Monitorday.com–Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, diproyeksikan memiliki potensi pertumbuhan signifikan di industri perbankan syariah. Sektor ini telah menunjukkan akselerasi dalam beberapa tahun terakhir, menandakan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap.

Meski demikian, penetrasi perbankan syariah masih relatif terbatas, dengan pangsa pasar saat ini hanya berkisar antara 7,27% hingga 9% dari total industri perbankan nasional. Fokus pengembangan sektor ini utamanya diarahkan pada pembangunan ekosistem halal serta pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tantangan ekonomi makro turut mempengaruhi lanskap industri. Apabila daya beli masyarakat melemah akibat inflasi energi, emiten di sektor konsumer diperkirakan akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan volume penjualan mereka. Di sisi lain, langkah efisiensi yang diambil berbagai kementerian melalui pemangkasan belanja tidak mendesak dapat membawa sentimen positif bagi perekonomian.

Dalam upaya menjaga profitabilitas, bank-bank mengandalkan strategi penjualan aset bermasalah. Ini menjadi salah satu metode yang diterapkan institusi keuangan untuk mengelola kinerja dan menjaga laba.

Namun, sebuah analisis yang ada dalam laporan tersebut mencatat: “tahun ini makin sulit karena stok menipis dan pasar lesu.” Pernyataan ini menyoroti hambatan yang dihadapi dalam penerapan strategi penjualan aset bermasalah, menunjukkan adanya tekanan pasar dan keterbatasan inventaris aset yang tersedia.

Selain itu, hambatan di pelabuhan akibat kelangkaan kontainer, masalah keandalan, serta dampak perang di Timur Tengah turut mengerek biaya logistik ekspor-impor. Meskipun demikian, Indonesia secara keseluruhan menawarkan kombinasi antara potensi jangka panjang yang signifikan dan stabilitas konsumsi yang relatif tinggi.

Monitorday.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan terkait pemberlakuan skema kerja dari rumah (WFH) satu hari per minggu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Langkah pemberlakuan WFH ini kini hanya tinggal menunggu laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum dapat diumumkan kepada masyarakat luas. Kesepakatan tersebut dicapai dalam sebuah rapat koordinasi yang membahas kajian langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi potensi krisis global akibat konflik di Timur Tengah.

Rapat yang berlangsung intensif tersebut melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai pengumuman akan disampaikan oleh pihak yang berwenang.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Mendagri Tito memilih untuk tidak membocorkan hari spesifik yang telah disepakati untuk WFH, mengingat hasil rapat tersebut masih harus dilaporkan dan menunggu persetujuan dari Presiden. “Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” ujarnya.

Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan menghadapi kendala serius dengan wacana pemberlakuan WFH satu hari per pekan ini. Ia mengungkit pengalaman serupa saat pandemi COVID-19, di mana skema WFH bahkan diberlakukan lebih ketat. “Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” katanya.

Monitorday.com – Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menggelar dialog penting akhir pekan ini di Islamabad, Pakistan, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi.

Dalam wawancara dengan harian Italia Corriere della Sera, Grossi menyebut pembicaraan kali ini tidak hanya berfokus pada isu nuklir, tetapi juga mencakup topik yang lebih luas.

“Pembahasan akan mencakup rudal, milisi yang terkait dengan Republik Islam, serta jaminan keamanan bagi Iran,” ujarnya.

Menurut Grossi, terdapat peluang munculnya solusi sementara dari pertemuan tersebut, meskipun tidak harus bersifat militer. Ia juga mengungkap adanya pendekatan diplomatik alternatif yang tengah dipertimbangkan kedua pihak.

Pendekatan tersebut meliputi penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran, mengingat kondisi politik, militer, dan tingkat kepercayaan yang dinilai belum kondusif. Selain itu, isu tersebut kemungkinan akan dikaji ulang dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Dialog ini berlangsung di tengah konflik yang terus memanas sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel serta sejumlah kawasan di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.

Serangan balasan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap pasar global dan lalu lintas penerbangan internasional.

Pertemuan di Islamabad diharapkan menjadi momentum penting untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka peluang penyelesaian diplomatik di tengah situasi yang semakin kompleks.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana besar pemerintah untuk melakukan konversi massal kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini mencakup sepeda motor, mobil, truk, hingga traktor di seluruh Indonesia.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM sekaligus mempercepat transisi energi nasional.

“Seluruh motor akan kita konversi ke motor listrik. Semua mobil, truk, dan traktor harus menggunakan tenaga listrik,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menyebut, di masa depan penggunaan BBM kemungkinan hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu.

“Nanti yang pakai bensin mungkin hanya orang kaya, silakan bayar harga dunia,” tambahnya.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan simulasi terkait efisiensi penggunaan kendaraan listrik, khususnya untuk sepeda motor. Hasilnya menunjukkan potensi penghematan yang signifikan bagi masyarakat.

“Kalau pengguna motor beralih ke listrik, pengeluarannya bisa turun menjadi sekitar 20 persen dari sebelumnya. Ini bisa menjadi game changer,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah percepatan konversi kendaraan sebagai bagian dari agenda transisi energi.

Menurut Bahlil, fokus utama saat ini adalah konversi sepeda motor berbahan bakar bensin yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit di Indonesia.

“Kami akan melakukan konversi secara bertahap terhadap motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik,” ujarnya.

Ia menjelaskan program konversi sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 200 ribu unit motor dikonversi setiap tahun. Ke depan, program ini ditargetkan semakin cepat seiring perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi lebih terjangkau.

“Saat ini biaya konversi sudah mulai turun, sekitar Rp5–6 juta, dan akan semakin murah ke depannya,” kata Bahlil.

Pemerintah juga tengah merancang berbagai skema dukungan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, termasuk bantuan pembiayaan agar proses konversi lebih ringan.

Langkah ambisius ini diharapkan tidak hanya mengurangi konsumsi BBM nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama transformasi energi bersih serta memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Monitorday.com – Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun guna mendukung perluasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) pada tahun 2026. Dengan tambahan tersebut, target revitalisasi sekolah meningkat drastis menjadi 60.000 unit di seluruh Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa usulan tersebut saat ini masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui Kementerian Keuangan.

“Kemendikdasmen telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pengusulan ABT tahun 2026,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk memperkuat sektor pendidikan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan pada 2026. Namun, seiring meningkatnya komitmen dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, target tersebut melonjak signifikan hingga 60.000 sekolah.

Qodari menegaskan peningkatan ini menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap kualitas pendidikan, sekaligus membantah isu pengurangan anggaran di sektor tersebut.

“Kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, maka pada 2026 yang sudah dialokasikan sekitar 11.000 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000,” jelasnya.

Sementara itu, capaian program pada tahun berjalan juga menunjukkan progres signifikan. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan fisik dari total target 16.167 unit pada 2025. Masih terdapat 105 sekolah yang dalam tahap penyelesaian.

Pemerintah memastikan seluruh proyek revitalisasi tetap berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Perbaikan tidak hanya difokuskan pada bangunan utama, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung seperti toilet dan lingkungan belajar yang sehat.

Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul. Selain itu, pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola diyakini turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Monitorday.com – Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 akan tetap berlangsung aman dan sesuai rencana, meski kawasan Timur Tengah tengah dilanda ketegangan geopolitik.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, Faisal memastikan kondisi di Arab Saudi hingga saat ini tetap kondusif.

“Kerajaan Arab Saudi Alhamdulillah sampai saat ini tetap aman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pemerintah Saudi. Menurutnya, tidak ada kendala berarti yang dapat mengganggu jalannya ibadah haji.

Sebelumnya, pada 13 Maret, Faisal juga menyampaikan bahwa berbagai persiapan teknis maupun operasional telah dilakukan dengan baik.

“Insya Allah persiapan berjalan lancar, sesuai rencana, dan tidak ada dampak apa pun,” katanya.

Selain itu, ia memastikan bahwa jadwal penerbangan bagi jemaah haji akan tetap berjalan normal sesuai dengan agenda yang telah ditentukan.

Pemerintah Arab Saudi pun mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah dari Indonesia, untuk tidak khawatir dan tetap tenang karena seluruh rangkaian persiapan haji 2026 dipastikan berjalan sesuai rencana.

Monitorday.com – Pemerintah Jepang mengumumkan langkah strategis dengan melepas cadangan minyak nasional setara kebutuhan 30 hari mulai Kamis (27/3). Kebijakan ini diambil untuk menekan lonjakan harga energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis di Timur Tengah.

