Monitorday.com – Indonesia mulai menerima pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan impor tersebut, tetapi belum mengungkapkan volume maupun nilai transaksi terbaru di tengah upaya pemerintah mencari sumber pasokan alternatif.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Senin (12/10/2026). Saat dikonfirmasi mengenai pembelian minyak mentah dari AS, ia memberikan respons singkat.

“Adinda kok tahu banget. Ya, makasih, ya,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak membatasi sumber impor minyak mentah dari negara tertentu. Selama pasokan menawarkan harga efisien, menguntungkan kepentingan nasional, dan tidak melanggar aturan, pemerintah akan mempertimbangkannya sebagai prioritas.

“Bagi kita adalah dari manapun sumber minyaknya, selama itu efisien untuk kebaikan negara, dan tidak melanggar aturan maka itu akan menjadi prioritas negara,” tegasnya.

Impor minyak mentah dari AS juga tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data perdagangan dengan kode HS 27090010 atau crude petroleum, Indonesia mengimpor minyak mentah dari AS sekitar 134.430 metrik ton senilai US$74,23 juta pada Agustus 2026.

Sementara itu, total impor minyak mentah Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 11,69 juta metrik ton.

Nigeria menjadi pemasok terbesar dengan volume 2,89 juta metrik ton, disusul Arab Saudi sebanyak 2,02 juta metrik ton dan Angola sekitar 1,93 juta metrik ton.

Berikut daftar negara pemasok minyak mentah Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026 berdasarkan data yang disajikan:

• Nigeria: 2.887.024 metrik ton
• Arab Saudi: 2.020.705 metrik ton
• Angola: 1.928.013 metrik ton
• Brasil: 1.447.381 metrik ton
• Gabon: 695.155 metrik ton
• Malaysia: 513.747 metrik ton
• Uni Emirat Arab: 284.154 metrik ton
• Pantai Gading: 240.265 metrik ton
• Guinea Khatulistiwa: 237.388 metrik ton
• Kazakhstan: 220.361 metrik ton
• Aljazair: 190.589 metrik ton
• Guyana: 139.371 metrik ton
• Azerbaijan: 135.958 metrik ton
• Kamerun: 135.489 metrik ton
• Amerika Serikat: 134.426 metrik ton
• Libya: 132.705 metrik ton
• Kongo: 119.768 metrik ton
• Rusia: 103.670 metrik ton
• Papua Nugini: 81.888 metrik ton
• Brunei Darussalam: 43.461 metrik ton

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengandalkan beragam negara untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah. Masuknya AS sebagai pemasok menjadi bagian dari diversifikasi sumber impor di tengah ketidakpastian pasar energi global.

Upaya mencari pemasok alternatif dilakukan setelah konflik di Timur Tengah mengganggu sebagian sumber impor minyak mentah Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 25 persen sumber impor akibat konflik tersebut.

“Sejak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Strategi yang dilakukan sekarang adalah kita melakukan hunting,” kata Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (5/10/2026).

Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperluas pencarian pasokan minyak mentah agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.

Untuk mengamankan pasokan, PT Pertamina (Persero) kini didorong lebih aktif mencari negara yang memiliki kelebihan minyak mentah dan menjajaki pembelian secara langsung.

Strategi ini berbeda dari pola sebelumnya yang lebih mengandalkan penawaran pemasok melalui mekanisme tender. Dengan pendekatan langsung, Pertamina diharapkan memiliki lebih banyak pilihan sumber pasokan di tengah perubahan kondisi pasar internasional.

Namun, diversifikasi pemasok tidak otomatis menjamin biaya pengadaan lebih murah. Harga minyak, ongkos pengiriman, ketersediaan pasokan, serta kecocokan karakteristik minyak mentah dengan fasilitas kilang domestik tetap menjadi faktor penentu.

Meski telah mengonfirmasi penerimaan minyak mentah dari AS, Bahlil belum menjelaskan volume dan nilai transaksi terbaru yang dimaksud dalam keterangannya.

Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pengiriman yang dikonfirmasi tersebut merupakan bagian dari transaksi yang tercatat dalam data BPS Agustus 2026 atau berasal dari pengadaan pada periode berikutnya.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi dan kepentingan nasional menjadi dasar pemilihan pemasok. Namun, transparansi mengenai harga, volume, dan jadwal pengiriman akan menjadi faktor penting untuk mengukur efektivitas strategi tersebut dalam menjaga ketahanan energi Indonesia.

Di tengah gangguan pasokan global, tantangan pemerintah bukan sekadar menemukan sumber minyak baru, melainkan memastikan pasokan tersebut tersedia dengan harga kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan.

MONITORDAY —Nidal Malik Hasan kini berada di ambang sejarah kelam hukum militer Amerika Serikat. Mantan mayor dan psikiater Korps Medis Angkatan Darat AS tersebut dijadwalkan menghadapi regu tembak (firing squad) pada 3 Desember 2026, atas tindakan penembakan massal di pangkalan militer Fort Hood, Texas, yang menewaskan 13 orang pada tahun 2009 silam. 

Sosoknya kini kembali menjadi sorotan dunia menyusul rencana kontroversial Pentagon untuk menyiarkan secara langsung momen eksekusinya ke seluruh dunia melalui internet.

Rencana penayangan langsung ini telah disetujui oleh Presiden Donald Trump atas usulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebagai bentuk deterensi atau efek jera. Langkah ini menempatkan figur Hasan di tengah perdebatan etika hukum global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern AS.

Dari Penyembuh Trauma Menjadi Pelaku Teror

Transformasi psikologis dan rekam jejak Nidal Hasan menjadikannya salah satu figur paling paradoks dalam sejarah militer Amerika:

• Psikiater Militer Terdidik: Dilahirkan dan dibesarkan di Virginia, Hasan berhasil meraih pangkat Mayor dan bertugas sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) di Angkatan Darat AS. Ironisnya, tugas utamanya saat itu adalah menyembuhkan serta merawat tentara yang mengalami gangguan mental dan trauma pasca-perang.
• Radikalisasi dan Benturan Ideologi: Di balik seragam militernya, Hasan mengalami gejolak ideologi yang ekstrem. Dalam persidangan mahkamah militer pada tahun 2013, ia secara terbuka mengakui tindakannya melepaskan tembakan di pusat pemrosesan prajurit Fort Hood. Ia mengeklaim aksi tersebut dilakukan sengaja demi melindungi kelompok Taliban di Afghanistan dan umat Muslim dari agresi militer negaranya sendiri.
• Kondisi Fisik yang Lumpuh: Saat melancarkan aksi penembakan brutal pada 5 November 2009 tersebut, Hasan akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah ditembak oleh petugas keamanan pangkalan. Luka tembak itu merusak sistem saraf tulang belakangnya, membuat sang mantan mayor mengalami kelumpuhan total dan harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda selama proses hukum berjalan.

Akhir Hayat di Ujung Senjata

Penetapan tanggal eksekusi terhadap Hasan menandai babak akhir dari proses hukum militer yang telah berjalan selama hampir dua dekade:

• Eksekusi Militer yang Langka: Kasus Hasan mencatatkan namanya sebagai prajurit pertama yang akan dieksekusi oleh militer AS dalam 60 tahun terakhir, sejak eksekusi mati seorang tentara pada tahun 1961.
• Penggunaan Regu Tembak: Hasan akan dihadapkan pada regu tembak taktis Angkatan Darat. Metode ini menjadi eksekusi dengan firing squad militer pertama yang dilakukan oleh otoritas pertahanan AS sejak berakhirnya era Perang Dunia II.

Kontroversi

Meskipun kejahatannya diakui secara luas, rencana pemerintah untuk menyiarkan momen eksekusi Hasan menuai penolakan keras yang justru berpusat pada perlindungan nilai kemanusiaan publik. 

Pengacara sipilnya, John Galligan, menyebut publikasi visual ini layaknya sebuah “sirkus” dan tindakan penghakiman massa masa lalu. PBB mengecam rencana tersebut sebagai bentuk penyiksaan yang kejam dan merendahkan martabat. 

Bahkan, Wakil Presiden JD Vance secara terbuka meragukan keputusan penayangan daring ini dan menyatakan enggan untuk menontonnya. Di sisi lain, para penyintas Fort Hood menilai siaran visual kematian Hasan berisiko memberikan dampak trauma psikologis sekunder, khususnya bagi generasi muda.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan gagasan kontroversial untuk mengganti nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik menjadi “Samudra Trump” atau “Samudra Amerika”. Ia bahkan ingin rencana tersebut terwujud sebelum masa jabatannya berakhir.

Gagasan itu disampaikan Trump saat berpidato di hadapan para pendukungnya di Tennessee, Minggu (11/10). Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menyinggung inisiatif mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.

“Saya kemudian terpikir bagaimana dengan Samudra Atlantik atau Pasifik, bisa kita ganti namanya jadi Samudra Trump atau Samudra Amerika. Kita harus lakukan ini sebelum saya selesai menjabat,” kata Trump.

Pernyataan itu menambah daftar gagasan perubahan nama geografis yang dikaitkan dengan ambisi Trump untuk memperkuat identitas Amerika Serikat. Sebelumnya, ia juga menyebut pemerintahannya mempertimbangkan untuk mengganti nama Selat Hormuz dengan namanya sendiri.

Pada September, Trump meneken instruksi untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Danau tersebut merupakan salah satu dari lima Danau Besar di Amerika Utara yang membentang di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada.

Danau Ontario memisahkan wilayah negara bagian New York di AS dengan Provinsi Ontario di Kanada. Rencana perubahan nama itu pun mendapat respons dari pemerintah Kanada.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan negaranya akan tetap menggunakan nama asli Danau Ontario, meskipun Amerika Serikat mendorong perubahan nama tersebut.

Hingga kini, gagasan Trump untuk mengganti nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik masih sebatas pernyataan. Belum ada kepastian mengenai langkah resmi yang akan ditempuh pemerintah AS untuk merealisasikannya.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan payung hukum baru bagi ojek online (ojol) melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Regulasi ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi transportasi berbasis aplikasi sekaligus memperketat standar keselamatan penumpang dan pengemudi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengaturan transportasi online masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah menyetujui usulan DPR RI untuk menambahkan Bab XIII A yang mengatur angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk mengangkut penumpang, mengantarkan barang, dan mengirim makanan.

“Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan,” kata Dudy.

Langkah ini menjadi upaya pemerintah menyesuaikan regulasi dengan pesatnya perkembangan industri transportasi digital. Selama ini, layanan berbasis aplikasi menjadi bagian penting mobilitas masyarakat, sehingga membutuhkan aturan yang lebih jelas terkait operasional dan keselamatan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menempatkan keselamatan sebagai salah satu fokus utama dalam penyusunan aturan baru tersebut. Standar kondisi kendaraan dan kelengkapan keselamatan pengemudi menjadi aspek yang akan diperhatikan.

“Kalau kita sudah berbicara mengenai keselamatan, tentu harus ada standar yang dipenuhi, mulai dari kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi,” ujar Dudy.

Perusahaan aplikator juga diharapkan mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan kendaraan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan.

Pengawasan nantinya dapat mencakup pemeriksaan kondisi kendaraan, kelengkapan keselamatan, hingga pelatihan pengemudi. Pemerintah juga membuka kemungkinan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Selain itu, sistem pencatatan dan pemantauan perjalanan melalui aplikasi dinilai perlu mendukung pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan mekanisme tersebut, aktivitas perjalanan diharapkan lebih mudah ditelusuri apabila terjadi persoalan.

Namun, penyusunan regulasi tidak hanya menyasar keselamatan penumpang. Pemerintah turut mempertimbangkan perlindungan mitra pengemudi, keberlangsungan usaha aplikator, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Karena itu, implementasinya membutuhkan koordinasi antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan pengemudi agar standar keselamatan dapat berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.

Pemerintah menargetkan revisi UU LLAJ selesai pada 2026. Dudy mengatakan, rancangan perubahan undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas tahun 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan,” kata Dudy.

Pemerintah berharap revisi tersebut dapat diselesaikan tahun ini sehingga ketentuan baru berpeluang mulai diterapkan pada 2027.

Meski demikian, aturan mengenai transportasi berbasis aplikasi masih dalam tahap penyusunan. Detail kewajiban pengemudi, standar kendaraan, mekanisme pengawasan, dan sanksi akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi final.

Jika target tersebut tercapai, ojol dan layanan transportasi online lainnya berpeluang memiliki landasan hukum yang lebih tegas. Tantangan pemerintah selanjutnya adalah memastikan aturan tersebut mampu menyeimbangkan keselamatan publik, perlindungan mitra pengemudi, dan keberlangsungan industri transportasi digital.

Monitorday.com – Indonesia dan Republik Arab Mesir terus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui empat kerja sama di berbagai bidang. Keempat kesepakatan ini disampaikan saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Minggu (11/10/2026).

Keempat kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi kedua negara untuk memperluas hubungan kemitraan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Adapun keempat kerja sama yang diumumkan yakni:

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang Rencana Aksi Kemitraan Strategis;
2. Nota Kesepahaman tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan khusus;
3. Nota Kesepahaman tentang Statistik; dan
4. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir tentang Kelautan dan Perikanan.

Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan merupakan wujud komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Mesir.

“Kunjungan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral. Kerja sama kelautan perikanan, kerja sama statistik, kerja sama investasi, kerja sama industri pertahanan, kerja sama perdagangan dan ekonomi, serta rencana aksi kemitraan strategis,” ucap Presiden Prabowo.

Kerja sama yang mencakup bidang strategis ini menunjukkan makin luasnya peluang kolaborasi kedua negara di dalam berbagai sektor. Melalui berbagai kesepakatan ini, Indonesia dan Mesir terus memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan. 

Monitorday.com-, Industri perbankan global semakin agresif mengadopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun, seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi tersebut, perhatian bank-bank besar kini tidak hanya tertuju pada inovasi dan efisiensi, tetapi juga pada penerapan responsible AI atau AI yang bertanggung jawab. Laporan tahunan lembaga riset Evident terhadap 50 perusahaan keuangan terbesar di dunia menunjukkan bahwa tata kelola AI telah menjadi bagian penting dari strategi transformasi digital perbankan.

Menurut laporan Evident yang dikutip Kompas.com pada 11 Oktober 2026, hampir seluruh bank yang disurvei telah menerapkan prinsip responsible AI. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 2023, ketika baru 16 bank yang menerapkannya. Lebih dari dua pertiga bank juga memiliki mekanisme pengawasan khusus untuk memeriksa data masukan, mengevaluasi keluaran sistem, membatasi penggunaan perangkat AI, serta memantau sistem yang telah beroperasi.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI di sektor keuangan mulai memasuki tahap yang lebih matang. Bank tidak lagi cukup hanya menguji coba teknologi untuk mempercepat pekerjaan administratif atau meningkatkan produktivitas karyawan. AI kini digunakan dalam berbagai fungsi strategis, mulai dari penilaian kredit, deteksi penipuan, pemantauan transaksi, pembayaran, perdagangan saham, hingga pemberian rekomendasi keuangan kepada nasabah.

Evident mencatat bahwa 50 bank yang disurvei telah menerapkan lebih dari 1.100 kasus penggunaan AI sejak 2021. Dalam setahun terakhir, kemajuan adopsi AI bahkan berlangsung tiga kali lebih cepat dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Sebanyak 12 bank juga melaporkan telah memperoleh keuntungan nyata atau return on investment (ROI) dari proyek AI mereka, meningkat dibandingkan delapan bank pada tahun sebelumnya.

JPMorgan Chase menempati peringkat pertama dalam Maturity Index Evident, disusul Capital One, Royal Bank of Canada, dan CommBank. Posisi tersebut mencerminkan pentingnya kombinasi antara kemampuan sumber daya manusia, inovasi, kepemimpinan, dan transparansi dalam pengembangan AI. Bank yang unggul tidak sekadar memiliki teknologi canggih, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan dan mengukur dampak penerapannya terhadap kegiatan bisnis.

Tantangan terbesar muncul karena sektor perbankan mengelola data sensitif dan mengambil keputusan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan masyarakat. Kesalahan algoritma dalam penilaian kredit, misalnya, berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil. Sementara itu, kelemahan sistem deteksi penipuan dapat menyebabkan transaksi mencurigakan lolos dari pengawasan atau justru menghambat transaksi sah milik nasabah. Risiko tersebut menegaskan bahwa akurasi teknis saja tidak cukup tanpa transparansi, perlindungan data, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Karena itu, responsible AI perlu diterapkan sejak tahap perancangan sistem. Bank harus menetapkan batas penggunaan, hak akses, standar evaluasi, prosedur pemantauan, serta mekanisme penanganan masalah sebelum AI digunakan secara luas. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan karena performa sistem dapat berubah mengikuti perkembangan data, pola transaksi, dan perilaku pengguna. Dalam konteks ini, manusia tetap harus memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, mengoreksi, atau menghentikan keputusan AI yang berisiko.

Perhatian terhadap tata kelola juga terlihat dari pertumbuhan tenaga ahli pengawas AI di 50 bank teratas yang meningkat 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bank membutuhkan ilmuwan AI, insinyur perangkat lunak, manajer produk, serta spesialis risiko dan kepatuhan untuk memastikan teknologi berjalan sesuai tujuan. Investasi pada kompetensi tersebut sama pentingnya dengan investasi pada infrastruktur komputasi dan pengembangan model AI.

Perkembangan berikutnya adalah penggunaan AI agents untuk menjalankan rangkaian tugas yang lebih kompleks. Lebih dari separuh pimpinan teknologi informasi perbankan yang disurvei memperkirakan AI agents akan diterapkan secara luas dalam manajemen risiko, kepatuhan, audit, pelacakan penipuan, dan pemantauan transaksi. Berbeda dengan AI yang hanya memberikan jawaban atau rekomendasi, AI agents dapat menjalankan tahapan pekerjaan berdasarkan instruksi dan akses yang diberikan. Kemampuan tersebut membuka peluang efisiensi, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap pembatasan kewenangan, pencatatan aktivitas, dan persetujuan manusia untuk tindakan berisiko tinggi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran penting dalam mempercepat transformasi perbankan digital. Bank tidak cukup berlomba menghadirkan chatbot, otomatisasi layanan, atau aplikasi berbasis AI. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan melindungi data nasabah, mencegah diskriminasi algoritmik, menjelaskan keputusan otomatis, serta memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab ketika sistem mengalami kegagalan. Prinsip tersebut perlu diterapkan sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan regulasi sektor jasa keuangan.

Pada akhirnya, masa depan AI di perbankan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi diadopsi, tetapi juga oleh seberapa besar kepercayaan yang mampu dipertahankan. Efisiensi dan keuntungan bisnis memang menjadi alasan penting bagi bank untuk berinvestasi pada AI. Namun, dalam industri yang bertumpu pada kepercayaan publik, inovasi yang tidak disertai tata kelola dapat berubah menjadi sumber risiko. Responsible AI karena itu bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan fondasi bagi perbankan digital yang aman, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan rancangan peraturan pemerintah mengenai insentif Pajak Penghasilan Final atas royalti penulis buku dapat resmi disahkan pada November 2026.

Kebijakan strategis perpajakan tersebut saat ini tengah memasuki tahap harmonisasi setelah sebelumnya mengantongi persetujuan izin prakarsa langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini (RPP) sedang dalam proses harmonisasi. Kita harapkan sebelum akhir tahun atau mungkin di bulan November terkait dengan RPP-nya sudah dapat disahkan,” kata Teuku Riefky saat membuka Festival Literaia 2026 di Museum Nasional, Jakarta, Minggu.

Melalui regulasi anyar tersebut, tarif Pajak Penghasilan Final atas pendapatan royalti karya tulis akan dipangkas drastis menjadi 1,5 persen dari tarif sebelumnya yang mencapai 15 persen.

Skema pajak yang bersifat final ini memastikan kewajiban perpajakan tuntas begitu penerbit melakukan pemotongan, sehingga pelaporan pada Surat Pemberitahuan Tahunan tidak lagi dikenai tarif progresif.

Penyusunan draf aturan insentif tersebut juga dipastikan telah melalui proses partisipasi bermakna bersama para pemangku kepentingan sebelum dibawa ke meja harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan PID atau Interactive Flat Panel (IFP) di SMPN 9 Metro menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkaya kegiatan belajar mengajar. Guru Pendidikan Agama Islam Badrun memanfaatkan perangkat tersebut untuk menyampaikan materi, menghadirkan media visual, dan melaksanakan asesmen interaktif.

Menurut pemberitaan resmi Kemendikdasmen pada 9 Oktober 2026, guru tersebut mengintegrasikan sejumlah platform digital, antara lain Google, YouTube, Canva, Wayground, dan Wordwall.net. Penggunaan berbagai media memberi kesempatan kepada murid untuk terlibat langsung dalam pembelajaran.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa satu perangkat dapat menjadi pintu masuk menuju pembelajaran multimedia. Materi yang sebelumnya hanya disampaikan melalui penjelasan lisan dapat diperkaya dengan video, ilustrasi, kuis, dan aktivitas kolaboratif.

Namun, efektivitas PID tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang digunakan. Guru tetap perlu memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, memastikan keakuratan informasi, dan memberikan ruang bagi murid untuk berpikir, berdiskusi, serta memecahkan masalah.

Transformasi digital di sekolah pada akhirnya harus menghasilkan perubahan pedagogis. Teknologi akan lebih bermakna ketika murid tidak hanya melihat layar, tetapi juga aktif membangun pemahaman dan menghasilkan karya.

Monitorday.com-Danantara menyatakan terbuka untuk membeli saham di pasar domestik ketika terjadi tekanan pasar, selama harga dan valuasi perusahaan dinilai menarik. Sikap tersebut muncul di tengah kekhawatiran investor terhadap prospek pasar saham Indonesia dan potensi penurunan penilaian oleh MSCI.

Menurut laporan Reuters pada 9 Oktober 2026, Danantara telah menginvestasikan sekitar US$3 miliar pada saham dan obligasi domestik maupun global. Lembaga pengelola investasi negara itu juga merencanakan tambahan investasi sekitar US$1 miliar hingga akhir tahun.

Namun, strategi Danantara bukan semata-mata untuk menopang indeks saham. Investasi tetap mempertimbangkan potensi keuntungan, kualitas perusahaan, dan tata kelola pasar. Pendekatan ini menjadi penting karena kepercayaan investor terhadap transparansi kepemilikan saham dan kualitas data perdagangan masih menjadi perhatian.

Bagi investor domestik, langkah tersebut dapat menjadi sinyal dukungan terhadap pendalaman pasar modal. Meski demikian, keputusan investasi tetap perlu memperhitungkan risiko pasar dan kondisi fundamental emiten.

Monitorday.com – Pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi murid. Melalui teknologi, guru dapat menyajikan materi secara visual, mengintegrasikan berbagai media digital, serta mengajak murid terlibat langsung dalam pembelajaran.

Badrun, guru Pendidikan Agama Islam SMPN 9 Metro, Lampung, memanfaatkan PID pada setiap tahapan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, penyampaian materi inti, hingga asesmen. Ia menggabungkan Google, YouTube, Canva, Wayground, dan Wordwall.net untuk memperkaya penyajian materi sekaligus membangun interaksi di kelas.

“Saya memanfaatkan PID dalam pembelajaran agama sebagai alat bantu pembelajaran yang menguatkan proses interaksi bersama murid melalui fitur-fitur yang ada di dalamnya, baik pada sesi awal, inti, maupun media asesmen,” ujar Badrun, Kamis (8/10).

Menurutnya, penggunaan media digital juga memudahkan guru menghadirkan fakta di lapangan sebagai penguat konsep. Murid pun lebih antusias ketika mendapat kesempatan menggunakan perangkat secara langsung. “Murid lebih tertarik, apalagi diajak langsung terlibat dalam penggunaan PID. Ini mengurangi kondisi murid yang mengantuk dan suka bicara sendiri karena sajiannya lebih variatif dan interaktif,” ungkapnya.

Pengalaman serupa dirasakan para murid. Mereka menilai PID membuat pembelajaran lebih menyenangkan sekaligus membantu memahami materi yang sebelumnya sulit dibayangkan. “PID membuat pembelajaran lebih menarik, kita jadi lebih paham sama materinya, lebih mudah dicerna,” tutur murid kelas VII, Mezzaluna Azzury. 

Selain itu, murid juga merasakan manfaat visualisasi saat mempelajari materi yang membutuhkan contoh konkret. Gambar dan tayangan pada PID membantu mereka membangun pemahaman sebelum mempraktikkan atau mendalami materi. “Kalau diterangkan guru secara searah, sebelum ada PID, pasti bingung. Dengan PID jadi ada gambarannya, jadi tambah nyambung di otak,” tutur murid kelas VII lainnya, Ratu Qimora yang sebelumnya mengira IFP/PID hanya sebatas TV layar datar biasa.

Pemanfaatan PID di SMPN 9 masih bergantian sesuai kebutuhan kelas. Murid lainnya, Rizna Aurora Putri, berharap perangkat tersebut hadir lebih banyak dan dilengkapi materi yang semakin beragam agar kegiatan belajar semakin menarik.

Dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap Digitalisasi Pembelajaran terus diupayakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dalam kunjungannya ke sekolah tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Lampung menerima 9.907 unit IFP dan 9.887 laptop, dengan anggaran IFP sebesar Rp329,1 miliar. Tahun lalu, khusus di Kota Metro, Digitalisasi Pembelajaran diwujudkan dengan alokasi 193 unit IFP dan 193 laptop dengan total anggaran mencapai Rp6,4 miliar. 

Selanjutnya, di tahun ini, pemerintah juga merencanakan tambahan tiga IFP di setiap sekolah. “Tahun ini, semua sekolah akan mendapatkan tambahan tiga IFP,” ucapnya. 

Mendikdasmen berharap, melalui pemanfaatan teknologi yang terencana, PID bisa menjadi sarana untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih hidup, membantu murid memahami materi, dan mendorong semangat belajar.