Monitorday. com – Setiap menjelang Ramadan, publik kembali disuguhi agenda rutin bernama sidang isbat. Forum ini selalu dikemas sebagai momentum sakral penentuan awal puasa, lengkap dengan konferensi pers, undangan lintas ormas, dan seremoni yang terstruktur rapi. Namun di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran dan seruan penghematan belanja negara, publik wajar bertanya: apakah sidang isbat masih relevan dalam formatnya yang sekarang, atau justru telah bergeser menjadi hajatan seremonial yang sarat “proyek mumpungisme”?

Pertanyaan ini bukan soal meragukan substansi penetapan awal Ramadan. Umat Islam tentu membutuhkan kepastian kalender ibadah. Namun yang dipersoalkan adalah cara dan kemasannya. Di era digital, ketika data hisab (perhitungan astronomi) dapat diakses secara terbuka dan akurat, serta komunikasi dapat dilakukan melalui platform daring tanpa biaya besar, mengapa penetapan tersebut tetap harus dikemas dalam pertemuan fisik yang memerlukan anggaran tidak kecil?

Di tengah kebijakan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan penghematan rapat tatap muka, sidang isbat tetap digelar dengan pola lama: undangan luas, fasilitas penuh, dan rangkaian acara yang lebih menyerupai seremoni ketimbang forum teknis. Ironisnya, publik sering menangkap kesan bahwa momen ini menjadi ruang distribusi “amplop” atau honorarium, seolah ada rutinitas tahunan yang tak boleh terlewatkan.

Jika benar sidang isbat dimaksudkan sebagai forum ilmiah dan konsultatif, maka substansinya seharusnya sederhana: pemaparan data hisab, laporan rukyat, lalu keputusan. Semua itu dapat dilakukan secara daring, disiarkan terbuka, bahkan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Transparansi justru akan meningkat. Penghematan anggaran pun nyata terasa.

Kita juga perlu jujur bahwa perbedaan metode penetapan awal Ramadan di Indonesia bukan hal baru. Sebagian ormas telah menetapkan kalender jauh hari dengan pendekatan hisab yang konsisten. Dalam konteks ini, sidang isbat sering kali tidak benar-benar menjadi forum deliberatif, melainkan hanya formalitas pengumuman. Jika demikian, bukankah lebih tepat disebut konferensi pers ketimbang sidang?

Lebih memprihatinkan lagi jika sidang isbat dipersepsikan sebagai “momen bagi-bagi amplop”. Sekalipun persepsi itu belum tentu sepenuhnya benar, namun citra tersebut mencerminkan kegelisahan publik terhadap praktik birokrasi yang gemar memanfaatkan momentum keagamaan sebagai ruang pembiayaan rutin. Agama yang seharusnya menghadirkan kesederhanaan justru terkesan dibungkus dalam protokoler mahal.

Ramadan adalah bulan pengendalian diri dan empati sosial. Konteks ini mestinya menjadi refleksi bagi penyelenggara negara untuk menunjukkan keteladanan dalam pengelolaan anggaran. Jika rakyat diminta berhemat, pemerintah pun harus memberi contoh nyata. Mengurangi seremoni bukan berarti mengurangi kesakralan. Justru kesederhanaan akan memperkuat legitimasi moral keputusan tersebut.

Bukan berarti sidang isbat harus dihapus total. Namun formatnya perlu direformasi. Minimalkan tatap muka, optimalkan teknologi, batasi undangan pada pihak yang benar-benar relevan secara ilmiah, dan buka data secara transparan. Dengan demikian, sidang isbat kembali pada marwahnya sebagai forum ilmiah-keagamaan, bukan panggung protokoler.

Pada akhirnya, kritik ini bukan untuk menafikan nilai musyawarah, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik termasuk yang berbalut simbol keagamaan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Ramadan tak membutuhkan kemewahan seremoni. Yang dibutuhkan adalah ketulusan niat dan integritas dalam mengelola amanah.

