Ada batas bagi kekuatan sebuah slogan politik. Ia mungkin mampu membangkitkan kebanggaan nasional, mengonsolidasikan pendukung, bahkan mengantarkan seseorang kembali ke Gedung Putih. Namun, ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, bahan bakar semakin mahal, dan kehidupan rumah tangga kian tertekan, slogan sebesar apa pun harus berhadapan dengan kenyataan. Donald Trump sedang menghadapi batas itu.

Pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November 2026 menjadi penanda penting perubahan peta politik Washington. Partai Demokrat berhasil merebut kembali kendali Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Senat. Kemenangan tersebut bukan sekadar pergantian komposisi politik di Capitol Hill. Ia menjadi sinyal bahwa dominasi Partai Republik yang menopang dua tahun pertama pemerintahan Trump mulai kehilangan daya tahannya.

Ironisnya, Trump kembali berhadapan dengan persoalan klasik dalam politik demokrasi: rakyat tidak selamanya menilai pemerintah dari seberapa keras pemimpinnya berbicara tentang kejayaan bangsa, tetapi dari seberapa jauh kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Ketika ekonomi mengalahkan retorika

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump membangun pemerintahannya dengan semangat nasionalisme ekonomi, proteksionisme perdagangan, dan kebijakan imigrasi yang ketat. Narasi Make America Great Again (MAGA) kembali menjadi perekat politik yang menghubungkan identitas nasional, kebanggaan Amerika, dan janji pemulihan kekuatan ekonomi.

Namun, politik memiliki ukuran keberhasilan yang tidak selalu sejalan dengan retorika. Bagi sebagian besar rumah tangga, ukuran paling konkret dari kinerja pemerintah justru terlihat di pasar, pompa bensin, dan tagihan bulanan.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran sejak Februari 2026 memperumit situasi tersebut. Ketegangan geopolitik mendorong kenaikan harga energi global, yang kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap biaya hidup masyarakat Amerika. Persoalan luar negeri yang semula tampak jauh dari kehidupan sehari-hari akhirnya hadir dalam bentuk harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Di sinilah paradoks pemerintahan Trump terlihat. Kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan Amerika justru menghadirkan konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di dalam negeri.

Survei Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 29 Oktober hingga 2 November 2026 mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerja Trump sebesar 32 persen. Angka tersebut menunjukkan rendahnya kepercayaan publik menjelang pemilu. Dalam survei pascapemilu, persoalan biaya hidup juga muncul sebagai salah satu sumber utama ketidakpuasan. Hanya 21 persen responden yang menyetujui penanganan Trump terhadap biaya hidup.

Artinya, persoalan ekonomi tidak lagi sekadar menjadi salah satu agenda pemerintahan. Ia telah menjadi ujian politik terhadap legitimasi kepemimpinan Trump.

MAGA dan batas loyalitas politik

Kekalahan Partai Republik juga memperlihatkan bahwa loyalitas politik memiliki batas. Selama ini, Trump dikenal mampu membangun hubungan personal yang kuat dengan basis pendukungnya. Dukungan langsung darinya bahkan menjadi modal penting bagi kandidat-kandidat Republik dalam berbagai kontestasi politik.

Namun, pemilu paruh waktu memperlihatkan bahwa popularitas seorang pemimpin tidak otomatis dapat dipindahkan kepada kandidat yang didukungnya.

Strategi Trump yang mengutamakan figur-figur loyalis dan berhaluan kanan dalam sejumlah pertarungan politik menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan pemilih independen dan moderat. Bagi kelompok pemilih ini, persoalan keterjangkauan hidup, stabilitas ekonomi, dan arah pemerintahan dapat lebih menentukan dibandingkan loyalitas terhadap figur politik.

Kemenangan Demokrat di sejumlah wilayah yang sebelumnya kompetitif, termasuk pembalikan kursi Senat di negara bagian yang secara tradisional kuat bagi Republik, menunjukkan perubahan peta persaingan. Texas, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu basis penting Partai Republik, juga menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah MAGA masih memiliki pendukung yang militan. Basis itu tetap menjadi kekuatan politik penting. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah MAGA masih mampu menjangkau pemilih di luar lingkaran pendukung tradisionalnya.

Dalam demokrasi elektoral, memenangkan basis sendiri belum tentu cukup untuk mempertahankan mayoritas.

Dari kekuasaan politik ke risiko ekonomi

Dampak kekalahan politik tersebut juga menjalar ke ranah bisnis Trump. Saham Trump Media & Technology Group, perusahaan yang menaungi platform Truth Social, merosot setelah hasil pemilu menunjukkan kemenangan Demokrat.

Penurunan harga saham ini memperlihatkan hubungan yang menarik antara politik dan bisnis personal seorang presiden. Ketika identitas perusahaan sangat lekat dengan figur politik pemiliknya, perubahan persepsi terhadap kekuatan politik figur tersebut dapat ikut memengaruhi sentimen investor.

Namun, persoalan ini lebih luas daripada sekadar perubahan nilai kekayaan pribadi Trump. Ia memperlihatkan bagaimana reputasi politik, kepercayaan pasar, dan kepentingan bisnis dapat saling bersinggungan dalam satu figur kekuasaan.

Di satu sisi, Trump tetap menjadi presiden dengan kewenangan eksekutif yang besar. Di sisi lain, perkembangan politik dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap prospek bisnis yang memiliki keterkaitan erat dengan dirinya.

Dua tahun yang tidak lagi mudah

Kemenangan Demokrat mengubah konfigurasi kekuasaan di Washington. Dalam sistem presidensial Amerika Serikat, presiden memang memiliki mandat eksekutif tersendiri. Namun, Kongres memegang kewenangan penting dalam pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan pemerintahan.

Dengan hilangnya mayoritas di kedua kamar, agenda legislasi Trump, mulai dari kebijakan tarif impor hingga rencana pemotongan pajak lanjutan, akan menghadapi proses politik yang lebih rumit. Komite-komite Kongres yang kini dikuasai Demokrat juga memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pejabat eksekutif.

Meski demikian, situasi tersebut tidak serta-merta membuat Trump kehilangan seluruh kendali pemerintahan. Ia masih memiliki hak veto, kewenangan eksekutif, dan kemampuan menentukan arah sejumlah kebijakan dalam batas konstitusi.

Amerika Serikat memasuki periode divided government, ketika presiden dan mayoritas Kongres berada di tangan partai yang berbeda. Situasi ini membuka kemungkinan meningkatnya negosiasi politik, kebuntuan legislasi, sekaligus pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, pemilu paruh waktu 2026 menyampaikan pelajaran yang lebih luas tentang demokrasi. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin membangun narasi besar, tetapi juga oleh kesanggupannya menjawab persoalan konkret masyarakat.

Trump pernah menjadikan slogan Make America Great Again sebagai simbol kebangkitan nasional. Namun, pemilih memiliki ukuran sendiri tentang arti kebesaran Amerika. Bagi mereka, kebesaran sebuah negara bukan hanya soal kekuatan militer, pengaruh geopolitik, atau posisi dalam perdagangan dunia. Ia juga menyangkut kemampuan sebuah keluarga membayar kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan, dan menatap masa depan dengan rasa aman.

Di antara slogan dan kenyataan itulah politik Trump kini diuji. Sebab, dalam demokrasi, seorang presiden boleh memiliki panggung paling besar, tetapi suara terakhir tetap berada di tangan pemilih.

Monitorday.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi pada Selasa (10/11/2026). Calon jemaah yang masuk daftar berhak lunas diminta segera menyiapkan persyaratan administrasi, kesehatan, dan pembayaran agar tidak kehilangan kesempatan berangkat.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj Nurchalis mengatakan, pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026. Pembayaran dapat dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026,” ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kemenhaj membagi proses pelunasan menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, kesempatan diberikan kepada tiga kelompok, yakni jemaah yang telah melunasi biaya haji tetapi menunda keberangkatan, jemaah yang masuk alokasi kuota tahun berjalan, serta calon jemaah lanjut usia yang memperoleh prioritas.

Jika masih terdapat kuota tersisa, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua pada 16-31 Desember 2026.

Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, penyandang disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Menurut Nurchalis, tahap kedua menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan pengisian kuota haji yang belum terpenuhi.

Syarat pelunasan haji 2027

Kemenhaj menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Mereka harus berstatus aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, serta memenuhi ketentuan istitaah kesehatan.

Selain itu, calon jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah berhaji setidaknya 18 tahun sebelumnya.

Khusus calon jemaah prioritas lanjut usia, batas usia minimal ditetapkan 65 tahun per 10 April 2027 dengan ketentuan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Cara pembayaran Bipih

Pembayaran pelunasan dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah menyetorkan biaya awal atau melalui bank pengganti.

Jemaah dapat melakukan transaksi melalui ATM, mobile banking, maupun layanan kas keliling, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.

Sementara itu, daftar nama calon jemaah yang berhak melunasi Bipih dapat diperiksa melalui laman resmi Kemenhaj. Pemerintah mengimbau jemaah segera memastikan status keberangkatan dan kelengkapan persyaratan sebelum batas waktu pelunasan berakhir.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang, kegiatan produksi, hingga perdagangan vape.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa tersebut di Jakarta pada 6 November 2026 dan mengumumkannya kepada publik pada Senin (9/11/2026).

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya vape terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Asrorun, dikutip dari laman resmi MUI.

Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan utama. Pertama, penggunaan rokok elektrik hukumnya haram. Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dilarang. Ketiga, memproduksi dan memperjualbelikan perangkat rokok elektrik turut dihukumi haram.

MUI menjelaskan, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi bahan tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan zat perasa, hingga menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.

Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian utama karena bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

Tak berhenti pada penetapan fatwa, MUI juga mendesak pemerintah mengambil langkah regulasi yang lebih tegas. Presiden dan DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Pemerintah juga didorong memperketat pengawasan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, MUI mengajak organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape, terutama untuk melindungi anak-anak dan kalangan remaja.

Meski demikian, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan yang tidak otomatis menjadi larangan pidana. Pemberlakuan larangan secara hukum beserta sanksinya tetap membutuhkan dasar peraturan perundang-undangan yang disusun pemerintah bersama DPR.

Italia [MONITORDAY] – Independensi hakim menjadi salah satu aspek penting yang dipelajari delegasi Pascasarjana Hukum Universitas Borobudur saat melakukan studi komparatif di Pengadilan Como (Tribunale di Como), Italia, Senin (9/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, 80 akademisi dan mahasiswa jenjang magister serta doktor ilmu hukum mendalami sistem peradilan Italia, mulai dari struktur kelembagaan, mekanisme penegakan hukum, hingga perlindungan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Salah satu prinsip yang menjadi perhatian adalah ketentuan bahwa hakim hanya tunduk pada hukum (judges are subject only to the law). Independensi tersebut diposisikan sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara, bukan keistimewaan bagi hakim.

Dalam pemaparan di hadapan delegasi, para pejabat Pengadilan Como menjelaskan bahwa independensi hakim di Italia dijaga melalui mekanisme kelembagaan yang membatasi intervensi pemerintah, parlemen, maupun tekanan internal dalam lingkungan peradilan.

Tata kelola penempatan, promosi, dan disiplin hakim dikelola secara otonom oleh Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), lembaga mandiri dalam sistem peradilan Italia. Mekanisme tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar pengelolaan karier hakim tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik.

Delegasi juga mempelajari struktur peradilan Italia yang mengenal tiga tingkatan utama, yakni Tribunale sebagai pengadilan tingkat pertama, Corte d’Appello sebagai pengadilan banding, dan Corte di Cassazione sebagai lembaga kasasi yang berkedudukan di Roma.

Pada tingkat kasasi, pemeriksaan berfokus pada penerapan hukum dan keseragaman penafsiran, bukan mengulang pemeriksaan fakta secara keseluruhan. Sistem tersebut juga terhubung dengan kerangka hukum Eropa, termasuk yurisdiksi Court of Justice of the European Union (CJEU) dan European Court of Human Rights (ECHR), yang memiliki dasar hukum serta kewenangan berbeda.

Selain independensi hakim, aspek lain yang menjadi perhatian adalah sistem peradilan pidana Italia. Para peserta mempelajari penerapan prinsip pemeriksaan adversarial yang menempatkan persidangan lisan dan pemeriksaan silang (cross-examination) sebagai bagian penting dalam pengujian alat bukti.

Menariknya, jaksa di Italia tidak hanya berkewajiban mengumpulkan bukti yang memberatkan tersangka. Berdasarkan Pasal 358 Code of Criminal Procedure, jaksa juga wajib mencari fakta dan bukti yang dapat menguntungkan posisi tersangka.

Sementara itu, kewenangan membatasi hak seseorang, termasuk penahanan dan penyitaan, harus melalui mekanisme pengawasan hakim. Dalam pembuktian pidana, penuntut umum juga harus membuktikan kesalahan terdakwa melampaui keraguan yang wajar (beyond reasonable doubt).

Dari sisi kapasitas kelembagaan, Pengadilan Como didukung 30 posisi yudisial dan 57 staf administrasi. Pengadilan tersebut menangani lebih dari 12.000 perkara perdata dan 5.000 perkara pidana dalam periode peradilan terakhir, atau lebih dari 17.000 perkara secara keseluruhan.

Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, mengatakan studi komparatif tersebut memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana sistem peradilan bekerja dalam praktik, tidak hanya melalui kajian teori di ruang perkuliahan.

“Melalui pemaparan langsung para pimpinan pengadilan dan penegak hukum Como, mahasiswa dapat melihat secara nyata bagaimana efektivitas pengadilan tidak semata dinilai dari tingginya volume penyelesaian perkara yang melebihi 17.000 kasus, melainkan dari bagaimana independensi hakim, kewajiban objektivitas jaksa, jaminan perlindungan hak asasi, dan keterujian alat bukti dipertahankan secara konsisten,” jelas Faisal.

Kegiatan bertema Welcome to Como: A Meeting Between Legal Traditions — Dialogue Across Countries tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Rombongan delegasi turut didampingi sejumlah akademisi, yakni Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Prof. Dr. Cicih Ratnasih, M.M., Dr. KMS Herman, S.H., M.Si., Dr. Tina Amalia, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.M. Kegiatan ini diikuti 80 peserta yang terdiri atas jajaran guru besar, dosen, serta mahasiswa program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

Melalui studi komparatif ini, Pascasarjana Universitas Borobudur berharap mahasiswa memperoleh perspektif lebih luas mengenai perkembangan sistem hukum global dan dapat memperkaya pemikiran akademik dalam agenda pembaruan sistem peradilan di Indonesia.

Monitorday.com –  Perkembangan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan, termasuk bagi para calon guru yang kelak akan mendampingi proses belajar generasi mendatang.  Untuk itu teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan membangun karakter, kepekaan sosial, dan kompetensi pedagogis. Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah OKU Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Sumatra Selatan, Kamis (5/11).

Di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika, Wamen Fajar menekankan bahwa teknologi, termasuk AI, harus ditempatkan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan pengganti kemampuan berpikir dan peran manusia. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini bukan sekadar memastikan peserta didik mampu menggunakan teknologi, melainkan membentuk individu yang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kecakapan beradaptasi dengan perubahan. “Teknologi itu alat bantu. AI ya, mau ChatGPT, mau Gemini, aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan yang lain, prinsip dasarnya adalah alat bantu. Apakah menggunakan AI dalam proses perkuliahan itu haram? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita menggunakan AI untuk menggantikan fungsi kita sebagai mahasiswa,” ujarnya.

Pesan tersebut mendapat perhatian khusus dari mahasiswa, terutama mereka yang menempuh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Dalam sesi tanya jawab, sejumlah mahasiswa mengangkat persoalan mengenai cara membangun kesadaran digital agar generasi muda tidak dikendalikan teknologi, kemungkinan AI menggantikan profesi guru, serta strategi memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran tanpa bergantung pada jawaban instan. Mahasiswa juga mempertanyakan pentingnya keterampilan dasar konseling bagi guru sekolah dasar yang memiliki tanggung jawab mengelola pembelajaran di kelas.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wamen Fajar menjelaskan bahwa guru memiliki peran yang tidak dapat digantikan teknologi, terutama dalam membangun karakter, hubungan sosial, serta kecerdasan emosional murid. Guru tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga perlu mengenali kondisi dan kebutuhan murid melalui pendampingan selama proses pendidikan. Karena itu, kemampuan mendengarkan dan memahami perubahan perilaku murid menjadi bagian penting dari kompetensi seorang pendidik.

Ia juga menjelaskan penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK) melalui regulasi kementerian serta pengembangan fungsi pendampingan melalui guru wali dan seluruh guru. Menurutnya, setiap pendidik perlu memiliki keterampilan dasar konseling, bukan untuk menggantikan fungsi konselor profesional, melainkan meningkatkan kepekaan terhadap kondisi murid. “Jadi ini bukan menambah beban guru SD, melainkan menguatkan kepekaan dan kompetensi pendidik,” tegasnya.

Selain membahas tantangan teknologi, Wamen Fajar mengapresiasi peran Universitas Muhammadiyah OKU Timur dalam menyiapkan sumber daya manusia bidang pendidikan melalui program studi keguruan. Ia menilai perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Menurutnya, pengembangan pendidikan harus dibangun melalui kolaborasi perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan penguatan sumber daya manusia.

Apresiasi terhadap perkembangan universitas juga disampaikan Wakil Bupati OKU Timur, M. Adi Nugraha Purna Yudha. Ia menyebut, Universitas Muhammadiyah OKU Timur berkembang pesat sejak berdiri sebagai STKIP pada 2019 hingga menjadi universitas pada 2024/2025, dengan jumlah mahasiswa mendekati 2.000 orang. “Kemajuan suatu universitas tidak akan mungkin terjadi ketika civitas akademikanya tidak kompak. Itu yang harus selalu kita jaga bersama,” ujarnya.

Kuliah umum tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wamendikdasmen di OKU Timur. Sebelumnya, Fajar meninjau proses pembelajaran di SD Negeri Gunung Jati Filial yang berada di kawasan perkebunan karet. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan revitalisasi kepada sekitar 145 satuan pendidikan di OKU Timur pada tahun 2026. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan agar anak-anak di berbagai wilayah memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.

Melalui kunjungan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penguatan kualitas pendidik yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa kini dan mendatang. Calon guru diharapkan tidak hanya menguasai materi dan teknologi pembelajaran, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan mendampingi perkembangan murid. Dengan demikian, kehadiran teknologi dapat memperkuat proses pendidikan tanpa menghilangkan peran penting guru dalam membentuk karakter dan masa depan generasi Indonesia. 

Monitorday.com – PT Pollux Hotels Group Tbk kembali mencatatkan pencapaian positif melalui penghargaan yang diraih dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026, yang diselenggarakan pada Jumat, 6 November 2026, di JW Marriott Hotel Jakarta.

Dalam ajang tersebut, Pollux Hotels Group menerima penghargaan Best Hospitality Group sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan kontribusinya dalam industri perhotelan dan pengembangan hospitality di Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Presiden Direktur PT Pollux Hotels Group Tbk, Handojo K. Setyadi, dan diserahkan oleh Titin Rosmasari selaku Direktur Utama/CEO sekaligus Pemimpin Redaksi CNN Indonesia.

Pencapaian ini menjadi salah satu momentum penting bagi Pollux Hotels Group untuk terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan bisnis hospitality. Sepanjang 2026, perusahaan secara konsisten melakukan berbagai peningkatan (upgrading), khususnya dalam aspek kualitas pelayanan, standar operasional, serta pengalaman menginap di seluruh hotel yang dikelolanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pollux Hotels Group juga terus memperluas kolaborasi strategis dengan sejumlah operator perhotelan internasional, di antaranya Marriott International, The Ascott Limited, Accor, dan Wyndham Hotels & Resorts. Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam menghadirkan standar pelayanan berkelas internasional, memperkuat daya saing properti, serta memberikan nilai tambah bagi para tamu.

Presiden Direktur PT Pollux Hotels Group Tbk, Handojo K. Setyadi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh tim sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan bisnis perusahaan.

“Ini suatu kerja keras dari Pollux Hotel Group untuk bisa mencapai hari ini,” ungkap Handojo dalam wawancaranya di sela-sela CNN Indonesia Awards 2026.

Lebih lanjut, Handojo menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan Pollux Group dalam menjalankan bisnis hospitality, yaitu inovasi, komitmen, dan integritas. Ketiga prinsip tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh lini bisnisperusahaan sebagai bagian dari upaya menghadapi dinamika dan persaingan industri.

“Tanpa inovasi, tanpa komitmen, tanpa integritas, kami sulit berkompetisi. Tiga poin itu yang kami terapkan dan jalankan di seluruh Pollux Group,” jelasnya.

Memasuki 2027, Pollux Hotels Group berharap dapat merealisasikan berbagai target pengembangan perusahaan serta mencatatkan pencapaian yang lebih baik. Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, perusahaan juga ingin mengambil bagian dalam mendorong kemajuan industri hospitality dan pariwisata nasional.

“Kami berharap tahun 2027 akan jauh lebih mendapatkan pencapaian dari apa yang sudah kami rencanakan,” ujar Handojo.

Ia juga berharap perkembangan bisnis Pollux Group dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi Indonesia, khususnya melalui peningkatan sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan devisa negara.

“Ini kita juga berharap berdampak positif untuk Indonesia, agar nantinya bila ini berjalan dengan baik dan sempurna, akan menambah peningkatan pariwisata di Indonesia yang berdampak sangat positif bagi devisa,” tambahnya.

Melalui berbagai inisiatif pengembangan, peningkatan kualitas layanan, serta kolaborasi dengan mitra internasional, Pollux Hotels Group berkomitmen untuk terus bertumbuh sebagai bagian dari industri hospitality Indonesia. Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2026 ini menjadi salah satu dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi, memperkuat kualitas pelayanan, dan menghadirkan pengalaman menginap yang semakin berkualitas bagi masyarakat maupun wisatawan.

Hebat benar anak muda ini. Namanya Abdul Rahman Mohamed El-Sayed. Panggilannya pendek saja: Abdul El-Sayed. Di pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 kemarin, ia baru saja mencetak sejarah besar: menjadi pria Muslim pertama yang sukses menembus kursi Senat AS.

Ia maju dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Michigan. Lawannya bukan kaleng-kaleng: Mike Rogers, politikus senior dari Partai Republik yang disokong habis oleh Donald Trump. Kampanyenya dahsyat. Kasar sekali. El-Sayed dihujani serangan Islamofobia. Dituduh macem-macem. Bahkan disenggol soal latar belakang namanya.

Tapi, apa jawaban El-Sayed? Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru bilang begini: Trump sengaja pakai isu agama hanya untuk mengalihkan perhatian rakyat dari urusan perut yang sedang susah—soal melambungnya biaya hidup! Kalimat itu telak sekali. Menusuk langsung ke jantung persoalan ekonomi warga Michigan. Hasil akhir tidak bisa bohong: El-Sayed menang meyakinkan dengan 52,5% suara. Logika ekonomi rakyat rupanya mengalahkan politik kebencian.

Saya sangat kagum melihat riwayat hidupnya. Anak muda kelahiran 1984 ini otaknya encer luar biasa. Bayangkan, ia punya dua gelar doktor sekaligus: dokter medis (M.D.) dari Columbia University dan doktor epidemiologi (Ph.D.) dari Oxford University. Kurang apa lagi?

Dengan modal otak secerdas itu, ia tidak memilih kaya sendirian di rumah sakit mewah. Ia justru pulang ke Michigan dan memilih jadi Direktur Departemen Kesehatan Kota Detroit pada usia yang masih sangat muda—baru 30 tahun. Waktu itu, Detroit sedang hancur-hancurnya pasca-bangkrut secara finansial. Di sanalah ia melihat fakta pahit: kemiskinan dan ketimpangan ekonomi ternyata bisa membunuh manusia lebih cepat daripada virus. Penyakit masyarakat itu, kata El-Sayed, obatnya adalah kebijakan publik yang adil.

Dari situlah pemikiran ekonomi-politiknya matang. Ia menulis buku dan bikin podcast America Dissected. Ia merumuskan gagasan yang semula dianggap “gila” di Amerika: Medicare for All—asuransi kesehatan gratis untuk seluruh rakyat yang dikelola negara.

Bagi orang Amerika yang terbiasa dengan kapitalisme liberal, gagasan ini dianggap berbau sosialis. Tapi El-Sayed menolak label itu dengan santai. Katanya: “Saya ini bukan sosialis. Saya justru seorang kapitalis yang paham betul bagaimana cara kerja kapitalisme.”

Maksudnya jelas. Kapitalisme yang kebablasan harus diatur. Ia mengusulkan agar para miliarder dan korporasi kakap ditarik pajak yang ketat. Celah-celah pelarian pajak ditutup. Uangnya dipakai untuk apa? Ya untuk mendanai fasilitas publik, asuransi kesehatan rakyat, dan transisi ke energi terbarukan yang bisa membuka jutaan lapangan kerja baru. Slogan kampanyenya pun sangat membumi: “Uang keluar dari politik, uang masuk ke kantong Anda!”

Kelantangannya juga tidak berhenti di dalam negeri saja. Di urusan internasional, El-Sayed berani bersikap ekstrem: setop total semua bantuan militer AS ke luar negeri, termasuk ke Israel, Mesir, Yordania, dan Arab Saudi. 

Menurutnya, uang pajak rakyat Amerika tidak boleh dipakai untuk mendanai peperangan dan pelanggaran HAM di Gaza atau tempat lain. Lebih baik uang triliunan dolar itu diputar di dalam negeri untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan yang rusak. 

Sikap ini tentu bikin kuping para elite penguasa di Washington merah. Tapi rakyat bawah yang sudah lelah dengan perang menyukainya.

Kini, per tanggal 3 Januari 2027 nanti, Abdul El-Sayed resmi berkantor di Capitol Hill sebagai Senator. Jalannya masih panjang dan pasti tidak mudah. Tapi dari kisah anak muda keturunan imigran Mesir ini kita belajar satu hal penting: kalau punya kompetensi yang matang, niat yang tulus untuk urusan perut rakyat, dan keberanian bersikap, sejarah baru pasti bisa diukir.

Kita tunggu saja kiprahnya dari Washington!

Monitorday.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti komitmen pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penindakan terhadap sejumlah personel Polri dalam kasus tersebut, menurutnya, menegaskan tidak ada pejabat yang kebal hukum.

“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa jabatan serta fasilitas yang mereka nikmati bersumber dari rakyat. Karena itu, kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keberpihakan kepada masyarakat.

Syahganda juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap kelompok masyarakat yang menjadi penopang kebutuhan dasar nasional, terutama petani dan nelayan. Menurutnya, pemerintah ingin menempatkan kedua kelompok tersebut sebagai pahlawan bangsa.

Komitmen keberpihakan kepada rakyat, lanjut Syahganda, tercermin melalui berbagai program pemerintah, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, perlindungan sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sektor pertanian, ia menilai pemerintah telah memangkas ratusan regulasi yang selama ini dinilai menghambat petani, khususnya dalam distribusi pupuk bersubsidi.

“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani (NTP) tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” ujarnya.

Syahganda juga mengklaim pemerintahan Prabowo dalam dua tahun terakhir telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas. Produksi beras nasional disebut mencatat rekor tertinggi, sementara cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi kuat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjuangan membangun bangsa belum selesai. Persatuan, menurutnya, menjadi modal utama untuk melanjutkan agenda pembangunan.

“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” katanya.

Sebelumnya, Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11).

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan sejumlah personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menilai dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada tindak pidana makar.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Monitorday.com – Hujan lebat yang mengguyur Jalur Gaza memicu banjir di kamp-kamp pengungsian dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan. Uni Eropa mendesak peningkatan akses bantuan darurat untuk menyelamatkan keluarga Palestina yang kini harus bertahan di tengah genangan air dan keterbatasan tempat berlindung.

Komisaris Uni Eropa untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis Hadja Lahbib, Minggu (8/11), menggambarkan kondisi memprihatinkan para pengungsi yang harus menguras air dari dalam tenda menggunakan peralatan seadanya.

“Di Gaza, keluarga-keluarga menguras air dari tenda mereka menggunakan panci dan wajan,” tulis Lahbib melalui platform X.

Menurutnya, banjir yang melanda kamp-kamp pengungsian semakin memperparah kondisi warga yang sebelumnya telah menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan.

“Hujan membuat krisis yang sebelumnya sudah tidak tertahankan menjadi semakin buruk,” ujarnya.

Lahbib mengapresiasi organisasi-organisasi kemanusiaan yang tetap menjalankan operasi bantuan meski badai melanda. Namun, dia menegaskan kebutuhan bantuan tambahan tidak bisa lagi ditunda.

“Mereka membutuhkan lebih banyak bantuan untuk masuk, saat ini juga,” tegasnya.

Skala bencana tersebut tergambar dari laporan Kantor Media Pemerintah Gaza. Badai yang mulai melanda sejak Jumat (6/11) malam dilaporkan telah menggenangi sekitar 70.000 tenda yang dihuni warga Palestina yang mengungsi.

Kerusakan infrastruktur dan minimnya peralatan darurat semakin menghambat upaya penanganan banjir serta distribusi bantuan kepada para korban.

Kondisi ini menambah tekanan menjelang musim dingin. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis (5/11) menyebut sekitar 1,98 juta orang di Jalur Gaza membutuhkan tempat tinggal dan pasokan kebutuhan pokok.

Besarnya jumlah warga yang membutuhkan bantuan menunjukkan situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat kritis. Tanpa peningkatan akses bantuan dan penyediaan tempat berlindung yang layak, hujan dan cuaca ekstrem berpotensi semakin mengancam keselamatan jutaan pengungsi Palestina.

Monitorday.com – Perum Bulog mencatat penyerapan gabah petani mencapai lebih dari 4,4 juta ton setara beras hingga November 2026. Capaian tersebut diklaim sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian geopolitik global.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, percepatan penyerapan dilakukan sejak awal tahun sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.

“Serapan kami saat ini sudah lebih dari 4,4 juta ton setara beras. Serapan itu tertinggi selama Indonesia merdeka, belum pernah sampai angka 4,4 juta ton,” kata Rizal di Jakarta, Minggu.

Menurut Rizal, kebijakan tersebut diambil setelah muncul proyeksi El Nino pada awal tahun. Bulog kemudian menginstruksikan jajaran pengadaan untuk memaksimalkan pembelian gabah petani, terutama saat musim panen raya.

Langkah ini bertujuan memastikan hasil panen petani terserap optimal sekaligus membangun cadangan beras pemerintah untuk menghadapi potensi penurunan produksi akibat cuaca ekstrem maupun gangguan pasokan pangan dunia.

Rizal menegaskan, penyerapan dilakukan dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Meski telah melampaui target awal 4 juta ton setara beras, Bulog tidak akan menghentikan pembelian gabah petani. Penyerapan tetap dilanjutkan hingga Desember 2026 dan diteruskan kembali pada Januari 2027.

Namun, memasuki November, volume penyerapan harian mulai menurun seiring berkurangnya produksi gabah setelah masa panen raya.

Jika pada awal tahun penyerapan bisa mencapai 20.000 ton hingga 60.000 ton setara beras per hari, kini rata-rata berada di kisaran 4.000 ton setara beras per hari atau sekitar 8.000 ton gabah.

“Walaupun target empat juta ton sudah terpenuhi, Bulog diperintahkan untuk tetap menyerap hasil gabah petani sampai Desember. Nanti di Januari lanjut lagi, non-stop pokoknya. Tiada hari tanpa penyerapan,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan penyerapan turut mendongkrak cadangan beras pemerintah (CBP). Hingga 8 November 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton.

Cadangan tersebut dipersiapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras nasional ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi.

Rizal optimistis kesinambungan penyerapan gabah dan penguatan stok CBP akan menjadi penyangga ketahanan pangan Indonesia menghadapi tantangan iklim, ekonomi, serta dinamika geopolitik global.

Ia menegaskan, Bulog akan terus menjalankan mandat pemerintah untuk melindungi petani sekaligus memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi.