Monitorday.com –  Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 menjangkau 943 sekolah di Kalimantan Barat dengan dukungan anggaran Rp846,68 miliar. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau langsung proses revitalisasi di SMAN 7 Pontianak dan SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/10). Program ini diarahkan untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi murid serta guru.

“Kita targetkan revitalisasi ribuan satuan pendidikan tahun ini sebagai wujud komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki mutu dan kualitas pembelajaran anak bangsa di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Mu’ti.

Di Kota Pontianak, program revitalisasi pada 2026 mencakup 46 sekolah dengan total anggaran Rp38,35 miliar. Pelaksanaannya juga melibatkan 585 tenaga kerja lokal. Salah satu sekolah yang menerima bantuan tersebut adalah SMAN 7 Pontianak, yang membutuhkan perbaikan sejumlah fasilitas untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar.

Kepala SMAN 7 Pontianak, Ibrahim, mengatakan sekolah yang berdiri sejak 1973 tersebut belum pernah menerima program revitalisasi. Sejumlah fasilitas, termasuk laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ruang kelas, mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera demi keselamatan warga sekolah. “Maka dari itu yang darurat kami utamakan dulu, demi kenyamanan dan keamanan belajar,” ujar Ibrahim. Pada 2026, SMAN 7 Pontianak memperoleh alokasi bantuan revitalisasi sebesar Rp1,05 miliar untuk perbaikan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ruang kelas. Perbaikan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan fasilitas belajar yang lebih layak.

Keterbatasan ruang kelas yang layak juga memengaruhi pengaturan kegiatan belajar di sekolah tersebut. Selama dua tahun terakhir, SMAN 7 Pontianak menerapkan pembelajaran dalam dua sesi, pagi dan sore, untuk mengakomodasi kebutuhan rombongan belajar.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 7 Pontianak, Reza Pratama, mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memberi kesempatan kepada murid untuk belajar dengan lebih baik. “Kami sangat butuh bantuan terkait pembangunan ini, karena ketika kita mempunyai prasarana dan sarana yang bagus, kita bisa melangkah lebih jauh juga,” ungkap Reza.

Harapan agar fasilitas sekolah semakin layak juga disampaikan Aida Nafisa Aristantio, siswi kelas XII SMAN 7 Pontianak. Ia berharap proses revitalisasi dapat segera selesai sehingga guru dan murid dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan lebih nyaman. “Kami berharap revitalisasi gedung ini dapat segera selesai sehingga guru bisa kembali memiliki ruang guru dan anak murid bisa belajar dengan normal,” tutur Aida.

Kebutuhan perbaikan fasilitas juga menjadi perhatian di SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada 2026, sekolah tersebut memperoleh bantuan revitalisasi sebesar Rp2,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.

Aqila Viandra, siswi kelas 6A SD Negeri 39 Sungai Raya, menyambut gembira rencana pembangunan ruang kelas baru di sekolahnya. Ia berharap fasilitas tersebut dapat membuat kegiatan belajar semakin menyenangkan. “Wah senang banget, karena ruangan baru juga, tambah senang, tambah semangat,” ucap Aqila.

Secara nasional, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah menerima program revitalisasi. Pemerintah terus mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar semakin banyak sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen berupaya mendukung penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid serta membantu sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. “Mari terus bersemangat dan berdedikasi mencerdaskan bangsa, memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan berkualitas,” imbau Mendikdasmen.

Monitorday.com – Sebanyak 67 persen masyarakat percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menjalankan tugas dengan baik. Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap kinerja keduanya masih terpaut cukup jauh.

Temuan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) itu disampaikan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu.

“Sebanyak 67,0 persen masyarakat masih optimistis bahwa pemerintah akan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik,” kata Adi.

Survei tersebut mencatat 24,4 persen responden tidak percaya pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, 8,6 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Dari sisi kepuasan terhadap kinerja, Presiden Prabowo memperoleh angka 65,2 persen, sedangkan 32,5 persen responden menyatakan tidak puas.

Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran berada di angka 49 persen. Sebanyak 38,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya.

Adi menilai peningkatan kinerja bersama diperlukan untuk mendongkrak kepuasan publik hingga melampaui 70 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa untuk mampu mengembalikan level kepuasan hingga di atas 70 persen dibutuhkan peningkatan kinerja bersama,” ujarnya.

Survei PPI ini melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan cakupan 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Responden tersebar di 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan.

Hasil survei tersebut menggambarkan optimisme dan penilaian responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode pengumpulan data. Namun, informasi mengenai margin of error dan tingkat kepercayaan survei tidak dicantumkan dalam keterangan yang tersedia.

Monitorday.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam politik luar negeri serta langkah konkret Indonesia membantu rakyat Palestina. Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/10).

Sekretariat Kabinet dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, menyebut Guterres juga berpamitan kepada Prabowo menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Sekjen PBB pada Desember 2026.

Guterres menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berperan penting dalam mendorong ketertiban dunia dan memperjuangkan perdamaian internasional. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selain itu, Guterres mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong skema pembiayaan pembangunan yang inovatif serta kontribusinya dalam upaya menanggulangi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Pertemuan tersebut turut membahas reformasi sistem multilateral, kemajuan pencapaian Agenda 2030, serta berbagai persoalan global dan regional. Situasi Palestina menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan kedua pihak.

Sekretariat Kabinet menyatakan pertemuan itu menegaskan eratnya komunikasi dan kemitraan Indonesia dengan PBB. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas global, mendorong penyelesaian konflik, serta mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

Sementara itu, Guterres didampingi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal.

Usai bertemu Prabowo, Guterres dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor, Senin (20/10). Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB.

Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq sebelumnya mengatakan Guterres juga akan bertemu dengan prajurit TNI yang bersiap menjalankan misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah melalui misi MINUSCA.

Dari PMPP TNI, Guterres dijadwalkan melanjutkan agenda ke Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta untuk menyampaikan pidato bertajuk “Delapan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa: Apa Selanjutnya?”

Setelah seluruh agenda di Indonesia rampung, Guterres dijadwalkan kembali ke New York, Amerika Serikat, pada Senin.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang dan proses pembelajaran.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan sekolah dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan paling lambat pada 2029, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang harus belajar di ruang kelas dengan kondisi bangunan yang tidak aman.

Program revitalisasi sekolah juga menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. Tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, program ini diharapkan turut menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal.

Di Provinsi Bali, percepatan revitalisasi satuan pendidikan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2025, program revitalisasi menjangkau 188 sekolah, sementara pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 401 satuan pendidikan.

Peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan sarana pendidikan, termasuk bagi sekolah yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan dan kerusakan infrastruktur.

Salah satu manfaat program tersebut dirasakan oleh SD Negeri 15 Dangin Puri, Kota Denpasar. Sebelum direvitalisasi, salah satu ruang kelas di lantai tiga sekolah tersebut pernah mengalami kerusakan akibat kondisi bangunan yang terdampak hujan dan angin.

Setelah mendapatkan revitalisasi, kondisi ruang kelas menjadi lebih baik, rapi, dan bersih. Perubahan tersebut turut memberikan suasana belajar yang lebih nyaman bagi peserta didik dan mendorong mereka untuk semakin bersemangat mengikuti pembelajaran.

Hal serupa dirasakan oleh TK Indraprasta Kuta, Kabupaten Badung. Sekolah yang berdiri sejak 1975 tersebut sebelumnya menghadapi berbagai persoalan infrastruktur, mulai dari atap yang bocor, dinding yang rapuh, hingga kerusakan akibat banjir dan rayap.

Melalui program revitalisasi tahun 2026, sejumlah fasilitas sekolah mendapatkan perbaikan, antara lain enam ruang kelas, satu ruang administrasi, satu toilet, serta penataan taman bermain. Perbaikan tersebut memberikan lingkungan belajar yang lebih layak sekaligus mendukung kenyamanan peserta didik.

Pelaksanaan revitalisasi sekolah juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, pembangunan yang dilakukan melalui program tersebut turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan memiliki manfaat berlapis. Perbaikan sekolah tidak hanya menciptakan ruang belajar yang lebih baik bagi peserta didik, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memastikan program-program prioritas Presiden dapat berjalan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Percepatan revitalisasi sekolah juga menjadi bagian dari visi pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sekolah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat.

Melalui sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah akan terus memastikan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran negara melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah pada akhirnya bukan hanya tentang memperbaiki bangunan, tetapi tentang menyiapkan ruang yang lebih baik bagi generasi penerus untuk belajar, berkembang, dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Monitorday.com – Bandung Lautan Api benar-benar hadir pada Oktober 2026 ini. Semangat membara itu terlihat dari antusiasme lebih dari 1.000 peserta yang meramaikan Bandung Domino Tournament (BDT) 2026, PORDI Series 5 Babak Kualifikasi Liga Pro, yang digelar Pengurus Besar Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) pada Sabtu hingga Minggu, 17–18 Oktober 2026, di D’Botanica Mall, kawasan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat.

Turnamen berskala nasional yang menghadirkan peserta dari 10 provinsi serta seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut menjadi momentum penting dalam pengembangan olahraga domino di Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi yang mengedepankan strategi, kecermatan, dan sportivitas, kegiatan ini juga memperkuat persaudaraan antardaerah sekaligus memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bandung.

Kemeriahan turnamen semakin terasa dengan kehadiran Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, S.E., M.Pd., atau Kang Erwin, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Pembukaan turut dihadiri Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si., jajaran Pemerintah Kota Bandung, tokoh masyarakat Jawa Barat, serta pengurus PORDI dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Kang Erwin menyampaikan bahwa domino merupakan salah satu olahraga yang memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan masyarakat.

“Domino di bawah naungan PORDI perlu mendapatkan perhatian sekaligus dukungan pengembangan secara berkelanjutan. Terlebih, dampak dari gelaran selama dua hari ini sangat dirasakan. Hotel-hotel penuh, UMKM pun merasakan manfaat dari kegiatan ini. Luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kang Erwin mengatakan bahwa penyelenggaraan PORDI Series 5 di Kota Bandung tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai wilayah diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perdagangan, kuliner, transportasi, dan jasa selama turnamen berlangsung.

Sementara itu, Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pengurus Daerah (Pengda) Pordi Bandung, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bandung, serta High Games Island (HGI) sebagai mitra penyelenggara.

Dr. Andi Jamaro juga menilai bahwa karakter Kota Bandung yang memiliki keberagaman masyarakat dan aktivitas komunitas menjadikannya lokasi yang tepat untuk menyelenggarakan turnamen domino berskala nasional.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pembinaan atlet, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan eksistensi domino sebagai olahraga yang mengedepankan strategi, konsentrasi, dan sportivitas.

Di sisi lain, Manajer Event sekaligus Ketua Litbang PB PORDI, Dr. Wahyu Irfandi, menegaskan bahwa penyelenggaraan turnamen domino memiliki nilai strategis yang melampaui kompetisi olahraga.

Menurut Wahyu, kegiatan ini dapat menjadi ruang kolaborasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), pemerintah daerah, dan insan media dalam memperkuat hubungan sosial sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa turnamen juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sarana penyampaian berbagai program edukasi publik.

Program tersebut mencakup peningkatan literasi keuangan, pencegahan praktik judi online, serta penguatan kecakapan digital agar masyarakat semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui penyelenggaraan Bandung Domino Tournament 2026, PB PORDI berharap olahraga domino semakin berkembang sebagai kegiatan positif, kompetitif, dan inklusif.

Turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi olahraga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong prestasi, edukasi, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Monitorday.com – Pemerintah bersiap mengubah kebijakan kenaikan kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Siswa tidak lagi otomatis naik kelas, melainkan harus melalui penilaian yang mempertimbangkan capaian akademik dan perkembangan karakter.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan menteri beserta petunjuk teknis sebagai pedoman bagi sekolah dan guru. Rencana tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat persetujuan.

“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insyaAllah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10/2026).

Dalam skema baru, kenaikan kelas tidak hanya ditentukan oleh nilai rapor atau penguasaan materi pelajaran. Perkembangan karakter peserta didik juga akan menjadi bagian dari pertimbangan sekolah dalam menentukan kelanjutan pendidikan siswa.

Abdul Mu’ti menjelaskan, rencana perubahan ini berangkat dari keluhan sejumlah guru terhadap mekanisme kenaikan kelas yang selama ini berjalan. Pemerintah juga menilai capaian akademik siswa masih perlu ditingkatkan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin memperkuat budaya belajar, mendorong siswa mendalami materi pelajaran, serta membangun karakter dan mental yang tangguh.

