Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. THR tersebut ditargetkan dapat dicairkan pada awal bulan Ramadan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pencairan THR dipastikan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, meski tanggal pastinya masih dalam pembahasan.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

THR tersebut menjadi bagian dari total proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang mencapai Rp809 triliun. Selain alokasi THR, pemerintah juga mempercepat sejumlah program strategis guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Beberapa di antaranya meliputi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi senilai Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa realisasi belanja negara pada awal tahun akan dijalankan tepat waktu untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia optimistis tren pertumbuhan kuat pada 2025 akan berlanjut hingga tahun depan.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” katanya.

Menurutnya, apabila target tersebut tercapai, Indonesia berpeluang keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi konsumsi, pemerintah mendorong penguatan belanja rumah tangga pada triwulan I 2026. Momentum libur dan cuti bersama Tahun Baru Imlek serta Idul Fitri, ditambah kebijakan Work From Anywhere (WFA), diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, dari sisi investasi dan penawaran, pemerintah mengakselerasi pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai investasi Rp90 triliun. Selain itu, pembangunan 190 ribu unit rumah—baik rumah komersial, subsidi, maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)—dianggarkan sebesar Rp20 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga mencatat groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun. Secara keseluruhan, total dorongan investasi langsung yang telah teridentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun.

Dengan kombinasi belanja negara, stimulus konsumsi, dan akselerasi investasi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 dapat terjaga kuat dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas rakyat dan telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju.

“Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya,” ujar Presiden saat peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut mungkin tidak dirasakan urgensinya oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan, namun sangat vital bagi rakyat yang rentan secara ekonomi. Kepala Negara juga mengakui bahwa sejak awal peluncurannya, program MBG menghadapi berbagai kritik dan penolakan. Namun demikian, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang benar.

“Tapi saya yakin, waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini dilatarbelakangi kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia. Menurut Presiden, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana, melainkan melalui intervensi langsung pemerintah.

“Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia,” ujarnya.

Terkait pembiayaan program, Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG dibiayai melalui efisiensi dan penghematan anggaran negara. Kepala Negara juga memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali.

“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3 persen defisit kita, Saudara-saudara sekalian, 3 persen dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengungkapkan capaian signifikan program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program ini ditopang oleh lebih dari 22 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, tiap hari. Atau dua kali Malaysia, tiap hari,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga merupakan strategi transformasi nasional untuk menciptakan generasi sehat, memperkuat produktivitas ekonomi, serta mempercepat langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat kinerja penjaminan yang solid sepanjang tahun 2025 dan menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Pada 2025, Jamkrindo membukukan total volume penjaminan sebesar Rp214,73 triliun yang menjangkau 4,90 juta usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKM-K).

Usaha yang dijamin oleh Jamkrindo tersebut juga menyerap 6 juta tenga kerja di berbagai sektor. Hal ini menegaskan peran Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan  yang berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan, menjaga keberlanjutan UMKM-K, sekaligus menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa penjaminan memiliki peran penting sebagai jembatan bagi pelaku UMKM-K yang layak secara usaha tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan dan akses pembiayaan. Menurutnya, keberadaan Jamkrindo tidak hanya memperkuat kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan nasional agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Kinerja penjaminan Jamkrindo pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi nyata bagi peran penting Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sektor produktif,” ujar Abdul Bari, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, kinerja Jamkrindo tersebut juga mencerminkan konsistensi dalam menjalankan mandat perusahaan sebagai mitra strategis UMKM-K, serta bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui penjaminan, Jamkrindo mendorong agar UMKM-K tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan tumbuh lebih bankable. Jamkrindo juga terus mengembangkan layanan penjaminan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, baik melalui penjaminan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun penjaminan non-program yang mendukung sektor produktif dan kegiatan usaha lainnya.

