Monitorday.com – Kelompok Houthi di Yaman membantah tudingan bahwa pihaknya mengancam kota suci Makkah maupun situs-situs suci Islam di Arab Saudi.

Bantahan itu disampaikan pada Selasa (15/9/2026), setelah otoritas Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah di bagian barat negara tersebut, termasuk Makkah.

“Kami dengan tegas membantah adanya ancaman apa pun dari Yaman terhadap kota suci Makkah maupun situs suci lainnya,” kata sumber militer Houthi seperti dikutip kantor berita Saba.

Sumber tersebut juga menuding peringatan yang dikeluarkan Arab Saudi sebagai rekayasa, tipu daya, dan disinformasi.

Sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat untuk wilayah Jeddah, Makkah, dan Taif.

Warga di wilayah tersebut diminta segera menuju tempat aman dan mengikuti instruksi keselamatan dari otoritas. Peringatan disampaikan melalui Platform Peringatan Dini Nasional untuk Keadaan Darurat.

Namun, otoritas Saudi tidak merinci jenis bahaya yang menjadi dasar peringatan tersebut.

Warga diimbau tetap tenang dan mencari tempat berlindung terdekat, terutama di dalam gedung atau ruangan bagian dalam yang jauh dari jendela.

Masyarakat juga diminta tetap berada di lokasi aman hingga otoritas menyatakan situasi telah kembali kondusif.

Peringatan tersebut menjadi sorotan karena Makkah merupakan lokasi Masjidil Haram dan sejumlah situs paling suci dalam Islam. Houthi kemudian menegaskan bahwa pihaknya tidak mengarahkan ancaman terhadap Makkah maupun situs suci lainnya di Arab Saudi.

Monitorday.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksi. Seluruh produk bermasalah kini ditarik dari peredaran untuk melindungi konsumen.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan yang merugikan masyarakat.

“Itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, karena tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga beras yang baik,” kata Amran di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menindak produsen yang diduga menjual beras fortifikasi dengan kandungan gizi dan mutu yang tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan maupun izin edar.

Amran menegaskan konsumen berhak mendapatkan produk sesuai spesifikasi yang dicantumkan produsen. Harga yang dibayar pun harus sepadan dengan kualitas produk.

Sebanyak 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar merek beras fortifikasi bermasalah telah mendapat surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi Bapanas.

Pengawasan dilakukan bersama OKKPD di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Hingga pekan pertama September 2026, seluruh merek yang bermasalah terpantau telah menghentikan produksi. Sebanyak 12 merek telah menarik stok dari pasar, sedangkan merek lainnya masih menjalani proses penarikan.

Amran mengatakan praktik yang dinilai tidak jujur dalam perdagangan beras tidak boleh dibiarkan. Pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh produk sesuai izin edar, standar mutu, dan harga yang wajar.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menyebut praktik menjual produk yang kandungannya tidak sesuai dengan label dan merugikan konsumen dapat mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan.

Kerugian tidak hanya dapat berupa ketidaksesuaian produk, tetapi juga kerugian ekonomi apabila barang dijual jauh lebih mahal dari nilai yang seharusnya.

Edward menyebut ketentuan mengenai penipuan tercantum dalam Bab II Nomor 7 Pasal 492, 493, dan 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Monitorday.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam APBN 2026 untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino, termasuk potensi kekeringan dan bencana alam.

Suahasil mengatakan anggaran kebencanaan dalam APBN dirancang fleksibel agar pemerintah dapat bergerak cepat menghadapi situasi yang berkembang.

“Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana,” kata Suahasil seusai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, fleksibilitas anggaran menjadi penting karena pemerintah harus mampu merespons kejadian yang tidak dapat diprediksi, termasuk bencana alam dan kekeringan akibat El Nino.

“Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, situasi bencana alam, situasi kekeringan dan yang lainnya harus kita tangani,” ujarnya.

Suahasil menegaskan pemerintah akan mengantisipasi berbagai tekanan akibat kejadian tak terduga demi menjaga kepentingan masyarakat.

“Pressure dari berbagai macam kejadian yang tak terduga itu tentu harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan anggaran kebencanaan 2026 dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Angka tersebut meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp494 miliar.

