Monitorday.com– Presiden terpilih Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG ) Polri di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/02/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Acara peresmian ini menjadi sorotan, mengingat Prabowo juga menyuarakan pandangannya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas dalam kabinetnya mendatang. Pernyataan ini disampaikan di hadapan jajaran petinggi Polri dan para peserta didik SPPG.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta menegakkan hukum. Ia secara khusus memuji dedikasi dan profesionalisme institusi kepolisian yang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apresiasi ini mengindikasikan dukungan kuat dari presiden terpilih terhadap institusi penegak hukum.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung mengenai program Makan Bergizi Gratis yang akan segera diimplementasikan. Ia menyampaikan tantangan dan visi di balik program tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang layak bagi generasi muda.

Peresmian SPPG Polri sendiri merupakan langkah strategis dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas personel kepolisian di masa depan. Fasilitas pendidikan ini diharapkan mampu mencetak anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan kamtibmas.

Kedatangan Prabowo dalam peresmian ini menandai komitmen pemerintahannya terhadap penguatan sektor keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan kepolisian, seiring dengan implementasi program-program prioritas, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Monitorday.com– Perdebatan mengenai keamanan emas sebagai aset investasi hingga tahun 2026 semakin mengemuka di kalangan investor dan analis. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar menjadi faktor utama yang memicu pertanyaan krusial ini.

Emas secara tradisional dipandang sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas pasar. Namun, perubahan lanskap ekonomi dan moneter global memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya di masa depan, seiring dengan tantangan dan peluang baru yang muncul.

Sejumlah analis pasar berpendapat bahwa emas akan tetap relevan sebagai komponen portofolio yang stabil. Mereka menyoroti peran emas sebagai penyimpan nilai di tengah inflasi yang persisten dan potensi pelemahan mata uang fiat, menjadikannya pilihan menarik untuk diversifikasi risiko.

Di sisi lain, beberapa ekonom menyatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral global dapat mengurangi daya tarik emas. Instrumen investasi lain seperti obligasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi bisa menjadi alternatif yang lebih menarik bagi investor yang mencari pengembalian dari aset tanpa bunga.

Faktor geopolitik dan permintaan dari bank sentral juga diproyeksikan akan sangat mempengaruhi harga emas. Eskalasi konflik regional atau kebijakan moneter yang tidak konvensional dapat meningkatkan permintaan terhadap logam mulia ini sebagai aset ‘safe haven’ utama, memperkuat posisinya di pasar.

Oleh karena itu, prospek emas hingga 2026 kemungkinan besar akan ditentukan oleh interaksi kompleks antara kebijakan moneter, tingkat inflasi, kondisi geopolitik, dan sentimen investor secara keseluruhan. Para ahli menyarankan pendekatan yang cermat dan analisis mendalam dalam mengambil keputusan investasi terkait emas.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan adanya kelompok politik tertentu yang diduga memanfaatkan momentum bencana alam di Indonesia. Kelompok ini disebut senang dengan terjadinya musibah untuk membangun narasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai meninjau langsung penanganan dampak bencana di sejumlah titik. Ia menyayangkan adanya manuver politik yang mencoba memancing di air keruh saat rakyat sedang berduka.

Dalam peresmian SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2), Presiden Prabowo menegaskan, “Pertama orang-orang politik tertentu seolah-olah girang dengan bencana. Mereka berpikir, dengan bencana bisa bikin suatu suasana ketidakpercayaan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada Republik Indonesia. Memang ada kelompok-kelompok tertentu itu.”

Meskipun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa respons cepat aparat di lapangan membuktikan kehadiran negara untuk rakyat. Ia memberikan apresiasi kepada personel TNI, Polri, serta kementerian terkait yang telah bekerja tanpa henti di lokasi bencana selama berminggu-minggu. “Saya lihat sendiri, saya keliling. Saya tanya anggota, sudah berapa lama di sini? Ada yang bilang sudah 20 hari, tiga minggu, bahkan satu bulan. TNI dan Polri habis-habisan terjun untuk mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menunjuk Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi untuk memimpin pemulihan wilayah terdampak.

Pemerintah berkomitmen penuh pada penanganan dan pemulihan pascabencana, serta memastikan upaya politik yang mencoba mengganggu stabilitas tidak akan menghalangi fokus negara terhadap kesulitan rakyat.

