Monitorday.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa partainya menginisiasi terbentuknya koalisi permanen yang solid untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan stabilitas negara dalam menghadapi dinamika geopolitik yang tidak menentu. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pidato pada Musda XI Golkar Jatim yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, pada Sabtu (10/5).

Bahlil menegaskan bahwa stabilitas negara sangat diperlukan untuk menjalankan pembangunan dengan baik.

“Tidak mungkin negara bisa berkembang tanpa adanya stabilitas,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Bahlil juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, seperti konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel, serta ketegangan antara India dan Pakistan. Ia juga menyoroti perang dagang yang berlangsung, yang semua ini menurutnya berpotensi mengganggu kestabilan internasional.

Oleh karena itu, Golkar berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam jangka panjang dan memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sukses. “Golkar akan selalu konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sampai kapan pun, dan memastikan semua program-program yang sudah direncanakan berjalan sukses,” lanjut Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa Golkar sedang menginisiasi perubahan konsep politik Indonesia, termasuk di dalamnya soal Pilkada dan Pilpres. Partai Golkar, kata Bahlil, ingin menciptakan sistem politik yang lebih adil dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. “Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa partai koalisi, terutama Gerindra,” tuturnya.

Menurut Bahlil, sistem politik yang ada saat ini di Indonesia perlu diubah karena dianggap menimbulkan banyak perpecahan di kalangan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sistem pemilu yang ada selama ini justru memicu persaingan yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak. “Sistem pemilu kita yang sudah ada, saat ini, menyebabkan banyak perpecahan, bahkan antar kandidat dan pemilih. Pemilu jadi ajang lomba yang mengorbankan banyak hal, seperti persahabatan dan hubungan antarwarga,” ujarnya.

Bahlil menggambarkan situasi ini dengan menyebutkan bagaimana pemilihan kepala daerah sering kali menyebabkan perpecahan yang sangat tajam di tingkat masyarakat. “Setelah pilkada, banyak tetangga yang tadinya rukun jadi tidak berbicara lagi. Bahkan, ada yang bercerai gara-gara perbedaan pilihan politik,” tambahnya.

Meskipun belum menjelaskan secara rinci tentang konsep perubahan sistem politik yang ia usulkan, Bahlil menekankan bahwa sistem yang ada saat ini menimbulkan kecenderungan untuk menciptakan “politik penyu,” di mana masing-masing kandidat lebih memikirkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kerja sama yang sehat. Ia mengingatkan bahwa sistem seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

Bahlil menegaskan bahwa melalui pembentukan koalisi permanen dan perubahan sistem politik yang lebih adil, Golkar berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan kondusif untuk pembangunan negara ke depan.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata penuh pada Sabtu (10/5), setelah hampir sepekan kedua negara bertetangga itu terlibat dalam eskalasi militer di wilayah perbatasan.

Pengumuman ini disampaikan Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Ia menyebut kesepakatan tersebut dicapai usai rangkaian pembicaraan intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

“Setelah semalam penuh pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah sepakat untuk MELAKUKAN GENCATAN SENJATA PENUH DAN SEGERA,” tulis Trump.

Trump juga mengapresiasi kedua pihak karena dinilai telah menunjukkan “akal sehat dan kecerdasan hebat” dalam menangani konflik bersenjata yang sempat melibatkan jet tempur, rudal, hingga drone tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi intensif yang ia lakukan bersama Wakil Presiden J.D. Vance, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

“Saya dengan bangga mengumumkan bahwa Pemerintah India dan Pakistan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera dan memulai pembicaraan menyeluruh mengenai berbagai isu di lokasi netral,” ujar Rubio melalui akun X-nya.

Rubio juga memuji sikap kenegarawanan para pemimpin kedua negara. “Kami mengapresiasi kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kenegarawanan Perdana Menteri Modi dan Sharif dalam memilih jalan damai,” tambahnya, seperti dikutip AFP.

Kesepakatan ini diumumkan tidak lama setelah Pakistan melakukan serangan balasan terhadap sejumlah situs militer India, menyusul serangan terhadap tiga pangkalan udara Pakistan yang terjadi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, turut mengonfirmasi kabar gencatan senjata tersebut. “Pakistan dan India telah sepakat gencatan senjata yang berlaku secepatnya. Pakistan selalu menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan di kawasan tanpa menjadikan kedaulatan dan integritas teritorialnya sebagai nilai tawar,” ujarnya melalui platform X.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan gedung baru SD Islam Pamotan di Rembang, Sabtu (10/5/2025).

Dalam sambutannya, Fajar mengapresiasi kehadiran Bupati Rembang, Ketua DPRD, serta jajaran Dinas Pendidikan yang menunjukkan komitmen daerah terhadap kemajuan pendidikan. Ia juga mendorong para kepala daerah untuk proaktif menyosialisasikan kebijakan prioritas Kemendikdasmen.

“Tanpa kolaborasi yang baik, visi besar pendidikan bermutu untuk semua akan sulit dicapai,” ujar Fajar, lulusan doktoral Universitas Gadjah Mada.

Fajar mencontohkan salah satu kebijakan yang perlu dukungan lintas sektor adalah peluncuran Senam Anak Indonesia Hebat, bagian dari program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran meningkatnya masalah kesehatan mental dan obesitas pada anak-anak.

Bupati Rembang, Harno, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wamendikdasmen dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Selain meresmikan gedung baru SD Islam Pamotan dan meluncurkan senam anak bersama siswa, Fajar juga menyempatkan kunjungan ke SMK NU Lasem dan SMK Muhammadiyah Lasem untuk berdialog langsung dengan para kepala sekolah dan guru.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menjadikan pohon aren sebagai salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Menurut Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pohon aren sudah lama menjadi favorit Presiden karena berbagai manfaatnya yang luar biasa. Dari ujung batang hingga akarnya, hampir semua bagian dari pohon aren dapat dimanfaatkan, menjadikannya sumber daya alam yang sangat bernilai.

Raja Juli menyampaikan hal tersebut saat meninjau Perkebunan Aren di Dusun Cisarua, Garut, Jawa Barat, Sabtu (10/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan agar penanaman aren semakin berkembang, dan produktivitasnya meningkat untuk mendukung ketahanan energi dan pangan Indonesia.

“Pak Presiden sudah lama menjadikan aren sebagai pohon yang paling beliau sukai. Karena pohon ini memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan dari ujung hingga akar,” ujar Raja Juli, seraya menambahkan bahwa aren berpotensi menghasilkan bioetanol yang sangat berguna bagi kebutuhan energi nasional.

Raja Juli menjelaskan bahwa dari satu hektare kebun aren yang dikelola dengan baik, bisa menghasilkan 24 ribu kilo liter bioetanol. Jumlah tersebut, kata Raja, jika ditanam di 1 juta hektare lahan, bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM). “Bioetanol ini sangat baik, dan kita memiliki banyak lahan serta petani yang siap mengelola aren dengan baik,” tambahnya.

Program penanaman pohon aren juga merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo, yang telah memerintahkan penanaman 300 ribu hektare pohon aren di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendukung swasembada energi di tanah air. Presiden Prabowo percaya, dengan memanfaatkan aren secara optimal, Indonesia bisa menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan.

“Ini adalah salah satu program favorit Pak Prabowo. Beliau sudah memerintahkan untuk mencari bibit yang pas dan mulai menanam aren dalam skala besar,” kata Raja Juli mengungkapkan lebih lanjut.

Selain potensi besar dalam bidang energi, pohon aren juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di pasar ekspor. Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Willie Smits, mengungkapkan bahwa banyak bagian dari pohon aren yang memiliki nilai jual, seperti ijuk dan kolang-kaling. Willie menjelaskan bahwa satu pohon aren dapat menghasilkan sekitar 2 juta rupiah hanya dari ijuknya. “Kolang kaling-nya juga dapat mendukung ketahanan pangan, karena pohon aren tidak pernah kering meski dalam musim paceklik, berkat akarnya yang sangat dalam,” ungkap Willie.

Dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam satu pohon aren, program ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, baik di sektor pangan maupun energi. Melalui penanaman aren yang masif, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Monitorday.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengeluarkan pernyataan keras terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar hukum dan mengancam ketertiban umum. Instruksi tersebut dikeluarkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yang memerintahkan agar ormas-ormas yang bertindak anarkis atau meresahkan warga dapat dibubarkan. Namun, di balik ketegasan pemerintah ini, muncul pertanyaan besar: apakah aparat kepolisian dan ormas-ormas tersebut benar-benar berfungsi dengan baik untuk membantu masyarakat dalam menciptakan ketertiban? Ataukah justru mereka menjadi bagian dari masalah yang lebih besar, di mana semua pengamanan dan ketertiban harus dibayar dengan harga tinggi?

Bima Arya menegaskan bahwa jika ada ormas yang melakukan tindakan kekerasan atau melanggar hukum, maka pembubaran menjadi langkah yang tak terhindarkan. “Bagi yang terindikasi melanggar, berbuat kekerasan, ujungnya bisa dibubarkan, ini perintah dari Presiden,” ujar Bima dalam kunjungannya di Kerobokan, Bali. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menyediakan kanal pengaduan atau hotline bagi masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas ormas. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan ormas yang bertindak di luar batas hukum.

Namun, apa yang terjadi di lapangan? Masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan ormas-ormas ini justru merasa lebih terjepit dalam ketidakpastian. Setiap kali terjadi masalah, mereka dipaksa untuk menghadapi biaya yang cukup besar untuk mendapatkan perlindungan. Polisi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, tampak seperti tidak mampu melakukan tugas mereka dengan maksimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat merasa harus “membayar” agar polisi bergerak. Hal ini semakin memperburuk ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan ormas yang seharusnya melindungi mereka.

Bima Arya juga menekankan bahwa penanganan ormas-ormas yang meresahkan harus dilakukan dengan koordinasi yang tepat antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan TNI. “Begitu ada indikasi ya silakan ditangani oleh kepala daerah, Bupati-Wali Kota, Gubernur koordinasi dengan Forkopimda,” tambahnya. Namun, bagi sebagian masyarakat, koordinasi ini terlihat seperti sebuah jargon belaka. Pasalnya, mereka seringkali merasa terpinggirkan dan bahkan harus menanggung beban yang tidak semestinya.

Tantangan terbesar dalam menangani ormas ini adalah ketidakmampuan sebagian besar ormas untuk berperan secara konstruktif dalam masyarakat. Banyak ormas yang justru berfungsi sebagai “biang kerusuhan” yang merusak ketentraman, sementara masyarakat menanggung akibatnya. Pembubaran ormas, meskipun telah dinyatakan sebagai opsi, tetap meninggalkan rasa skeptis apakah langkah tersebut benar-benar efektif atau hanya sekadar wacana tanpa realisasi.

Di Bali, Bima mengapresiasi adanya sistem sosial dan adat yang kuat di masyarakat, yang dianggap mampu menangkal keberadaan ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai setempat. “Di Bali kekerabatannya sangat kuat. Pecalang adat di sini kuat,” kata Bima. Namun, ia mengingatkan bahwa penolakan terhadap ormas tidak bisa dilakukan secara sepihak atau main hakim sendiri, dan harus tetap berada dalam koridor hukum.

Tapi, apakah masyarakat benar-benar merasa dilindungi oleh sistem hukum yang ada? Ataukah mereka justru merasa bahwa semua harus dibayar untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan? Ketidakmaksimalan polisi dan ormas dalam memberikan rasa aman menjadi masalah yang semakin mendalam. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi, namun pada praktiknya, masyarakat harus bertarung dengan rasa ketidakberdayaan karena biaya dan birokrasi yang menyulitkan.

Monitorday.com – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan di tengah gejolak ekonomi global, perubahan regulasi, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Hal itu menurutnya menjadikan dunia usaha menghadapi risiko multidimensi seperti serangan siber hingga ketegangan geopolitik.

Karenanya, Bamsoet menyebut perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga harus beradaptasi secara proaktif. Implementasi sistem mitigasi risiko yang konkret dan matang menjadi sangat penting.

Mitigasi risiko adalah serangkaian pendekatan dan tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola potensi risiko yang mungkin akan muncul. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menghadapi berbagai ancaman dengan lebih baik dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

“Mitigasi risiko bukan sekadar tindakan pencegahan, tetapi merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam dunia usaha yang semakin kompleks. Di tengah tantangan yang terus berubah, perusahaan yang memiliki sistem mitigasi risiko yang kuat dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif,” ujar Bamsoet saat menghadiri Rapat KADIN Indonesia Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Risiko di Jakarta, Jumat (9/5/202525).

“Tanpa strategi yang tepat, risiko yang tidak dikelola dapat berujung pada krisis yang merugikan, baik secara finansial maupun reputasi perusahaan,” sambungnya.

Hadir antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Risiko KADIN Indonesia Reginal FM Engelen serta para anggota bidang.

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, mitigasi risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang lebih luas. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.

Dari internal, misalnya, masalah dalam aspek operasional seperti kualitas produk, efisiensi proses, hingga sumber daya manusia. Sedangkan risiko eksternal bisa meliputi faktor ekonomi, lingkungan hukum, hingga persaingan pasar yang semakin ketat.

“Dengan adanya mitigasi risiko, perusahaan dapat merencanakan tindakan-tindakan proaktif yang membantu mereka untuk tetap pada jalur yang benar meskipun menghadapi situasi tidak pasti. Perusahaan yang menerapkan strategi mitigasi risiko yang baik diyakini memiliki peluang keberhasilan 30% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki strategi mitigasi risiko,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, membangun sistem mitigasi risiko yang efektif memerlukan pendekatan yang sistematis. Pertama, perusahaan harus melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh.

Bamsoet menyebut hal itu dapat dilakukan melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan teknik brainstorming untuk menggali berbagai potensi ancaman. Setelah itu, perusahaan harus melakukan penilaian risiko untuk menentukan seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya masing-masing risiko.

“Langkah selanjutnya adalah merancang strategi mitigasi yang sesuai, seperti diversifikasi produk, penguatan sistem IT, hingga pelatihan karyawan. Perusahaan juga harus secara rutin mengevaluasi dan memperbarui rencana mitigasi mereka, agar tetap relevan dengan kondisi pasar dan perubahan lingkungan yang terjadi,” pungkas Bamsoet.

Monitorday.com – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan kebijakan tiket gratis untuk anak-anak usia di bawah tiga tahun yang tidak menempati kursi sendiri selama periode libur panjang Waisak, yakni pada 10–13 Mei 2025.

Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat, khususnya keluarga, menggunakan Whoosh sebagai moda transportasi andalan saat liburan.

Meski tanpa dikenakan biaya, anak-anak tetap wajib didaftarkan dalam data penumpang saat pemesanan tiket demi keperluan asuransi perjalanan. Data tersebut bisa dimasukkan saat pembelian tiket dewasa melalui aplikasi Whoosh, website resmi, mitra platform seperti Livin’ by Mandiri, BRImo, Access by KAI, Tiket.com, serta di loket dan vending machine stasiun.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan bahwa mengenalkan anak pada transportasi publik sejak dini merupakan bagian dari edukasi berkelanjutan.

“Dengan mengenal Whoosh sejak dini, anak-anak akan terbiasa menggunakan moda transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan,” ujar Eva dalam keterangan resminya, Jumat (9/5).

Untuk mendukung kenyamanan keluarga, KCIC telah menyiapkan berbagai fasilitas ramah anak baik di stasiun maupun dalam kereta cepat. Fasilitas tersebut mencakup ruang bermain, ruang menyusui, water station, lift untuk stroller, meja ganti popok di kereta nomor 4, hingga rak bagasi khusus untuk kereta dorong anak.

Selain perjalanan yang nyaman, penumpang juga dapat menikmati berbagai promo di destinasi wisata ramah anak sepanjang jalur Whoosh dengan cukup menunjukkan tiket perjalanan.

“Dengan layanan gratis untuk anak dan fasilitas lengkap, kami berharap semakin banyak keluarga memilih Whoosh sebagai solusi perjalanan yang nyaman, praktis, dan berkelanjutan,” tutup Eva.

Monitorday.com – Indonesia, dengan 281,6 juta penduduk dan posisi geografis yang strategis, memiliki peluang luar biasa untuk berkembang menjadi kekuatan global pada tahun 2045. Di tengah tantangan seperti bencana alam yang kerap terjadi, Indonesia justru bisa menjadikan tantangan tersebut sebagai pendorong etos kerja unggul, inovasi, dan akhlak mulia bagi masyarakat.

Demikian paparan pembuka Anggota DPR RI 2024–2029, Prof. Rokhmin Dahuri pada Studium Generale “Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Agro-Maritim Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Halu Uleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Jum’at (09/05).

“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri dan unggul dalam sektor agro-maritim, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan bonus demografi yang ada,” ucap Prof Rokhmin yang merupakan Rektor UMMI Bogor.

Potensi besar ini, menurut Guru Besar IPB University, seharusnya menjadi kekuatan pendorong untuk mewujudkan pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan terintegrasi, yang memanfaatkan semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Maka untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pendidikan berkualitas yang dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul—kompeten, kreatif, inovatif, dengan etos kerja tinggi dan akhlak mulia.

Sebagai Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia), Prof Rokhmin menggarisbawahi pentingnya menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi laut Indonesia dengan cara yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang akuakultur dan perikanan. Ini merupakan salah satu langkah penting untuk menuju kedaulatan pangan dan energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Prof. Rokhmin juga mengungkapkan bahwa kestabilan politik dan perdamaian sosial menjadi kunci utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Tanpa stabilitas politik yang terjaga, negara akan kesulitan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga kebijakan yang berbasis pada hukum yang adil dan transparan, serta berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keunggulan Kompetitif

Sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia, transformasi struktural ekonomi yang beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju industri manufaktur yang bernilai tambah tak bisa dipungkiri. Indonesia harus mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berbasis keunggulan komparatif, seperti sektor agro-maritim, yang memiliki potensi luar biasa untuk mendukung ekonomi yang tangguh. Di samping itu, pengembangan ekonomi digital, ekonomi biru, dan ekonomi hijau yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

Dalam pandangannya, Tokoh Nelayan Nasional kelahiran Gebang Timur Cirebon ini pun mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia Emas 2045 tidak hanya bergantung pada kebijakan yang bijaksana, tetapi juga pada kepemimpinan yang kompeten dan visioner. Kepemimpinan yang cerdas, jujur, amanah, serta memiliki integritas tinggi akan memastikan bahwa arah pembangunan tetap pada jalur yang benar. Dengan dukungan dari pemimpin yang kuat, masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik, mewujudkan kesejahteraan yang merata, dan menjaga kedaulatan negara.

Sistem Pendidikan Berkualitas

Bagi Menteri KKP di Era Gus Dur dan Megawati ini, ciri negara yang berhasil itu memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi yang mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif, terampil, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia yang menjadi pondasi bagi kemajuan suatu bangsa.

Sistem pendidikan Indonesia perlu memperkuat kualitas pengajaran di semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, agar mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan global.

Di penghujung paparan akademis, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dengan sistem yang berkelanjutan, melalui kolaborasi antara sektor pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong kemajuan ekonomi, serta menjaga kelestarian alam dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa mencapai tujuannya menjadi negara yang mandiri dan berkelanjutan pada tahun 2045, sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas.

Monitorday.com – Indonesia dan Norwegia menyatakan komitmen bersama untuk mendukung reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global masa kini.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik, yang berlangsung dalam rangka diskusi mengenai Prakarsa UN80 yang diusung Sekjen PBB Antonio Guterres.

Dalam siaran pers resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis Jumat (9/5), kedua pejabat menekankan pentingnya dukungan lintas-regional terhadap upaya reformasi sistem multilateral yang ambisius, termasuk di dalam tubuh PBB. Mereka juga menyoroti perlunya penegakan tatanan dunia yang berdasarkan hukum internasional, terutama dalam situasi geopolitik global yang semakin kompleks.

“Kami melihat sistem multilateral yang efektif dan berbasis hukum internasional sangat penting untuk menjawab tantangan global saat ini,” demikian salah satu poin kesepahaman dalam pertemuan tersebut.

Indonesia dan Norwegia juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Piagam PBB serta prinsip dan tujuan pendirian organisasi tersebut, sembari menyoroti pentingnya menjadikan PBB sebagai institusi yang mampu berfungsi secara optimal di abad ke-21.

Prakarsa UN80, yang diluncurkan pada Maret 2025, dirancang oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya organisasi tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural dan keuangan PBB, menyelaraskan ulang mandat serta program-programnya, dan memperkuat kapasitas institusi global ini dalam memberikan layanan bagi masyarakat internasional.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia berharap agar reformasi yang diusung mampu memperkuat legitimasi PBB sekaligus meningkatkan kepercayaan global terhadap sistem multilateral.

Monitorday.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme di tanah air. Hal ini disampaikannya pada Jumat (9/5), sebagai tindak lanjut atas perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

“Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Beberapa kasus yang menonjol dan sempat viral, seluruh pelakunya telah kami tangkap,” ujar Jenderal Sigit di Jakarta.

Langkah tegas ini, menurutnya, juga bertujuan memberikan jaminan keamanan bagi para investor agar tidak ragu menanamkan modal di Indonesia.

“Terkait investasi, tidak usah ragu. Masuk saja. Urusan keamanan, kami yang tangani,” tambahnya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan praktik premanisme di lingkungannya.

“Kami membuka semua layanan pengaduan. Anggota akan langsung kami perintahkan untuk menindak,” tegasnya.

Penindakan terhadap aksi premanisme dilakukan secara sistematis melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar serentak sejak 1 Mei 2025. Operasi ini merujuk pada Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang menginstruksikan seluruh jajaran polda dan polres untuk menegakkan hukum secara menyeluruh, dengan dukungan pendekatan intelijen, preemtif, dan preventif.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa sejak dimulainya operasi, Polri telah mengungkap dan menuntaskan 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah.

Beberapa pengungkapan signifikan antara lain:

• Polres Subang menangkap sembilan pelaku premanisme di kawasan industri.
• Polresta Tangerang menjaring 85 preman dalam satu operasi.
• Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan operasional PT Bumi Asri Pasaman (BAP).

Irjen Sandi menegaskan, “Kami tidak akan menoleransi aksi intimidasi, pemerasan, maupun kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat.”

Polri berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.