Monitorday.com – Iran mengeksekusi 9 anggota ISIS karena merencanakan serangan di wilayahnya pada tahun 2018, kata otoritas kehakiman pada hari Selasa (10/6/2025).

“Hukuman mati atas 9 anggota kelompok teroris Daesh dilaksanakan setelah mendapatkan penegasan dari Mahkamah Agung Iran,” lapor Mizan Online seperti dilansir AFP.

Mereka berencana melakukan serangan teroris atas warga sipil di Iran, menurut otoritas setempat.

Kesembilan orang itu ditangkap setelah bentrok dengan patroli Korps Garda Revolusi Iran di daerah perbatasan barat pada Januari 2018.

“Sel teroris ini bermaksud menyusup ke Iran dan melakukan serangan simultan di daerah perbatasan dan pusat-pusat kota,” kata Mizan mengutip komandan lapangan Garda Jenderal Mohammad Pakpour kala itu.

Unit-unit Garda didukung oleh aparat intelijen melacak para tersangka dan menangkap mereka setelah baku tembak maut yang menyebabkan tiga petugas tewas.

“Beberapa teroris meledakkan diri mereka sendiri dengan sabuk bunuh diri,” kata Pakpour.

Peralatan perang yang disita petugas kala itu antara lain senapan mesin, granat, kamera termal, serta amunisi dalam jumlah besar.

Aparat kehakiman mengatakan mereka didakwa dengan tuduhan mengobarkan perang melawan Allah – yang merupakan kejahatan tertinggi di Iran.

Tuduhan lainnya termasuk pemberontakan bersenjata, terorisme, dan kepemilikan senjata militer secara ilegal.

Hukuman mati dijatuhkan oleh Pengadilan Revolusi Teheran, yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran.

Tindakan mereka dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kestabilan negara.

Selama pertempuran, kelompok teroris tersebut berusaha melaksanakan serangan yang dapat menargetkan area padat penduduk.

Iran terus mengawasi dan menindak keras kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengancam keamanan domestik.

Serangan semacam ini menambah ketegangan yang telah lama ada di wilayah perbatasan Iran dengan negara-negara tetangga.

Monitorday.com – Persidangan 16 anggota kelompok ekstremis kanan-jauh yang dituduh berpartisipasi dalam konspirasi teror dimulai di Prancis pada hari Selasa (10/6/2025).

Para terdakwa, yang diduga berencana untuk melakukan serangan brutal terhadap Muslim, membantah adanya maksud teror.

Para terdakwa – 13 pria dan 3 wanita – dituduh mempersiapkan serangan terhadap Muslim di Prancis antara 2017 dan 2018.

Mereka merupakan anggota kelompok Action des Forces Operationnelles (AFO), yang sudah dibubarkan pemerintah pada 2018.

Menurut Kantor Kejaksaan Anti-Terorisme Nasional (Pnat), AFO merupakan organisasi yang memiliki struktur dan bertujuan melakukan kekerasan di tempat-tempat simbolis seperti masjid.

Para terdakwa memiliki latar belakang beragam, termasuk bekas anggota kepolisian, dealer barang antik, guru, perawat, dan bahkan diplomat.

Beberapa dari mereka juga memiliki latar belakang militer atau pernah mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi tentara.

Pihak kejaksaan mengatakan bahwa para terdakwa bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu memerangi pengaruh Muslim di Prancis.

Para terdakwa menyebut diri mereka sebagai patriot atau pejuang perlawanan, membantah memiliki niat pribadi untuk melakukan tindakan kekerasan.

Namun, pihak kejaksaan mengatakan bahwa hasil investigasi menunjukkan adanya rencana rahasia untuk menyerang anggota komunitas Muslim.

Rencana mereka dipengaruhi oleh ketakutan terhadap teori “Great Replacement”, yang menyatakan bahwa orang kulit putih Eropa digantikan oleh imigran non-kulit putih.

Salah satu rencana serangan yang mereka buat adalah “Operation Halal”, yang bermaksud meracuni produk halal yang dijual di supermarket dengan sianida atau racun tikus.

Para terdakwa juga merencanakan untuk melemparkan granat ke mobil-mobil orang Arab dan membunuh “200 imam radikal”.

Rencana lainnya termasuk menyerang penyanyi rap Medine atau tokoh Muslim Tariq Ramadan serta meledakkan tempat usaha pembuatan makanan kuskus.

Saat penggerebekan dilakukan, petugas menemukan senjata api, ribuan butir amunisi, dan bahan untuk pembuatan bom.

Tindakan-tindakan yang awalnya dianggap kriminal atau pidana serius kemudian diubah dan dianggap pelanggaran ringan oleh Pnat.

Pnat beralasan bahwa meskipun mereka bermaksud melakukan kekerasan brutal, rencana-rencana tersebut belum terlaksana.

Semua 16 terdakwa hadir dalam persidangan di bawah pengawasan pengadilan dan tetap bebas selama proses persidangan yang dijadwalkan hingga 27 Juni.

Beberapa waktu belakangan, Prancis mengalami kenaikan insiden serangan anti-Muslim dan anti-Semit, terutama sejak serangan Israel terhadap Gaza.

Monitorday.com – Para staf non-esensial di Kedutaan Amerika Serikat beserta tanggungan mereka dievakuasi dari Baghdad, menyusul kabar rencana serangan Israel atas Iran.

Perintah evakuasi itu muncul di saat perundingan AS tentang program nuklir Iran menemui jalan buntu beberapa hari terakhir.

Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff masih direncanakan akan bertemu delegasi dengan Iran guna membahas program nuklir Teheran pada hari Ahad, kata sejumlah pejabat kepada stasiun televisi CBS.

Witkoff akan bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Muscat, lapor Axios.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada BBC, “Kami terus menimbang postur personel yang tepat di semua kedutaan kami.”

Berdasarkan analisis terbaru, AS memutuskan untuk mengurangi jejak misi mereka di Iraq.

Berbicara di Kennedy Center, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para reporter bahwa warga Amerika diimbau untuk meninggalkan kawasan itu “karena tempat itu bisa jadi berbahaya, dan kita lihat apa yang akan terjadi.”

Trump juga menegaskan lagi bahwa AS tidak ingin Iran mengembangkan senjata nuklir dan tidak akan membiarkannya.

Trump pernah mengatakan bahwa apabila Iran bersikukuh untuk mengembangkan nuklir, maka AS akan mempersilahkan Israel untuk menggempur Iran.

Pada hari Senin, dewan gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memulai pertemuan di Wina, Austria, untuk membahas program nuklir Iran dan isu-isu lainnya.

Pertemuan digelar setelah IAEA merilis sebuah laporan yang mengkritik sikap kerja sama Iran yang “kurang dari memuaskan”, terutama dalam penjelasan soal kasus lama temuan bahan nuklir di lokasi yang tidak dilaporkan oleh Teheran.

Iran menyebut laporan IAEA tersebut tidak berimbang, mengatakan bahwa organisasi itu mengandalkan “dokumen palsu” yang disodorkan Israel.

Teheran selalu menegaskan bahwa pengayaan uranium yang dilakukannya adalah untuk kepentingan penyediaan energi bagi masyarakat, bukan untuk pembuatan senjata atom.

Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh mengatakan negaranya akan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah apabila perundingan nuklir itu gagal dan Trump memerintahkan serangan militer terhadap Iran.

Sekitar 2.500 tentara AS saat ini ditempatkan di Iraq, menurut Pentagon.

Monitorday.com – Sejumlah toko besar di Los Angeles, California, menjadi sasaran penjarahan dalam gelombang kerusuhan yang terjadi sejak pekan lalu.

Kepolisian Los Angeles (LAPD) mengungkapkan bahwa gerai-gerai seperti Adidas, Apple, Nike Air Jordan, Shoe Palace, CVS Pharmacy, T-Mobile, toko perhiasan, hingga apotek ganja mengalami kerusakan parah dan kehilangan barang dagangan.

Kerusuhan ini dipicu oleh demonstrasi menolak kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang berubah menjadi kekacauan setelah pemerintah federal mengerahkan Garda Nasional dan marinir untuk membubarkan massa.

Masih belum jelas apakah pelaku penjarahan merupakan bagian dari demonstran atau warga yang memanfaatkan situasi. Namun, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap para pelaku perusakan dan penjarahan.

“Siapapun yang menjarah atau merusak kota ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap komunitas imigran kami. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Bass melalui akun media sosial X.

Seorang saksi mata yang diwawancarai CBS News menyatakan bahwa para pelaku penjarahan datang dengan persiapan matang, membawa alat seperti gergaji untuk membongkar pintu toko.

LAPD melaporkan bahwa hingga Sabtu malam, mereka telah menangkap 14 orang terkait aksi penjarahan. Tiga di antaranya adalah seorang perempuan yang diduga terlibat dalam perampokan di Apple Store, serta dua orang lain yang tertangkap sedang melakukan penjarahan.

Pihak kepolisian juga meminta para pemilik toko untuk mendokumentasikan kerusakan properti mereka sebagai bagian dari proses investigasi. Beberapa video yang beredar memperlihatkan kondisi toko perhiasan yang porak-poranda dan barang-barang dagangan yang berserakan.

LAPD terus melakukan pengumpulan bukti dan berjanji akan menindaklanjuti laporan warga demi memulihkan keamanan kota.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan telah membebaskan bea masuk untuk 1.800 barang kiriman milik jamaah haji khusus Indonesia tahun ini. Nilai total barang yang dibebaskan dari pungutan tersebut mencapai USD 149.144 atau setara Rp2,42 miliar (kurs Jisdor: Rp16.265/USD).

“Ini untuk kiriman jamaah haji plus ya, karena yang reguler belum ada pengiriman. Jadi, untuk yang plus ini ada kurang lebih 1.800 barang. Nilainya sampai saat ini ada 149.144 dolar AS yang dibebaskan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, saat meninjau kesiapan pelayanan Bea Cukai di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (11/6).

Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) tersebut diberikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada jamaah haji dalam membawa atau mengirim barang dari Arab Saudi ke Indonesia.

Ketentuannya antara lain:

Jamaah haji reguler mendapat pembebasan bea masuk dan PDRI tanpa batas nilai tertentu.

Jamaah haji khusus (plus) mendapat pembebasan untuk barang bawaan hingga maksimal USD 2.500.

Untuk barang kiriman, pembebasan diberikan dua kali per musim haji dengan nilai maksimal USD 1.500 per kiriman.

Untuk mendukung kelancaran proses kepulangan jamaah, DJBC membentuk satuan tugas di setiap titik debarkasi. Petugas Bea Cukai juga menyediakan desk pelayanan khusus bagi jamaah yang membawa barang yang memerlukan proses customs clearance, seperti handphone, komputer genggam (HKT), tablet, dan barang dagangan.

Seluruh pemeriksaan dilakukan secara selektif menggunakan X-ray scanner dan metode risk assessment, guna menjamin proses tetap aman namun efisien.

Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk menciptakan proses kepulangan jamaah haji yang aman, tertib, dan nyaman. Sosialisasi mengenai kebijakan fiskal juga telah digencarkan untuk meningkatkan pemahaman jamaah mengenai hak dan kewajiban mereka saat membawa barang dari luar negeri.

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan pengawasan kepabeanan, khususnya dalam momentum penting seperti musim haji.

Monitorday.com – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang adil, transparan, dan berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pengawasan bersama terhadap pelaksanaan SPMB.

Forum ini digelar sebagai respons atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di lapangan—seperti kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Kemendikdasmen mendorong forum ini sebagai wadah pengawasan kolaboratif nasional, untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menekankan bahwa pelaksanaan SPMB bukanlah sekadar pergantian nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melainkan sebuah titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia.

“Dalam paradigma baru ini, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif. Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ucap Wamen Atip.

Lebih lanjut, Wamen Atip menyatakan bahwa forum bersama ini merupakan bentuk komitmen kolektif dari Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

“Kita menegaskan dan meneguhkan, bahwa untuk menjamin filosofi dasar dari SPMB yang berkeadilan dan transparan, maka prosesnya pun harus dijalankan dengan benar. Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, dalam laporannya menyampaikan berbagai temuan dari pelaksanaan penerimaan murid baru sebelumnya yang menjadi catatan penting dalam sistem baru ini.

Di antaranya adalah 1) indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi; 2) pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah; 3) kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan; serta 4) keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Faisal menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal bahwa Inspektorat Jenderal siap mendukung setiap langkah pencegahan dan penegakan disiplin di lapangan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan SPMB.

“Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” kata Faisal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan bahwa forum bersama ini adalah sarana strategis untuk menjamin bahwa proses penerimaan murid baru akan berjalan efektif, adil, jujur, dan berkualitas. SPMB adalah kesempatan awal bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, proses ini harus diawasi dan dijaga dengan sungguh-sungguh, agar mencerminkan nilai-nilai integritas dan meritokrasi.

“Melalui forum ini, kita berharap dapat membangun pemahaman yang sama mengenai pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyusun langkah-langkah kolektif dan preventif terhadap potensi masalah yang mungkin muncul. Lebih dari itu, forum ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kita kepada anak-anak dan orang tua di seluruh Indonesia,” ungkap Mahfudz.

Senada dengan itu, Kepala Deputi III, Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, juga menyambut baik pelaksanaan forum pengawasan bersama ini. “Arah kebijakan yang sedang didorong saat ini sudah berbasis evaluasi, sudah berbasis hal-hal yang perlu kita mitigasi bersama. Dalam memaksimalkan forum pengawasan ini, KSP mendukung penuh,” tegas Syska.

Forum bersama ini dihadiri oleh 165 peserta yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen; inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

Dengan penyelenggaraan forum bersama ini, Kemendikdasmen berharap terbentuknya mekanisme pengawasan lintas sektoral yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel, agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Monitorday.com – Sedikitnya 25 warga Palestina tewas setelah pasukan Israel menembaki kerumunan orang yang mengantre bantuan di wilayah tengah Jalur Gaza, Rabu (11/6).

Insiden mematikan ini terjadi di sekitar Koridor Netzarim, selatan Kota Gaza, menurut laporan sejumlah sumber kepada kantor berita Anadolu.

Beberapa saksi mata di lokasi membenarkan bahwa tembakan dilepaskan secara intens ke arah warga sipil yang tengah berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan dari titik distribusi yang dikelola oleh Israel.

Insiden ini menambah panjang daftar korban di lokasi distribusi bantuan. Sehari sebelumnya, kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa lebih dari 160 warga Palestina telah tewas dalam berbagai insiden saat mengakses bantuan sejak skema distribusi oleh Israel dimulai pada 27 Mei 2025.

Mekanisme distribusi tersebut telah menuai kritik dan kecaman internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena dianggap tidak efektif dan justru membahayakan nyawa warga sipil.

Selain insiden di Koridor Netzarim, empat warga Palestina lainnya dilaporkan tewas dalam serangan drone Israel yang menyasar sebuah tenda pengungsi di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza selatan.

Serangan udara terus dilancarkan Israel ke wilayah Gaza sejak pecahnya konflik besar pada Oktober 2023, meski tekanan global untuk gencatan senjata kian meningkat.

Menurut otoritas kesehatan Palestina, jumlah korban tewas akibat agresi Israel sejak Oktober 2023 telah mendekati 55.000 jiwa, mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Krisis kemanusiaan di Gaza kian memburuk seiring rusaknya fasilitas sipil, kelangkaan bahan pangan, dan tertutupnya akses bantuan.

Israel saat ini menghadapi tekanan hukum internasional. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga sedang menjalani proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait gugatan genosida atas operasinya di Jalur Gaza.

Monitorday.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya yang dilakukan pada Maret 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ahok saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/6).

“Tambahan BAP Maret tahun lalu soal lahan Cengkareng,” ujar Ahok seperti dikutip dari Antara.

Mantan gubernur DKI periode 2014–2017 itu menolak mengungkap detail pemeriksaan, dengan alasan bahwa saksi tidak diperkenankan membawa pulang salinan BAP.

“Intinya saya datang untuk membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka,” tambahnya.

Kasus ini bermula dari laporan polisi bernomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tertanggal 27 Juni 2016, yang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan lahan rusun seluas 4,69 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015.

Proyek tersebut diduga melibatkan praktik suap kepada penyelenggara negara dan menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 649,89 miliar.

Dalam perkembangan terbaru, Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini:

Sukmana, mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan DKI Jakarta

Keduanya diduga berperan dalam pengadaan lahan bermasalah tersebut yang terjadi saat Ahok menjabat sebagai gubernur.

Sebelumnya, Rudy Hartono Iskandar sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, pada 17 Januari 2025, hakim tunggal memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formal.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo, menyatakan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berkembang. Saat ini, penyidik telah menemukan dua alat bukti baru yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek tersebut.

Pihak kepolisian menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini dengan menindak semua pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Indo Defence 2024 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pertahanan nasional adalah fondasi utama kedaulatan dan kemakmuran bangsa.

Mengusung tema “Defence Partnership for Global Peace and Stability”, Indo Defence 2024 diikuti oleh 1.180 peserta dari 42 negara, termasuk 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri. Pameran ini menjadi salah satu forum pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan wadah penting untuk memperkuat kerja sama industri militer global.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa investasi di sektor pertahanan adalah investasi untuk masa depan dan kemerdekaan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun tak akan ragu untuk mempertahankan kedaulatannya jika diperlukan.

“Perang adalah pilihan terakhir, namun jika terpaksa, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sebagaimana ajaran nenek moyang kita,” ujar Presiden tegas.

Presiden juga mengingatkan kembali luka sejarah, di mana penjajahan menyebabkan Indonesia kehilangan kekayaan hingga setara USD31 triliun pada masa kolonial Belanda.

Salah satu sorotan utama Indo Defence 2024 adalah peluncuran kendaraan taktis listrik MV3 Tactical EV “Pandu” buatan PT Pindad. Kendaraan ini merupakan bentuk nyata dari inovasi hijau dalam industri pertahanan dan bagian dari upaya menuju kemandirian alutsista nasional.

MV3 “Pandu” dikembangkan dari platform kendaraan taktis yang telah terbukti andal dan digunakan dalam berbagai varian, termasuk sebagai kendaraan resmi Presiden RI.

Presiden Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia yang netral dan independen dalam percaturan geopolitik global. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menjadi bagian dari blok militer mana pun, tetapi tetap menjalin hubungan baik dengan semua negara.

“Kita hormati kedaulatan semua negara, dan kita minta kedaulatan kita juga dihormati,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pameran akan berlangsung hingga 14 Juni 2025. Ia menekankan bahwa pameran ini bukan sekadar unjuk kekuatan alutsista, tetapi juga sarana membangun kepercayaan diri bangsa dalam menjaga wilayah darat, laut, dan udara.

Sejumlah negara peserta seperti Brunei, Korea Selatan, Bosnia, Prancis, dan Rusia memamerkan produk unggulan mereka, termasuk pesawat tempur Rafale dan Sukhoi.

Indo Defence 2024 juga menghadirkan inovasi dari mahasiswa Universitas Pertahanan RI, yang berhasil meraih medali di ajang teknologi internasional. Ini menandai era kebangkitan generasi teknokrat Indonesia yang siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan pesan yang menggugah:

“Jika kita kaya, kita harus kuat. Jika kaya tapi lemah, maka kekayaan itu akan hilang.”

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan pertahanan adalah prasyarat mutlak untuk menjaga kemerdekaan dan menjamin kemakmuran bangsa Indonesia ke depan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan peluncuran kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV “PANDU”, dalam ajang Indo Defence 2025 Expo & Forum yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 11 Juni 2025.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan plat kendaraan oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya era kendaraan taktis ramah lingkungan buatan dalam negeri.

MV3-EV “PANDU” merupakan hasil pengembangan dari platform kendaraan operasional EV3 yang sebelumnya sudah disuplai ke Kementerian Pertahanan. Kendaraan yang semula berbasis mesin pembakaran internal (ICE) diesel tersebut kini telah diubah menjadi kendaraan bertenaga listrik penuh.

“Pandu ini berbasis kendaraan EV3, di mana EV3 ini adalah merupakan kendaraan operasional yang sudah kami develop dan sudah kami supply ke Kementerian Pertahanan. Dari situ kita meng-improve lagi, kita melakukan development lagi untuk mengubah EV3 yang awalnya berbasis ICE atau Internal Combustion Engine dengan diesel menjadi EV,” ujar Vice President PT Pindad, Rakhmad Aryo, dalam keterangannya usai peluncuran.

Peluncuran yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo itu pun menjadi momentum bersejarah bagi PT Pindad. “Itu membuat kami sangat bangga sekali tentunya. Merupakan sebuah kebanggaan bagi PT Pindad untuk membangun sebuah kendaraan EV, apalagi langsung diresmikan oleh Presiden,” imbuh Rakhmad.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik taktis ini tidak hanya sejalan dengan visi pertahanan negara, tetapi juga mendukung kebijakan energi terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden. PT Pindad pun menyampaikan komitmen untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Kita tidak hanya membangun produk, kita juga membangun ekosistem industri. Jadi semua part dari Pandu nantinya akan kita upayakan bisa dilakukan produksi secara nasional, secara lokal,” tutur Rakhmad.

Kehadiran MV3-EV “PANDU” menandai langkah maju Indonesia dalam pengembangan teknologi pertahanan yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian industri strategis nasional.