Monitorday.com – Presiden teoris Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa setiap kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran harus mencakup pemindahan seluruh uranium yang telah diperkaya dari wilayah Iran. Pernyataan itu disampaikan menjelang lanjutan perundingan nuklir antara Washington dan Teheran.

Netanyahu menilai, kesepakatan yang hanya membatasi atau membekukan pengayaan uranium tidak cukup untuk menjamin keamanan kawasan. Ia menekankan bahwa kemampuan pengayaan nuklir Iran harus dihilangkan sepenuhnya, termasuk pembongkaran infrastruktur dan fasilitas yang digunakan dalam proses tersebut.

Selain isu uranium yang diperkaya, Netanyahu juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program nuklir Iran. Menurutnya, mekanisme inspeksi harus diperkuat agar tidak menyisakan celah yang memungkinkan pengembangan senjata nuklir di masa depan.

Pemerintah Israel secara konsisten menyatakan penolakan terhadap program nuklir Iran yang dinilai berpotensi mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Sementara itu, Iran berulang kali membantah tudingan tersebut dan menyebut program nuklirnya semata-mata untuk kepentingan sipil dan energi.

Namun, di tengah sikap tegas tersebut, muncul opini kritis dari berbagai kalangan internasional. Kritik itu menyoroti posisi Israel yang selama ini diyakini memiliki kemampuan nuklir, meskipun tidak secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Israel menganut kebijakan ambiguitas nuklir dan bukan merupakan pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Sejumlah pengamat menilai terdapat standar ganda dalam politik nuklir kawasan. Di satu sisi, Israel mendesak pelucutan total kemampuan pengayaan Iran; di sisi lain, Israel sendiri diyakini memiliki fasilitas nuklir seperti reaktor di Dimona yang telah lama menjadi sorotan internasional. Ketidakseimbangan ini memicu perdebatan mengenai konsistensi prinsip nonproliferasi.

Monitorday.com – Di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran negara, publik kembali dihadapkan pada polemik klasik: sidang isbat penentuan awal Ramadan. Isu yang beredar menyebut anggaran sidang isbat Ramadan 2026 mencapai Rp9 miliar. Namun melalui rilis resmi, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan bahwa biaya sidang isbat hanya sekitar Rp163 juta, mencakup konsumsi dan transportasi narasumber serta panitia.

Terlepas dari klarifikasi itu, perdebatan yang muncul justru lebih substansial: apakah mekanisme sidang isbat masih relevan dalam format seremonial tatap muka, ataukah sudah saatnya bertransformasi ke model digital yang lebih hemat dan rasional?

Sidang isbat pada dasarnya adalah forum verifikasi hasil rukyatul hilal (observasi bulan) dan hisab (perhitungan astronomi) sebelum pemerintah menetapkan awal Ramadan. Dalam praktiknya, forum ini menghadirkan perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, pakar falak, BMKG, hingga duta besar negara sahabat. Secara historis, forum ini dimaksudkan sebagai ruang musyawarah dan legitimasi publik.

Namun di era teknologi digital dan transparansi anggaran, publik berhak mempertanyakan urgensi format fisik yang memerlukan biaya ratusan juta rupiah. Jika tujuannya adalah sinkronisasi data dan pengambilan keputusan, bukankah platform daring seperti Zoom sudah lebih dari cukup? Bukankah laporan rukyat dari berbagai titik pengamatan dapat disampaikan secara real-time tanpa harus menghadirkan semua pihak secara fisik di satu tempat?

Lebih jauh lagi, dari perspektif epistemologi keilmuan, metode hisab sebenarnya telah memiliki tingkat akurasi sangat tinggi. Perhitungan astronomi modern mampu memprediksi posisi hilal hingga hitungan detik dan derajat. Dalam logika sains, kepastian matematis tentu memiliki basis pengetahuan yang kuat. Sementara rukyat sering kali terkendala cuaca, polusi cahaya, dan faktor subjektivitas pengamat.

