Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengapresiasi kebijakan harmonisasi yang diambil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bali, dalam menyikapi hari raya Idulfitri dan Nyepi yang jatuh pada waktunya bersamaan.
PWM Bali mengikuti surat keputusan yang dibuat oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), salah satunya menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan takbiran dengan menjaga harmoni dan toleransi karena bersamaan waktunya dengan Nyepi.
“Kami peroleh informasi dari Bali, bahkan Muhammadiyah Denpasar, Kota Denpasar, bahkan menginstruksikan bukan hanya takbiran di masjid, bahkan diusahakan khusus tahun ini takbiran di rumah masing-masing dengan tetap lirih, tidak perlu keluar secara mencolok gitu,” kata Haedar pada Senin (16/3) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.
“Jadi itu satu contoh. Tapi untuk salat Id, itu kan bisa dilakukan tertib karena ada kesepakatan bersama PHBI dan Pemda. Saya pikir hal yang sangat positif gitu,” sambung Haedar.
Meski dalam pelaksanaan takbiran dilakukan di rumah atau masjid dengan menjaga toleransi dan harmoni. Namun ketika melaksanakan Salat Id bisa dilakukan disesuaikan dengan menjaga ketertiban masyarakat.
Membangun harmoni dan toleransi lintas iman, kata Haedar, menjadi satu pekerjaan Muhammadiyah yang sudah tampak hasilnya. Namun menurutnya masih ada beberapa pekerjaan rumah Muhammadiyah yang belum selesai dan butuh waktu menyelesaikannya.
Di antara pekerjaan rumah Muhammadiyah yang masih butuh waktu dan tenaga ekstra adalah usaha mencerdaskan dan memperkuat ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan umat yang menurutnya masih tertinggal.
“Menjadi agenda prihatin Muhammadiyah. Satu, mempercepat proses kecerdasan lewat pendidikan dengan membangun pusat-pusat keunggulan di bidang pendidikan,” katanya.
Masalah pendidikan, imbuhnya, berkelindan dengan persoalan kesehatan. Sebab dalam kehidupan masyarakat dengan literasi atau tingkat kecerdasan rendah, biasanya beriringan dengan kehidupan sosial dan lingkungan yang belum stabil.
Pada bidang ekonomi, menurut Muhammadiyah juga masih perlu prihatin. Bahkan menurutnya bidang ekonomi menjadi sisi krusial yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia masa kini.
“Selama umat Islam yang mayoritas ini masih banyak yang kehidupan ekonominya belum berkecukupan, maka ini akan berdampak pada aspek-aspek lain. Maka menjadi niscaya Muhammadiyah terus melakukan usaha-usaha pengembangan ekonomi bisnis yang menyasar dan kita harapkan membangun kesejahteraan masyarakat di bawah,” katanya.
Oleh karena itu, Muhammadiyah mendukung program dan kebijakan yang dilakukan pemangku kebijakan atau pemerintah untuk memajukan ekonomi, khususnya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelompok UMKM menjadi bagian pelaku usaha rentan.
Dalam memajukan UMKM, Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan progresif. Sebab hal ini bukan pekerjaan mudah, membutuhkan waktu dan perlu dijalankan secara simultan.