Said mengatakan peningkatan anggaran masih akan terus diupayakan. Dalam alokasi tersebut terdapat dana on call sebesar Rp256 miliar.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5 triliun untuk penanganan bencana serta dana pooling insurance senilai Rp14 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp10 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Dengan skema tersebut, pemerintah menyiapkan ruang fiskal untuk merespons potensi bencana dan dampak El Nino, sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan anggaran secara keseluruhan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Di hadapan Pramono dan sejumlah pejabat, Prabowo menyebut politik bukan alasan untuk menghambat kerja sama pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, saya akui dia hebat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Stasiun Manggarai, Jakarta.

Prabowo sebelumnya mengapresiasi Pramono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atas pembangunan transportasi publik di Ibu Kota.

Ia kemudian menyinggung perbedaan latar belakang politik dengan Pramono. Prabowo menegaskan perbedaan partai tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja bersama.

“Walaupun bukan dari partai saya. Tapi ini harus mendorong partai-partai lain, ya kan? Ya kerja yang benar dong,” ujarnya.

Prabowo mengatakan persaingan dalam pemilu seharusnya berhenti setelah rakyat memberikan mandat. Setelah itu, para pemimpin harus kembali bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Kita datang dari partai yang berbeda. Kita bersaing dalam pemilihan umum. Tapi kita bisa bekerja sama. Kita bisa saling menghormati,” kata Prabowo.

Menurutnya, seluruh pejabat pemerintahan memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan kepada rakyat.

“Kita pelayan rakyat. Kita bertugas untuk rakyat. Pikiran kita, tenaga kita, upaya kita semuanya untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung laporan Pramono mengenai perkembangan ekonomi Jakarta. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dan investasi di Ibu Kota menunjukkan tren positif.

“Tadi dilaporkan oleh Gubernur pertumbuhan DKI meningkat. Perusahaan-perusahaan yang tadi agak lesu sekarang bangkit. Investasi naik luar biasa,” ujarnya.

Peresmian LRT Jakarta sekaligus menandai pengoperasian rute Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.

Sebelum peresmian, Prabowo turut menjajal perjalanan LRT dari Kelapa Gading menuju Manggarai bersama Pramono dan sejumlah pelajar.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp8 selama delapan hari pertama setelah peresmian. Setelah masa tarif promo berakhir, tarif LRT Jakarta ditetapkan Rp5.000.

Prabowo berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Menurutnya, kolaborasi antarpemimpin diperlukan agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kalau pemimpin-pemimpin bisa kerja sama, bisa gotong royong dan harus gotong royong, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa,” tandas Prabowo.

Monitorday.com – Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal pergantian dirinya oleh Suahasil Nazara. Purbaya mengakui perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pergantian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya seusai serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Saat ditanya apakah pencopotan dirinya berkaitan dengan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu beberapa hari sebelumnya, Purbaya membenarkannya.

“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). Sebagian iya,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya tidak menyebut perombakan pejabat sebagai satu-satunya alasan pergantian Menteri Keuangan. Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan itu hak prerogatif Presiden,” katanya.

Perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya berlangsung hanya beberapa hari sebelum dirinya digantikan Suahasil.

Mengacu pada laporan ANTARA, pada 10 September 2026 Purbaya melantik sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III di lingkungan Kemenkeu. Perubahan juga mencakup sejumlah jabatan fungsional di berbagai direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU).

Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pembenahan birokrasi yang dijalankan Purbaya.

Pada awal September, Purbaya sebelumnya menyebut transformasi sumber daya manusia sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Rotasi dilakukan terhadap pejabat di berbagai tingkatan, termasuk eselon II, III, dan IV.

Purbaya juga menegaskan pengisian jabatan di Kemenkeu dilakukan berdasarkan profesionalisme. Pernyataan itu muncul di tengah isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian.

Purbaya membantah isu tersebut. Ia menyebut proses pengisian jabatan melibatkan rekomendasi Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan pejabat terkait.

Pergantian mendadak Purbaya memicu spekulasi mengenai kemungkinan gesekan internal di tubuh Kemenkeu. Namun, Purbaya membantah adanya pertentangan tersebut.

Ia mengatakan kebijakan yang dijalankannya selama menjadi Menteri Keuangan pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo.

