Monitorday.com — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna menekan ketergantungan impor energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, CNG bukanlah teknologi baru karena telah digunakan di berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, penggunaannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Bahlil mengungkapkan pemerintah kini tengah mengembangkan tabung CNG berukuran kecil yang setara dengan LPG 3 kilogram. Meski demikian, pengembangan tersebut menghadapi tantangan teknis, terutama karena tekanan gas CNG yang jauh lebih tinggi, mencapai 200 hingga 250 bar.

“Untuk ukuran 3 kilogram, tabungnya masih dalam tahap uji coba karena tekanannya cukup besar. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan kami harapkan sudah ada hasilnya,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, apabila hasil uji coba dinyatakan layak, pemerintah membuka peluang untuk melakukan konversi bertahap dari LPG ke CNG, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga.

Menurut Bahlil, CNG memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Indonesia, kata dia, memiliki cadangan gas alam yang melimpah, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.

Terkait subsidi, pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh, baik dari sisi skema maupun besaran volume. “Semua masih dikaji, termasuk kemungkinan subsidi dan volumenya,” katanya.

Secara ekonomi, CNG diperkirakan memiliki harga sekitar 30 persen lebih murah dibandingkan LPG karena tidak bergantung pada impor serta memiliki biaya distribusi yang lebih rendah.

Bahlil menegaskan bahwa penggunaan CNG dalam skala besar sebenarnya telah berjalan di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa. Dengan kesiapan teknologi yang ada, pemerintah menilai CNG berpotensi menjadi solusi energi nasional yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/y-o-y). Angka ini menunjukkan kinerja ekonomi yang tetap kuat di tengah dinamika global yang menekan.

Capaian tersebut berada dalam kisaran proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada di level 5,5 hingga 5,7 persen.

Menurut Purbaya, mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen dalam kondisi global yang tidak menentu—termasuk kenaikan harga minyak dunia dan efek domino terhadap berbagai sektor—merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.

“Jika kita tetap bisa tumbuh dalam situasi seperti ini, meskipun sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari target, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menilai aktivitas ekonomi domestik masih menunjukkan tanda-tanda positif. Hal tersebut terlihat dari tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan.

“Kalau saya lihat kondisi ekonomi masih cukup baik. Saat berkunjung ke pusat perbelanjaan seperti Senayan City, terlihat ramai dan masyarakat masih aktif berbelanja,” kata Purbaya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 ini lebih tinggi dibandingkan kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen. Secara tahunan, angka tersebut juga meningkat signifikan dari kuartal I-2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen.

Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi nasional yang berlangsung secara berkelanjutan. Kontribusi sektor energi dan pertanian disebut menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pada awal tahun ini.

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tetap mempertahankan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain itu, kebijakan pembebasan dari aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap berlaku.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta tetap konsisten dalam mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan percepatan transisi energi bersih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan kebijakan insentif fiskal bagi kendaraan listrik di Jakarta tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat.

“Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” jelasnya.

Lusiana menambahkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan sekaligus upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan kebijakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari dukungan terhadap penggunaan kendaraan rendah emisi.

“Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Syafrin, pengembangan kendaraan listrik perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi mobilitas perkotaan yang lebih luas, dengan tetap didukung penguatan transportasi publik dan kebijakan lingkungan yang konsisten.

Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung transisi energi bersih melalui insentif yang sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan.

Monitorday.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 memasuki fase implementasi skala besar dengan capaian yang cukup progresif. Hingga 27 April 2026, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp70,2 triliun atau sekitar 20,9% dari total pagu Rp335 triliun yang dialokasikan dalam APBN tahun ini.

Struktur anggaran MBG terdiri atas pagu utama sebesar Rp268 triliun dan dana siaga Rp67 triliun. Menariknya, sebanyak 93% dana yang telah dicairkan disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme Virtual Account di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna memastikan distribusi yang cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi penerima manfaat, program ini menargetkan 82,9 juta orang sepanjang 2026. Hingga akhir April, realisasi telah mencapai 61,96 juta penerima. Kelompok siswa menjadi penerima terbesar dengan jumlah sekitar 49,9 juta dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Sementara itu, kelompok non-siswa seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tercatat sebanyak 10,5 juta orang.