Meski demikian, pemerintah belum merinci kriteria penilaian maupun prosedur yang akan digunakan sekolah. Ketentuan tersebut masih menunggu penyelesaian regulasi dan petunjuk teknis.

Tak hanya soal kenaikan kelas, pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru mengenai penjurusan peserta didik. Abdul Mu’ti menyebut rencana tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, kedua kebijakan itu belum dapat diterapkan sebelum aturan pelaksanaannya rampung. Sekolah dan guru masih menunggu panduan resmi mengenai kriteria serta tata cara penerapan di lapangan.

Gagasan mengakhiri kenaikan kelas otomatis sebelumnya disampaikan Abdul Mu’ti pada awal Oktober 2026. Ide tersebut muncul dari masukan Dewan Pendidikan Nasional dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia XII. Pemerintah ingin membangun semangat belajar sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi persaingan.

Kendati demikian, kebijakan ini tidak berarti setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar harus mengulang kelas. Keputusan tidak naik kelas tetap memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap proses belajar, capaian siswa, dan pendampingan yang telah diberikan guru.

Dokumen standar penilaian yang dipublikasikan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya laporan kemajuan belajar, termasuk capaian mata pelajaran dan kegiatan lainnya. Dalam mekanisme yang berlaku, tidak naik kelas ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai pertimbangan dilakukan.

Dengan target penerapan pada tahun ajaran 2027/2028, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan teknis yang disusun mampu memberikan standar penilaian yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara konsisten di setiap sekolah.

Monitorday.com – Kementerian Koperasi memastikan para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menerima gaji bulanan meski belum seluruh unit koperasi resmi beroperasi.

Kebijakan ini diterapkan karena para manajer tetap bertugas mempersiapkan kegiatan usaha dari awal dengan skema penghasilan berkisar Rp6,8 juta hingga Rp9,3 juta per bulan, disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta tunjangan umum.

“Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum,” kata Destry dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2026).

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan tahapan persiapan teknis dan operasional yang saat ini masih terus digulirkan di berbagai tingkatan wilayah penempatan.

Dari aspek ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 26.911 manajer telah menandatangani kontrak kerja dari total 28.624 peserta yang dinyatakan lolos seleksi hingga tahap sertifikasi.

Saat ini, baru 10.070 titik Kopdes Merah Putih yang telah masuk kategori beroperasi penuh, menunjukkan proses realisasi program masih bertahap di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menyiapkan talenta unggul untuk mendukung kemajuan Indonesia.

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda memiliki landasan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tersedianya pendidikan menengah yang mampu menghasilkan lulusan berprestasi, memiliki karakter kuat, serta siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri.

Pengembangan SMA Unggul Garuda juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

SMA Unggul Garuda diselenggarakan melalui dua model, yaitu SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Kedua model tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, namun berada dalam satu tujuan, yaitu memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda Indonesia yang unggul.

SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pendidikan unggul dengan dukungan fasilitas, lingkungan pembelajaran, serta pembinaan peserta didik yang terintegrasi. Pada skema SMA Unggul Garuda Baru, pemerintah mengembangkan sekolah di sejumlah wilayah strategis, yakni Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengembangan sekolah di berbagai wilayah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan unggul agar tidak terbatas pada kelompok masyarakat atau wilayah tertentu.

Sementara itu, SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan penguatan terhadap SMA atau madrasah aliyah yang telah ada dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025. Dengan demikian, Garuda Transformasi tidak dibentuk sebagai satuan pendidikan baru, melainkan dikembangkan melalui program pengayaan untuk meningkatkan kapasitas sekolah yang telah berjalan.

Berdasarkan Perpres Nomor 116 Tahun 2025, pengayaan bagi SMA Unggul Garuda Transformasi mencakup penguatan manajemen sekolah, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pembinaan peserta didik. Penguatan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang semakin berkualitas dan mendukung peserta didik dalam mencapai prestasi akademik maupun nonakademik.

Melalui pendekatan transformasi tersebut, pemerintah tidak hanya membangun pusat-pusat pendidikan unggulan baru, tetapi juga memperluas dampak peningkatan mutu pendidikan dengan memanfaatkan dan memperkuat satuan pendidikan yang telah tersedia di berbagai daerah.

Program SMA Unggul Garuda dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk peserta didik dari berbagai daerah dan latar belakang sosial ekonomi.