Kementerian Perindustrian Jepang menyatakan sekitar 8,5 juta kiloliter minyak akan didistribusikan dari 11 fasilitas penyimpanan di seluruh negeri. Langkah ini merupakan lanjutan dari pelepasan cadangan minyak swasta setara 15 hari kebutuhan yang telah dilakukan pekan sebelumnya.

Selain itu, negara mitra seperti Uni Emirat Arab turut membantu dengan melepas cadangan minyak setara lima hari kebutuhan di Jepang hingga pekan depan untuk disalurkan ke perusahaan energi domestik.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan pemerintah akan mengintensifkan diplomasi dengan negara-negara terkait guna meminimalkan dampak krisis terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Jepang sendiri sangat bergantung pada impor energi, dengan lebih dari 90 persen minyak mentahnya berasal dari kawasan Timur Tengah. Situasi kian memburuk setelah Iran memblokade Selat Hormuz pascaserangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari.

Akibatnya, harga minyak global melonjak tajam dan nilai tukar yen melemah terhadap dolar AS, meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Harga bensin di Jepang bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi 190,80 yen per liter. Pemerintah kini menargetkan penurunan harga ke kisaran 170 yen per liter.

Menteri Keuangan Satsuki Katayama menilai volatilitas harga dipicu oleh spekulasi pasar. Ia menegaskan pemerintah siap mengambil berbagai langkah lintas sektor untuk menstabilkan kondisi.

Di sisi lain, sektor petrokimia Jepang mulai terdampak dengan terganggunya pasokan naphtha, bahan baku utama untuk industri plastik dan serat sintetis. Sejumlah perusahaan kini berupaya mencari sumber energi alternatif dari kawasan Amerika dan Asia meski harus menanggung biaya lebih tinggi.

Dalam pertemuan di Washington pekan lalu, PM Takaichi bersama Presiden Donald Trump menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz demi memastikan kelancaran pasokan energi global.

Takaichi juga dijadwalkan bertemu Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, di Tokyo untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas pasokan minyak dunia.

Monitorday.com – Pemerintah menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama periode mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini berlaku selama lima hari dan ditujukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat tanpa mengganggu pelayanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa WFA bukanlah tambahan hari libur. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk fleksibilitas kerja agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik.

“WFA ini bukan libur tambahan, tetapi pengaturan kerja yang fleksibel,” ujarnya.

Skema WFA dibagi menjadi dua periode, yakni dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah hari raya. Setelah libur Hari Suci Nyepi dan Idulfitri, ASN masih diperbolehkan bekerja secara fleksibel pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

“Kami telah mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama, serta tiga hari setelahnya,” kata Rini dalam konferensi pers di Jakarta.

Dalam implementasinya, pengaturan WFA diserahkan kepada masing-masing pimpinan instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pemerintah juga menekankan bahwa layanan publik yang bersifat esensial—seperti sektor kesehatan, transportasi, dan keamanan—harus tetap beroperasi normal selama periode WFA.

Selain itu, pimpinan instansi diminta melakukan pengawasan berkelanjutan serta mengatur proporsi ASN yang bekerja dari kantor dan secara fleksibel sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap keseimbangan antara kelancaran mobilitas masyarakat selama Lebaran dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal terus berjalan di tengah krisis konflik Timur Tengah dan upaya efisiensi anggaran pemerintah. MBG menjadi program unggulan Prabowo untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) sejak dini serta menggenjot ekonomi.

Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi setiap hari secara gratis kepada anak sekolah, anak balita, hingga ibu hamil. Di sisi lain, setiap Dapur Umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat menggenjot perekonomian dari rantai pasok makanan di setiap daerah.

Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah, banyak desakan dari berbagai pihak untuk menghentikan program MBG terlebih dahulu karena membutuhkan anggaran besar. Anggaran negara diperkirakan makin berat untuk menahan gejolak harga energi karena perang Timur Tengah.

Daripada menghentikan MBG, Prabowo menilai lebih baik dirinya mencari cara lain untuk berhemat. Dia lebih yakin program MBG akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.

“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” kata Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang dilakukan beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (24/3/2026).

Salah satu alasan dia mau melanjutkan program ini adalah karena masih banyak anak Indonesia yang stunting. Dia bercerita seringkali menemukan anak-anak usia belasan tahun tapi badannya seperti anak 4 tahun. Hal-hal semacam ini dia temukan saat kampanye ke desa-desa di pelosok Indonesia.

Daripada uang negara digunakan untuk hal lain, apalagi sampai dikorupsi, Prabowo lebih memilih agar anggaran negara digunakan untuk memberi makan kepada anak-anak yang stunting.

“Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” papar Prabowo.

Dia juga menekankan MBG menjadi jurus strategis pemerintah untuk memperbaiki SDM di Indonesia. Urusan penghematan anggaran di tengah krisis karena konflik Timur Tengah, orang nomor satu di Indonesia itu meyakini masih banyak sekali bidang-bidang lain yang bisa ditekan anggarannya.

“Jadi, this is strategic, ini untuk human capital kita ya. Jadi, masih banyak penghematan lain yang riil yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise, kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang ya,” sebut Prabowo.

Dampak Ekonomi Besar
Dari segi ekonomi, Prabowo mengklaim MBG juga akan berdampak pada perputaran uang yang besar di tengah masyarakat. Dia menyebut lembaga internasional, termasuk Rockefeller Institute dan World Food Programme (WFP) PBB yang membuktikan klaim tersebut.

Lembaga-lembaga itu menegaskan ke Prabowo bahwa MBG adalah investasi terbaik yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan kajian lembaga tersebut, Prabowo memaparkan MBG dapat memberikan perputaran uang berlipat-lipat.

Per US$ 1 yang dikeluarkan untuk MBG dalam waktu dekat diyakini dapat memutar uang di tengah masyarakat hingga US$ 7. Dalam jangka waktu panjang perputaran uangnya lebih besar, bisa mencapai lima kali lipat atau US$ 35.

“Saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat datang ngecek kita punya SPPG dan dia datang ke saya, dia mengatakan, ‘This is the best investment, Mr. President, you have made the best’. Do you know why? Karena setiap US$ 1 di-spend di MBG the return is between US$ 7-35, in the long run US$ 35, in the short run US$ 7,” jelas Prabowo.

Prabowo menargetkan MBG akan memiliki 30 ribuan SPPG. Sejauh ini dari perhitungan yang dia dapatkan diperkirakan per Dapur Umum MBG memperkerjakan 50 orang. Bila ada 30 ribuan dapur, artinya akan tersedia 1,5 juta lapangan kerja.

“Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi, itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” tambah Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga tak menampik memang beberapa Dapur Umum sedikit ‘berulah’. Namun, kekurangan yang terjadi juga ditindak, buktinya ada 1.000 lebih SPPG ditutup.

“Bahwa ada kekurangan ini kita tindak. Saya sudah katakan ada 1.000 lebih yang sudah kita tutup. Iya kan? Tapi you lihat itu dan di banyak daerah di luar Jawa ya mereka tuh sangat membutuhkan,” tegas Prabowo.

Monitorday.Com — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi nasional di tengah tekanan krisis global, sembari memastikan kualitas layanan dasar—khususnya pendidikan—tetap terjaga.

Dalam arahan internal kepada jajaran Kedeputian Kesehatan dan Pendidikan pada 23 Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengingatkan kembali arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret lalu.

Menurut Menko PMK, Presiden menilai krisis global bukan sekadar tantangan, melainkan momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional.

“krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” ujar Presiden, seperti dikutip Pratikno.

Selain sektor pangan dan energi, perhatian besar juga diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Khusus di sektor pendidikan, pemerintah menegaskan bahwa proses pembelajaran siswa harus tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan learning loss. Untuk itu, pembelajaran secara tatap muka atau luring tetap menjadi prioritas utama.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan pentingnya interaksi langsung antara guru dan siswa dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Meski sempat dibahas opsi pembelajaran hybrid—yang menggabungkan metode luring dan daring—hasil koordinasi lintas kementerian menyimpulkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Artinya, pembelajaran digital tidak ditinggalkan, namun lebih diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti utama.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Menko PMK.

Di sisi lain, pemerintah justru mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Menko PMK menginstruksikan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi layanan publik.

Sejumlah langkah konkret akan ditempuh, antara lain memangkas perjalanan dinas non-esensial, mengoptimalkan pelaksanaan rapat secara daring, serta menerapkan flexible working arrangement (FWA) secara terukur. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih lincah, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.

Menutup arahannya, Menko PMK menegaskan bahwa transformasi tidak hanya soal digitalisasi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.