Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) secara resmi membatalkan implementasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai metode utama. Keputusan ini diambil dengan tegas demi memastikan terjaganya kualitas pendidikan nasional.

Langkah strategis ini menandai fokus kembali pada metode pembelajaran tatap muka yang dinilai lebih efektif dalam mencapai standar akademik yang diharapkan. Pembatalan ini juga merespons berbagai evaluasi dan masukan terkait efektivitas PJJ yang diterapkan sebelumnya.

Pihak Mendikdasmen menekankan bahwa kualitas adalah prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan. Evaluasi mendalam terhadap PJJ menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam aspek interaksi siswa-guru, pengawasan, dan pemerataan akses yang berpotensi menurunkan mutu pembelajaran secara keseluruhan.

Dengan pembatalan PJJ, kementerian akan lebih memfokuskan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas pembelajaran tatap muka. Ini termasuk pengembangan kurikulum yang adaptif serta peningkatan kompetensi guru di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan esensi pendidikan yang melibatkan interaksi langsung dan pengalaman belajar yang holistik. Mendikdasmen berkomitmen untuk terus mencari formula terbaik demi kemajuan pendidikan anak bangsa.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Mendikdasmen memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berorientasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Monitorday.com – Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menggelar dialog penting akhir pekan ini di Islamabad, Pakistan, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi.

Dalam wawancara dengan harian Italia Corriere della Sera, Grossi menyebut pembicaraan kali ini tidak hanya berfokus pada isu nuklir, tetapi juga mencakup topik yang lebih luas.

“Pembahasan akan mencakup rudal, milisi yang terkait dengan Republik Islam, serta jaminan keamanan bagi Iran,” ujarnya.

Menurut Grossi, terdapat peluang munculnya solusi sementara dari pertemuan tersebut, meskipun tidak harus bersifat militer. Ia juga mengungkap adanya pendekatan diplomatik alternatif yang tengah dipertimbangkan kedua pihak.

Pendekatan tersebut meliputi penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran, mengingat kondisi politik, militer, dan tingkat kepercayaan yang dinilai belum kondusif. Selain itu, isu tersebut kemungkinan akan dikaji ulang dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Dialog ini berlangsung di tengah konflik yang terus memanas sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel serta sejumlah kawasan di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.

Serangan balasan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap pasar global dan lalu lintas penerbangan internasional.

Pertemuan di Islamabad diharapkan menjadi momentum penting untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka peluang penyelesaian diplomatik di tengah situasi yang semakin kompleks.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana besar pemerintah untuk melakukan konversi massal kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini mencakup sepeda motor, mobil, truk, hingga traktor di seluruh Indonesia.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM sekaligus mempercepat transisi energi nasional.

“Seluruh motor akan kita konversi ke motor listrik. Semua mobil, truk, dan traktor harus menggunakan tenaga listrik,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menyebut, di masa depan penggunaan BBM kemungkinan hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu.

“Nanti yang pakai bensin mungkin hanya orang kaya, silakan bayar harga dunia,” tambahnya.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan simulasi terkait efisiensi penggunaan kendaraan listrik, khususnya untuk sepeda motor. Hasilnya menunjukkan potensi penghematan yang signifikan bagi masyarakat.

“Kalau pengguna motor beralih ke listrik, pengeluarannya bisa turun menjadi sekitar 20 persen dari sebelumnya. Ini bisa menjadi game changer,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah percepatan konversi kendaraan sebagai bagian dari agenda transisi energi.

Menurut Bahlil, fokus utama saat ini adalah konversi sepeda motor berbahan bakar bensin yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit di Indonesia.

“Kami akan melakukan konversi secara bertahap terhadap motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik,” ujarnya.

Ia menjelaskan program konversi sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 200 ribu unit motor dikonversi setiap tahun. Ke depan, program ini ditargetkan semakin cepat seiring perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi lebih terjangkau.

“Saat ini biaya konversi sudah mulai turun, sekitar Rp5–6 juta, dan akan semakin murah ke depannya,” kata Bahlil.

Pemerintah juga tengah merancang berbagai skema dukungan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, termasuk bantuan pembiayaan agar proses konversi lebih ringan.

Langkah ambisius ini diharapkan tidak hanya mengurangi konsumsi BBM nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama transformasi energi bersih serta memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Monitorday.com – Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun guna mendukung perluasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) pada tahun 2026. Dengan tambahan tersebut, target revitalisasi sekolah meningkat drastis menjadi 60.000 unit di seluruh Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa usulan tersebut saat ini masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui Kementerian Keuangan.