Pemerintah memandang bahwa setiap anak Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi apabila memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, pengembangan SMA Unggul Garuda menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan tersebut.

Melalui pembinaan yang terarah, peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan akademik, khususnya dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Di samping itu, penguatan karakter, kepemimpinan, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi menjadi bagian penting dalam proses pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kompetensi yang relevan dengan tantangan masa depan.

SMA Unggul Garuda diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan talenta-talenta unggul, terutama di bidang sains dan teknologi, sekaligus memiliki integritas, wawasan kebangsaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Melalui SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi, pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan yang saling melengkapi. SMA Unggul Garuda Baru menjadi bagian dari pengembangan pusat pendidikan unggul baru, sementara Garuda Transformasi mendorong peningkatan mutu melalui penguatan sekolah yang telah ada.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan, Program SMA Unggul Garuda diharapkan dapat memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dan melahirkan generasi muda yang siap melanjutkan estafet pembangunan serta membawa Indonesia semakin maju dan berdaya saing.

Monitorday.com –  Enam hari menjelang pembukaan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, Indonesia siap menjadi tuan rumah dialog global tentang masa depan ekonomi kreatif. Konferensi internasional yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global.

Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, dalam konferensi pers WCCE 2026 di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Kamis (15/10).

“Bagi Indonesia, WCCE bukan sekadar forum internasional, melainkan kesempatan strategis untuk membawa potensi kreativitas kita ke panggung global. Penyelenggaraan WCCE ini juga merupakan wujud nyata amanat Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF) 2026–2045 serta RPJMN 2025–2029 untuk menempatkan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan nasional,” ujar Teuku Riefky.

Mengusung tema “Inclusively Creative: Collective Continuity”, WCCE 2026 mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Ketiganya menjadi landasan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif global yang membuka ruang dialog bagi para pelaku kreatif dari berbagai latar belakang dan negara, serta memberikan dampak positif yang berkesinambungan.

Salah satu agenda strategis konferensi ini adalah penyusunan Jakarta Vision on Creative Economy, dokumen yang diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong pengajuan Resolusi Ekonomi Kreatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memperkuat posisi sektor ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global pasca-Sustainable Development Goals (SDGs), yang berakhir pada 2030.

“Visi ini bukan sekadar deklarasi, melainkan pijakan kuat bagi kita untuk mengusulkan Resolusi Ekonomi Kreatif di PBB serta mendorong sektor ini masuk dalam agenda pembangunan dunia. Di saat yang sama, kami berkomitmen memperkuat jejaring ekosistem Ekraf, membuka peluang investasi, dan memperluas akses pasar yang manfaatnya dapat dirasakan hingga ke daerah,” tambah Menteri Ekraf.

Dokumen tersebut akan berfokus pada empat klaster strategis, yaitu teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan transformasi digital; keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif; kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif; serta inklusivitas, ekosistem kreatif, dan pemberdayaan komunitas.

WCCE 2026 mencatat 1.395 partisipan dari 51 negara dan tujuh organisasi internasional yang telah mengonfirmasi kehadiran per 15 Oktober 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Konferensi ini juga akan menghadirkan 45 pembicara dari 12 negara untuk berbagi perspektif dan membahas arah perkembangan ekonomi kreatif dunia.

Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Co-founder MasterClass (Amerika Serikat); Co-founder sekaligus Vice President Global Partnerships World Creativity Organization (Swiss); Managing Partner HEVA Fund (Kenya); Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir; Director of Global Affairs Netflix; Head of Government Affairs and Public Policy YouTube, serta puluhan narasumber lain yang akan memformulasikan pengetahuan dan inspirasi baru terhadap tren ekonomi kreatif global.

WCCE merupakan inisiatif Indonesia yang dimulai pada 2018 dan diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Ekraf dan Kementerian Luar Negeri. Sejak pertama kali digelar di Bali, forum ini berlanjut di Dubai pada 2021, kembali ke Bali pada 2022, diselenggarakan di Tashkent pada 2024, dan kini berlangsung di Jakarta pada 2026.

“Khusus untuk persiapan WCCE tahun 2026 ini Kemlu berupaya dan juga bekerjasama erat dengan Kementerian Ekraf guna memastikan apa yang dihasilkan dari pertemuan WCCE kali ini memiliki relevansi dan nilai tambah dari ekonomi kreatif yang cukup kuat khususnya dalam menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global sehingga ekonomi kreatif akan memberikan manfaat serta nilai tambah yang luas sebagai pertumbuhan ekonomi global, regional maupun nasional dengan memperhatikan aspek pertumbuhan maupun pembangunan berkelanjutan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Kamapradipta Isnomo.

Rangkaian utama WCCE 2026 akan berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski dan CGV Grand Indonesia. Agenda dimulai dengan Friends of Creative Economy Meeting pada 21 Oktober, dilanjutkan Ministerial Meeting pada 22 Oktober, serta sesi pleno, Creative Sessions, dan B2B Matchmaking pada 22–23 Oktober.

Selain konferensi, WCCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan publik di kawasan SCBD melalui tiga area Creativillage. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra dan asosiasi kreatif Indonesia, dengan target 20.000 pengunjung.

Aktivasi tersebut tersebar di Ashta District 8 yang berfokus pada arsitektur, desain, dan fesyen; MGP Space yang menghadirkan film, musik, gim, dan kuliner; serta WCCE Weekland di SCBD Park yang memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Sementara itu, jamuan delegasi dijadwalkan berlangsung di Akasta pada 21 Oktober dan Treasury 78 pada 22 Oktober.

Rangkaian kegiatan ini juga beriringan dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 Oktober melalui program OktoberKreasi. Inisiatif tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, melalui Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono, menyampaikan dukungan terhadap penyebarluasan informasi WCCE 2026 agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Badan Komunikasi Pemerintah akan mendukung penuh penyebaran informasi WCCE 2026 ini. Kami akan memastikan pesan-pesan kuncinya sampai ke masyarakat dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami. Seperti ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kami akan membuat dialog yang intensif dengan seluruh rekan-rekan media. Mari kita sukseskan WCCE 2026 bersama-sama,” jelasnya.

Pemerintah mengundang media, komunitas, dan masyarakat luas untuk turut menjadi bagian dari WCCE 2026. Partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga kekuatan untuk membangun ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Pengawasan sekolah bukan hanya soal memeriksa kelengkapan administrasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada kegiatan belajar di sekolah. Mulai dari cara kepala sekolah memimpin, kemampuan guru mengajar, hingga pengalaman belajar yang dirasakan murid, semuanya perlu menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Tahun 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/10). “Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada APSI serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Pengawas sekolah merupakan penjaga mutu sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik nyata di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dilihat dari terbitnya aturan atau terlaksananya program. Hasilnya harus tampak dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengawas perlu lebih banyak mendampingi sekolah untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan, bukan hanya memeriksa kekurangan.

Wamen Atip juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dalam menjalankan fungsi pengawasan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Rapor Pendidikan dapat membantu pengawas memahami kondisi sekolah serta menentukan bentuk pendampingan yang dibutuhkan. Data tersebut perlu dibaca sesuai dengan keadaan di lapangan agar langkah perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. “Budaya mutu tidak terbentuk dalam satu kunjungan atau satu kegiatan. Budaya mutu tumbuh melalui kebiasaan yang dijaga dan dievaluasi secara terus-menerus,” tuturnya.

Ketua Umum APSI, Agus Sukoco, turut mengajak pengawas sekolah untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, pengawas harus mampu menjadi teladan bagi kepala sekolah dan guru, sekaligus membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih baik. Peran tersebut membutuhkan kompetensi yang terus dikembangkan agar pengawasan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Wamen Atip juga menyoroti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) yang membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pengawas perlu memiliki literasi data dan digital yang memadai agar dapat mendampingi guru dalam memanfaatkan teknologi. Penggunaan AI juga perlu disertai sikap kritis dalam memeriksa informasi dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran.

Meski teknologi semakin banyak digunakan di sekolah, peran guru tetap tidak tergantikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing murid, memberi inspirasi, dan membentuk karakter. Pengawas dapat membantu sekolah memastikan pemanfaatan teknologi tetap mendukung tujuan tersebut.

Rakernas APSI 2026 mengangkat tema “Menguatkan Budaya Mutu Manajerial dan Akademik Pengawas Sekolah Melalui Pemantauan, Penilaian, dan Pembinaan”. Melalui forum ini, para pengawas diharapkan dapat menerapkan hasil pembahasan dalam praktik pendampingan di daerah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.