Ironisnya, perdebatan publik justru lebih riuh soal angka Rp9 miliar versus Rp163 juta, bukan soal reformasi metode dan tata kelola. Padahal inti masalahnya bukan sekadar besar-kecilnya nominal, melainkan simbolisme birokrasi yang terasa kurang adaptif terhadap semangat efisiensi.

Jika memang anggaran hanya Rp163 juta, secara administratif mungkin tergolong wajar untuk skala kegiatan nasional. Namun dalam konteks kampanye penghematan, bahkan angka tersebut tetap mengundang pertanyaan: mengapa tidak nol rupiah? Mengapa tidak sepenuhnya virtual? Negara telah membuktikan selama pandemi bahwa rapat kabinet, sidang pengadilan, hingga pertemuan internasional bisa berlangsung efektif secara daring.

Di sinilah letak “kelucuan” yang sering disebut publik: Indonesia kerap terjebak pada seremoni, bukan substansi. Sidang isbat berpotensi menjadi simbol formalitas tahunan yang sebenarnya bisa disederhanakan tanpa mengurangi legitimasi keputusan.

Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi angka, melainkan keberanian mereformasi pola. Jika ilmu hisab sudah mapan dan teknologi digital tersedia, maka efisiensi sejati bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga memangkas tradisi yang tak lagi esensial. Ramadan adalah momentum refleksi. Mungkin sudah saatnya birokrasi pun ikut berpuasa dari seremoni yang berlebihan.

Monitorday.com– Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana merampingkan industri asuransi milik negara melalui merger besar-besaran. Sebanyak 15 perusahaan asuransi pelat merah akan dilebur menjadi tiga entitas utama, masing-masing dengan spesialisasi berbeda.

Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengurangi jumlah entitas secara signifikan. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Doni Oskaria, mengonfirmasi rencana tersebut dalam sebuah forum publik.

Doni Oskaria menjelaskan bahwa secara umum, jumlah anak hingga cucu perusahaan BUMN memang akan mengalami penyusutan drastis. Dari sekitar 1.043 entitas yang ada saat ini, targetnya adalah memangkasnya menjadi sekitar 300 entitas saja.

Sektor asuransi menjadi salah satu sektor kunci yang terdampak oleh kebijakan restrukturisasi ini. Oskaria memaparkan secara spesifik bagaimana pembentukan tiga entitas asuransi baru tersebut akan dilakukan.

“Asuransi dari 15 akan menjadi 3, kita akan punya satu life insurance, satu general insurance dan satu credit insurance,” kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, Rabu (11/2/2026).

Hampir seluruh sektor BUMN dipastikan akan merasakan dampak dari restrukturisasi tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan milik negara.

TUMPUKAN sampah yang menggunung di banyak kota Indonesia seakan berdiri sebagai metafora kegagalan kolektif kita mengelola sisa peradaban. Di tengah tekanan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (11/02/2026). Agenda yang dibahas bukan sekadar teknis. Ia menyentuh soal masa depan: bagaimana negeri ini mengurai bom waktu sampah.

Selama ini, publik lebih akrab dengan program Waste to Energy—gagasan mengubah sampah menjadi listrik. Namun, listrik butuh waktu, investasi besar, dan infrastruktur kompleks. Sementara sampah tak menunggu. Ia datang setiap hari. Ia lahir dari dapur, pasar, sekolah, dan perkantoran. Ia menumpuk tanpa kompromi.

Di ruang rapat itu, Presiden meminta percepatan pengembangan teknologi pengolahan sampah skala mikro. Bukan proyek raksasa, melainkan solusi yang bekerja dekat dengan sumbernya: kelurahan, desa, komunitas.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan arah tersebut kepada media. “Jadi Bapak Presiden memberikan arahan, selain tentu Waste to Energy yang tetap terus berjalan. Beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” ujarnya.

Di sinilah babak baru dimulai. Kampus—yang selama ini memproduksi jurnal, prototipe, dan purwarupa—diminta turun gelanggang. Inovasi tak lagi berhenti di laboratorium. Ia harus menjawab bau menyengat di gang-gang sempit dan TPS yang sesak.

Teknologi yang dibicarakan bukan pembangkit listrik. Ia tidak menjanjikan kilowatt. Ia menjanjikan pengurangan. Sampah diolah menjadi pasir atau debu yang bisa dicampur untuk trotoar dan semen. Sederhana, tetapi konkret. “Kalau yang ini tidak menghasilkan listrik, jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu yang nanti bisa dipakai untuk dicampur pasir untuk trotoar, untuk semen dan sebagainya,” kata Brian.

Targetnya pun realistis: sekitar 10 ton per hari—volume rata-rata sampah di tingkat kelurahan atau desa. Angka itu mungkin kecil dibanding gunungan TPA kota besar, tetapi justru di situlah letak strateginya. Mengurai masalah dari unit terkecil. Menghentikan arus sebelum menjadi banjir.

Program ini akan berjalan terintegrasi dengan Danantara, memastikan keberlanjutan pembiayaan dan implementasi. Pemerintah juga menegaskan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar teknologi yang dipilih tak menimbulkan masalah baru. Di negeri yang pernah belajar mahal dari kebijakan setengah matang, kehati-hatian bukan pilihan—ia keharusan.

Langkah ini seakan menandai pergeseran paradigma. Jika selama ini kita menunggu solusi besar, kini pendekatannya menjadi adaptif. Skala mikro sebagai pelengkap skala makro. Inovasi kampus sebagai mesin akselerasi kebijakan. Pemerintah pusat sebagai pengarah, pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Darurat sampah bukan sekadar isu kebersihan. Ia isu kesehatan, ekonomi, bahkan martabat kota. Ketika sungai tersumbat dan udara tercemar, yang rusak bukan hanya lingkungan, tetapi kualitas hidup.

Uji coba akan dimulai tahun ini di sejumlah kelurahan. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi secara luas. Tidak sensasional, tetapi sistematis. Tidak spektakuler, tetapi solutif.

Pada akhirnya, perang melawan sampah bukan hanya urusan teknologi. Ia soal konsistensi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan sebelum keadaan makin genting. Rapat di Istana mungkin berlangsung beberapa jam, tetapi pesan yang lahir darinya lebih panjang umurnya: inovasi harus bekerja untuk persoalan riil, dan negara tak boleh kalah oleh sampah yang kita hasilkan sendiri.

Darurat itu nyata. Pertanyaannya, seberapa cepat kita bergerak sebelum ia berubah menjadi krisis yang tak terkendali.

Monitorday.com– Kinerja ekonomi kawasan Asia-Pasifik dinilai tetap solid di tengah dinamika global, dengan investasi teknologi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan. Hal ini disampaikan dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA.

Menurut laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik masih berada pada jalur positif meskipun menghadapi tantangan perlambatan global, ketegangan geopolitik, serta tekanan inflasi di sejumlah negara. Investasi pada sektor teknologi, digitalisasi, dan inovasi dinilai mampu menjaga daya saing serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa keuangan.

Secara keseluruhan, kawasan Asia-Pasifik disebut tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara anggota APEC dinilai berhasil memanfaatkan momentum transformasi digital, termasuk penguatan infrastruktur digital, pengembangan ekonomi berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi.

Selain itu, APEC juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat rantai pasok dan mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi teknologi tidak hanya berdampak pada efisiensi produksi, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperluas akses pasar, serta mendorong lahirnya inovasi di sektor UMKM.

Ke depan, forum APEC mendorong para anggotanya untuk terus memperkuat kebijakan yang mendukung inovasi, pengembangan talenta digital, serta integrasi ekonomi regional. Dengan strategi tersebut, kawasan Asia-Pasifik diharapkan mampu menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan global.

Monitorday.com – Pengaduan warga Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, ke DPR RI terkait sengketa lahan pembangunan Bendungan Jenelata menyingkap persoalan klasik agraria yang terus berulang: proyek strategis negara berjalan, sementara hak warga justru terpinggirkan. Masuknya perkara ini ke ranah pengadilan seharusnya menjadi alarm keras bagi negara agar tidak sekadar berlindung di balik dalih kepentingan umum, tetapi benar-benar menegakkan keadilan agraria.

Persoalan utama sengketa ini terletak pada tumpang tindih klaim kepemilikan lahan. PTPN mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya, namun hingga kini tidak mampu menunjukkan alas hak yang sah. Fakta ini diperkuat oleh keterangan BPN Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa baik eks PKG maupun PTPN XIV belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atau sertipikat lain atas bidang tanah yang disengketakan. Dalam negara hukum, klaim tanpa bukti bukanlah dasar yang dapat dibenarkan, apalagi jika klaim tersebut berpotensi menggusur hak hidup masyarakat.

Di sisi lain, terdapat 26 kepala keluarga warga Desa Tanah Karaeng yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut. Mereka tidak hanya tinggal dan mengelola tanah, tetapi juga rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan pemerintah daerah. Pembayaran PBB bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pengakuan negara—meski tidak langsung atas relasi warga dengan tanah tersebut. Mengabaikan fakta ini sama artinya dengan mengingkari tanggung jawab negara sendiri.

Lebih memprihatinkan lagi, proses mediasi di pengadilan telah berlangsung dua kali tanpa kehadiran pihak PTPN, bahkan tanpa keterangan yang jelas. Sikap absen ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi negara dan warga. Ketika masyarakat kecil dipaksa taat prosedur hukum, institusi besar justru terkesan abai. Padahal, mediasi adalah ruang penting untuk mencari solusi berkeadilan tanpa memperpanjang konflik sosial.

Pembangunan bendungan memang penting untuk ketahanan air, energi, dan pertanian. Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proyek strategis nasional yang dibangun di atas konflik agraria justru berisiko menciptakan luka sosial berkepanjangan dan delegitimasi negara di mata rakyatnya sendiri.

Kehadiran warga ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI harus dimaknai sebagai seruan agar negara hadir secara adil, bukan sebagai ancaman terhadap pembangunan. DPR RI, pemerintah, dan lembaga terkait wajib memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang digunakan benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas, serta menjamin perlindungan hak warga terdampak.

Jika negara terus membiarkan klaim tanpa bukti mengalahkan fakta penguasaan dan penghidupan warga, maka yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan itu sendiri.

Monitorday.com – Dalam setiap organisasi , selalu ada ruang yang menentukan arah: sebuah meja tempat orang-orang duduk, berbagi cerita tentang kerja, kegelisahan, dan harapan. Briefing pekanan, pada hakikatnya, adalah ruang itu. Bukan sekadar pertemuan rutin yang mencatat target dan tenggat, melainkan denyut kesadaran kolektif bahwa kerja adalah proses yang harus dibaca bersama.

Pemimpin yang setiap pekan bertanya kepada anak buahnya, “Apa yang akan kamu kerjakan?” lalu dengan jujur menelaah, “Apa yang sudah dan belum terselesaikan?”, sesungguhnya sedang mempraktikkan kepemimpinan yang matang. Ia tidak berdiri di menara gading instruksi, tetapi turun ke meja tempa tempat kerja dibentuk, ditempa, dan disempurnakan.Briefing pekanan menjelma ruang perjumpaan.

Di sana, kata-kata tidak melayang sebagai laporan kosong, melainkan sebagai refleksi kerja nyata. Pemimpin mendengar, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Ia menyimak ritme timnya: siapa yang berlari terlalu cepat, siapa yang tertahan oleh beban, dan siapa yang membutuhkan uluran tangan.

Dari mendengar itulah lahir kebijakan yang berakar, bukan keputusan yang mengawang.Meja briefing bukan meja instruksi. Ia adalah meja kolaborasi. Di atasnya, ide-ide saling beradu bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling menguatkan. Di sanalah pemimpin menimbang: tugas mana yang cukup diselesaikan sendiri, mana yang harus dipikul bersama. Kerja tidak lagi dipandang sebagai beban personal, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif.