“Kemendikdasmen telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pengusulan ABT tahun 2026,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk memperkuat sektor pendidikan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan pada 2026. Namun, seiring meningkatnya komitmen dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, target tersebut melonjak signifikan hingga 60.000 sekolah.

Qodari menegaskan peningkatan ini menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap kualitas pendidikan, sekaligus membantah isu pengurangan anggaran di sektor tersebut.

“Kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, maka pada 2026 yang sudah dialokasikan sekitar 11.000 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000,” jelasnya.

Sementara itu, capaian program pada tahun berjalan juga menunjukkan progres signifikan. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan fisik dari total target 16.167 unit pada 2025. Masih terdapat 105 sekolah yang dalam tahap penyelesaian.

Pemerintah memastikan seluruh proyek revitalisasi tetap berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Perbaikan tidak hanya difokuskan pada bangunan utama, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung seperti toilet dan lingkungan belajar yang sehat.

Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul. Selain itu, pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola diyakini turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Monitorday.com – Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 akan tetap berlangsung aman dan sesuai rencana, meski kawasan Timur Tengah tengah dilanda ketegangan geopolitik.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, Faisal memastikan kondisi di Arab Saudi hingga saat ini tetap kondusif.

“Kerajaan Arab Saudi Alhamdulillah sampai saat ini tetap aman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pemerintah Saudi. Menurutnya, tidak ada kendala berarti yang dapat mengganggu jalannya ibadah haji.

Sebelumnya, pada 13 Maret, Faisal juga menyampaikan bahwa berbagai persiapan teknis maupun operasional telah dilakukan dengan baik.

“Insya Allah persiapan berjalan lancar, sesuai rencana, dan tidak ada dampak apa pun,” katanya.

Selain itu, ia memastikan bahwa jadwal penerbangan bagi jemaah haji akan tetap berjalan normal sesuai dengan agenda yang telah ditentukan.

Pemerintah Arab Saudi pun mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah dari Indonesia, untuk tidak khawatir dan tetap tenang karena seluruh rangkaian persiapan haji 2026 dipastikan berjalan sesuai rencana.

Monitorday.com – Pemerintah Jepang mengumumkan langkah strategis dengan melepas cadangan minyak nasional setara kebutuhan 30 hari mulai Kamis (27/3). Kebijakan ini diambil untuk menekan lonjakan harga energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis di Timur Tengah.

Kementerian Perindustrian Jepang menyatakan sekitar 8,5 juta kiloliter minyak akan didistribusikan dari 11 fasilitas penyimpanan di seluruh negeri. Langkah ini merupakan lanjutan dari pelepasan cadangan minyak swasta setara 15 hari kebutuhan yang telah dilakukan pekan sebelumnya.

Selain itu, negara mitra seperti Uni Emirat Arab turut membantu dengan melepas cadangan minyak setara lima hari kebutuhan di Jepang hingga pekan depan untuk disalurkan ke perusahaan energi domestik.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan pemerintah akan mengintensifkan diplomasi dengan negara-negara terkait guna meminimalkan dampak krisis terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Jepang sendiri sangat bergantung pada impor energi, dengan lebih dari 90 persen minyak mentahnya berasal dari kawasan Timur Tengah. Situasi kian memburuk setelah Iran memblokade Selat Hormuz pascaserangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari.

Akibatnya, harga minyak global melonjak tajam dan nilai tukar yen melemah terhadap dolar AS, meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Harga bensin di Jepang bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi 190,80 yen per liter. Pemerintah kini menargetkan penurunan harga ke kisaran 170 yen per liter.

Menteri Keuangan Satsuki Katayama menilai volatilitas harga dipicu oleh spekulasi pasar. Ia menegaskan pemerintah siap mengambil berbagai langkah lintas sektor untuk menstabilkan kondisi.

Di sisi lain, sektor petrokimia Jepang mulai terdampak dengan terganggunya pasokan naphtha, bahan baku utama untuk industri plastik dan serat sintetis. Sejumlah perusahaan kini berupaya mencari sumber energi alternatif dari kawasan Amerika dan Asia meski harus menanggung biaya lebih tinggi.

Dalam pertemuan di Washington pekan lalu, PM Takaichi bersama Presiden Donald Trump menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz demi memastikan kelancaran pasokan energi global.