Selain penguatan akses pembiayaan melalui penjaminan, Jamkrindo juga terus memperkuat komitmennya dalam mendukung UMKM-K naik kelas melalui pendampingan dan penguatan kapasitas. Pendekatan ini dilakukan agar UMKM-K tidak hanya mendapatkan dukungan modal, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, pengelolaan produksi, pemasaran, dan tata kelola usaha yang lebih baik. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam membangun portofolio UMKM-K yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan, lembaga keuangan, pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan penjaminan dan memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM-K di seluruh Indonesia. Jamkrindo juga akan memperkuat inovasi produk dan layanan, termasuk penguatan transformasi digital, untuk meningkatkan kecepatan layanan, efisiensi proses, serta kualitas pengelolaan risiko.

Selain  melakukan penjaminan kredit, Jamkrindo juga memiliki produk penjaminan langsung berupa surety bond dan kontra bank garansi. Pemanfaatan kedua produk tersebut telah diatur dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Melalui layanan ini, Jamkrindo turut mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih kredibel, efisien, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan jaminan untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah maupun proyek sektor swasta. “Melalui layanan penjaminan surety bond berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel,” ujar Abd Bari.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi penjaminan yang adaptif, profesional, dan berdampak. Melalui peran tersebut, Jamkrindo optimistis dapat terus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, memperkuat daya saing UMKM-K, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan kredit yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG). Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR. Untuk non-program, produk penjaminan Jamkrindo adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan bank garansi, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang. Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran. Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu lalu, Menteri Mu’ti memaparkan data lengkap mengenai tingkat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan. Tercatat total sebanyak 4.863 sekolah terdampak di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat; dengan rincian 3.409 sekolah rusak ringan, 925 rusak sedang, 437 rusak berat, dan 92 sekolah direlokasi. Khusus di Provinsi Aceh, terdapat 3.073 sekolah terdampak, disusul oleh Sumatra Utara dengan 1.168 sekolah, dan Sumatra Barat sebanyak 622 sekolah. Penilaian tingkat kerusakan difokuskan pada pemulihan ruang-ruang esensial yang menjadi dasar dari proses pembelajaran di setiap wilayah. “Penghitungan kerusakan didasarkan pada kerusakan ruang esensial seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang kepala sekolah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, bahwa penilaian kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Sebagai solusi atas kerusakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Meski banyak infrastruktur mengalami kerusakan berat, Menteri Mu’ti memastikan bahwa per tanggal 11 Februari 2026, progres pemulihan pelaksanaan pembelajaran telah menyentuh angka 100 persen.

Di Aceh, 3.001 sekolah telah kembali ke sekolah asal, sementara 52 sekolah belajar di tenda/kelas darurat dan 20 sekolah menumpang di sekolah lain sementara. Di Sumatra Utara, 1.142 sekolah kembali ke sekolah asal dan 26 lainnya masih menggunakan tenda/kelas darurat. Sedangkan, di Sumatra Barat, 599 sekolah sudah kembali ke sekolah asal, dengan 21 di tenda/kelas darurat dan 2 sekolah lainnya menumpang. “Total untuk pembelajaran sudah 100 persen. Per tanggal 26 Januari lalu, terdapat 129 sekolah yang belajar di tenda/ruang kelas darurat, namun saat ini tersisa 99 sekolah karena proses pembersihan sudah selesai. Begitu juga dengan sekolah yang menumpang, per tanggal 26 Januari, terdapat 27 sekolah, saat ini tersisa 22 sekolah,” ungkapnya.

Langkah super cepat ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Ia menilai sinergi antara kementerian, TNI/Polri, relawan, dan warga telah menghasilkan hasil konkret dalam waktu dua bulan pascabencana. “Data, fakta, dan realita ini menunjukkan hasil super cepat dan kerja konkret. Buktinya tentu yang sebagaimana sudah dijelaskan Mendikdasmen, di mana pelaksanaan pembelajaran mencapai 100 persen,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra,Tito Karnavian, juga menambahkan bahwa Kemendikdasmen telah mengidentifikasi tingkat kerusakan dengan tepat. “Mendikdasmen sudah paham mana yang rusak berat, sedang, maupun ringan. Beliau berikan bantuan melalui satgas untuk pembersihan bersama TNI/Polri, dan setelah itu pembangunan sekolah dilakukan. Mendikdasmen memiliki _timeline_ pasti atas apa yang akan dikerjakan,” pungkasnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah penerima dalam rangkaian acara peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam mendukung program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Suasana khidmat menyelimuti lokasi acara saat keputusan tersebut dibacakan di hadapan para penerima serta para undangan.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima. Penyematan tersebut menjadi simbol penghormatan negara atas kerja nyata yang telah dilakukan dalam menyukseskan agenda strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan.

Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan dianugerahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Bintang Jasa Pratama diberikan kepada empat penerima, dan penyematan diwakili kepala Wakapolri Komjen Pol. Dedy Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya. Sedangkan pada kategori Bintang Jasa Nararya, penghargaan diberikan kepada lima penerima dan penyematan diwakili kepada Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satya Lencana Wira Karya kepada 60 penerima yang terdiri atas para Kapolda, pejabat utama Polri, Kapolres dari berbagai daerah, unsur pengawas internal, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan dunia usaha yang berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan. Penyematan penghargaan tersebut diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, serta Tokoh Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan Zaini Sidi.

Penganugerahan tanda kehormatan ini menjadi penegasan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung agenda besar kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi nasional. Melalui penghargaan tersebut, negara tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga meneguhkan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat.

Monitorday.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait layanan Jasa Penjaminan Suretyship. Penandatanganan ini berlangsung di Ternate pada Senin (13/02/2026) dan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Serta Penandatanganan Kerja Sama Antara Kejaksaan Negeri se-Maluku Utara dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Maluku Utara terkait  Pidana Kerja Sosial.

Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo Suwarsito mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini menjadi momentum strategis bagi Jamkrindo dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperluas pemanfaatan penjaminan surety bond sebagai instrumen penguatan pengadaan barang/jasa, peningkatan kepastian hukum, serta mitigasi risiko keterlambatan dan kegagalan kontrak. Ia menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan wujud penguatan sinergi untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Maluku Utara atas komitmen, perhatian, dan dukungan luar biasa dalam menjalin sinergi bersama Jamkrindo. Pemerintah daerah di Maluku Utara telah menunjukkan semangat kolaboratif yang kuat, selalu terbuka terhadap inovasi dan kerja sama dalam memperkuat ekosistem pembangunan daerah. Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi tonggak penting dalam optimalisasi layanan Jasa Suretyship untuk mendukung tata kelola pembangunan yang lebih baik,” ujar Suwarsito.

Ia mengungkapkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan mandat pembangunan nasional dan Asta Cita Pemerintah, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, peningkatan kualitas tata kelola, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan jaringan layanan yang luas, Jamkrindo siap mendampingi pemerintah daerah dalam mendorong realisasi proyek-proyek strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jamkrindo berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara melalui tindak lanjut program, pendampingan teknis, serta perluasan layanan penjaminan lainnya sesuai kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.

Selain melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, dalam rangkaian kegiatan tersebut Jamkrindo juga menegaskan komitmennya mendukung Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan ekosistem pemberdayaan bagi peserta pidana kerja sosial, termasuk melalui pelatihan keterampilan produktif di bawah program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dukungan Jamkrindo diberikan agar peserta pidana kerja sosial memiliki kompetensi kewirausahaan dan peluang ekonomi yang dapat membantu mereka kembali berintegrasi dalam masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta. Ada sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan antara lain pelatihan usaha laundry Sepatu dan pelatihan pembuatan parfum, serta pembuatan sabun laundry,” ujar Suwarsito.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum menekankan bahwa kegiatan penandatanganan MoU dan PKS bukan sekadar seremoni, melainkan wujud sinergi kelembagaan untuk menerapkan pidana kerja sosial secara terukur, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan melakukan kegiatan sosial yang positif, tanpa paksaan atau komersialisasi, sesuai peraturan perundang-undangan. Program kolaborasi ini diharapkan memperkuat implementasi keadilan restoratif sekaligus mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Provinsi Maluku Utara.

PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan kredit yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG). Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR. Untuk non-program, produk penjaminan Jamkrindo adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan bank garansi, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang. Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya. 

Monitorday.com – Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, pendidikan bukan sekadar layanan publik. Di perbatasan, pendidikan adalah simbol kehadiran negara. Kabupaten Bengkayang adalah teras depan Indonesia—dan wajah teras itu kini semakin kuat dan bermartabat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, meresmikan revitalisasi 38 satuan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional percepatan rehabilitasi dan pembangunan sekolah yang digencarkan pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu pendidikan hingga wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

“Bengkayang bukan halaman belakang Indonesia. Bengkayang adalah teras depan Indonesia. Karena itu, wajah pendidikan di sini harus kuat, aman, dan membanggakan. Sekolah yang layak adalah fondasi kepercayaan diri anak-anak kita sebagai generasi bangsa,” tegas Wamendikdasmen.

Revitalisasi yang telah rampung 100 persen tersebut mencakup 3 PAUD, 19 SD, 12 SMP, dan 4 SMA. Pekerjaan meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, penyediaan ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang guru, serta perbaikan toilet dan sanitasi sehat. Sejumlah sekolah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan ruang belajar dan kondisi bangunan yang kurang layak kini berdiri dengan struktur lebih aman dan lingkungan yang lebih sehat.

Secara nasional, program revitalisasi telah menyentuh lebih dari 16 ribu satuan pendidikan dan akan terus diperluas sebagai bagian dari transformasi pendidikan dasar dan menengah.

Bupati Bengkayang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang dinilai menjawab kebutuhan riil daerah perbatasan. “Revitalisasi ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ini adalah investasi jangka panjang bagi generasi Bengkayang. Dengan sekolah yang lebih aman, sehat, dan representatif, kami optimistis kualitas pendidikan di daerah perbatasan akan semakin meningkat,” ujarnya.

Transformasi tidak hanya tampak pada bangunan, tetapi juga terasa dalam keseharian warga sekolah. Kepala TK Angkasa, Noviani, menuturkan bahwa sebelum revitalisasi, fasilitas UKS dan toilet siswa belum memadai. “Anak-anak kini lebih nyaman dan tidak lagi ragu menggunakan fasilitas sekolah. Orang tua pun semakin percaya pada layanan pendidikan kami,” ujarnya.

Di SDN 06 Dapan yang berada di wilayah 3T, sebelumnya hanya tersedia tiga ruang kelas untuk enam rombongan belajar sehingga dua rombel harus digabung dalam satu ruangan. Setelah revitalisasi, sekolah memperoleh tambahan dua ruang kelas dan satu ruang UKS. “Sekarang pembelajaran lebih fokus dan tertata. Anak-anak memiliki ruang belajar yang layak. Dukungan masyarakat melalui gotong royong juga memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah,” ungkap Kepala SDN 06 Dapan, Rosalina Dare.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Bengkayang, Sri Yanti, menyampaikan bahwa sekolahnya yang berdiri sejak 1984 baru pertama kali mendapatkan revitalisasi menyeluruh  “Kami memperoleh lima ruang kelas baru, rehabilitasi tiga ruang kelas, serta pembenahan ruang pimpinan, ruang guru, dan toilet. Ini bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga membangkitkan semangat berprestasi seluruh warga sekolah,” tuturnya.

Revitalisasi fisik merupakan bagian dari pendekatan komprehensif pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang utuh. Selain pembenahan sarana dan prasarana (hardware), pemerintah juga memperkuat aspek kualitas dan kesejahteraan (software).

Langkah tersebut meliputi penyediaan perangkat pembelajaran digital secara bertahap, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan peserta didik belajar dalam kondisi sehat, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening guru setiap bulan, program beasiswa S1/D4 bagi guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), serta penyediaan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan bagi calon guru.

Wamendikdasmen menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak boleh parsial. “Kita tidak hanya membangun gedungnya, tetapi juga memperkuat gurunya, memastikan kesejahteraannya, serta menyiapkan pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman. Pendidikan yang kuat di perbatasan adalah fondasi kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Melalui revitalisasi 38 satuan pendidikan di Bengkayang, pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal karena faktor geografis. Di teras depan Indonesia, negara hadir untuk membangun sekolah yang lebih layak, memperkuat guru, dan menumbuhkan optimisme generasi masa depan

Monitorday.com – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui Program Studi S2/S3 Linguistik Terapan Sekolah Pascasarjana melaksanakan kegiatan penjajagan kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada Rabu (11/2/2025). Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan Program Kota Literasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak.

Dari pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kegiatan penjajagan kemitraan ini dihadiri oleh Endry Boeriswati selaku Koordinator Program Studi S2/S3 Linguistik Terapan UNJ, Fathiaty Murtadlo sebagai Dosen Program Studi S2/S3 Linguistik Terapan UNJ, Reni Eriyani sebagai Ketua GPjM Program Studi S2/S3 Linguistik Terapan UNJ, serta Asep Supriyana selaku Koordinator Program Studi S1 Sastra Indonesia.

Sementara itu, dari pihak Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, kegiatan ini dihadiri oleh Doddy Irawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Maman Suparman sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Gugun Nugraha selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Eri Fakhrudin sebagai Kepala SMAN 2 Cibeber, serta Dudi Wahyudi selaku Kepala SMAN 1 Banjarsari.

Penjajagan kemitraan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dirancang untuk menghasilkan dampak konkret terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lebak.

Dalam pemaparannya, Endry Boeriswati menegaskan bahwa Program Kota Literasi dirancang sebagai model kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk memperkuat literasi abad ke-21. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, bernalar, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara produktif .

Penjajagan kemitraan ini diproyeksikan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak. Pertama, melalui pelatihan dan pendampingan berbasis riset dari UNJ, para guru akan memperoleh penguatan strategi pembelajaran berbasis literasi. Hal ini mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang lebih mendalam (deep learning), tidak sekadar berorientasi pada penyampaian materi, tetapi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan tingkat tinggi siswa.

Kedua, integrasi literasi ke dalam seluruh mata pelajaran akan memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, reflektif, dan berbasis pemecahan masalah, sehingga berdampak langsung pada peningkatan capaian belajar serta kualitas lulusan sekolah di Kabupaten Lebak.

Ketiga, kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan perguruan tinggi memperkuat ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan dukungan kebijakan dan pendampingan ilmiah, transformasi pendidikan di Lebak diharapkan berlangsung secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Keempat, kehadiran UNJ sebagai mitra strategis membuka ruang bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang berbasis data dan hasil penelitian. Dengan demikian, program-program peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lebak dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak jangka panjang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, menyambut baik penjajagan kemitraan ini dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan literasi sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia. Ia menilai kolaborasi ini menjadi peluang strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Lebak.

Pertemuan yang berlangsung dialogis dan konstruktif ini diakhiri dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti penjajagan dalam bentuk penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan rencana kerja teknis. Kolaborasi antara Universitas Negeri Jakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak diharapkan menjadi tonggak transformasi pendidikan yang berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Lebak.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan perwakilan Morgan Stanley Capital International (MSCI), membahas isu reformasi pasar modal. Pertemuan ini terjadi menyusul sorotan MSCI sebelumnya terkait transparansi pasar modal Indonesia, yang sempat memicu respons negatif di kalangan pelaku pasar dan berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Luhut menyebut diskusi selama hampir dua jam tersebut sebagai "momentum total" untuk perbaikan sistem pasar modal nasional. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan berbagai langkah digitalisasi yang didorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan efisiensi, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.

"MSCI menjadi momentum total untuk capital market reform, karena ini kemarin Morgan Stanley datang ke kantor saya. Kami diskusi hampir 2 jam," ungkap Luhut dalam acara Dinamika Ekonomi Global dan Nasional di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Luhut menjelaskan bahwa upaya digitalisasi pemerintah didasarkan pada asistensi World Bank dan penelitian Harvard Institute. Ia menegaskan kepada MSCI bahwa Indonesia tidak menghadapi masalah besar, sembari mengakui adanya perbaikan yang terus dilakukan, seperti efisiensi penyaluran bantuan sosial.

"Saya bilang sama dia, sekarang Indonesia sedang melanjutkan government technology. Kita sudah melakukan piloting satu di Banyuwangi. Kita tahu sekarang, kita paham setelah Banyuwangi sekarang. Betapa banyak salah kita. Dan sekarang kita perbaikin. Misalnya, bansos itu 77% of target. Anda bayangin 77%. Nah ini kita perbaikin," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut juga memaparkan rencana reformasi pasar modal yang melibatkan pencarian sumber daya manusia (SDM) muda yang kompeten dan berintegritas tinggi. Selain itu, pemerintah berencana mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah manipulasi. "Saya bilang sama dia, kita mau reform, kita ada usul ke Presiden supaya kapital market ini direform. Manusianya dicari yang muda, yang sekalian cari dari yang muda, yang paham uang, yang sulit untuk disogok-sogok dan digunakan AI, berbasis AI, supaya makin sulit untuk dipermainkan," tegasnya.

Monitorday.com – Di tengah dorongan global menuju energi terbarukan, banyak orang bertanya: mengapa mobil listrik belum dilengkapi panel surya di atapnya? Bukankah matahari tersedia gratis setiap hari? Secara logika awam, mobil listrik yang ditenagai panel surya terdengar seperti solusi sempurna: ramah lingkungan, mandiri energi, dan bebas biaya pengisian.

Namun kenyataannya, hingga kini hampir semua mobil listrik di pasaran belum mengandalkan panel surya sebagai sumber daya utama. Sejumlah analisis dari pelaku industri kendaraan listrik, termasuk ulasan dari Octopus EV, menjelaskan bahwa hambatan utamanya bukan pada ide, melainkan pada keterbatasan teknologi dan desain.

Efisiensi Panel Surya Masih Terbatas

Panel surya komersial saat ini rata-rata hanya mampu mengubah sekitar 15–22 persen cahaya matahari menjadi listrik. Dalam kondisi terbaik sekalipun, energi yang dihasilkan dari panel berukuran kecil—seperti di atap mobil—sangat minim dibanding kebutuhan energi mobil listrik yang besar.

Untuk menggerakkan mobil sejauh puluhan kilometer, dibutuhkan daya yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipanen dari sinar matahari melalui permukaan atap kendaraan.

Luas Permukaan Mobil Terlalu Kecil

Atap mobil, kap mesin, dan bagasi memiliki luas terbatas. Bahkan jika seluruh bagian itu dilapisi panel surya, energi yang dihasilkan dalam sehari penuh paparan matahari biasanya hanya cukup untuk menambah jarak tempuh beberapa kilometer saja.

Artinya, mobil tetap harus diisi ulang dari sumber listrik eksternal seperti rumah atau stasiun pengisian daya umum.

Biaya Tidak Seimbang dengan Manfaat

Penambahan panel surya bukan hanya soal menempelkan modul di atap. Diperlukan sistem kelistrikan tambahan, pengatur daya, serta desain struktur yang menopang panel tersebut. Semua ini meningkatkan biaya produksi mobil, sementara manfaat jarak tempuh yang diperoleh sangat kecil.

Bagi produsen, ini bukan investasi yang ekonomis untuk pasar massal.

Tantangan Desain dan Aerodinamika

Mobil listrik dirancang sangat memperhatikan aerodinamika untuk menghemat energi. Penambahan panel surya berukuran besar dapat mengubah desain bodi, menambah berat, dan justru menurunkan efisiensi kendaraan.

Dalam dunia otomotif modern, setiap tambahan hambatan angin berarti tambahan konsumsi energi.

Sudah Ada yang Mencoba, Tapi Belum Masif

Beberapa perusahaan sebenarnya sudah bereksperimen dengan konsep mobil listrik bertenaga surya. Salah satu yang paling dikenal adalah Lightyear dari Belanda yang merancang mobil dengan panel surya terintegrasi di hampir seluruh bodi atas kendaraan.

Hasilnya memang menjanjikan di atas kertas, tetapi biaya produksi sangat tinggi dan belum layak untuk pasar luas. Model seperti ini masih berada di ranah inovasi dan belum menjadi standar industri.

Solusi yang Lebih Realistis: Panel Surya di Rumah

Alih-alih memasang panel di mobil, pendekatan yang lebih efisien adalah memasang panel surya di rumah atau gedung, lalu menggunakan listrik tersebut untuk mengisi baterai mobil.

Dengan luas atap rumah yang jauh lebih besar, energi matahari bisa dipanen lebih optimal, disimpan, dan digunakan untuk pengisian daya kendaraan listrik secara signifikan.

Pendekatan ini dinilai jauh lebih masuk akal secara teknis maupun ekonomis.

Masa Depan Masih Terbuka

Bukan berarti ide mobil listrik bertenaga surya mustahil. Jika efisiensi panel meningkat drastis dan bobotnya makin ringan, konsep ini bisa menjadi lebih realistis di masa depan.

Untuk saat ini, mobil listrik tetap bergantung pada pengisian daya dari jaringan listrik, sementara energi surya berperan lebih efektif sebagai sumber listrik di rumah, kantor, atau pembangkit skala besar.

Intinya, bukan karena industri otomotif mengabaikan matahari. Tetapi karena, dengan teknologi yang ada sekarang, matahari belum bisa “mengecas” mobil listrik secara signifikan hanya dari atap kendaraan.

Peningkatan minat terhadap kendaraan listrik (EV) di pasar global mendorong pengembangan berbagai solusi komprehensif untuk mendukung adopsi massal. Inisiatif ini tidak hanya menyasar konsumen individu tetapi juga sektor bisnis, menawarkan kemudahan akses dan operasional EV tanpa hambatan.

Perkembangan infrastruktur dan layanan pendukung ini mencakup penyediaan kendaraan sebagai fasilitas karyawan, solusi armada bisnis, hingga inovasi dalam sistem pengisian daya. Tujuannya adalah menghilangkan kendala kepemilikan dan penggunaan EV, membuatnya lebih menarik dan praktis bagi berbagai segmen pengguna.

Bagi perusahaan, akses terhadap kendaraan listrik kini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari tunjangan karyawan, menawarkan kemudahan operasional. Berbagai skema tersedia yang mencakup perawatan, bantuan darurat, dan asuransi, sehingga membebaskan perusahaan dari kerumitan manajemen armada.

Model kepemilikan baru juga diperkenalkan, seperti skema “bayar untuk mengemudi bukan memiliki” yang sudah mencakup perawatan. Selain itu, teknologi canggih seperti Vehicle-to-Grid (V2G) memungkinkan mobil listrik untuk mengekspor energi kembali ke jaringan listrik, menawarkan potensi efisiensi energi yang lebih luas.

Sisi lain dari pengembangan ekosistem EV adalah kemudahan pengisian daya di rumah. Berbagai solusi pengisi daya rumah yang profesional telah tersedia, lengkap dengan tarif khusus yang diklaim sangat kompetitif bagi pengemudi EV tertentu, menjadikan pengisian daya di rumah lebih hemat biaya dan nyaman.

Selain solusi rumahan, aksesibilitas terhadap jaringan pengisi daya publik juga menjadi fokus utama. Pengguna EV kini dapat mengakses lebih dari satu juta titik pengisian daya publik di berbagai wilayah melalui satu aplikasi terpadu, menghilangkan kekhawatiran akan ketersediaan infrastruktur saat bepergian.