Monitorday.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri forum tingkat tinggi internasional yang membahas perlindungan hak dan keselamatan anak di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat, Selasa (22/9).

Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mempertemukan kepala negara dan pemerintahan, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, serta perusahaan teknologi global.

Forum membahas manfaat AI bagi anak, terutama untuk pendidikan dan akses informasi, sekaligus risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi tersebut yang semakin meluas.

Sejumlah ancaman menjadi sorotan, mulai dari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data anak hingga paparan konten berbahaya. Teknologi AI juga dinilai dapat disalahgunakan untuk menghasilkan materi seksual yang melibatkan anak.

Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memimpin forum bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menekankan perlunya langkah pencegahan sejak dini.

Macron mengingatkan dunia agar tidak mengulangi keterlambatan dalam merespons perkembangan media sosial ketika menghadapi teknologi baru seperti AI.

Menurut Macron, penggunaan AI oleh anak perlu didahului penilaian risiko secara independen. Proses tersebut perlu melibatkan pemerintah, PBB, ilmuwan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Penilaian itu, lanjut Macron, harus mempertimbangkan usia anak, tujuan penggunaan teknologi, serta konteks budaya, bahasa, dan pendidikan di masing-masing wilayah.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese turut memaparkan pengalaman dan pendekatan negara masing-masing dalam memperkuat perlindungan anak di tengah perkembangan AI.

Forum juga menyoroti perlunya standar keselamatan yang lebih kuat, penelitian mengenai dampak AI terhadap perkembangan anak, serta pelibatan orang tua, pendidik, dan anak dalam penyusunan kebijakan.

Para peserta sepakat mempercepat kerja sama internasional untuk memperkuat perlindungan anak di era AI. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam Paris Peace Forum pada November 2026, dengan agenda mencakup metodologi penilaian risiko, mekanisme pelaksanaan, dan pendanaan.

Di sela agenda PBB, Meutya juga bertemu dengan perwakilan Roblox untuk membahas perlindungan anak di ruang digital. Ia turut bertemu perwakilan Google guna membicarakan penguatan infrastruktur dan ekosistem digital.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perubahan istilah artificial intelligence (AI) menjadi “super intelligence” (SI). Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (22/9/2026).

Trump mengatakan pemerintah AS akan menggunakan istilah “super intelligence” dalam dokumen resmi. Ia juga berharap istilah tersebut diadopsi lebih luas di negara lain.

“Mulai saat ini, semua dokumen Amerika Serikat, dan mudah-mudahan juga di seluruh dunia, akan diubah untuk menggunakan istilah yang lebih akurat, yaitu ‘super’, untuk menggantikan ‘buatan’,” kata Trump.

Menurut Trump, kata “artificial” atau “buatan” memberi kesan bahwa teknologi tersebut merupakan sesuatu yang palsu. Sebaliknya, ia menilai perkembangan AI sebagai teknologi luar biasa yang harus terus dikembangkan.

“Selamat datang di dunia baru super intelligence – SI,” ujar Trump.

Trump juga menolak upaya pembentukan skema global yang menurutnya dapat mengendalikan perkembangan AI. Ia menegaskan AS tidak ingin pertumbuhan teknologi tersebut terhambat dan ingin mempertahankan posisi terdepan dalam persaingan AI dengan China.

Sebelum menggunakan istilah tersebut di forum PBB, Trump diketahui meminta masukan dari pengikutnya melalui sejumlah jajak pendapat di media sosial mengenai nama baru AI. Beberapa istilah yang muncul antara lain Superior Intelligence, Extreme Intelligence, dan Supreme Intelligence.

Namun, pengumuman Trump tidak serta-merta mengubah istilah yang digunakan komunitas teknologi dan akademik. Istilah superintelligence sendiri telah memiliki makna khusus dalam kajian kecerdasan buatan.

Filsuf Nick Bostrom, melalui bukunya Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies yang diterbitkan Oxford University Press pada 2014, menggunakan istilah superintelligence untuk merujuk pada kecerdasan yang jauh melampaui kemampuan kognitif manusia dalam hampir seluruh bidang yang relevan.

Konsep tersebut berbeda dari AI yang digunakan saat ini. Sejumlah sistem AI memang telah melampaui kemampuan manusia dalam tugas tertentu, tetapi kemampuan itu masih bersifat khusus dan belum berarti memiliki kecerdasan umum yang melampaui manusia.

Karena itu, penggunaan istilah “super intelligence” oleh Trump berpotensi memiliki makna berbeda dari terminologi yang selama ini digunakan dalam komunitas teknologi dan akademik.

Di tengah perubahan istilah tersebut, perdebatan mengenai tata kelola AI justru semakin menguat di tingkat internasional. Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman mengatakan AI berpotensi mempercepat kemajuan manusia, tetapi dampaknya terhadap lapangan kerja, kesenjangan digital, dan keselamatan manusia tetap perlu diperhatikan.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga menyerukan pengamanan dan kerja sama internasional dalam menghadapi perkembangan AI. PBB menilai perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga diperlukan aturan berbasis bukti ilmiah yang tetap memberi ruang bagi inovasi.

Dengan demikian, pernyataan Trump saat ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan terminologi dalam dokumen dan penggunaan resmi pemerintah AS. Belum ada keputusan internasional yang mengubah istilah “artificial intelligence” secara global menjadi “super intelligence”.

Monitorday.com – Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut akan menghitung kebutuhan anggaran hingga tahapan pelaksanaan program.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tim khusus itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Sejumlah kementerian juga akan dilibatkan, termasuk Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Menurut Brian, kajian tersebut akan merinci kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan penerapan program kuliah gratis di PTN.

Ia mengatakan penghitungan ulang diperlukan agar arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diterapkan secara realistis dan bertahap.

“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” katanya.

Hasil kajian nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo melalui Menko PMK. Laporan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program.

Brian menegaskan pemerintah ingin merealisasikan arahan Presiden untuk menggratiskan biaya kuliah di PTN secepat mungkin. Namun, program tersebut tidak akan diterapkan secara langsung tanpa melalui tahapan persiapan.

“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujar Brian.

Monitorday.com – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah tudingan adanya aliran dana hingga Rp480 miliar dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Gus Ipul yang juga menjabat Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-35 NU menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah apabila tidak disertai bukti.

“Ya banyak itu mengembangkan ada risywah, ada intervensi, ada hal-hal yang enggak dilakukan, tapi dikabarkan. Itu sesungguhnya kan fitnah itu,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul merespons tudingan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengenai dugaan peredaran uang dalam pelaksanaan Muktamar NU.

Dalam informasi yang beredar, Gus Lilur menyebut dugaan aliran dana sekitar Rp480 miliar menuju arena Muktamar Ke-35 NU.

Gus Ipul meminta tudingan tersebut dibuktikan. Menurut dia, penyebaran informasi mengenai pemberian uang tanpa bukti dapat menyesatkan masyarakat.

“Nah itu kan fitnah itu. Ya, itu yang harus dibuktikan. Dan itu bahaya sekali itu kalau kemudian enggak terbukti. Menurut saya itu menyesatkan sekali ya,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan PBNU tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tudingan tanpa bukti.

“Kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti,” katanya.

Sedikitnya tiga orang, kata Gus Ipul, akan diberikan somasi. Jika tidak mendapat jawaban, pihaknya membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

Namun, saat ditanya apakah Gus Lilur termasuk pihak yang akan disomasi, Gus Ipul belum memberikan kepastian.

“Ya nanti besoklah ya, tunggu ya. Masih di dalam proses pembicaraan dengan penasihat hukum,” ucapnya.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya tabayun dan klarifikasi agar polemik tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Gus Ipul menegaskan pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU berjalan dengan baik, demokratis, dan terbuka.

Ia meminta proses tersebut tidak dikotori oleh informasi yang menurutnya tidak disertai bukti.

“Muktamar berjalan dengan baik, demokratis, ya, terbuka, yang menang bermartabat, yang kalah terhormat,” ujar Gus Ipul.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menghormati kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Menurut Yusril, status Nusron sebagai menteri tidak menghalangi KPK menjalankan kewenangannya. KPK merupakan lembaga independen yang berhak memeriksa siapa pun sepanjang berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diusut.

“Bahkan jangankan KPK, lembaga penegak hukum di internal pemerintah sendiri seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun, kami sudah punya sikap yang sama seperti itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Yusril mengatakan KPK memiliki tugas menghimpun sebanyak mungkin data dalam proses pengusutan perkara. Jika dari hasil pengumpulan data ditemukan kebutuhan untuk memeriksa Nusron, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Ia juga menyerahkan kepada KPK untuk menentukan apakah suatu perkara akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan hingga berlanjut ke tahap penuntutan.

“Ini kami serahkan sepenuhnya kepada independensi dari para penyelidik dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Nusron mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron di Jakarta, Jumat (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Nusron ditanya mengenai substansi perkara yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah perkara tersebut mencuat.

“Masa kita bisa menghilang kayak jin, ya?,” ujarnya sembari tertawa.

Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK. Kementerian, kata dia, akan mengikuti proses penyidikan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum.

Nusron juga berharap pengungkapan perkara tersebut menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di kantor-kantor pertanahan agar tata kelola administrasi pertanahan semakin baik dan akuntabel.

Saat ditanya mengenai namanya yang disebut dalam konferensi pers KPK, Nusron tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyerahkan proses pembuktian kepada KPK.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. Keduanya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara.

KPK memastikan ruangan Nusron Wahid tidak termasuk yang digeledah.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) bagi guru yang belum mengantongi gelar sarjana. Tahun ini, 150.000 guru mendapat kesempatan menuntaskan pendidikan hingga jenjang S1 atau D4 melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup 12.500 guru. Perluasan program menjadi langkah pemerintah mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik guru yang belum mencapai jenjang S1 atau D4.

Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 9 mengatur bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.

Melalui skema RPL, pengalaman dan capaian pembelajaran yang telah dimiliki guru dapat diakui dan dipertimbangkan dalam proses pendidikan sesuai ketentuan perguruan tinggi. Dengan mekanisme ini, guru dapat menempuh pemenuhan kualifikasi akademik dengan memperhitungkan pengalaman belajar yang telah mereka miliki.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan PKA tidak boleh berhenti pada pemenuhan syarat administratif. Program tersebut harus berujung pada peningkatan kompetensi guru di sekolah.

“Harapan kita kan ini bukan hanya formalitas mengikuti PKA dan dapat setara S1, tetapi juga harus berdampak terhadap kualitas dan kompetensi para guru kita,” ujar Fajar saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Jawa Barat, Senin (21/9/2026).

UMB merupakan salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen dalam pelaksanaan PKA melalui skema RPL. Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi guru yang masih membutuhkan peningkatan kualifikasi.

Fajar menyebut masih ada ratusan ribu guru yang belum menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 karena menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi itu mendorong Kemendikdasmen menjadikan percepatan kualifikasi akademik melalui PKA dan RPL sebagai salah satu program prioritas.

“Karena itu salah satu program prioritas kami di Kemendikdasmen adalah mempercepat para guru-guru kita untuk segera mendapatkan pendidikan S1 atau D4 dalam bentuk program PKA melalui RPL,” jelas Fajar.

Selain mengejar kualifikasi akademik, Fajar menekankan pentingnya budaya belajar sepanjang hayat. Guru maupun mahasiswa, kata dia, perlu terus memperbarui pengetahuan tanpa menjadikan usia sebagai batas.

“Usia bukan hambatan untuk mencari ilmu,” katanya.

Kemendikdasmen berharap perluasan PKA melalui RPL tidak berhenti pada pemenuhan kualifikasi formal. Program ini ditargetkan turut memperkuat kompetensi guru agar berdampak pada kualitas pembelajaran yang lebih bermakna dan berorientasi pada murid.

Monitorday.com – Komisi X DPR RI meminta seleksi penerima KIP Kuliah untuk sementara tidak menjadikan desil sebagai acuan utama. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai persoalan ketidaksesuaian data desil hingga kini belum tuntas.

Usulan itu disampaikan Esti dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) pada Senin (21/9/2026).

Menurut Esti, masih banyak status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Gugatan dan keluhan terkait data tersebut juga masih bermunculan.

Karena itu, ia meminta proses seleksi KIP Kuliah tetap dilakukan secara ketat, tetapi tidak menggunakan desil sebagai penentu.

“Maka mohon KIP Kuliah tetap tanpa desil dulu, tapi selektif terhadap siapa saja yang diterima berdasarkan kemampuan keluarga dan tentu saja ada syarat-syarat lain yang harus memenuhi. Tapi untuk desil, persoalan desil kan belum tuntas, sehingga saya kira belum bisa dijadikan acuan,” kata Esti, dikutip dari siaran ulang YouTube TVR Parlemen.

Persoalan data desil juga berdampak pada mahasiswa yang telah menerima KIP Kuliah. Namun, perubahan status desil tidak serta-merta membuat bantuan tersebut dihentikan.

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek sebelumnya menegaskan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang masih aktif tetap menjalani proses evaluasi dan verifikasi.

“Tenang, jangan langsung khawatir! Perubahan desil tidak serta-merta berarti bantuan KIP Kuliah otomatis berhenti,” tulis PPAPT Kemdiktisaintek melalui akun media sosial resminya pada Rabu (2/9/2026).

Mahasiswa penerima KIP Kuliah yang masih aktif atau on going dievaluasi setiap semester oleh perguruan tinggi. Evaluasi mencakup tiga aspek, yakni:

• kondisi akademik;
• kondisi ekonomi; dan
• kondisi penerima.

Dengan demikian, perubahan desil tetap menjadi bagian dari proses evaluasi, tetapi bukan berarti bantuan KIP Kuliah langsung dihentikan.

PPAPT Kemdiktisaintek juga mengimbau mahasiswa untuk memantau informasi resmi terkait evaluasi desil melalui kanal KIP Kuliah serta memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Monitorday.com – Pemerintah telah menuntaskan pembayaran utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis keuangan tahun 1997-1998.

“Utang yang obligasi yang Rp218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-1998 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucap Menkeu, pada Selasa (22/09/2026).

Menurut Menkeu, kewajiban tersebut tercatat sebagai utang pemerintah kepada Bank Indonesia dan secara bertahap dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia.

“Bank Indonesia itu ketika beroperasi bisa jadi mengalami surplus. Ketika dia mengalami surplus, maka surplusnya itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak,” jelasnya. 

“Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini, itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu,” tambahnya.

Meski kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia telah tuntas, Menkeu menegaskan bahwa pelunasan tersebut tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban para obligor maupun debitur BLBI. Pemerintah tetap memiliki hak tagih terhadap kewajiban yang belum diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.

“Kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, bank-nya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, kemudian diambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih, atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut. Jadi, saya sekaligus pada saat ini ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penyelesaian kewajiban tersebut. Pelunasan utang obligasi BLBI dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Indonesia dalam menangani dampak krisis sekaligus menjadi pembelajaran bagi pengelolaan kebijakan ekonomi nasional. 

“Tentu ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, bagi kebijakan makroekonomi Indonesia, sehingga menjadi catatan sejarah dan ditutup. Pada hari ini, utang ke BI untuk obligasi BLBI selesai dibayar tuntas lunas,” tandasnya.

Monitorday.com – Gedung Galeri Kejuruan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI), Cimahi, Jawa Barat, kini menjadi ruang yang mempertemukan karya guru, inovasi teknologi, dan kebutuhan dunia industri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan gedung tersebut sekaligus membuka rangkaian Gelar Karya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Vokasi dengan tema Etalase Karya, Kemitraan Industri, dan AI untuk Transformasi Pendidikan Vokasi, Senin (21/9).

Bagi Abdul Mu’ti, Galeri Kejuruan tidak hanya menjadi tempat memajang hasil karya. Ia berharap ruang tersebut terus hidup dengan menghadirkan inovasi dan kreativitas baru dari SMK dan balai pendidikan vokasi. “Gedung Galeri itu menjadi pusat yang di dalamnya ditampilkan berbagai inovasi, kreativitas, dan juga capaian yang berbasis teknologi yang dikembangkan oleh SMK-SMK yang ada di Indonesia,” ujar Mu’ti. Ia menekankan agar koleksi Galeri Kejuruan diperbarui setiap tahun sehingga perkembangan teknologi dan kreativitas pendidikan vokasi dapat terus terlihat.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Tatang Muttaqin, mengatakan peresmian Galeri Kejuruan menjadi penanda bahwa peningkatan mutu pendidikan vokasi harus bergerak dari konsep menuju praktik. Menurutnya, tantangan pendidikan vokasi saat ini mencakup percepatan perkembangan teknologi, implementasi kemitraan dengan industri yang belum sepenuhnya hadir dalam pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum merata. “Hari ini kita ingin membuktikan bahwa tantangan itu bisa kita jawab dengan aksi nyata,” kata Tatang.

Tatang menjelaskan, Galeri Kejuruan dirancang sebagai rumah inovasi tempat guru belajar dan murid berkarya. Pada saat yang sama, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) diarahkan untuk menghasilkan kegiatan nyata seperti pengajaran berbasis pabrik (teaching factory), kurikulum bersama, proyek, dan sertifikasi yang membuka jalan bagi murid menuju dunia kerja. “Kita tidak ingin MoU hanya menjadi dokumen yang rapi di atas meja; MoU harus turun ke dalam kelas,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Tatang Muttaqin, mengatakan peresmian Galeri Kejuruan menjadi penanda bahwa peningkatan mutu pendidikan vokasi harus bergerak dari konsep menuju praktik. Menurutnya, tantangan pendidikan vokasi saat ini mencakup percepatan perkembangan teknologi, implementasi kemitraan dengan industri yang belum sepenuhnya hadir dalam pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum merata. “Hari ini kita ingin membuktikan bahwa tantangan itu bisa kita jawab dengan aksi nyata,” kata Tatang.

Tatang menjelaskan, Galeri Kejuruan dirancang sebagai rumah inovasi tempat guru belajar dan murid berkarya. Pada saat yang sama, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) diarahkan untuk menghasilkan kegiatan nyata seperti pengajaran berbasis pabrik (teaching factory), kurikulum bersama, proyek, dan sertifikasi yang membuka jalan bagi murid menuju dunia kerja. “Kita tidak ingin MoU hanya menjadi dokumen yang rapi di atas meja; MoU harus turun ke dalam kelas,” ujarnya.

Mu’ti menegaskan bahwa pengembangan pendidikan vokasi juga perlu memperkuat keterhubungan antara pendidikan formal dan nonformal agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemendikdasmen, kata dia, mulai merancang skema yang memungkinkan lulusan SMK maupun SMA memiliki ijazah sekaligus sertifikat keahlian yang diperoleh melalui kursus dan pelatihan. “Berbagai kritik tentu saja kita dengar, tapi kita jawab dengan bekerja, bukan hanya dengan berkata-kata,” tegasnya. Ia juga mengajak murid SMK untuk percaya diri karena pendidikan vokasi membekali mereka dengan kompetensi yang tidak kalah dengan jalur pendidikan lainnya.

Sejalan dengan itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial diarahkan untuk memperkuat pembelajaran, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Mu’ti mengingatkan agar kecerdasan artifisial digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai serta budaya bangsa Indonesia. 

Dirjen Tatang dalam kesempatan tersebut mengajak guru, sekolah, industri, dan pemerintah daerah memastikan hasil kegiatan memberikan manfaat nyata setelah acara berakhir. “Hari ini kita meresmikan fasilitas, besok kita hidupkan manfaatnya. Hari ini kita menandatangani kemitraan, besok kita wujudkan hasilnya,” katanya. Menurut Tatang, tujuan akhirnya bukan hanya membangun gedung, teknologi, atau kemitraan, tetapi menyiapkan masa depan anak-anak Indonesia melalui pendidikan yang terus berkembang serta memberi ruang bagi guru dan murid untuk bertumbuh.

Monitorday.com – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan pemerintahannya tengah menyiapkan kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah serta melarang penggunaan burqa dan hijab di lingkungan pendidikan.

Meloni menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Fenix, festival pemuda nasional yang digelar organisasi kepemudaan dari partainya, Brothers of Italy (FdI), Minggu (20/9).

“Anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas,” kata Meloni, seperti dilaporkan Kantor Berita ANSA.

Menurut Meloni, pemerintah tidak dapat membiarkan siswa Italia merasa menjadi minoritas di ruang kelas mereka sendiri.

“Sungguh tidak masuk akal jika ruang kelas Italia, anak-anak Italia merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas. Hal itu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Selain membatasi jumlah siswa asing, Meloni mengatakan pemerintah akan melarang penggunaan burqa dan hijab di sekolah.

Pemerintah juga berencana mewajibkan orang tua siswa asing yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem pendidikan Italia untuk mempelajari bahasa Italia.

Meloni mengatakan paket kebijakan tersebut diperkirakan segera diajukan kepada Dewan Menteri untuk dibahas lebih lanjut.