cadang mobil, UD Sentoso Seal, diduga melakukan praktik yang tak hanya mencederai hak ketenagakerjaan, tetapi juga menabrak batas kebebasan beragama. Dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang melaksanakan salat Jumat serta penahanan ijazah pegawai membuat Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, angkat bicara lantang dalam sebuah rapat dengar pendapat. Reaksi publik pun bergejolak, menuntut kejelasan dan tindakan nyata.

Dari Jakarta Timur, suara respons datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam momentum usai memberikan bimbingan manasik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu (19/4/2025), Nasaruddin memberikan pernyataan singkat namun penuh arti, “Saya akan pelajari.”

Pernyataan tersebut menyiratkan sinyal bahwa Kementerian Agama tak akan tinggal diam terhadap potensi pelanggaran hak beragama di ruang kerja. Meski belum menerima laporan resmi, Nasaruddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa disepelekan. “Belum dapat ke saya itu laporannya,” ujarnya sambil melangkah keluar dari lokasi acara.

Sementara itu, laporan dari DPRD Surabaya menyebut situasi yang lebih kompleks. Selain pemotongan gaji saat salat Jumat, terdapat dugaan bahwa karyawan dipaksa bekerja dengan metode yang melampaui batas kewajaran. Bahkan disebut ada pegawai yang ‘disekap’ secara tidak manusiawi. Framing yang dibangun DPRD bukan sekadar tentang praktik kerja yang salah, tapi tentang pelanggaran terhadap prinsip perikemanusiaan yang sangat mendasar.

Akmarawita Kadir tak menahan kritiknya. Dalam forum hearing yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, ia menegaskan, “Kalau menurut saya sih ini juga soal perikemanusiaan. Jadi seperti ada yang tadi disekap, salat Jumat dipotong gajinya, dan sebagainya.” Penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan dinilai sebagai bentuk tekanan sistemik yang menghambat hak karyawan untuk berpindah kerja atau melanjutkan pendidikan.

Sementara pemilik usaha UD Sentoso Seal masih bersikukuh menyangkal semua tuduhan, publikasi soal praktik-praktik semacam ini tak bisa begitu saja diredam. Dunia maya pun mulai bergemuruh. Tagar #HakKaryawan dan #BebasBeribadah mulai berseliweran di lini masa. Serikat pekerja turut menyuarakan kekhawatiran atas praktik perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang kerap lolos dari pantauan regulasi ketenagakerjaan.

Isu ini mengundang perhatian lebih dari sekadar pelanggaran administratif. Ia menyentuh jantung nilai-nilai konstitusional Indonesia yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk bekerja secara layak. Maka pernyataan Menag untuk mempelajari kasus ini bisa menjadi titik awal investigasi menyeluruh yang diharapkan publik tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

Bagi banyak orang, salat Jumat bukan sekadar ibadah, tapi juga simbol kebebasan spiritual yang seharusnya tidak boleh dibeli dengan potongan upah. Dan jika benar ada penahanan ijazah, maka kasus ini bisa mencuat sebagai contoh nyata eksploitasi tenaga kerja yang harus dibongkar habis.

Dengan sorotan DPRD, tekanan publik, dan sinyal awal dari Kementerian Agama, bola kini ada di tangan pihak berwenang. Transparansi dan ketegasan hukum sangat dinantikan. Apakah praktik semacam ini akan dibiarkan berulang, ataukah akan menjadi momen koreksi besar bagi sistem perlindungan pekerja di Indonesia?

Monitorday.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperketat proses seleksi mitra dalam pelaksanaan program Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Langkah ini diambil menyusul dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya tidak akan gegabah lagi dalam memilih mitra. “BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dalam pembangunan SPPG,” ujarnya dalam pernyataan resminya.

Masalah bermula dari keluhan mitra penyedia MBG, Ira Mesra Destiawati, yang mengaku belum menerima pembayaran atas makanan bergizi yang ia distribusikan ke 19 sekolah sejak Februari 2025. Ira, yang bertugas di dapur SPPG Kalibata, menyebutkan kerugian hampir mencapai Rp1 miliar, dan kini dapur seluas 500 meter persegi itu telah berhenti beroperasi.

Tak hanya mengeluh, Ira juga melaporkan Yayasan MBN ke pihak kepolisian dengan dugaan penggelapan dana. Menanggapi hal ini, Dadan menegaskan bahwa konflik tersebut murni persoalan internal antara mitra dapur dan yayasan pelaksana.

“Apa yang terjadi di SPPG Kalibata adalah masalah internal mitra. Tidak ada keterlibatan langsung BGN,” katanya.

Menurut Dadan, BGN baru mengetahui bahwa pelaksanaan program MBG di Kalibata melibatkan dua entitas berbeda, yakni yayasan dan pemilik fasilitas dapur. Selama ini, BGN mengira keduanya merupakan satu kesatuan mitra.

“Kami baru sadar ada dua pihak berbeda di balik pelaksanaan itu. Kami tahunya mereka satu entitas mitra,” jelasnya.

Pihak BGN telah memfasilitasi mediasi antara kedua pihak yang berselisih. Dari hasil pertemuan tersebut, permasalahan dianggap selesai dan dinyatakan sebagai kesalahpahaman internal. Dapur MBG Kalibata pun disebut telah kembali beroperasi mulai Kamis (17/4).

Dadan juga menjelaskan bahwa keterlambatan operasional usai Lebaran disebabkan oleh perubahan sistem pendanaan yang sedang diterapkan. Ia memastikan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah dikirimkan.

“Untuk ke depannya, mitra tidak lagi diminta menalangi dana. Kami sudah mengirimkan uang muka,” ujarnya.

Dalam kebijakan baru, BGN kini menggunakan sistem virtual account (VA) sebagai rekening bersama antara SPPG dan yayasan. Dana hanya bisa dicairkan jika ada verifikasi dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Dengan sistem VA ini, tidak akan ada pencairan sepihak. Akuntabilitas terjaga, transparansi lebih kuat,” tegas Dadan.

Melalui sistem ini, BGN berharap polemik serupa tidak terulang, dan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lancar sesuai tujuan utama: menyediakan makanan bergizi bagi generasi muda Indonesia.

Monitorday.com – Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan gerakan ekoteologi nasional dengan melibatkan masjid, rumah ibadah, KUA, dan lembaga pendidikan keagamaan untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan gerakan ini menjadi salah satu program prioritas 2025-2029, termasuk aksi nyata penanaman satu juta pohon Matoa serentak pada Hari Bumi, 22 April 2025.

Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah untuk penyediaan bibit pohon dan dukungan teknis.

Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menyebut masjid akan dijadikan pusat edukasi ekologi lewat program Eco-Masjid yang mengusung pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan penghijauan.

KUA juga akan dikembangkan menjadi KUA Hijau, di mana edukasi ekoteologi akan disisipkan dalam layanan keagamaan seperti bimbingan pranikah dan penyuluhan agama.

Kemenag mendorong inovasi wakaf berbasis lingkungan seperti Wakaf Hutan, Wakaf Sumur, hingga Wakaf Pokok Kopi untuk mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan kelestarian alam.

Monitorday.com – Lebih dari enam ratus sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia serentak menggelar aksi boikot produk-produk terafiliasi dengan zionis pada Senin (14/4/2025) di seluruh Indonesia.

Aksi yang melibatkan puluhan ribu siswa, guru, dan orang tua ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang menanamkan empati dan keberanian bersikap terhadap ketidakadilan, menurut Ketua Umum JSIT Indonesia, Fahmi Zulkarnain.

Boikot dilakukan melalui edukasi publik lewat poster, kampanye media sosial, penarikan produk tertentu dari kantin sekolah, serta penggalangan dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

Fahmi menegaskan bahwa aksi ini bukan soal agama semata, melainkan soal kemanusiaan, dan sekolah adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan kesadaran global tersebut.

Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan JSIT Indonesia dalam membela nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina.

Monitorday.com – Kementerian Agama RI menandatangani dua MoU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset serta Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci Kerajaan Yordania di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Amman.

Kerja sama bidang pendidikan meliputi program sarjana, pascasarjana, double degree, shortcourse, riset bersama, pengembangan lembaga pendidikan, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta beasiswa di semua jenjang.

Di bidang urusan agama dan wakaf, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam moderasi beragama, pencegahan ekstremisme, pengelolaan masjid, pemberdayaan umat, dialog antaragama, zakat, wakaf, musabaqah Al-Qur’an, serta promosi Akta Amman dan Deklarasi Istiqlal.

Keduanya akan membentuk komite bersama yang akan bertemu secara berkala untuk memastikan tindak lanjut konkret dari MoU tersebut.