Takaichi juga dijadwalkan bertemu Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, di Tokyo untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas pasokan minyak dunia.

Monitorday.com – Pemerintah menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama periode mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini berlaku selama lima hari dan ditujukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat tanpa mengganggu pelayanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa WFA bukanlah tambahan hari libur. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk fleksibilitas kerja agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik.

“WFA ini bukan libur tambahan, tetapi pengaturan kerja yang fleksibel,” ujarnya.

Skema WFA dibagi menjadi dua periode, yakni dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah hari raya. Setelah libur Hari Suci Nyepi dan Idulfitri, ASN masih diperbolehkan bekerja secara fleksibel pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

“Kami telah mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama, serta tiga hari setelahnya,” kata Rini dalam konferensi pers di Jakarta.

Dalam implementasinya, pengaturan WFA diserahkan kepada masing-masing pimpinan instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pemerintah juga menekankan bahwa layanan publik yang bersifat esensial—seperti sektor kesehatan, transportasi, dan keamanan—harus tetap beroperasi normal selama periode WFA.

Selain itu, pimpinan instansi diminta melakukan pengawasan berkelanjutan serta mengatur proporsi ASN yang bekerja dari kantor dan secara fleksibel sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap keseimbangan antara kelancaran mobilitas masyarakat selama Lebaran dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal terus berjalan di tengah krisis konflik Timur Tengah dan upaya efisiensi anggaran pemerintah. MBG menjadi program unggulan Prabowo untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) sejak dini serta menggenjot ekonomi.

Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi setiap hari secara gratis kepada anak sekolah, anak balita, hingga ibu hamil. Di sisi lain, setiap Dapur Umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat menggenjot perekonomian dari rantai pasok makanan di setiap daerah.

Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah, banyak desakan dari berbagai pihak untuk menghentikan program MBG terlebih dahulu karena membutuhkan anggaran besar. Anggaran negara diperkirakan makin berat untuk menahan gejolak harga energi karena perang Timur Tengah.

Daripada menghentikan MBG, Prabowo menilai lebih baik dirinya mencari cara lain untuk berhemat. Dia lebih yakin program MBG akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.

“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” kata Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang dilakukan beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (24/3/2026).

Salah satu alasan dia mau melanjutkan program ini adalah karena masih banyak anak Indonesia yang stunting. Dia bercerita seringkali menemukan anak-anak usia belasan tahun tapi badannya seperti anak 4 tahun. Hal-hal semacam ini dia temukan saat kampanye ke desa-desa di pelosok Indonesia.

Daripada uang negara digunakan untuk hal lain, apalagi sampai dikorupsi, Prabowo lebih memilih agar anggaran negara digunakan untuk memberi makan kepada anak-anak yang stunting.

“Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” papar Prabowo.

Dia juga menekankan MBG menjadi jurus strategis pemerintah untuk memperbaiki SDM di Indonesia. Urusan penghematan anggaran di tengah krisis karena konflik Timur Tengah, orang nomor satu di Indonesia itu meyakini masih banyak sekali bidang-bidang lain yang bisa ditekan anggarannya.

“Jadi, this is strategic, ini untuk human capital kita ya. Jadi, masih banyak penghematan lain yang riil yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise, kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang ya,” sebut Prabowo.

Dampak Ekonomi Besar
Dari segi ekonomi, Prabowo mengklaim MBG juga akan berdampak pada perputaran uang yang besar di tengah masyarakat. Dia menyebut lembaga internasional, termasuk Rockefeller Institute dan World Food Programme (WFP) PBB yang membuktikan klaim tersebut.

Lembaga-lembaga itu menegaskan ke Prabowo bahwa MBG adalah investasi terbaik yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan kajian lembaga tersebut, Prabowo memaparkan MBG dapat memberikan perputaran uang berlipat-lipat.

Per US$ 1 yang dikeluarkan untuk MBG dalam waktu dekat diyakini dapat memutar uang di tengah masyarakat hingga US$ 7. Dalam jangka waktu panjang perputaran uangnya lebih besar, bisa mencapai lima kali lipat atau US$ 35.

“Saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat datang ngecek kita punya SPPG dan dia datang ke saya, dia mengatakan, ‘This is the best investment, Mr. President, you have made the best’. Do you know why? Karena setiap US$ 1 di-spend di MBG the return is between US$ 7-35, in the long run US$ 35, in the short run US$ 7,” jelas Prabowo.

Prabowo menargetkan MBG akan memiliki 30 ribuan SPPG. Sejauh ini dari perhitungan yang dia dapatkan diperkirakan per Dapur Umum MBG memperkerjakan 50 orang. Bila ada 30 ribuan dapur, artinya akan tersedia 1,5 juta lapangan kerja.

“Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi, itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” tambah Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga tak menampik memang beberapa Dapur Umum sedikit ‘berulah’. Namun, kekurangan yang terjadi juga ditindak, buktinya ada 1.000 lebih SPPG ditutup.

“Bahwa ada kekurangan ini kita tindak. Saya sudah katakan ada 1.000 lebih yang sudah kita tutup. Iya kan? Tapi you lihat itu dan di banyak daerah di luar Jawa ya mereka tuh sangat membutuhkan,” tegas Prabowo.

Monitorday.Com — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi nasional di tengah tekanan krisis global, sembari memastikan kualitas layanan dasar—khususnya pendidikan—tetap terjaga.

Dalam arahan internal kepada jajaran Kedeputian Kesehatan dan Pendidikan pada 23 Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengingatkan kembali arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret lalu.

Menurut Menko PMK, Presiden menilai krisis global bukan sekadar tantangan, melainkan momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional.

“krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” ujar Presiden, seperti dikutip Pratikno.

Selain sektor pangan dan energi, perhatian besar juga diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Khusus di sektor pendidikan, pemerintah menegaskan bahwa proses pembelajaran siswa harus tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan learning loss. Untuk itu, pembelajaran secara tatap muka atau luring tetap menjadi prioritas utama.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan pentingnya interaksi langsung antara guru dan siswa dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Meski sempat dibahas opsi pembelajaran hybrid—yang menggabungkan metode luring dan daring—hasil koordinasi lintas kementerian menyimpulkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Artinya, pembelajaran digital tidak ditinggalkan, namun lebih diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti utama.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Menko PMK.

Di sisi lain, pemerintah justru mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Menko PMK menginstruksikan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi layanan publik.

Sejumlah langkah konkret akan ditempuh, antara lain memangkas perjalanan dinas non-esensial, mengoptimalkan pelaksanaan rapat secara daring, serta menerapkan flexible working arrangement (FWA) secara terukur. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih lincah, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.

Menutup arahannya, Menko PMK menegaskan bahwa transformasi tidak hanya soal digitalisasi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

Monitorday.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 memperkuat sistem keamanan dan fasilitas terminal penumpang menjelang periode Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik sekaligus menjamin keselamatan seluruh pengguna jasa pelabuhan. 

Penguatan tersebut mencakup peningkatan sistem keamanan terpadu di seluruh terminal penumpang yang berada di wilayah kerja Pelindo Regional 4. Dalam pelaksanaannya, Pelindo melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pengawasan berjalan optimal selama periode padat penumpang. 

Selain penguatan personel, Pelindo juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern guna meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan. Beberapa di antaranya adalah penerapan sistem autogate serta penggunaan alat pemindai X-ray untuk memeriksa barang bawaan penumpang. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan di area terminal. 

Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan nihil kecelakaan selama periode operasional berlangsung. “Kami menargetkan zero accident selama Angkutan Lebaran, dengan memperkuat sistem keamanan terpadu dan memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi prima,” ujarnya. 

Untuk mendukung kenyamanan penumpang, Pelindo juga menyiapkan berbagai fasilitas tambahan di terminal. Fasilitas tersebut meliputi ruang tunggu yang lebih nyaman, layanan kesehatan bagi penumpang, serta sistem informasi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal. 

Tidak hanya itu, koordinasi lintas instansi turut diperkuat sebagai bagian dari strategi pengamanan terpadu. Pelindo bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kepolisian, serta operator pelayaran untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan lancar dan terkendali selama puncak arus mudik dan balik. 

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pelindo dalam menjaga kualitas layanan kepelabuhanan yang aman, nyaman, dan efisien. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama Lebaran, kesiapan fasilitas dan sistem keamanan menjadi faktor krusial dalam mengantisipasi lonjakan penumpang di pelabuhan.

Pelindo optimistis berbagai upaya yang telah dilakukan mampu memberikan pengalaman perjalanan laut yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan dukungan teknologi, peningkatan fasilitas, serta sinergi lintas instansi, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung tertib, aman, dan bebas dari insiden.