Karena itu, Purbaya tidak menyebut adanya perbedaan kebijakan dengan Presiden sebagai alasan pergantian dirinya. ANTARA juga melaporkan Purbaya menepis isu gesekan internal sebagai penyebab pencopotan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama turut membantah adanya konflik internal dengan Purbaya. Kemenkeu sendiri masih menunggu keputusan dan tindak lanjut resmi terkait pejabat yang sebelumnya masuk dalam agenda perombakan.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya pada Senin (14/9/2026). Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan teknokrat yang telah lama berkecimpung dalam kebijakan fiskal.

Sehari kemudian, Kemenkeu menggelar sertijab dari Purbaya kepada Suahasil di Jakarta.

Pergantian ini menjadi perubahan kedua pada posisi Menteri Keuangan sejak Prabowo menjabat Presiden. Pada September 2025, Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya.

Reuters melaporkan pergantian Purbaya berlangsung ketika pasar tengah mencermati kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia. Suahasil menghadapi tugas menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan APBN.

Sementara itu, Purbaya menyatakan tidak berminat kembali menjadi pejabat negara. Setelah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, ia memilih menjalani kehidupan di luar pemerintahan.

Pernyataan Purbaya kini menempatkan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu sebagai salah satu konteks penting dalam pergantian dirinya. Namun, ia tetap menegaskan keputusan akhir mengenai susunan kabinet berada di tangan Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Dalam acara peluncuran Indonesian Center for Health evidence-Informed Policy (I-CHIP), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dengan lugas mendorong penguatan kesehatan fisik dan mental peserta didik sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia Emas 2045. Baginya, upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan ekosistem pendidikan yang melibatkan orang tua, satuan pendidikan, masyarakat, perguruan tinggi, media, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Abdul Mu’ti menilai bahwa kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual yang perlu mendapat perhatian secara seimbang. Hal tersebut menjadi semakin di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

“Ada dua hal yang utama dan sangat terkait dengan pendidikan. Pertama yaitu kesehatan secara fisik dan kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan rohani. Dua hal ini sangat kita perlukan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang,” ungkap Menteri Abdul Mu’ti, di Tangerang Selatan, Selasa (15/9).

Melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong sekolah agar tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik dalam membangun kebiasaan hidup sehat, karakter, kemampuan sosial, serta keseimbangan mental dan spiritual.

“Generasi Indonesia 2045 adalah generasi yang secara fisik sehat dan secara mental juga sehat. Karena itu, kita perlu membangun budaya yang kuat secara fisik, kuat secara spiritual, dan kuat secara intelektual, yang salah satu upayanya kami wujudkan melalui 7 KAIH,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen memandang sektor pendidikan memiliki posisi strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, berolahraga, menjaga pola hidup sehat, membangun interaksi sosial yang baik, serta memperkuat kehidupan spiritual dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesehatan anak.

“Lewat 7 KAIH kita mengajak para murid membangun kebiasaan-kebiasaan baik melalui hal-hal yang sederhana. Berbagai penelitian juga telah menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan hidup yang sehat dengan kesehatan jasmani, kesehatan mental, serta kesiapan murid dalam menjalani proses pembelajaran,” pungkas Mendikdasmen.

Monitorday.com– Perdagangan valuta asing atau foreign exchange (forex) menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan melalui platform digital. Dalam perspektif Islam, hukum forex tidak dapat ditentukan hanya dari istilah “trading”, tetapi bergantung pada akad, mekanisme transaksi, tujuan, dan cara penyelesaiannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), trading forex yang diperbolehkan adalah transaksi spot, sedangkan transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Dasar umum jual beli dalam Islam terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam konteks pertukaran mata uang, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan komoditas ribawi sejenis harus dilakukan secara setara dan tunai. Hadis ini menjadi salah satu landasan penting dalam konsep al-sharf, yaitu pertukaran mata uang yang harus memenuhi ketentuan tertentu.

Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan beberapa syarat. Transaksi tidak boleh dilakukan untuk spekulasi atau untung-untungan, harus memiliki kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga, dan apabila mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis maka transaksi dilakukan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi serta dilakukan secara tunai.

Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi forex spot diperbolehkan. Transaksi spot merupakan jual beli valuta asing dengan penyerahan pada saat transaksi atau penyelesaian paling lambat dua hari, yang dipandang sebagai bagian dari proses penyelesaian transaksi internasional. Sebaliknya, forward, swap, dan option dinyatakan haram dalam fatwa tersebut karena karakteristiknya mengandung persoalan penyerahan yang ditangguhkan, spekulasi, atau unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip al-sharf.