Dalam briefing, semua peran diberi ruang. Tidak ada kontribusi yang dianggap kecil, tidak ada suara yang ditelan hiruk-pikuk jabatan. Setiap sumbangsih diakui, setiap upaya dicatat. Dari sinilah tumbuh rasa memiliki bahwa organisasi bukan sekadar tempat bekerja, melainkan rumah gagasan dan pengabdian.Budaya briefing pekanan juga mengajarkan satu hal yang sering dilupakan: keberhasilan tidak pernah lahir dari satu sosok tunggal.

Tidak ada superman dalam kerja yang berkelanjutan. Yang ada adalah supertim sekumpulan manusia dengan kelebihan dan keterbatasan, yang bergerak dalam irama yang sama. Pemimpin bukan pahlawan tunggal, melainkan penjaga harmoni.

Pada akhirnya, briefing pekanan adalah cermin. Ia memantulkan apa adanya wajah organisasi: kejujurannya, kedewasaannya, dan kemampuannya belajar. Dan dari meja tempa itulah, kerja menemukan maknanya, bukan sekadar selesai, tetapi bernilai.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia semakin serius mendorong kualitas hunian rakyat melalui program gentengisasi nasional yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini menjadi terobosan inovatif untuk menghadirkan hunian tropis yang nyaman, ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru, terutama di sektor industri genteng lokal.

Gentengisasi adalah gerakan mengganti atap rumah berbahan seng dengan genteng tanah liat berkualitas. Selain memperindah estetika permukiman, genteng memiliki keunggulan ekologis dan fungsional. Genteng tanah liat mampu menahan panas lebih baik daripada atap logam sehingga rumah tetap sejuk di cuaca tropis. Material ini bersifat alami, dapat diperbarui, dan memiliki jejak karbon lebih rendah dibanding produksi atap logam yang intensif energi.

Dari perspektif epistemologi, gentengisasi merupakan wujud pengetahuan lokal yang dikontekstualkan secara ilmiah: masyarakat belajar bahwa atap tradisional tanah liat tidak hanya estetis, tetapi juga adaptif terhadap iklim tropis. Pengetahuan ini menjadi dasar keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari sisi aksiologi, gentengisasi menekankan nilai-nilai sosial dan ekologis. Program ini bukan hanya soal mengganti material atap, tetapi juga soal meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kesejahteraan termal rumah, serta menghormati kearifan lokal arsitektur Nusantara. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap hunian yang sehat, estetis, dan selaras dengan lingkungan.

Sementara itu, dari ontologi, gentengisasi mencerminkan realitas fisik dan eksistensi hunian tropis yang ideal: hunian yang alami, tahan lama, dan harmonis dengan alam. Material tanah liat, sebagai entitas fisik dan simbol budaya, menegaskan hubungan manusia dengan lingkungannya, sekaligus membangun identitas arsitektur Indonesia yang autentik.

Dari sisi ekonomi, peluang bisnis genteng terbuka lebar. Skema gentengisasi diproyeksikan menumbuhkan industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah. Pemerintah mendorong keterlibatan koperasi desa, pelaku usaha lokal, dan generasi muda untuk memproduksi genteng berbasis bahan lokal. Hal ini menciptakan rantai nilai ekonomi berkelanjutan, mulai dari pengolahan tanah liat, produksi genteng, hingga distribusi ke konsumen.

Industri genteng lokal diprediksi dapat membuka ribuan lapangan kerja baru, memperkuat kapasitas industri desa, dan mendukung pengembangan keterampilan warga. Meningkatnya produksi genteng lokal juga akan menekan impor bahan bangunan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Para pengusaha lokal bahkan dapat memanfaatkan tren hunian tropis sehat ini untuk ekspansi ke pasar properti dan renovasi rumah, sehingga peluang bisnis genteng diperkirakan akan terus tumbuh signifikan.

Para pengamat kebijakan publik menilai gentengisasi adalah kombinasi strategi sosial, ekologis, dan ekonomi yang efektif. Hunian rakyat menjadi lebih sehat dan nyaman, lingkungan lebih lestari, dan ekonomi lokal berkembang. Selain itu, program ini memberi nilai tambah bagi komunitas lokal yang dapat menghasilkan genteng secara mandiri dan kreatif, sekaligus memperkuat identitas budaya arsitektur Indonesia.

Dengan target Indonesia bebas atap seng dalam tiga tahun, gentengisasi tidak hanya menjadi program estetika atau renovasi, tetapi simbol transformasi hunian tropis yang alami, ramah lingkungan, bernilai, dan penuh peluang bisnis. Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diharapkan bersinergi menjadikan gentengisasi sebagai langkah konkret menuju hunian sehat, ekonomi produktif, dan lingkungan yang lebih hijau

Monitorday.com – Awal tahun 2026 dibuka dengan lanskap nasional yang penuh problematika. Harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil, lapangan kerja masih menjadi kecemasan publik, konflik agraria tak surut, sementara tekanan geopolitik global terus membayangi ekonomi domestik. Namun, di tengah daftar panjang persoalan tersebut, perhatian publik justru tersedot pada satu istilah yang mendadak naik panggung: gentengisasi.

Istilah itu mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Alih-alih membahas isu strategis yang selama ini menghantui ruang publik, Presiden menyinggung pentingnya gentengisasi sebuah konsep yang terdengar teknis, lokal, sekaligus mengundang kebingungan. Dalam hitungan jam, istilah tersebut menjadi perbincangan luas, bukan karena urgensinya, melainkan karena kesan absurd yang melekat padanya.

Secara harfiah, gentengisasi merujuk pada penggunaan genteng sebagai penutup atap bangunan. Dalam konteks pembangunan, istilah ini sejatinya bukan hal baru. Namun, ketika disampaikan di level kebijakan nasional, di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi tantangan struktural, publik pun bertanya-tanya: apakah ini prioritas, metafora, atau sekadar selip humor yang luput dari penjelasan?

Di ruang-ruang diskusi publik, gentengisasi segera ditarik ke berbagai tafsir. Ada yang mencoba memahaminya sebagai simbol kemandirian industri bahan bangunan lokal. Ada pula yang membaca sebagai upaya standardisasi pembangunan perumahan rakyat. Namun tak sedikit yang melihatnya sebagai contoh komunikasi kebijakan yang terlepas dari konteks krisis nyata yang sedang dihadapi masyarakat.

Nada satir pun tak terhindarkan. Di media sosial, genteng mendadak naik kelas dari sekadar material bangunan menjadi metafora negara. “Negeri bocor, solusinya genteng,” tulis seorang warganet. Yang lain berkelakar, sebelum berbicara tentang kecerdasan buatan, transisi energi, atau reformasi birokrasi, negara kini tampak sibuk memastikan atap tidak bocor.

Para pengamat kebijakan menilai, persoalan utamanya bukan pada istilah gentengisasi itu sendiri, melainkan pada momentum dan cara penyampaiannya. Dalam situasi ketika publik menunggu arah besar pemerintahan—tentang ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan—narasi yang muncul justru terkesan minor dan terfragmentasi.

“Komunikasi politik di masa krisis membutuhkan sensitivitas simbolik,” ujar seorang analis kebijakan publik. Menurutnya, setiap kata yang keluar dari kepala negara akan dibaca sebagai cerminan prioritas. Ketika simbol yang muncul terasa remeh, publik dengan mudah menilai negara sedang kehilangan fokus.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai maksud strategis gentengisasi dalam kerangka kebijakan nasional. Di tengah ketidakjelasan itu, istilah tersebut terlanjur menjadi artefak awal tahun sebuah penanda bagaimana jarak antara bahasa kekuasaan dan kegelisahan rakyat bisa terasa semakin lebar.

Di saat negeri membutuhkan peta jalan yang kokoh, gentengisasi justru hadir sebagai ironi: atap dibicarakan panjang lebar, sementara fondasi persoalan bangsa masih retak di banyak sisi.