Sebaran wilayah menunjukkan dominasi Pulau Jawa dengan 35,47 juta penerima, diikuti Sumatra 12,63 juta, Sulawesi 4,49 juta, Bali-Nusa Tenggara 3,52 juta, serta Maluku-Papua 2,88 juta. Distribusi ini mencerminkan konsentrasi populasi sekaligus tantangan geografis dalam pelaksanaan program berskala nasional.

Dari aspek operasional, pemerintah telah merencanakan 25.925 unit SPPG dengan ribuan di antaranya sudah beroperasi. Setiap unit dapur mengalokasikan 70% anggaran untuk bahan baku, 20% untuk operasional, dan 10% sebagai insentif tenaga kerja. Program ini juga berdampak signifikan terhadap ekonomi dengan penciptaan lebih dari 819.535 lapangan kerja baru.

Namun, tantangan logistik tetap menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi kebutuhan protein harian, program ini diperkirakan membutuhkan sekitar 19.000 ekor sapi per hari. Skala kebutuhan ini menuntut kesiapan rantai pasok nasional, termasuk keterlibatan peternak lokal dan penguatan distribusi pangan.

Dengan capaian awal yang cukup kuat, MBG 2026 menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pangan domestik.

Monitorday.com–Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi energi melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada awal Mei 2026, yang meninjau langsung progres pembangunan fasilitas tersebut sebagai bagian dari strategi nasional energi berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa proyek PSEL Palembang merupakan yang pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi incinerator modern berstandar tinggi. Teknologi ini mampu mengolah sampah menjadi energi listrik tanpa menghasilkan bau maupun zat berbahaya, sehingga dinilai ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, proyek ini juga merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 35 yang kini diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 109. Regulasi baru tersebut dirancang untuk mempercepat implementasi proyek melalui kemudahan kerja sama antara pemerintah daerah, pengembang, dan PLN sebagai offtaker listrik.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa Kota Palembang menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah per hari. Kehadiran fasilitas PSEL dengan kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton per hari diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir secara signifikan, sekaligus menghasilkan energi listrik yang dapat disalurkan ke jaringan nasional.

Hingga April 2026, progres pembangunan PSEL Palembang telah mencapai lebih dari 83 persen. Struktur utama bangunan telah selesai, sementara instalasi mesin pengolah juga telah terpasang. Saat ini, proyek memasuki tahap akhir berupa penyelesaian interior, pengujian sistem, dan penyetelan operasional sebelum ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Selain meninjau proyek energi, kunjungan kerja Menko Pangan juga mencakup peninjauan ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan distribusi pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga pembangunan sektor energi dan pangan dapat berjalan secara terintegrasi.

Pemerintah berharap proyek PSEL ini tidak hanya menjadi solusi konkret atas persoalan sampah perkotaan, tetapi juga menjadi model nasional dalam pengembangan energi terbarukan berbasis limbah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mendorong Indonesia menuju kemandirian energi sekaligus lingkungan yang lebih bersih.

Monitorday.com– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan semangat gotong royong menjadi kunci dalam mempercepat transformasi pendidikan nasional. Hal ini krusial khususnya untuk mendukung program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Mu’ti dalam sesi Ngobrol Publik bertajuk “Gotong Royong untuk Sekolah dan Madrasah: Kebijakan dan Aspirasi Komunitas” pada kegiatan BelajaRaya di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (2/5). Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa tantangan pendidikan yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi kuat dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Gotong royong adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk melengkapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah.” ungkap Mu’ti.

Selain penguatan kolaborasi, program Revitalisasi Satuan Pendidikan bertujuan memperbaiki kondisi fisik sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ini menjadi fondasi pembelajaran yang efektif dan bermakna.

“Lingkungan belajar yang baik akan mendorong proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Karena itu, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas pembelajaran dan karakter murid.” tegasnya.

Mensos Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, pada kesempatan yang sama menyampaikan tentang program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata gotong royong lintas sektor untuk menjangkau anak-anak kurang mampu.

“Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan secara optimal. Intervensinya tidak hanya pada anak, tetapi juga pada keluarganya, agar mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan.” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti bahwa praktik gotong royong dalam pendidikan telah lama berakar dalam tradisi madrasah dan pesantren. Menurutnya, lembaga-lembaga ini adalah contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan.

“Madrasah dan pesantren adalah wujud nyata gotong royong dalam pendidikan. Meskipun dengan keterbatasan, lembaga ini mampu bertahan dan melahirkan generasi yang berkualitas berkat kekuatan kebersamaan dan pengabdian masyarakat.” pungkasnya.

