Monitorday.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menyoroti komitmen netralitas Polri pada Pemilu 2024. Ia menyinggung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai wali kota Solo.
“Kalau seandainya benar-benar netral ya sulit juga lah, kalau kita mau jujur Kapolri bagaimana latar belakangnya dulu dari ajudan sampai dengan Kapolri,” ujar Trimedya dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, Rabu (15/11/2023).
“Sementara anak Presiden yang jadi cawapres sekarang ini, kita jelas-jelasan aja bicaranya,” ujarnya
Di samping itu, ia juga menyinggung Polri yang terkesan hanya menjadi pemadam kebakaran ketika adanya oknum personelnya yang tidak netral pada Pemilu 2024. Setelah adanya kasus-kasus tersebut, Polri terkesan baru menerbitkan surat telegram terkait netralitas.
“Supaya tidak terjadi kesannya Polri ini pemadam kebakaran, ada masalah keluar TR (telegram), ada masalah keluar TR netralitas apa segala macam. Karena dari dua TR itu yang saya baca dan saya kira itu ada di medsos semuanya, itu menyangkut Pasuruan karena PDIP, menyangkut Solo karena PDIP, nah partai lain kan juga pasti akan ngalami,” ujar Trimedya.
Ia pun mengusulkan agar Komisi III membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan netralitas Polri pada Pemilu 2024. Hal serupa sudah dilakukan oleh Komisi I yang membuat Panja netralitas TNI.
“Mengikuti apa yang disampaikan oleh Komisi I itu sudah terjadi di Komisi I, mereka membuat Panja Pengawasan Netralitas TNI. Saya kira Komisi III juga, kami mengusulkan Saudara Ketua kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri,” ujar Trimedya.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP I Wayan Sudirta juga mengingatkan pentingnya netralitas Polri pada Pemilu 2024. Sebab isu netralitas mendapatkan sorotan, mengingat adanya kegelisahan elemen masyarakat yang menilai hal tersebut mulai pudar jelang kontestasi nasional.
Ia juga mengingatkan profesionalisme Polri dalam menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Jangan sampai Polri menjadi pihak yang terlibat dalam kepentingan politik praktis bagi satu pihak atau kelompok tertentu.
“Oleh karena itu, ibarat mengajari ikan menyelam, saya harus berani nasehatkan, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati. Waspada dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah dan kebijakan,” ujar Wayan.
“Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng netralitas Polri. Jangan sampai ada pemasangan baliho dikerahkan dengan Polri, jangan sampai itu dikaitkan,” sambungnya menegaskan.
