Monitorday.com–Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di kota Isfahan, Iran, pada Minggu dini hari menewaskan sedikitnya 15 orang, menandai eskalasi konflik yang kini memasuki hari ke-16. Kejadian ini memicu respons balasan dari Tehran, yang melancarkan rentetan serangan rudal ke Israel dan sejumlah negara Teluk.

Sirene peringatan berbunyi di wilayah Israel tengah sebagai dampak dari serangan rudal balasan Iran. Sementara itu, Tehran juga melanjutkan serangannya di negara-negara Teluk, memperpanjang ketegangan regional yang telah berlangsung.

Serangan terhadap Isfahan oleh Amerika Serikat dan Israel terjadi pada dini hari Minggu. Insiden ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 15 orang, menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus memanas di kawasan tersebut.

Sebagai respons, Iran segera meluncurkan beberapa rentetan rudal sebagai serangan balasan terhadap Israel. Laporan juga menyebutkan bahwa Tehran meneruskan serangan-serangan di sejumlah negara Teluk, menunjukkan jangkauan luas dari aksi pembalasan tersebut.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim, “Tehran ingin membuat kesepakatan,” seraya menyerukan koalisi angkatan laut untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka.

Pernyataan Trump menyoroti pentingnya jalur pelayaran strategis tersebut di tengah gejolak regional. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari dua minggu, dengan serangkaian serangan dan balasan yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com–Perayaan Idulfitri tidak hanya identik dengan tradisi seperti mengenakan pakaian baru atau hidangan khas, melainkan juga sarat akan amalan ibadah dan nilai-nilai syukur. Dalam ajaran Islam, hari raya ini memiliki sejumlah praktik sunah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan teladan kepedulian sosial dan rasa syukur yang dapat diikuti umat Muslim.

Cara Rasulullah SAW menyambut dan merayakan 1 Syawal penuh dengan makna mendalam. Sunah-sunah ini mencerminkan penghormatan terhadap hari yang suci dan menjadi puncak ibadah setelah menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Umat Muslim dianjurkan untuk meneladani amalan-amalan tersebut sebagai bentuk penghayatan Idulfitri.

Salah satu ciri khas datangnya Hari Raya Idulfitri adalah gema takbir. Rasulullah SAW menghidupkan malam Idulfitri dengan memperbanyak takbir hingga pagi hari sebelum pelaksanaan salat Id. Amalan ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT setelah umat Muslim menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sangat memperhatikan penampilan saat Hari Raya Idulfitri. Beliau diketahui memiliki pakaian khusus yang dikenakan pada hari raya dan juga pada hari Jumat, menunjukkan pentingnya berpenampilan terbaik di hari-hari istimewa tersebut.

Sebelum berangkat menuju tempat salat Id, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mandi terlebih dahulu dan memakai wewangian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari yang suci dan penuh kebahagiaan, serta untuk menciptakan suasana yang bersih dan harum.

Sunah lain yang sering dilakukan Rasulullah SAW sebelum menunaikan salat Id adalah mengonsumsi kurma dengan jumlah ganjil. Beliau biasa makan satu, tiga, atau lima butir kurma, sebuah praktik yang juga dianjurkan untuk diikuti oleh umat Muslim hingga saat ini.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut seluas 30,17 hektare di wilayah Gresik, Jawa Timur.

Langkah strategis ini dilakukan oleh Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Benoa pada Kamis (12/03/26) terhadap kegiatan milik PT. PIM. Penghentian dilakukan lantaran perusahaan tersebut beroperasi tanpa dilengkapi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) , Pung Nugroho Saksono (Ipunk), yang terjun langsung memimpin penyegelan di lokasi, menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar demi masa depan sumber daya kelautan.

“Upaya ini merupakan bentuk KKP yang hadir untuk menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia. Kami harus menghentikan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan ini sejak dini, karena aktivitas pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPRL sangat berpotensi memicu kerusakan ekosistem yang masif dan merugikan,” tegas Ipunk di lokasi penyegelan.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelautan di lapangan, aktivitas PT. PIM diduga kuat melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut yang dapat mengancam keseimbangan pesisir Gresik. Ipunk menjelaskan bahwa tindakan penghentian sementara yang dilakukan oleh Polsus PWP3K ini merupakan wewenang sah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021, sebagai upaya mitigasi agar dampak pelanggaran tidak semakin meluas.

Lebih lanjut, Ipunk menegaskan bahwa aturan ini berlaku tanpa pandang bulu bagi seluruh pelaku usaha. Setiap entitas yang ingin memanfaatkan ruang laut diwajibkan memiliki PKKPRL. Khusus untuk aktivitas reklamasi, pelaku usaha juga mutlak harus mengantongi izin reklamasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain diwajibkan memiliki izin, setiap pelaku usaha juga terikat untuk mematuhi seluruh rambu-rambu ekologis yang tertera di dalam perizinan tersebut, termasuk tidak melebihi kesesuaian luasan area usaha yang diizinkan.

“Terhadap pelanggaran di Gresik ini, setelah proses penghentian operasional, Ditjen PSDKP akan langsung melakukan pemeriksaan secara mendalam. Apabila ditemukan indikasi, kami akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar ada efek jera,” pungkas Ipunk.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa ekologi adalah panglima dalam tata kelola laut Indonesia. KKP tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk aktivitas pemanfaatan ruang laut yang merusak daya dukung lingkungan pesisir.

Monitorday.com — Indonesia Financial Group (IFG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi bisnis di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan industri asuransi dan penjaminan pada tahun ini. Tantangan tersebut dipicu oleh kondisi makroekonomi global serta dinamika perubahan regulasi yang memengaruhi sektor keuangan.

Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG), Denny S Adji, mengatakan tekanan nilai tukar yang memicu volatilitas pasar keuangan serta perlambatan daya beli masyarakat dan aktivitas UMKM menjadi faktor yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri, termasuk sektor asuransi dan penjaminan.

“Untuk merespons berbagai dinamika tersebut, IFG pada 2026 akan berfokus pada penguatan daya saing dan penguatan eksekusi bisnis melalui agenda transformasi grup,” ujar Denny dalam acara buka puasa bersama media di Senayan, Jumat (13/3).

Selain tekanan makroekonomi, industri juga menghadapi tantangan dari sisi meningkatnya rasio klaim, khususnya pada lini asuransi kesehatan. Berdasarkan data industri, pertumbuhan klaim asuransi kesehatan mencapai sekitar 22 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi yang hanya sekitar 3 persen. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan asuransi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, IFG mengusung tema transformasi “Solidify Group Transformation” dengan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah penguatan organisasi melalui transformasi sumber daya manusia serta pembentukan budaya perusahaan yang lebih berorientasi pada pelanggan, sejalan dengan semangat pelayanan dalam ekosistem Danantara Indonesia.

Selain itu, IFG juga berkomitmen mengoptimalkan kinerja program penugasan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi bisnis di dalam grup. Langkah tersebut akan dilakukan melalui pengembangan berbagai kanal distribusi, mulai dari kanal langsung (direct channel), korporasi, agen, hingga kanal digital.

“Melalui langkah-langkah tersebut, IFG berharap dapat terus memperkuat peran industri asuransi dan penjaminan sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi serta pertumbuhan sektor riil di Indonesia,” kata Denny.

Sepanjang 2025, IFG mencatatkan kinerja yang tetap positif. Secara konsolidasi, pendapatan perusahaan terealisasi sekitar Rp11,47 triliun dari target Rp11,21 triliun atau setara dengan 102 persen dari target yang telah ditetapkan.

Monitorday.com – Di tengah dunia modern yang bergerak cepat dan kompetitif, kualitas kerja tidak lagi cukup diukur dari seberapa cepat suatu pekerjaan diselesaikan, tetapi dari seberapa baik pekerjaan itu dilakukan. Dalam perspektif Islam, prinsip tersebut dikenal dengan konsep itqan, yaitu sikap bersungguh-sungguh, teliti, dan menghasilkan karya dengan kualitas terbaik.

Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Prof Rokhmin Dahuri pada kegiatan “Pengajian, Pembinaan, dan I’tikaf Ramadhan 1447 H” yang digelar di Masjid Raya Universitas Muhammadiyah Cirebon, Sabtu (14/3).

Dalam ceramahnya, Guru Besar IPB University itu menekankan bahwa nilai itqan menjadi landasan penting untuk membangun etos kerja profesional di tengah tantangan kehidupan modern.

Di hadapan civitas akademika dan jamaah yang hadir, Prof Rokhmin menjelaskan bahwa itqan merupakan konsep Islam yang menekankan kesungguhan, ketelitian, dan kualitas dalam setiap pekerjaan. Menurut Prof Rokhmin, prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap aktivitas manusia tidak cukup hanya diselesaikan, tetapi harus dilakukan secara maksimal dan penuh tanggung jawab.

“Dalam Islam, itqan berarti menyempurnakan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga keseriusan dalam prosesnya,” ujar Prof Rokhmin.

Tokoh Nelayan Nasional itu pun mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi yang menyebutkan bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia melakukannya secara profesional. 

Nilai tersebut, kata Rektor UUMI Bogor, sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah An-Naml ayat 88 yang menggambarkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaan. 

Dalam konteks kehidupan modern, Prof Rokhmin menilai konsep itqan sangat relevan untuk membangun budaya kerja yang akuntabel dan berkualitas. Prof Rokhmin menyebut bahwa prinsip ini dapat menjadi fondasi etika profesional dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, hingga pengelolaan negara.

Menurut Prof Rokhmin, penerapan itqan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti membiasakan fokus pada proses kerja, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi diri secara rutin. Prof Rokhmin juga menekankan pentingnya menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah sehingga setiap aktivitas memiliki nilai spiritual sekaligus sosial.

“Jika itqan benar-benar diterapkan, maka akan lahir budaya kerja yang tidak sekadar mengejar target, tetapi juga menghasilkan kualitas terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Prof Rokhmin.

Prof Rokhmin juga menyoroti pentingnya konsep tersebut dalam tata kelola pemerintahan. Prof Rokhmin menyebut bahwa prinsip itqan menuntut penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan kapasitas, sehingga jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki keahlian dan integritas.

Selain itu, Prof Rokhmin menilai itqan juga mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan analisis yang matang, bukan sekadar keputusan reaktif. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dijalankan secara terencana, disiplin, dan berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang.

Kegiatan pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Cirebon tersebut menjadi ruang refleksi bagi civitas akademika untuk memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman tentang itqan, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi.

“Prinsip itqan harus menjadi karakter umat. Jika setiap orang bekerja dengan kualitas terbaik, maka masyarakat dan bangsa ini akan maju dengan fondasi moral yang kuat,” tutup Prof Rokhmin.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) resmi memperbarui Rapor Pendidikan dengan memuat Data Capaian Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025. Pembaruan ini diharapkan memperkuat peran Rapor Pendidikan sebagai instrumen utama dalam perencanaan pendidikan berbasis bukti, baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.

Rapor Pendidikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai mutu layanan pendidikan. Data yang disajikan mencakup capaian hasil belajar siswa, kualitas proses serta lingkungan pembelajaran, hingga berbagai indikator pendukung yang memengaruhi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa pembaruan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya refleksi dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pendidikan.

“Rapor Pendidikan yang telah diperbarui dengan Data Capaian Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025 memberikan gambaran lebih presisi mengenai posisi capaian setiap satuan pendidikan dan daerah. Data ini perlu dimanfaatkan sebagai fondasi dalam menyusun perencanaan dan prioritas intervensi yang sistematis dan berkelanjutan,” ujar Toni.

Ia menegaskan bahwa Rapor Pendidikan bukanlah alat untuk membandingkan kinerja antar sekolah. Sebaliknya, instrumen ini dirancang sebagai sarana refleksi internal agar sekolah dapat mengenali kekuatan sekaligus area yang masih perlu diperbaiki.

Menurut Toni, pemanfaatan data secara konsisten dalam setiap siklus perencanaan akan mempercepat transformasi pembelajaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Dalam pembaruan tahun ini, Kemendikdasmen juga menambahkan tiga indikator baru dalam Rapor Pendidikan. Ketiga indikator tersebut meliputi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai bagian dari penguatan karakter siswa, indikator Ketersediaan Buku Pendidikan untuk memastikan kecukupan sumber belajar di sekolah, serta indikator Kesiapsiagaan Bencana dan Perubahan Iklim yang menilai kesiapan satuan pendidikan menghadapi berbagai risiko bencana.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan bahwa penambahan indikator tersebut mencerminkan upaya memperluas makna mutu pendidikan secara lebih komprehensif.

