Monitorday.com – Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran siap menggunakan taktik militer baru jika Washington kembali melancarkan serangan terhadap Republik Islam tersebut. Iran mengklaim strategi baru itu berpotensi mengejutkan dunia dan para pakar militer.

Anggota parlemen Iran, Feda Hossein Maleki, mengatakan Teheran terus memantau aktivitas militer AS di Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz.

“Kami memantau tindakan Amerika di kawasan dan sekitar Selat Hormuz. Kami telah menyampaikan kepada pihak AS bahwa jika mereka ingin memulai perang lagi, Iran akan menggunakan opsi baru,” kata Maleki kepada RIA Novosti.

Maleki menjelaskan, opsi tersebut mencakup perubahan pola operasi, pendekatan taktis, serta penerapan strategi baru dalam menghadapi militer AS. Menurut dia, pendekatan itu dapat menghadirkan kejutan bagi komunitas internasional dan kalangan militer.

Ia juga menyinggung kemampuan rudal Iran yang sebelumnya dinilai telah mengejutkan dunia, seraya mengisyaratkan bahwa Teheran memiliki kemampuan lain yang belum sepenuhnya diperhitungkan lawan.

Peringatan Iran muncul di tengah laporan mengenai langkah AS yang disebut mulai mengurangi kehadiran personel militernya di Timur Tengah.

NBC News pada Rabu melaporkan, dengan mengutip sejumlah sumber, bahwa Washington secara bertahap mengevakuasi personel militer dan diplomatiknya dari kawasan tersebut.

Langkah itu disebut menyerupai tindakan AS sebelum perang dengan Iran pecah pada Februari. Namun, Pentagon menolak memberikan komentar kepada RIA Novosti terkait laporan penarikan personel tersebut.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut kemudian dibalas Iran, memicu eskalasi konflik di kawasan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, kedua pihak kembali melancarkan serangan tidak lama setelah kesepakatan tersebut.

Hingga kini, konflik AS-Iran belum menemukan penyelesaian yang bertahan lama. Ancaman Teheran untuk menggunakan taktik baru menambah kekhawatiran akan kembali meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis pelayaran dan perdagangan energi dunia.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank melalui Program Satu Orang Satu Rekening. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun, turun dari rencana awal sebesar Rp3,84 triliun.

Airlangga menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan setelah pemerintah menyisir dan memadankan data calon penerima. Sasaran program difokuskan pada masyarakat berusia minimal 17 tahun yang belum memiliki rekening bank dan termasuk kelompok desil 1 hingga 4.

“Karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening. Kita crossing datanya (cek lagi), dicoklit (Pencocokan dan Penelitian),” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Anggaran program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sebelumnya merencanakan alokasi sekitar Rp3,84 triliun sebelum melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemutakhiran data penerima.

Airlangga menyatakan Program Satu Orang Satu Rekening diharapkan mampu mendongkrak inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen. Target tersebut meningkat dibandingkan indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

“Dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” kata Airlangga.

Pada September 2026, Airlangga sebelumnya menyebut sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening bank. Angka tersebut masih dalam proses verifikasi dan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Saat itu, pemerintah juga merencanakan pemberian dana awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang dibuka.

“Dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadu-padankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” ujar Airlangga dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).

Pembukaan rekening dalam program ini direncanakan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

Dengan target 25 juta penerima dari perkiraan awal 74 juta warga yang belum memiliki rekening, pemutakhiran data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata melalui program AI Talent Factory untuk mencetak talenta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Boni Pudjianto mengatakan, program tersebut dirancang untuk menghubungkan kompetensi akademik mahasiswa dengan pengalaman menyelesaikan berbagai persoalan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri, dan sektor publik.

“Keunggulan program ini adalah mahasiswa yang sudah berada di tahap akhir kuliah atau sedang mengerjakan tugas akhir langsung terlibat dalam proyek nyata yang kami siapkan. Mereka bekerja dalam tim untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi,” kata Boni dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

AI Talent Factory bertujuan menyiapkan talenta AI tingkat lanjut melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Negeri Padang (PNP).

Melalui program ini, peserta tidak hanya mempelajari fondasi keilmuan seperti data science, machine learning, dan deep learning, tetapi juga ditantang mengerjakan studi kasus yang mencerminkan kebutuhan dunia kerja.

Kemkomdigi menyiapkan berbagai kasus nyata yang berkaitan dengan program prioritas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri, dan sektor publik. Mahasiswa kemudian dibagi ke dalam tim-tim kecil untuk merancang solusi atas persoalan tersebut.

Dalam proses pengerjaan, peserta mendapatkan pendampingan dari mentor teknis Kemkomdigi, mentor dari pemilik kasus atau use case, serta dosen pembimbing dari masing-masing perguruan tinggi.

“Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa tim kecil untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tentu saja dengan bimbingan para mentor teknis Komdigi, mentor dari pemilik use case, dan dosen pembimbing dari masing-masing kampus,” ujar Boni.

Melalui pengalaman langsung menangani tantangan di sektor industri dan publik, AI Talent Factory diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan perusahaan.

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan praktis serta kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

“Harapannya, setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka akan lebih siap memasuki dunia industri dan menjadi talenta yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan,” kata Boni.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan nasional, mulai dari kesenjangan akses sekolah, mutu pembelajaran, kekurangan guru, hingga perundungan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya kemitraan tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10/2026). Forum bertema penguatan peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk semua itu diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan.

Mu’ti menilai Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup mengandalkan kebijakan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

“Pemenuhan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik melalui prinsip kemitraan. Dewan Pendidikan adalah mitra kami yang memberikan masukan sekaligus ide-ide cerdas agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti.

Ia mendorong Dewan Pendidikan turut mengawal sejumlah agenda prioritas, termasuk Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pendidikan inklusif, penguatan karakter, serta penerapan pembelajaran mendalam.

Pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah berupa tingginya tantangan anak tidak sekolah, kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, dan persoalan perundungan. Penanganan masalah tersebut, menurut arah kebijakan yang disampaikan, membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan pengawasan berkelanjutan.

Program Wajib Belajar 13 Tahun mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, serta tiga tahun sekolah menengah atas atau sederajat. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses sekaligus memperkecil kesenjangan kesempatan belajar.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Rustono berharap Rakernas tidak berhenti pada diskusi dan penyusunan dokumen, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

“Kami berharap terjadi sinkronisasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengatasi permasalahan pendidikan, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai masukan objektif dari Dewan Pendidikan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin menekankan pentingnya rekomendasi yang disusun berdasarkan bukti dan kondisi nyata di lapangan. Ia meminta Dewan Pendidikan berani mengungkap kekurangan layanan pendidikan agar pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan secara tepat.

“Kami berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti serta dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan murid dan guru,” ujar Sadimin.

Kemendikdasmen berharap penguatan kemitraan dengan Dewan Pendidikan berlanjut melalui komunikasi terbuka, evaluasi berkala, dan tindak lanjut yang terukur. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan pendidikan, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar santri dan pondok pesantren dalam sejarah perjuangan serta kemerdekaan bangsa Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengawali sambutannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa santri dan pondok pesantren memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Menurut Presiden, keberadaan santri dan lembaga pendidikan pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan serta kemerdekaan Indonesia.

“Santri dan santriwati, dan pondok pesantren telah menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun menyampaikan pesan singkat yang penuh makna mengenai pentingnya kekompakan dan kekuatan santri dalam membangun Indonesia. Melalui pesan tersebut, Presiden Prabowo menekankan semangat persatuan dan kontribusi santri sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan maju.

“Santri kompak dan hebat, Indonesia makin kuat,” ujar Presiden Prabowo.

Jakarta [MONITORDAY] — Jaringan aktivis 98 Resolution Network menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun masa pemerintahannya berhasil mengoreksi haluan ekonomi nasional yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada utang luar negeri dan modal asing.

Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengutarakan bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa industrialisasi dan partisipasi rakyat pada masa lalu telah menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan di tingkat global.

“Orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa industrialisasi dan partisipasi rakyat seperti ini telah menempatkan bangsa kita menjadi ‘bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa’,” tegas Haris Moti di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Haris menjelaskan, guna mengakhiri ketergantungan modal asing yang kerap mendikte kebijakan negara, Presiden Prabowo melakukan konsolidasi modal dalam negeri melalui pembentukan Danantara. Badan tersebut diproyeksikan mengelola aset BUMN senilai 1 triliun dolar AS untuk menggerakkan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah memberlakukan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri paling singkat satu tahun serta menghentikan sistem anggaran defisit APBN.

“Presiden Prabowo membentuk Danantara dan bertekad menjadikannya sebagai konsolidator modal nasional dengan mengelolah aset senilai 1 triliun dolar dari BUMN yang akan menjadi sumber dana dalam menggerakkan pembangunan ekonomi,” lanjut Haris.

Tak hanya konsolidasi modal, langkah penegakan hukum terhadap transfer pricing, under invoicing, serta pendirian Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis juga diapresiasi untuk mencegah kebocoran surplus kekayaan alam Indonesia.

“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad mengawal dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” tutur Haris menegaskan komitmen pengawasan terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi bertajuk MBG 2.0. Fokus program kini tak hanya mengejar perluasan jangkauan, tetapi juga memperkuat keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pelaksanaan.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa perubahan tersebut menjadi langkah besar untuk membenahi cara kerja program seiring meningkatnya skala pelaksanaan MBG.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” ujar Tysa di Jakarta, Rabu.

Menurut Tysa, transformasi MBG 2.0 merupakan respons terhadap berbagai masukan masyarakat. Aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan standar layanan di lapangan.

Salah satu langkah utama ialah memperketat standar keamanan pangan. BGN mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memastikan pengolahan dan penyajian makanan memenuhi persyaratan kebersihan.

BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperjelas hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, serta akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Selain keamanan pangan, BGN membenahi basis data penerima manfaat dengan menyinkronkan data dari sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi faktual di lapangan.

Penajaman atau refocusing penerima manfaat dilakukan agar bantuan makanan benar-benar menjangkau sasaran yang tepat. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya di tengah besarnya skala program.

“Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” kata Tysa.

Pembenahan data tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi MBG 2.0 juga menyasar pola penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.

Inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki pengalaman makan peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui percontohan tersebut, BGN berupaya mengembangkan pola penyelenggaraan MBG yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung pembentukan perilaku positif di lingkungan sekolah.

BGN mencatat Program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat. Pelaksanaannya didukung oleh 26.385 SPPG yang beroperasi dan melibatkan 1.027.998 tenaga kerja.

Besarnya skala program membuat penguatan pengawasan, standar keamanan pangan, dan validitas data semakin krusial. Melalui MBG 2.0, BGN menargetkan pelaksanaan program yang lebih aman, terukur, dan tepat sasaran seiring meluasnya jangkauan layanan.

Transformasi ini menandai pergeseran fokus MBG: bukan hanya memperbanyak penerima, melainkan memastikan kualitas makanan, keamanan proses penyajian, dan ketepatan penyaluran manfaat tetap terjaga.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk membiayai sejumlah program bantuan dan insentif hingga akhir 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), serta program diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) demi menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menopang konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.

“Tadi kami sampaikan, plus program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, yang kedua terkait dengan bantuan pangan yang 10 kilo untuk 3 bulan, yang ketiga bantuan subsidi upah,” ujar Airlangga seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan, bantuan pangan yang disiapkan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memenuhi kriteria penerima.

Selain bantuan langsung, pemerintah menyiapkan berbagai program diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru. Insentif tersebut diharapkan dapat meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama musim liburan.

“Diskon Natal Tahun baru juga seluruhnya sudah disiapkan. Dananya sekitar Rp31,8 triliun,” kata Airlangga.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Airlangga juga melaporkan kondisi makroekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, masih relatif mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pemerintah berharap kombinasi bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon akhir tahun dapat menjaga konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan anggaran sekitar Rp31,8 triliun, rangkaian program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum aktivitas ekonomi hingga penghujung 2026.