Monitorday.com – Nama Richard Lee kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ia dituding mempermainkan agama Islam setelah menjadi mualaf, hingga memicu polemik di ruang publik. Isu tersebut semakin ramai setelah muncul kabar bahwa status mualafnya dicabut.

Namun, hal itu diluruskan oleh Hanny Kristianto selaku Pengurus Mualaf Centre Indonesia. Ia menegaskan bahwa yang dicabut bukanlah status keislaman Richard Lee, melainkan hanya sertifikat mualafnya.

“Saya nggak mencabut status mualafnya. Nah, jadi terbalik nih, hati-hati. Jadi, saya mencabut sertifikatnya,” kata Hanny, di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Hanny, keputusan mencabut sertifikat tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai dokumen itu berpotensi digunakan dalam polemik hukum yang sedang berkembang, terutama setelah pihak kuasa hukum Richard menyebut memiliki bukti terkait waktu masuk Islam.

“Karena saya lihat waktu itu kan ramai tuh, ribut soal mualaf. Terus pengacaranya bilang, ‘Ya kita ada bukti. Kita ada bukti Richard masuk Islam 5 Ramadan 2025 atau 5 Maret 2025.’ Nah, berarti itu kan sertifikat yang akan digunakan,” ujarnya.

Hanny menjelaskan bahwa sertifikat mualaf sejatinya adalah dokumen administratif yang memiliki fungsi penting, terutama untuk perubahan data agama di KTP. Dokumen ini juga berkaitan dengan hak-hak keagamaan seseorang.

“Sertifikat itu adalah bukti administrasi yang digunakan wajib dan disegerakan merubah kolom agama di KTP. Karena banyak sekali terjadi mualaf-mualaf meninggal, dikubur bukan dengan cara Islam,” bebernya.

Ia menilai penggunaan sertifikat dalam konteks sengketa hukum telah melenceng dari tujuan awalnya.

“Nah, akhirnya saya pikir, lo kok ini sertifikat mualaf yang harusnya sebagai syarat administrasi. Tapi akan digunakan sebagai bukti konstruksi hukum di pengadilan,” lanjutnya.

Keputusan pencabutan juga diambil untuk menghindari keterlibatan pihaknya dalam konflik yang berlarut-larut.

“Otomatis kan saya dan pengurus yang lain akan bolak-balik ditarik pengadilan. Terus kok dibuat bahan berantem atau bahan saling menyerang? Makanya saya putuskan, ‘Udah cabut aja sertifikatnya, saya nyatakan tidak berlaku,'” ungkapnya.

Hanny juga menyoroti bahwa secara administratif, data kependudukan Richard Lee belum sepenuhnya diperbarui.

“Harusnya kan secara hukum sih udah begitu lama kok KTP-nya masih Katolik,” ujarnya.

Terkait tudingan bahwa isu mualaf digunakan untuk menarik simpati publik, Hanny memilih tidak berspekulasi. Ia menilai hal tersebut menjadi urusan pribadi antara individu dengan Tuhan.

“Dakwah itu bahasa, bahasa itu rasa. Dari bahasa seseorang, orang bisa merasakan ini tujuannya ke mana. Kalau dia untuk menarik agama, itu hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi kalau misalkan dia sudah begitu lama masuk Islam dan tidak menjalankan yang menjadi kewajiban, ya itu patut dipertanyakan. Saya sendiri adalah saksi, saya yang nganterin dia,” ujarnya.

Sebelumnya, sosok Doktif turut menuding Richard Lee mempermainkan agama Islam, yang semakin memanaskan perdebatan di publik. Diketahui, Richard Lee memeluk Islam pada 6 Maret 2025 dengan bimbingan Derry Sulaiman dan Felix Siauw.

Polemik ini pun menjadi perhatian luas, tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut sensitivitas isu agama di ruang publik.

Monitorday.com–Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) anjlok menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) pada pembukaan perdagangan hari ini, mencapai Rp50 per saham, harga terendah sejak IPO tahun 2022. Penurunan signifikan ini terjadi usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Beleid tersebut mengatur pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi, dengan menetapkan potongan maksimal untuk aplikator ride-hailing sebesar 8%. Artinya, pengemudi transportasi daring kini akan menerima minimal 92% dari pendapatan, meningkat dari skema sebelumnya yang sekitar 80%.

Menjelaskan kebijakan baru ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, “Saya telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan.”

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga menambahkan poin krusial terkait pembagian hasil, “Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi.”

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Hans Patuwo, menegaskan komitmen perusahaannya untuk mematuhi regulasi pemerintah. “Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” terang Hans dalam keterangan resmi pada Jumat, 1 Mei 2026.

Pada perdagangan hari ini, saham GOTO dibuka turun 7,41% dan diperdagangkan dengan volume 15,73 juta saham sebanyak 36,54 kali. Kapitalisasi pasar GOTO tercatat sebesar Rp58,17 triliun, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,7 triliun, menjadikannya salah satu saham yang paling ramai diperdagangkan di bursa hari ini.

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat tipis setelah mengalami koreksi signifikan pekan lalu. Pada penutupan perdagangan Senin (4/5/2026), IHSG naik 0,22% mencapai posisi 6.971,95, diiringi dengan aksi pembelian bersih jumbo oleh investor asing senilai Rp1,92 triliun di seluruh pasar.

Penguatan ini terjadi di tengah nilai transaksi yang ramai, menembus Rp21,17 triliun. Aktivitas perdagangan melibatkan 60,32 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 2,44 juta kali, menandai dimulainya pekan perdagangan dengan sentimen yang lebih positif.

Secara rinci, sebanyak 327 saham mengalami kenaikan harga, sementara 357 saham tercatat turun, dan 134 saham lainnya berakhir stagnan. Dinamika ini mencerminkan variasi pergerakan di pasar meskipun indeks secara keseluruhan menunjukkan penguatan moderat.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa investor asing tidak hanya melakukan pembelian bersih di seluruh pasar, tetapi juga mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp2,71 triliun di pasar negosiasi dan tunai. Di sisi lain, mereka juga melakukan penjualan bersih sebesar Rp791,28 miliar di segmen pasar yang sama.

Fokus investor asing terlihat pada beberapa emiten tertentu. Berdasarkan data, terdapat 10 saham yang menjadi target utama pembelian bersih oleh investor asing sepanjang perdagangan awal pekan ini.

Pergerakan ini mengindikasikan bahwa investor asing mulai kembali melirik pasar saham domestik setelah periode koreksi, menunjukkan potensi pemulihan sentimen pasar dan minat terhadap aset-aset tertentu di Bursa Efek Indonesia.

Monitorday.com — Pemerintah Rusia secara mendadak mengumumkan rencana gencatan senjata dalam konflik dengan Ukraina yang akan berlangsung pada 8 hingga 9 Mei 2026. Keputusan ini disebut bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II yang setiap tahun dirayakan besar-besaran di Rusia.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa perintah penghentian serangan tersebut datang langsung dari Presiden Vladimir Putin selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam pernyataannya, Rusia juga berharap Ukraina mengikuti langkah tersebut demi meredakan ketegangan.

“Gencatan senjata telah diumumkan mulai 8 hingga 9 Mei 2026. Kami berharap pihak Ukraina turut mematuhi keputusan ini,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.

Hari Kemenangan merupakan salah satu peringatan penting di Rusia yang biasanya ditandai dengan parade militer besar di Lapangan Merah, Moskow. Dalam konteks ini, Rusia juga mengeluarkan peringatan keras kepada Ukraina agar tidak melakukan serangan selama periode tersebut.

Rusia bahkan mengancam akan meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke Kyiv jika Ukraina mencoba mengganggu perayaan tersebut. Peringatan juga ditujukan kepada warga sipil dan staf diplomatik asing untuk meninggalkan ibu kota Ukraina demi menghindari risiko serangan.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana gencatan senjata dari Rusia. Sebagai respons, Ukraina justru mengumumkan jadwal gencatan senjata yang berbeda, yakni dimulai lebih awal pada 5 hingga 6 Mei.

“Hingga saat ini belum ada komunikasi resmi terkait penghentian permusuhan seperti yang diklaim di media sosial Rusia,” ujar Zelensky melalui pernyataan di platform X.

Rencana gencatan senjata ini sebelumnya disebut muncul dalam pembicaraan antara Presiden Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon pada pekan lalu. Ukraina kala itu menyatakan akan menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Amerika Serikat terkait usulan tersebut.

Perbedaan jadwal dan kurangnya koordinasi antara kedua pihak menandakan bahwa upaya gencatan senjata ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di lapangan.