Monitorday.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan perluasan proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, dengan rencana pembelian lahan baru yang berjarak sekitar 600 meter dari Masjidil Haram.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pengembangan kawasan terpadu bagi jamaah haji dan umrah Indonesia.

“Next-nya yang akan kita lakukan pembelian lahan kurang lebih jaraknya adalah 600 meter dari Masjidil Haram,” ujar Rosan dalam paparannya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Selain pembelian lahan baru, Rosan mengungkapkan bahwa kawasan Kampung Haji nantinya akan dilengkapi dengan terowongan. Namun, ia belum merinci terowongan tersebut akan terhubung ke area mana di Makkah.

“Ada terowongan langsung, dan ini yang sudah kita lakukan pembelian hotel maupun lahan di Kampung Haji,” katanya.

Dalam pengembangannya, Danantara berencana membangun total 13 gedung (tower) di kawasan tersebut untuk mengakomodasi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

“Ini penandatanganan pada 14 Desember 2025 lalu, dan ini denah yang akan kita bangun, 13 tower yang akan kita bangun di wilayah itu,” ujar Rosan.

Thakher City Jadi Fondasi Awal

Sebelumnya, Danantara telah mengakuisisi aset perhotelan dan real estat di kawasan Thakher City, yang berjarak sekitar 2–3 kilometer dari Masjidil Haram. Salah satu aset tersebut adalah Novotel Thakher Makkah yang telah beroperasi.

Kawasan Thakher mencakup lahan pengembangan seluas sekitar 4,4 hektare dengan 1.461 kamar yang tersebar di tiga menara. Selain itu, terdapat sekitar 14 plot lahan yang disiapkan untuk pengembangan lanjutan, termasuk area komersial dan pusat ritel.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyatakan kawasan tersebut dirancang berkembang secara bertahap hingga memiliki sekitar 6.000 kamar dengan kapasitas mencapai kurang lebih 22.000 jamaah.

“Secara bertahap, kawasan ini dirancang untuk berkembang hingga sekitar 6.000 kamar dengan estimasi kapasitas mencapai kurang lebih 22.000 jemaah, atau sekitar 10 persen dari total jemaah haji Indonesia setiap tahunnya,” ujar Pandu.

Melalui ekspansi ini, Danantara menargetkan Kampung Haji menjadi pusat akomodasi terintegrasi bagi jamaah Indonesia, sekaligus memperkuat posisi investasi Indonesia di sektor properti dan perhotelan di Arab Saudi.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. THR tersebut ditargetkan dapat dicairkan pada awal bulan Ramadan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pencairan THR dipastikan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, meski tanggal pastinya masih dalam pembahasan.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

THR tersebut menjadi bagian dari total proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang mencapai Rp809 triliun. Selain alokasi THR, pemerintah juga mempercepat sejumlah program strategis guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Beberapa di antaranya meliputi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi senilai Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa realisasi belanja negara pada awal tahun akan dijalankan tepat waktu untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia optimistis tren pertumbuhan kuat pada 2025 akan berlanjut hingga tahun depan.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” katanya.

Menurutnya, apabila target tersebut tercapai, Indonesia berpeluang keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi konsumsi, pemerintah mendorong penguatan belanja rumah tangga pada triwulan I 2026. Momentum libur dan cuti bersama Tahun Baru Imlek serta Idul Fitri, ditambah kebijakan Work From Anywhere (WFA), diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, dari sisi investasi dan penawaran, pemerintah mengakselerasi pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai investasi Rp90 triliun. Selain itu, pembangunan 190 ribu unit rumah—baik rumah komersial, subsidi, maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)—dianggarkan sebesar Rp20 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga mencatat groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun. Secara keseluruhan, total dorongan investasi langsung yang telah teridentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun.

Dengan kombinasi belanja negara, stimulus konsumsi, dan akselerasi investasi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 dapat terjaga kuat dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Dua unit pesawat jet latih tempur T-50i yang dibeli dari Korea Selatan telah tiba di Indonesia. Kedatangan alutsista tersebut menjadi bagian dari pengadaan enam unit pesawat T-50i untuk memperkuat kemampuan latihan tempur TNI Angkatan Udara (AU).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan, pesawat T-50i dikirim melalui kargo udara dari Korea Selatan menuju Lanud Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Selanjutnya, pesawat tersebut dikirimkan ke Lanud Iswahjudi, Madiun melalui jalur darat untuk menjalani proses re-assembly dan tahapan teknis lanjutan sesuai prosedur,” ujar Rico saat dihubungi, Jumat (13/2).

Ia menegaskan, seluruh proses logistik dan pemindahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Adapun mengenai berbagai spekulasi terkait metode pengiriman maupun video yang beredar di masyarakat, kami tegaskan bahwa seluruh proses logistik dan pemindahan alutsista dilakukan melalui mekanisme resmi, aman, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana sebelumnya menyampaikan bahwa total enam unit pesawat T-50i akan didatangkan ke Indonesia.

Pesawat tersebut akan digunakan sebagai jet latih tempur untuk mengasah kemampuan para penerbang TNI AU sebelum mengoperasikan pesawat tempur utama.

Sebelumnya, TNI AU juga telah mengoperasikan pesawat T-50i Golden Eagle sebagai bagian dari armada latih tempur. Pesawat jenis ini ditempatkan di Skuadron Udara 15 Tempur yang bermarkas di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas rakyat dan telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju.

“Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya,” ujar Presiden saat peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut mungkin tidak dirasakan urgensinya oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan, namun sangat vital bagi rakyat yang rentan secara ekonomi. Kepala Negara juga mengakui bahwa sejak awal peluncurannya, program MBG menghadapi berbagai kritik dan penolakan. Namun demikian, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang benar.

“Tapi saya yakin, waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini dilatarbelakangi kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia. Menurut Presiden, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana, melainkan melalui intervensi langsung pemerintah.

“Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia,” ujarnya.

Terkait pembiayaan program, Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG dibiayai melalui efisiensi dan penghematan anggaran negara. Kepala Negara juga memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali.

“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3 persen defisit kita, Saudara-saudara sekalian, 3 persen dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengungkapkan capaian signifikan program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program ini ditopang oleh lebih dari 22 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, tiap hari. Atau dua kali Malaysia, tiap hari,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga merupakan strategi transformasi nasional untuk menciptakan generasi sehat, memperkuat produktivitas ekonomi, serta mempercepat langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat kinerja penjaminan yang solid sepanjang tahun 2025 dan menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Pada 2025, Jamkrindo membukukan total volume penjaminan sebesar Rp214,73 triliun yang menjangkau 4,90 juta usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKM-K).

Usaha yang dijamin oleh Jamkrindo tersebut juga menyerap 6 juta tenga kerja di berbagai sektor. Hal ini menegaskan peran Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan  yang berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan, menjaga keberlanjutan UMKM-K, sekaligus menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa penjaminan memiliki peran penting sebagai jembatan bagi pelaku UMKM-K yang layak secara usaha tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan dan akses pembiayaan. Menurutnya, keberadaan Jamkrindo tidak hanya memperkuat kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan nasional agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Kinerja penjaminan Jamkrindo pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi nyata bagi peran penting Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sektor produktif,” ujar Abdul Bari, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, kinerja Jamkrindo tersebut juga mencerminkan konsistensi dalam menjalankan mandat perusahaan sebagai mitra strategis UMKM-K, serta bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui penjaminan, Jamkrindo mendorong agar UMKM-K tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan tumbuh lebih bankable. Jamkrindo juga terus mengembangkan layanan penjaminan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, baik melalui penjaminan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun penjaminan non-program yang mendukung sektor produktif dan kegiatan usaha lainnya.

Selain penguatan akses pembiayaan melalui penjaminan, Jamkrindo juga terus memperkuat komitmennya dalam mendukung UMKM-K naik kelas melalui pendampingan dan penguatan kapasitas. Pendekatan ini dilakukan agar UMKM-K tidak hanya mendapatkan dukungan modal, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, pengelolaan produksi, pemasaran, dan tata kelola usaha yang lebih baik. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam membangun portofolio UMKM-K yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan, lembaga keuangan, pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan penjaminan dan memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM-K di seluruh Indonesia. Jamkrindo juga akan memperkuat inovasi produk dan layanan, termasuk penguatan transformasi digital, untuk meningkatkan kecepatan layanan, efisiensi proses, serta kualitas pengelolaan risiko.

Selain  melakukan penjaminan kredit, Jamkrindo juga memiliki produk penjaminan langsung berupa surety bond dan kontra bank garansi. Pemanfaatan kedua produk tersebut telah diatur dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Melalui layanan ini, Jamkrindo turut mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih kredibel, efisien, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan jaminan untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah maupun proyek sektor swasta. “Melalui layanan penjaminan surety bond berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel,” ujar Abd Bari.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi penjaminan yang adaptif, profesional, dan berdampak. Melalui peran tersebut, Jamkrindo optimistis dapat terus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, memperkuat daya saing UMKM-K, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan kredit yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG). Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR. Untuk non-program, produk penjaminan Jamkrindo adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan bank garansi, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang. Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran. Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu lalu, Menteri Mu’ti memaparkan data lengkap mengenai tingkat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan. Tercatat total sebanyak 4.863 sekolah terdampak di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat; dengan rincian 3.409 sekolah rusak ringan, 925 rusak sedang, 437 rusak berat, dan 92 sekolah direlokasi. Khusus di Provinsi Aceh, terdapat 3.073 sekolah terdampak, disusul oleh Sumatra Utara dengan 1.168 sekolah, dan Sumatra Barat sebanyak 622 sekolah. Penilaian tingkat kerusakan difokuskan pada pemulihan ruang-ruang esensial yang menjadi dasar dari proses pembelajaran di setiap wilayah. “Penghitungan kerusakan didasarkan pada kerusakan ruang esensial seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang kepala sekolah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, bahwa penilaian kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Sebagai solusi atas kerusakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Meski banyak infrastruktur mengalami kerusakan berat, Menteri Mu’ti memastikan bahwa per tanggal 11 Februari 2026, progres pemulihan pelaksanaan pembelajaran telah menyentuh angka 100 persen.

Di Aceh, 3.001 sekolah telah kembali ke sekolah asal, sementara 52 sekolah belajar di tenda/kelas darurat dan 20 sekolah menumpang di sekolah lain sementara. Di Sumatra Utara, 1.142 sekolah kembali ke sekolah asal dan 26 lainnya masih menggunakan tenda/kelas darurat. Sedangkan, di Sumatra Barat, 599 sekolah sudah kembali ke sekolah asal, dengan 21 di tenda/kelas darurat dan 2 sekolah lainnya menumpang. “Total untuk pembelajaran sudah 100 persen. Per tanggal 26 Januari lalu, terdapat 129 sekolah yang belajar di tenda/ruang kelas darurat, namun saat ini tersisa 99 sekolah karena proses pembersihan sudah selesai. Begitu juga dengan sekolah yang menumpang, per tanggal 26 Januari, terdapat 27 sekolah, saat ini tersisa 22 sekolah,” ungkapnya.

Langkah super cepat ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Ia menilai sinergi antara kementerian, TNI/Polri, relawan, dan warga telah menghasilkan hasil konkret dalam waktu dua bulan pascabencana. “Data, fakta, dan realita ini menunjukkan hasil super cepat dan kerja konkret. Buktinya tentu yang sebagaimana sudah dijelaskan Mendikdasmen, di mana pelaksanaan pembelajaran mencapai 100 persen,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra,Tito Karnavian, juga menambahkan bahwa Kemendikdasmen telah mengidentifikasi tingkat kerusakan dengan tepat. “Mendikdasmen sudah paham mana yang rusak berat, sedang, maupun ringan. Beliau berikan bantuan melalui satgas untuk pembersihan bersama TNI/Polri, dan setelah itu pembangunan sekolah dilakukan. Mendikdasmen memiliki _timeline_ pasti atas apa yang akan dikerjakan,” pungkasnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah penerima dalam rangkaian acara peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam mendukung program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Suasana khidmat menyelimuti lokasi acara saat keputusan tersebut dibacakan di hadapan para penerima serta para undangan.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima. Penyematan tersebut menjadi simbol penghormatan negara atas kerja nyata yang telah dilakukan dalam menyukseskan agenda strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan.

Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan dianugerahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Bintang Jasa Pratama diberikan kepada empat penerima, dan penyematan diwakili kepala Wakapolri Komjen Pol. Dedy Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya. Sedangkan pada kategori Bintang Jasa Nararya, penghargaan diberikan kepada lima penerima dan penyematan diwakili kepada Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satya Lencana Wira Karya kepada 60 penerima yang terdiri atas para Kapolda, pejabat utama Polri, Kapolres dari berbagai daerah, unsur pengawas internal, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan dunia usaha yang berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan. Penyematan penghargaan tersebut diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, serta Tokoh Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan Zaini Sidi.

Penganugerahan tanda kehormatan ini menjadi penegasan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung agenda besar kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi nasional. Melalui penghargaan tersebut, negara tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga meneguhkan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat.