Monitorday.com – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Namun, ambisi tersebut tak bisa hanya mengandalkan belanja negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membutuhkan suntikan investasi besar dari sektor swasta hingga Danantara.

Purbaya mengatakan target pertumbuhan 6 persen membutuhkan pertumbuhan investasi nasional hingga 7 persen. Untuk mencapainya, pemerintah akan mengandalkan kolaborasi tiga kekuatan: pemerintah, sektor swasta, dan Danantara.

“Target ini akan dicapai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan Danantara,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut Purbaya, investasi pemerintah akan berperan sebagai katalisator. Sementara itu, sektor swasta diposisikan sebagai motor utama penggerak investasi. Adapun Danantara diarahkan untuk masuk ke sektor-sektor strategis, terutama yang berkaitan dengan hilirisasi.

Di luar investasi, pemerintah juga menyiapkan strategi menjaga stabilitas ekonomi makro agar momentum pertumbuhan tidak mudah terpukul gejolak global.

“Stabilitas ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi secara berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah akan menjaga inflasi untuk melindungi daya beli dan konsumsi masyarakat. Suku bunga juga diupayakan tetap kompetitif agar akses pembiayaan terbuka, kepercayaan dunia usaha terjaga, dan investasi terus bergerak.

Stabilitas rupiah menjadi perhatian lain. Purbaya mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menjaga nilai tukar guna memperkuat ketahanan ekonomi, meredam dampak gejolak global, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi.

Pemerintah juga membidik sektor strategis, termasuk minyak dan gas bumi (migas), untuk memperkuat mesin pertumbuhan sekaligus ketahanan energi.

Purbaya mengatakan peningkatan lifting migas akan ditempuh melalui reaktivasi sumur-sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi maju, serta penguatan pengawasan operasi.

Di sisi investasi, pemerintah berupaya memperbaiki iklim usaha hulu migas melalui pemberian kepastian berusaha, insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi.

“Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan produksi migas nasional, sekaligus memperkuat ketahanan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.

Dengan target pertumbuhan 6 persen yang dipatok untuk 2027, pemerintah kini menghadapi tantangan memastikan investasi benar-benar mengalir. Pemerintah menjadi pemantik, tetapi beban terbesar untuk menggerakkan mesin investasi berada di pundak sektor swasta dan Danantara.

Senyumnya selalu lepas, renyah, penuh tawa. Bagi mereka yang terbiasa melihat pejabat negara dengan dahi berkerut dan tatapan dingin, Profesor Abdul Mu’ti adalah sebuah kesegaran yang ganjil.

Ia memimpin kementerian raksasa, mengomandani jutaan nasib guru dan anak sekolah. Namun, di panggung publik, ia adalah panglima humor.

Orang-orang menjulukinya ikon “Muhammadiyah Garis Lucu”—seorang ulama dan akademisi yang mampu mengubah doktrin berat menjadi sekeranjang lelucon segar. Tawa baginya, lebih dari sekadar kelucuan. Ia adalah cara untuk membuat sesuatu yang berat terasa lebih ringan, tanpa kehilangan kedalamannya.

Ia dibesarkan oleh udara Kudus, kota pesisir yang blak-blakan dan egaliter. Di sana, sejak kecil batinnya ditempa oleh sunyinya lembar kitab kuno sekaligus riuhnya gojekan di gardu ronda. Dialek pesisir yang ceplas-ceplos itu tak pernah luntur, bahkan setelah ia melintasi benua untuk merengkuh gelar master di Australia.

Baginya, kecerdasan terbaik tidak lahir dari kekakuan, melainkan dari kelonggaran jiwa yang bahagia.

Kini, selera humor yang tinggi itu dibawanya ke ruang birokrasi yang terkenal kaku dan formal. Mu’ti melihat sebuah tragedi di sekolah-sekolah kita: anak-anak yang kehilangan tawa karena tas mereka terlalu berat.

Kurikulum kita menderita obesitas, memaksa murid menghafal segalanya demi angka-angka bisu di atas kertas, lalu melupakannya saat keluar gerbang sekolah.

“Sekolah harus bikin bahagia,” katanya berseloroh, namun matanya menyorotkan keseriusan yang pekat.

Dari sanalah ia menyodorkan penawar bernama Deep Learning. Pembelajaran mendalam. Ini bukan sekadar teori akademik yang rumit. Di tangan Mu’ti, konsep ini menjadi sebuah pemberontakan yang humanis.

Ia ingin memangkas tumpukan materi pelajaran yang gemuk agar guru dan murid punya ruang untuk bernapas, saling mendengar, dan tertawa bersama.

Ia merajut tiga pilar yang saling mengikat dalam sunyi. Pertama adalah kesadaran (mindful), di mana siswa tahu untuk apa mereka belajar, bukan sekadar menjadi robot penghafal rumus hari Senin. Kesadaran itu lalu melahirkan makna (meaningful), mengubah kelas yang tadinya sepi monolog menjadi panggung diskusi yang kritis dan hidup. Dan puncaknya adalah kegembiraan (joyful). Belajar harus menjadi proses yang menyenangkan, bukan ruang interogasi yang menakutkan bagi anak-anak.

Mu’ti tahu persis, kunci dari ruang kelas yang hidup ini ada di tangan guru. Guru bukanlah mesin pengalir materi yang dikejar-kejar dokumen administratif. Guru adalah pemantik api. Karena itu, kesejahteraan dan kompetensi mereka kini ikut diseret dalam arus perubahan ini.

Mendidik, bagi seorang Abdul Mu’ti, bukanlah tentang mengumpulkan tumpukan kertas laporan yang tebalnya minta ampun. Mendidik adalah mengetuk pintu jiwa. Dengan banyolan-banyolan cerdas dan senyumnya yang tak pernah pudar, sang Profesor sedang mencoba meruntuhkan tembok-tembok kekakuan pendidikan nasional kita.

Ia sedang memimpin sebuah transisi besar: dari generasi yang menghafal materi, menuju generasi yang berpikir mendalam dengan hati yang gembira.

Kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah kapal besar bernama pendidikan Indonesia coba diarahkan bukan dengan instruksi yang galak, melainkan dengan ketukan humor yang mencerdaskan.

Monitorday.com– Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase baru transformasi di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah mendorong konsolidasi dan streamlining perusahaan negara agar pengelolaan aset menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Menurut ANTARA, pengamat BUMN Toto Pranoto menilai proses streamlining perlu dipercepat agar perbaikan kinerja perusahaan negara dapat berlangsung lebih efektif.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan BUMN tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Prabowo sebelumnya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan tim Danantara atas upaya pembenahan serta transformasi BUMN yang dinilai mulai memberikan dampak terhadap efisiensi dan peningkatan keuntungan perusahaan negara.

Salah satu indikator restrukturisasi adalah konsolidasi aset BUMN. Pada Juni 2026, Danantara menyatukan pengelolaan hotel-hotel milik BUMN di bawah InJourney. Sebanyak 45 hotel telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA), yang menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset sektor hospitality dan meningkatkan daya saing bisnis BUMN.

Dari sisi fiskal, transformasi BUMN juga semakin terkait dengan kapasitas pembiayaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026. Dana tersebut akan masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, sementara sebelumnya dividen BUMN tercatat dalam pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan.

Perubahan struktur tersebut membuat Danantara memiliki posisi strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan aset perusahaan negara. Tantangannya adalah memastikan konsolidasi tidak berhenti pada penggabungan aset atau perusahaan, tetapi menghasilkan produktivitas, efisiensi biaya, peningkatan laba, dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pengamat juga melihat kinerja positif sejumlah BUMN pada semester pertama 2026 sebagai salah satu perkembangan penting. Menurut Toto Pranoto, streamlining yang lebih cepat berpotensi membuat perusahaan negara semakin efektif dan efisien. Namun, proses tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi, manajemen profesional, dan indikator kinerja yang terukur.

Ke depan, arah BUMN akan sangat dipengaruhi kemampuan Danantara mengelola portofolio perusahaan negara secara profesional sekaligus mendukung agenda strategis pemerintah. Jika efisiensi berhasil meningkatkan produktivitas dan keuntungan, BUMN berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap investasi, lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta penerimaan negara. Sebaliknya, konsolidasi tanpa perbaikan fundamental berisiko hanya memindahkan struktur kepemilikan tanpa menghasilkan perubahan kinerja yang signifikan.

Monitorday.com – Digitalisasi pembelajaran tak cukup hanya dengan mengirim perangkat digital ke sekolah. Tanpa pasokan listrik yang memadai, teknologi yang digadang-gadang menjadi pengungkit mutu pendidikan justru berisiko menganggur di ruang kelas.

Menyadari persoalan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyediaan dan penguatan pasokan listrik, terutama bagi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menerima Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Fajar menegaskan, distribusi perangkat digital harus dibarengi kesiapan infrastruktur pendukung.

“Jangan sampai Papan Interaktif Digital sudah sampai di sekolah, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena listrik belum tersedia atau dayanya tidak mencukupi,” ujar Fajar.

Pemerintah menyiapkan sekitar 713 ribu unit Papan Interaktif Digital (PID) pada 2026 untuk mendukung pembelajaran. Setiap perangkat membutuhkan daya sekitar 2.200 hingga 3.500 VA.

Namun, kebutuhan listrik sekolah masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan hasil verifikasi Kemendikdasmen, sebanyak 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan. Sebanyak 26.162 sekolah membutuhkan penyambungan listrik baru, sedangkan 201.203 sekolah memerlukan penambahan daya.

Tantangan lebih berat dihadapi 9.544 satuan pendidikan yang belum terjangkau jaringan PLN eksisting. Untuk sekolah-sekolah tersebut, pemerintah menyiapkan solusi alternatif, di antaranya pembangkit listrik tenaga surya berbasis baterai dan sistem listrik off-grid.

Fajar menekankan, digitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pengadaan dan distribusi perangkat.

“Menteri Abdul Mu’ti terus mengingatkan agar digitalisasi pembelajaran tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi benar-benar memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran,” katanya.

Di sisi lain, Yuliot menyebut kebutuhan listrik sekolah dapat disinergikan dengan Program Listrik Desa (Lisdes) Kementerian ESDM. Langkah itu dinilai dapat mempercepat penyambungan listrik sekaligus mengoptimalkan program pemerintah yang telah berjalan.

“Sampai 2029 kami menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Tentu ada sarana-sarana pendidikan yang perlu mendapat percepatan penyambungan listrik,” ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan membuat penanganan kebutuhan listrik untuk mendukung digitalisasi pendidikan lebih cepat dan efisien.

Fajar menyambut komitmen tersebut. Ia berharap sinergi Kemendikdasmen, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero) dapat memastikan sekolah di pelosok tidak kembali menjadi penonton dalam transformasi pembelajaran berbasis teknologi.

Dengan demikian, pemerataan listrik dan digitalisasi pendidikan tidak lagi berjalan terpisah. Infrastruktur energi diposisikan sebagai fondasi agar perangkat teknologi yang dikirim pemerintah benar-benar menyala, digunakan, dan memberi manfaat bagi siswa—termasuk mereka yang belajar di wilayah 3T.

Dalam pertemuan tersebut, Fajar didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen. Sementara Yuliot didampingi jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).

Monitorday.com– Hukum membeli dan memiliki saham dalam perspektif Islam tidak dapat ditentukan hanya dari bentuk instrumennya, tetapi juga harus dilihat dari kegiatan usaha perusahaan dan mekanisme transaksinya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), saham dapat menjadi instrumen investasi syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Dasar umum mengenai kebolehan bermuamalah dapat ditemukan dalam QS Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Ayat ini menjadi salah satu landasan penting bahwa aktivitas perdagangan pada dasarnya diperbolehkan, sementara transaksi yang mengandung riba harus dihindari. Dalam konteks saham, prinsip tersebut mengharuskan investor memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bukan merupakan skema berbasis bunga atau praktik yang dilarang syariat.

Islam juga melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan (gharar) dan perjudian (maysir). Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 90 bahwa khamar, perjudian, berhala, dan mengundi nasib merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi. Karena itu, aktivitas membeli saham dengan tujuan investasi berbeda dengan praktik spekulatif yang menyerupai perjudian. Investor perlu memiliki pertimbangan terhadap fundamental perusahaan dan memahami risiko, bukan sekadar mengandalkan untung-untungan.

Prinsip kehati-hatian tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam HR Muslim, Rasulullah SAW melarang transaksi gharar. Hadis ini menjadi dasar penting dalam fikih muamalah bahwa transaksi harus memiliki objek, hak, kewajiban, dan informasi yang cukup sehingga para pihak tidak terjebak dalam ketidakjelasan yang berlebihan.

Dari sisi objek investasi, saham syariah harus berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis seperti perjudian, minuman keras, atau usaha lain yang secara syariah dilarang tidak dapat dijadikan pilihan investasi syariah. Di Indonesia, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang menjadi salah satu rujukan bagi investor dalam mengidentifikasi efek yang memenuhi kriteria syariah.

Selain kegiatan usaha, terdapat pula kriteria keuangan dan mekanisme transaksi yang harus diperhatikan. DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Ketentuan tersebut antara lain bertujuan mencegah praktik seperti manipulasi pasar, transaksi semu, dan tindakan yang mengandung unsur spekulasi terlarang.

Karena itu, seorang Muslim yang ingin berinvestasi saham perlu membedakan antara investasi saham syariah dan aktivitas perdagangan saham yang semata-mata mengejar pergerakan harga tanpa memahami risiko. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, sehingga keuntungan investor dapat berasal dari kenaikan harga saham maupun pembagian dividen. Namun, keuntungan tersebut tidak dijamin dan investor juga dapat mengalami kerugian.

Pada akhirnya, hukum saham dalam Islam dapat dipahami sebagai mubah atau diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan syariah. Prinsipnya adalah memilih perusahaan yang halal, menggunakan mekanisme transaksi yang sesuai syariah, menghindari riba, gharar, maysir, manipulasi, serta tidak melakukan praktik yang merugikan pihak lain. Menurut OJK dan DSN-MUI, kerangka pasar modal syariah di Indonesia dibangun untuk memberikan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menjalani sejumlah agenda strategis pada Selasa (1/9/2026), mulai dari membahas penyediaan hunian layak dan terjangkau hingga menerima laporan mengenai situasi nasional dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada malam harinya, Prabowo bertolak ke Vladivostok, Rusia, untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.

Sebelum berangkat ke Rusia, Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan kualitas hunian masyarakat agar lebih layak dan terjangkau. Pemerintah menempatkan penyediaan tempat tinggal sebagai bagian penting dari agenda peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada hari yang sama, Prabowo juga menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Menurut Sekretariat Presiden, Presiden menerima laporan mengenai kondisi lapangan serta langkah penanganan dan pengendalian kebakaran.

Pemerintah juga memperkuat kemampuan penanganan karhutla. Presiden memberikan dukungan kepada Kodam XXII/Tambun Bungai berupa 100 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 15 unit ekskavator untuk memperkuat pencegahan serta penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Setelah menyelesaikan agenda di dalam negeri, Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Vladivostok, Rusia, pada Selasa malam. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 yang berlangsung pada 1–4 September 2026.

Kehadiran Prabowo di forum ekonomi tersebut memiliki arti strategis bagi hubungan ekonomi Indonesia-Rusia. Selain menghadiri forum, Prabowo berpeluang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyebut peluang pertemuan kedua kepala negara terbuka selama rangkaian EEF.

Rangkaian agenda ini menunjukkan bahwa aktivitas Presiden pada awal September tidak hanya berfokus pada hubungan luar negeri, tetapi juga menyentuh sejumlah isu domestik strategis, terutama hunian rakyat, stabilitas nasional, dan penanganan bencana lingkungan. Agenda di Rusia selanjutnya akan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan hubungan bilateral Indonesia-Rusia.

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menguji penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) secara langsung oleh masyarakat. Uji coba tersebut menjadi langkah awal pemerintah mengkaji CNG 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg.

Untuk tahap awal, penggunaan CNG 3 kg masih terbatas di lingkungan internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pengujian dilakukan untuk melihat kinerja teknis tabung sekaligus memetakan pola pemanfaatannya oleh pengguna.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pengujian berlangsung selama satu bulan. Evaluasi kali ini tidak lagi hanya berfokus pada ketahanan fisik tabung, tetapi juga pada aspek penggunaan di lapangan.

“September ini kami akan dapatkan hasil evaluasi, bukan hanya dari sisi kinerja tabung, melainkan juga dari sisi bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Laode dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

CNG sebenarnya bukan teknologi baru di Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan gas alam terkompresi tersebut telah digunakan di sejumlah sektor, seperti perhotelan, restoran, kafe (horeka), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemanfaatan CNG selama ini umumnya menggunakan tabung berkapasitas besar, yakni lebih dari 10 hingga 20 kg. Penggunaan dalam tabung berukuran 3 kg menghadirkan tantangan teknis yang lebih besar.

Tekanan CNG mencapai sekitar 200–250 bar, jauh di atas tekanan LPG yang berada di kisaran 5–10 bar. Perbedaan tekanan tersebut membuat pemerintah harus memastikan aspek keamanan, ketahanan tabung, hingga kelayakan penggunaannya sebelum CNG 3 kg diterapkan lebih luas.

Pemerintah kini masih melakukan kajian dan pengujian untuk memastikan CNG 3 kg memenuhi standar teknis serta aman digunakan masyarakat.

Jika dinilai layak, CNG 3 kg diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pengganti LPG 3 kg. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Dengan uji coba yang mulai menyentuh penggunaan langsung, pemerintah kini tidak hanya menguji apakah tabung CNG 3 kg kuat menahan tekanan, tetapi juga apakah teknologi tersebut aman, praktis, dan sesuai dengan pola konsumsi masyarakat.

Monitorday.com – Destry Damayanti menorehkan sejarah baru di Bank Indonesia (BI). DPR RI menyetujui Destry sebagai Gubernur BI periode 2026–2031, menjadikannya perempuan pertama yang secara definitif memimpin bank sentral Indonesia.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (1/9/2026). Dalam rapat yang sama, DPR menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026–2031.

Penetapan Destry menjadi babak baru dalam sejarah kepemimpinan BI. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.

Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur BI pada 25 Juli 2026, Destry ditunjuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengajukannya sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR.

Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan BI. Komisi XI menggelar fit and proper test terhadap Destry dan Aida pada 26 Agustus 2026, kemudian terhadap calon Deputi Gubernur BI pada 27 Agustus 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.

“Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031,” kata Misbakhun saat membacakan laporan Komisi XI.

Destry bukan nama baru dalam perekonomian nasional. Lahir di Jakarta pada 1963, ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pendidikan kemudian dilanjutkan di Cornell University, New York, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master of Science bidang Regional Science pada 1992.

Kariernya dimulai dari dunia akademik. Destry pernah menjadi peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1987–1990.

Ia kemudian masuk ke pemerintahan dengan bekerja di Kementerian Keuangan pada 1992–1997. Setelah itu, Destry berkarier sebagai ekonom di Citibank pada 1997–2000.

Kariernya berlanjut sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000–2003. Di sektor keuangan domestik, ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri serta Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Destry juga pernah memimpin Satuan Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015. Pada 2015, ia bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Anggota Dewan Komisioner hingga 2019.

Kariernya di bank sentral dimulai pada 2019 ketika Presiden mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya untuk periode berikutnya pada 2024.

Pengalaman di akademik, pemerintahan, perbankan, pasar keuangan, LPS, dan BI menjadi bekal Destry untuk memimpin bank sentral. Latar belakang lintas sektor tersebut juga menjadi salah satu kekuatan yang ditawarkan dalam pencalonannya sebagai Gubernur BI.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pada 26 Agustus 2026, Destry menekankan pentingnya sinergi antara BI dan pemerintah. Namun, koordinasi tersebut, menurut dia, tetap harus menjaga independensi bank sentral.

“Sinergi itu tidak berarti kita kehilangan independensi. Kita bergerak bersama-sama menuju arah yang sama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Destry, seperti dilansir Antara.

Setelah memperoleh persetujuan DPR, Destry menegaskan stabilitas akan tetap menjadi prioritas BI di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita,” kata Destry, Selasa (1/9/2026).

Dengan mandat periode 2026–2031, Destry kini menghadapi tantangan ganda. Ia bukan hanya harus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga menjadi figur yang membuka sejarah baru: perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia secara definitif.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan penguatan transformasi pendidikan pada 2027 setelah sejumlah indikator kinerja menunjukkan perbaikan. Kenaikan partisipasi sekolah, transisi PAUD ke SD, hingga serapan kerja lulusan vokasi menjadi modal untuk memperluas intervensi pendidikan tahun depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan 2027 tidak sekadar meneruskan program yang telah berjalan. Pemerintah akan memperkuat program yang dinilai berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.

“Alhamdulillah hasilnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sejumlah indikator kinerja strategis Kemendikdasmen pada 2025 menunjukkan tren positif. Persentase transisi PAUD ke SD naik menjadi 66,15 persen, dari 63,81 persen pada 2024. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun juga meningkat menjadi 93,13 persen, dari 92,37 persen.

Perbaikan turut terlihat pada kualitas pembelajaran. Ketercapaian standar literasi mencapai 67,94 persen, sedangkan numerasi berada di angka 62,53 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD meningkat menjadi 65,15.

Pada aspek karakter dan lingkungan pendidikan, indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan dengan kategori baik tercatat sebesar 42,66 persen.

Kinerja pendidikan vokasi juga menunjukkan peningkatan. Serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun mencapai 74,60 persen, naik dari 71,83 persen sebelumnya.

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengapresiasi capaian tersebut. Menurut dia, kenaikan partisipasi sekolah menunjukkan adanya kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan, sementara peningkatan serapan lulusan vokasi mencerminkan semakin kuatnya keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami memberikan apresiasi terkait angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun yang meningkat. Itu merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia. Kemudian apresiasi transformasi tingkat serapan kerja lulusan vokasi yang mencapai 74,60 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,” ujar Denny.

Selain capaian kinerja, penguatan transformasi pendidikan 2027 juga ditopang kenaikan anggaran. Kemendikdasmen memperoleh Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp61,10 triliun, naik Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp55,5 triliun diarahkan untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Anggaran tersebut difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik, dan guru.

Sejumlah program mendapat alokasi besar. Revitalisasi satuan pendidikan memperoleh Rp9,28 triliun, inisiatif awal menuju wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun, bantuan perlengkapan sekolah Rp250 miliar, Sekolah Nasional Terintegrasi Rp7,21 triliun, dan Digitalisasi Pembelajaran Rp5,83 triliun.

Dukungan bagi guru dan peserta didik juga menjadi prioritas. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), serta Rp40 miliar untuk Studio Guru.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan transformasi pendidikan 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan fasilitas sekolah. Pemerintah juga mengarahkan anggaran pada perluasan akses, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan bantuan langsung bagi peserta didik.

Abdul Mu’ti mengatakan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat.

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menurut Abdul Mu’ti, target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah, DPR, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat harus terlibat agar berbagai program pendidikan tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi memberikan dampak berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi X DPR RI dalam mendorong pembangunan pendidikan sekaligus mengawal agar kebijakan pemerintah memberi manfaat yang lebih luas.

“Kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkasnya.

Dengan indikator kinerja yang membaik dan pagu anggaran yang meningkat, transformasi pendidikan 2027 kini diarahkan pada empat sasaran utama: memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru dan peserta didik, serta mempersempit kesenjangan layanan pendidikan.

Monitorday.com – Gelar sarjana tak lagi menjadi tiket tunggal memasuki dunia kerja. Di tengah percepatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI), industri mulai menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kombinasi kompetensi yang lebih lengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan dunia kerja kini bergerak menuju kebutuhan integrated skills, yakni perpaduan antara kompetensi utama sesuai bidang keilmuan dengan keterampilan pendukung, terutama kemampuan digital dan AI.

“Core skill saja tidak cukup. Jadi tidak hanya ijazah, tidak hanya sertifikat kompetensi, tetapi sekarang trennya adalah integrated skills,” ujar Yassierli saat memberikan kuliah umum di Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI), Depok, Jawa Barat, Senin (31/8/2026).

Menurut Yassierli, perubahan kebutuhan industri terlihat dari bermunculannya jenis pekerjaan yang tidak selalu memiliki padanan langsung dengan nama program studi di perguruan tinggi. Perusahaan, misalnya, kini membutuhkan big data analyst atau product developer, sementara kedua profesi tersebut menuntut perpaduan berbagai kompetensi.

“Sekarang dicari big data analyst, dicari product developer. Mana ada program studi product developer atau big data analyst? Karena yang diminta itu core skill dan skill yang terintegrasi,” katanya.

Karena itu, Yassierli meminta mahasiswa tidak menunggu hingga wisuda untuk mulai membangun kompetensi. Masa kuliah, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan melalui pembelajaran, praktik, magang, sertifikasi, hingga membangun portofolio.

Mahasiswa juga perlu sejak dini menentukan rekam jejak seperti apa yang ingin dibawa saat memasuki pasar kerja. Setiap pengalaman selama kuliah harus menjadi bagian dari nilai jual ketika melamar pekerjaan.

“Kalau sekarang mengambil program studi apa, sudah serius di situ. Yakini itu adalah journey yang harus dibangun. Belajar, praktik, magang, mendapatkan sertifikat, dan membangun portofolio,” ujar Yassierli.

Ia bahkan meminta mahasiswa memperlakukan curriculum vitae (CV) bukan sekadar dokumen administratif yang dibuat menjelang melamar kerja. CV, menurut dia, harus dirancang sejak awal kuliah melalui berbagai pengalaman dan pencapaian.

“CV itu bukan dibuat, tetapi CV itu dirancang dari kertas kosong. Kita ingin tiga atau empat tahun lagi CV kita isinya apa, itu harus dirancang,” tuturnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa kompetensi akademik tetap penting, tetapi tidak lagi berdiri sendiri. Lulusan dituntut mampu menunjukkan bukti kemampuan melalui pengalaman nyata, sertifikasi, keterampilan digital, penguasaan AI, komunikasi, dan portofolio.

Yassierli pun mendorong perguruan tinggi terus menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan kebutuhan industri. Lulusan, kata dia, harus dibekali kompetensi sesuai bidang keilmuan sekaligus kemampuan teknologi yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pekerjaan.

Dengan demikian, ijazah bukan lagi satu-satunya modal. Ketika memasuki dunia kerja, lulusan dituntut membawa bukti kompetensi, pengalaman, dan portofolio yang menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah.