Monitorday.com – Iran resmi memiliki pemimpin tertinggi baru setelah wafatnya Ali Khamenei dalam serangan udara yang memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Majelis Ahli Iran menunjuk putra mendiang pemimpin tersebut, Mojtaba Khamenei, sebagai penerus posisi tertinggi di Republik Islam Iran.
Penunjukan ulama berusia 56 tahun itu diumumkan lebih dari sepekan setelah kematian ayahnya di tengah konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Keputusan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa kelompok garis keras tetap mendominasi struktur kekuasaan di Teheran.
Salah satu anggota Majelis Ahli, Mohsen Heidari Alekasir, mengatakan pemilihan kandidat dilakukan berdasarkan arahan yang pernah disampaikan Ali Khamenei sebelum wafat. Menurutnya, pemimpin tertinggi Iran seharusnya merupakan sosok yang tidak disukai oleh musuh negara.
“Pemimpin tertinggi Iran seharusnya ‘dibenci oleh musuh’,” kata Heidari Alekasir dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu (8/3/2026).
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya menolak kemungkinan Mojtaba menjadi pemimpin Iran dan menyebutnya sebagai pilihan yang “tidak dapat diterima”.
Selama bertahun-tahun, Mojtaba Khamenei dikenal sebagai sosok berpengaruh di balik pemerintahan ayahnya. Ia membangun pengaruh melalui hubungan erat dengan aparat keamanan serta jaringan ekonomi yang memiliki kedekatan dengan kekuatan militer Iran.
Kedekatannya dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) disebut memberi pengaruh besar dalam sistem politik dan keamanan Iran. Pengamat menilai dukungan dari kelompok tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat posisinya.
Kasra Aarabi dari organisasi kebijakan berbasis di Amerika Serikat, United Against Nuclear Iran, menyebut Mojtaba memiliki basis dukungan kuat di dalam IRGC, terutama di kalangan generasi muda yang lebih radikal.
Sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba kini memegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan negara, termasuk kebijakan luar negeri dan program nuklir Iran—isu yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan negara-negara Barat.
Meski demikian, ia juga diperkirakan akan menghadapi tantangan domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Iran beberapa kali menggelar demonstrasi besar menuntut kebebasan yang lebih luas, yang kerap direspons dengan tindakan keras aparat keamanan.
Latar Belakang Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 di kota suci Syiah, Mashhad, Iran. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aktif dalam gerakan oposisi terhadap rezim Shah sebelum terjadinya Revolusi Iran 1979.
Saat masih muda, Mojtaba dilaporkan sempat terlibat dalam Perang Iran–Irak. Ia kemudian menempuh pendidikan agama di kota Qom, pusat pembelajaran teologi Syiah di Iran, dan memperoleh gelar keagamaan Hojjatoleslam.
Meski memiliki pengaruh besar dalam lingkaran kekuasaan, Mojtaba tidak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan. Ia dikenal jarang tampil di depan publik dan lebih banyak berperan di belakang layar.
Pada 2019, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mojtaba Khamenei. Washington menilai ia menjalankan peran penting dalam struktur kekuasaan Iran meski tidak pernah memegang jabatan resmi.
Menurut pernyataan resmi pemerintah AS, Mojtaba bekerja dekat dengan komandan Pasukan Quds IRGC serta milisi keagamaan Basij, yang dianggap membantu memperkuat agenda regional dan kebijakan domestik Iran.
Namanya juga sempat menjadi sasaran kritik selama gelombang protes besar pada 2022 setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral Iran.
Pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi juga memicu kembali perdebatan mengenai kemungkinan munculnya politik dinasti di Iran. Kritik tersebut muncul karena negara itu berdiri setelah menggulingkan monarki yang didukung Amerika Serikat dalam Revolusi 1979.
Sejumlah pengkritik juga mempertanyakan kredensial keagamaan Mojtaba. Gelar Hojjatoleslam yang ia miliki berada di bawah gelar Ayatollah yang dimiliki ayahnya serta pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, namanya memang kerap disebut sebagai kandidat kuat penerus kepemimpinan, terutama setelah wafatnya mantan presiden Iran, Ebrahim Raisi, dalam kecelakaan helikopter pada 2024.
Dengan pengangkatannya, Iran kini memasuki babak baru kepemimpinan di tengah ketegangan geopolitik yang masih tinggi di kawasan Timur Tengah.