“Pendidikan bermutu tidak hanya terkait capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter serta kesiapan anak menghadapi masa depan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mampu menumbuhkan kebiasaan positif,” kata Suharti.

Di tingkat sekolah, pemanfaatan Rapor Pendidikan mulai dirasakan sebagai sarana refleksi untuk memahami kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh. Kepala SDN 17 Sungai Raya, Kalimantan Barat, Sarwani, mengatakan bahwa keberadaan Rapor Pendidikan mendorong sekolah untuk memanfaatkan data sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.

Menurutnya, meskipun masih membutuhkan waktu untuk memahami seluruh indikator yang tersedia, Rapor Pendidikan merupakan inovasi penting yang membantu sekolah melihat perkembangan mutu pembelajaran secara lebih sistematis.

Sementara itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan data Rapor Pendidikan sebagai salah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan pendidikan. Perwakilan Bidang Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa hasil Rapor Pendidikan menjadi bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pendidikan daerah.

Kemendikdasmen pun terus mendorong pemerintah daerah serta satuan pendidikan agar memanfaatkan Rapor Pendidikan secara aktif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program perbaikan, hingga penganggaran pendidikan.

Melalui pembaruan ini, Kemendikdasmen berharap Rapor Pendidikan dapat menjadi alat navigasi transformasi pendidikan yang mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Pemanfaatan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan tinggi terus menjadi perbincangan publik. Dalam webinar publik bertajuk “Generative AI & Masa Depan Kejujuran Ilmiah” yang diselenggarakan Kopi Pahit, para akademisi sepakat bahwa AI tidak bisa lagi dihindari, namun harus diatur secara etis dan strategis agar tidak merusak integritas akademik.

Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, Muhammad Muchlas Rowi, menegaskan bahwa penggunaan AI di perguruan tinggi kini telah menjadi fenomena global. Ia menyoroti meningkatnya adopsi AI oleh mahasiswa dalam penyelesaian tugas akademik, termasuk penulisan karya ilmiah.

“Sejak peluncuran teknologi generatif seperti ChatGPT, adopsi AI di kampus meningkat sangat cepat dan tidak terbendung. Pertanyaannya sekarang, jika AI dapat menyelesaikan tugas dengan nilai sempurna, apakah tugas tersebut masih relevan untuk mengukur kompetensi mahasiswa,” ujar Muchlas.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar boleh atau tidaknya AI digunakan, melainkan bagaimana kampus merumuskan kebijakan yang tepat agar mahasiswa tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ia mengingatkan bahwa AI seharusnya berperan sebagai co-pilot yang membantu proses belajar, bukan autopilot yang membuat mahasiswa menyerahkan seluruh proses intelektual kepada mesin.

“Jika mahasiswa menerima hasil AI tanpa proses refleksi dan intervensi manusia, maka akan muncul fenomena cognitive offloading, yaitu beban berpikir yang sepenuhnya dialihkan kepada teknologi,” jelasnya.

Muchlas juga menekankan bahwa pendidikan tinggi harus kembali memikirkan fungsi utamanya di era AI. Menurutnya, ketika AI mampu merangkum buku, menjelaskan konsep, hingga membantu menulis karya ilmiah, maka kampus harus memperkuat perannya dalam membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir manusia. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini mendorong dua pendekatan strategis dalam transformasi pendidikan, yakni learning AI dan AI for learning.

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Wisnu Jatmiko, menyoroti pentingnya kerangka etik dalam pemanfaatan AI. Ia mengungkapkan bahwa Universitas Indonesia telah memilih pendekatan pengaturan sejak awal kemunculan teknologi generatif.

“AI pada dasarnya berorientasi pada output, sedangkan pendidikan berorientasi pada proses dan kompetensi. Tantangan kita adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya,” kata Wisnu.

Ia menjelaskan bahwa UI sejak awal telah memutuskan untuk tidak melarang penggunaan AI, tetapi menyusun regulasi yang menekankan transparansi, tanggung jawab, serta verifikasi hasil. Menurutnya, penggunaan AI tanpa deklarasi yang jelas dapat menimbulkan persoalan etik serius.

“Jika seseorang menggunakan AI lalu mengklaim hasilnya sebagai karya pribadi tanpa menyebutkan bantuan teknologi, maka itu menyangkut integritas akademik. Karena itu, transparansi adalah prinsip utama,” tegasnya.

Wisnu juga mengingatkan tentang sisi gelap AI, seperti potensi bias data, halusinasi informasi, hingga manipulasi visual dan sosial. Ia menilai teknologi ini memiliki dampak yang sangat besar, baik positif maupun negatif, sehingga regulasi harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi digital di kalangan dosen dan mahasiswa.

“AI tidak bisa kita hindari, tetapi juga tidak boleh kita percayai sepenuhnya. Jika terlalu antipati, kita akan tertinggal. Jika terlalu bergantung, kita akan kehilangan kemampuan berpikir,” ujar dia.

Sementara itu, Intan Nurma Yulita, Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Universitas Padjadjaran, menegaskan bahwa kampusnya mengambil sikap serupa, yakni mengatur penggunaan AI dalam koridor etika dan capaian pembelajaran.

“AI adalah alat bantu untuk meningkatkan produktivitas riset, bukan pengganti manusia. Karena itu mahasiswa wajib mendeklarasikan penggunaan AI dalam karya akademiknya,” ungkap Intan.

Ia menjelaskan bahwa Unpad menerapkan pendekatan Outcome Based Education, di mana dosen memiliki kewenangan menentukan kapan AI boleh digunakan dan kapan harus dibatasi. Penilaian tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi pada proses berpikir mahasiswa.

“Kita tidak bisa hanya menilai dari pilihan ganda atau output akhir. Yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa membangun logika, argumentasi, dan proses berpikirnya,” katanya.

Intan juga menyoroti pentingnya verifikasi manusia terhadap hasil AI untuk mencegah halusinasi informasi. Selain itu, ia menegaskan bahwa kampus harus menjaga keamanan data dengan tidak sembarangan mengunggah data mentah ke platform AI publik.

“AI memang membuat kita berlari lebih cepat, tetapi jangan sampai membuat kita berhenti berpikir. Prinsipnya tetap sama, bahwa AI sebagai co-pilot, bukan autopilot,” tandasnya.

Monitorday.com– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil rapat terbatas selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut membahas kemajuan rencana kerja Satuan Tugas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta implementasi program konversi mesin kendaraan dari bahan bakar fosil ke listrik.

Salah satu poin utama yang mencuat dari rapat tersebut adalah rencana percepatan peralihan pembangkit listrik tenaga fosil ke energi baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan panas bumi (geothermal). Langkah ini direncanakan dapat mulai terlaksana dalam waktu dekat, sejalan dengan upaya mitigasi risiko ketidakpastian geopolitik global terhadap pasokan dan harga energi.

Bahlil menjelaskan tujuan pertemuannya dengan Presiden, “Saya tadi menghadap Bapak Presiden, dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik. Dan karena kemarin kami sudah melakukan rapat perdana yang dihadiri 8 menteri di rapatnya di ESDM termasuk PLN. Terus saya melaporkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan.”

Transisi energi ini akan memprioritaskan penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini masih menggunakan bahan bakar minyak. Meskipun demikian, lokasi spesifik PLTD yang akan digantikan belum dirinci. Inisiatif ini dipandang krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi pasar global.

Menteri Bahlil menyampaikan harapannya agar program ini dapat segera berjalan, “Mungkin hari raya, ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, PLTD yang dari Solar, akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geothermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan.”

Dia juga menekankan bahwa penghentian operasional PLTD tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan secara paralel dengan pembangunan fasilitas EBT pengganti. “Bangun dulu dong, kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan. Dan saya juga berencana untuk mengubah RUPTL,” pungkasnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan transisi energi nasional dari sumber fosil menuju energi baru terbarukan, dengan fokus utama pada pemanfaatan tenaga surya. Instruksi tersebut ditujukan kepada jajaran pemerintah, khususnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE).

Perintah itu disampaikan menyusul kekhawatiran terhadap potensi krisis minyak global, terutama yang dipicu oleh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Satgas EBTKE, Bahlil Lahadalia, mengatakan percepatan transisi energi menjadi salah satu topik utama dalam pertemuannya dengan Presiden di Istana, Jakarta, Kamis (12/3).

“Presiden menekankan pentingnya menyiapkan alternatif energi, terutama jika kondisi di Selat Hormuz masih tidak menentu,” ujar Bahlil kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Menurut Bahlil, ia juga melaporkan hasil rapat perdana Satgas EBTKE yang dihadiri delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, serta pimpinan PT PLN (Persero). Dalam rapat itu, satgas menyepakati sejumlah langkah percepatan transisi energi, termasuk rencana penghentian bertahap pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Beberapa pembangkit yang menjadi target evaluasi antara lain pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.

Bahlil menegaskan bahwa langkah percepatan ini diperlukan untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Dalam kondisi geopolitik perang seperti sekarang, kita tidak bisa memastikan seperti apa kondisi energi kita dalam jangka panjang. Karena itu, seluruh potensi energi domestik harus dioptimalkan, terutama yang bisa dikonversi dari energi fosil,” katanya.

Meski demikian, pemerintah memastikan penghentian operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil akan dilakukan secara bertahap dan paralel dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti.

“Harus dibangun dulu pembangkit penggantinya. Kalau dihentikan sementara penggantinya belum ada, tentu akan bermasalah. Jadi prosesnya paralel, begitu pembangkit baru selesai dan mulai beroperasi, PLTD-nya bisa langsung dimatikan,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan, pembangkit listrik baru akan mulai menyalurkan listrik ke jaringan setelah mencapai tahap commercial operation date (COD), yaitu fase yang menandai berakhirnya pengujian teknis dan dimulainya operasi komersial untuk memasok listrik ke sistem PLN.

Satgas EBTKE ditargetkan mulai mengeksekusi sejumlah program percepatan transisi energi tersebut dalam waktu dekat, bahkan diharapkan sudah mulai berjalan saat momentum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada pekan depan.

Monitorday.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan negaranya untuk kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat guna menghentikan konflik yang telah berlangsung hampir dua pekan. Namun, Iran menetapkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi Washington sebelum negosiasi dapat dimulai.

Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian pada Rabu (11/3) dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dikenal sebagai salah satu sekutu utama Teheran. Percakapan itu merupakan komunikasi kedua antara kedua pemimpin dalam sepekan terakhir di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Dalam pembicaraan tersebut, Pezeshkian memberi sinyal bahwa Iran terbuka untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat, tetapi hanya jika tiga tuntutan utama dipenuhi.

Syarat pertama adalah Amerika Serikat harus menghormati hak kedaulatan Iran.

Syarat kedua, Teheran menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut memicu eskalasi konflik yang kini meluas di kawasan Timur Tengah.

Syarat ketiga, Iran meminta jaminan bahwa agresi atau serangan militer serupa tidak akan kembali terjadi di masa mendatang.

Menurut laporan Al Jazeera, pemerintah Iran saat ini menunggu tanggapan dari pihak-pihak terkait, meskipun Teheran berulang kali menyatakan masih meragukan komitmen Amerika Serikat dalam proses diplomasi.

Sebelumnya, perundingan kedua antara Iran dan Amerika Serikat terkait program nuklir Teheran yang berlangsung pada 26 Februari gagal mencapai kesepakatan meski pembahasan berlangsung selama berjam-jam.

Situasi semakin memanas setelah serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada 27 Februari. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei bersama sejumlah anggota keluarganya.

Selain Khamenei, beberapa pejabat tinggi Iran juga dilaporkan tewas, termasuk Menteri Pertahanan Amir Hatami dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Mohammed Pakpour.

Iran kemudian merespons serangan tersebut dengan meluncurkan rudal balasan yang menargetkan puluhan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah serta sejumlah aset pertahanan Israel.

Ketegangan yang terus meningkat membuat dunia internasional khawatir konflik tersebut dapat berkembang menjadi perang yang lebih luas di kawasan.