Persoalan lain muncul pada praktik trading forex online yang menggunakan leverage, margin, biaya swap/overnight, serta transaksi yang hanya mengejar keuntungan dari perubahan harga tanpa kepemilikan atau penyerahan valuta secara nyata. Dalam kondisi seperti ini, transaksi perlu diperiksa lebih jauh karena dapat menimbulkan persoalan riba, gharar, maupun maisir. Kajian akademik terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan leverage, keterlambatan serah terima, dan spekulasi dapat menyebabkan praktik forex tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan al-sharf.

Dari sisi regulasi Indonesia, aspek legalitas juga perlu diperhatikan. Bappebti mengingatkan bahwa perdagangan berjangka, termasuk forex, memiliki risiko tinggi dan masyarakat perlu memastikan pihak yang menawarkan transaksi memiliki izin yang sesuai. Bappebti juga memperingatkan mengenai keberadaan pialang ilegal serta penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko kecil.

Karena itu, seorang Muslim yang ingin melakukan trading forex perlu memeriksa apa yang sebenarnya diperjualbelikan, bagaimana akadnya, kapan mata uang diserahterimakan, apakah terdapat bunga atau swap, apakah menggunakan leverage, serta apakah transaksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang dibenarkan atau semata-mata spekulasi. Label “Islamic account” atau “swap-free” saja tidak otomatis membuat sebuah transaksi menjadi halal apabila struktur akad dan praktik keseluruhannya masih mengandung unsur yang dilarang.

Dengan demikian, hukum forex dalam Islam bersifat bergantung pada mekanisme transaksinya. Jual beli mata uang secara spot yang memenuhi ketentuan al-sharf pada prinsipnya diperbolehkan, sedangkan bentuk transaksi yang mengandung riba, spekulasi yang terlarang, gharar, atau mekanisme forward, swap, dan option sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tidak diperbolehkan. Menurut MUI, umat Islam yang ingin melakukan trading forex perlu merujuk ketentuan al-sharf tersebut dan memastikan praktik transaksinya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Monitorday.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi dunia usaha. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia mulai membaca potensi tersebut dengan melakukan diversifikasi bisnis untuk memperoleh sumber pendapatan baru dari ekosistem MBG.

Peluang bisnis MBG terbentang cukup luas, mulai dari penyediaan bahan pangan, katering, pengolahan makanan, pergudangan, hingga distribusi dan logistik. Skala program yang melibatkan peserta didik dalam jumlah besar membuat kebutuhan terhadap bahan baku dan layanan pendukung berpotensi menciptakan permintaan yang berulang.

Bagi emiten, diversifikasi ke sektor yang mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah dapat menjadi strategi untuk memperluas revenue stream. Perusahaan dapat mengoptimalkan aset, kapasitas produksi, jaringan distribusi, maupun sumber daya manusia yang sudah dimiliki untuk masuk ke rantai bisnis MBG tanpa sepenuhnya meninggalkan bisnis utama.

Meski demikian, peluang tersebut tidak otomatis berujung pada peningkatan laba. Efisiensi rantai pasok menjadi faktor kunci, mengingat bisnis penyediaan makanan dalam skala besar membutuhkan pengadaan bahan baku yang stabil, distribusi tepat waktu, pengendalian kualitas, serta kemampuan menjaga biaya operasional agar tetap sesuai dengan struktur pembayaran program.

Dari perspektif investor, ekspansi ke ekosistem MBG dapat menjadi sentimen positif apabila mampu menghasilkan kontrak dan pendapatan yang berkelanjutan. Namun, investor tetap perlu memperhatikan margin keuntungan, nilai kontrak, belanja modal, arus kas, ketergantungan terhadap proyek pemerintah, serta risiko operasional sebelum menilai dampaknya terhadap kinerja emiten.

Program MBG juga berpotensi membentuk ekosistem ekonomi yang lebih luas. Jika pengadaan bahan pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku logistik lokal, maka belanja program tidak hanya menguntungkan perusahaan penyedia jasa utama, tetapi dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian, strategi emiten masuk ke bisnis MBG perlu dilihat bukan sekadar sebagai upaya “mengejar proyek pemerintah”, melainkan sebagai pengujian kemampuan perusahaan membangun bisnis baru yang efisien dan berkelanjutan. Besarnya potensi pasar harus diimbangi tata kelola, kualitas layanan, efisiensi biaya, dan disiplin keuangan agar peluang MBG benar-benar berubah menjadi keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham.

Monitorday.com – Indonesia dinilai mencatat kemajuan besar dalam ketahanan pangan setelah mampu menghentikan impor beras sejak 2025. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI yang menilai pemerintah berhasil menggeser pemenuhan kebutuhan beras dari pasokan luar negeri ke produksi petani dalam negeri.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyebut penghentian impor beras sebagai prestasi luar biasa. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor dalam jumlah besar pada 2024.

“Ini menarik sekali karena kebutuhan beras itu dari beberapa waktu yang lalu sebelum hari ini, kita selalu impor. Hanya mulai 2025 tidak impor, 2026 tidak impor. Ini prestasi yang luar biasa menurut saya,” ujar Anggia saat kunjungan kerja di Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin.

Anggia mengatakan impor beras pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton. Setelah itu, pemerintah memperkuat produksi nasional dan penyerapan hasil panen petani hingga kebutuhan beras tidak lagi dipenuhi melalui impor.

Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan kebijakan penyerapan produksi dalam negeri mulai membuahkan hasil. Beras petani terserap sekaligus menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Karena 2024 seingat saya masih 2 juta kalau enggak salah. Masih impor dan kalau hari ini tidak impor. Menyerap hasil para petani, itu luar biasa,” katanya.

Anggia meminta momentum tersebut tidak berhenti pada penghentian impor. Pemerintah dinilai perlu memastikan cadangan beras tetap aman sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan kepada petani agar produksi nasional terus meningkat.

Di tengah penghentian impor, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog masih berada pada level tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,722 juta ton per 14 September 2026.

Angka tersebut turun dari posisi sebelumnya sekitar 5,4 juta ton. Penurunan terjadi karena sebagian stok telah disalurkan melalui berbagai program pangan pemerintah sepanjang tahun.

“Total stoknya beras Bulog sekarang yang ada di gudang sudah turun, yang kemarin 5,4 juta ton, sekarang tinggal 4,722 juta ton. Kenapa angkanya jadi turun? Karena sudah banyak yang didistribusikan,” ujar Rizal.

Meski stok berkurang, pemerintah tetap memiliki cadangan beras dalam jumlah besar untuk menopang kebutuhan masyarakat dan berbagai program pangan.

Penguatan produksi pangan juga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Indonesia saat ini disebut telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas strategis.

Selain beras, komoditas yang disebut telah mencapai swasembada antara lain jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, petani, penyuluh, serta pemangku kepentingan pertanian lainnya.

“Ini luar biasa. Alhamdulillah dari 11 komoditas strategis ada delapan yang sudah swasembada,” kata Amran di Jakarta, Selasa (1/9).

Capaian tersebut kini menjadi modal bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan akan memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya masa pemerintahan 2024-2029.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dalam prosesi tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Suahasil saat membacakan sumpah jabatan.

Ia juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab.

Pergantian Menteri Keuangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Mutasi tersebut terutama menyasar pegawai di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Karier akademiknya kemudian berlanjut ke Amerika Serikat. Suahasil meraih gelar Master of Science dari Cornell University pada 1997 dan Doctor of Philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Sejak 1999, Suahasil berkarier sebagai PNS sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada 2009, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi.

Selama di FEB UI, sejumlah posisi strategis pernah diembannya, antara lain Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Kepala Lembaga Demografi, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Pengalaman Suahasil di pemerintahan mulai terbangun sejak ia bergabung dalam Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011.

Ia kemudian dipercaya menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI periode 2010-2015.

Suahasil juga pernah menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014. Pada Februari 2015, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Jabatan tersebut kemudian menjadi definitif pada Oktober 2016.

Kariernya di Kementerian Keuangan semakin menanjak ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Oktober 2019. Ia mendampingi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Di era pemerintahan Prabowo, Suahasil kembali dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kini, posisi Suahasil berubah. Dari wakil, ia naik menjadi Menteri Keuangan.

Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan birokrasi pemerintahan, Suahasil mendapat mandat untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara hingga akhir periode pemerintahan 2024-2029.