Monitorday.com – Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (29/09/2026) lalu. APBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, APBN 2027 juga mendukung program pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional, dengan tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ungkap Menkeu, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis (01/10/2026).

Untuk mendukung berbagai prioritas tersebut, pendapatan negara dalam APBN 2027 diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Sementara itu, pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun akan dilakukan secara inovatif dan terukur.

Alokasi anggaran juga diarahkan untuk memperkuat program yang berdampak langsung bagi masyarakat, antara lain melalui anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Jumat (02/10/2026) di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Adapun para pejabat yang diangkat berdasarkan Keppres tersebut yaitu:

1. Pratikno, sebagai Ketua merangkap anggota;

2. Muhammad Hatta Rajasa, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;

3. Muhammad Qodari, sebagai Sekretaris merangkap anggota;

4. Sinta Nuriyah Wahid, sebagai anggota;

5. Muhammad Quraish Shihab, sebagai anggota;

6. Agum Gumelar, sebagai anggota;

7. Chairul Tanjung, sebagai anggota;

8. Said Aqiel Siradj, sebagai anggota;

9. Anwar Iskandar, sebagai anggota;

10. Yahya Cholil Staquf, sebagai anggota;

11. Jusuf Wanandi, sebagai anggota;

12. Budi Gunawan, sebagai anggota;

13. Bambang Soesatyo, sebagai anggota;

14. Salim Segaf Al-Jufri, sebagai anggota;

15. Soekarwo, sebagai anggota;

16. Dato’ Sri Tahir, sebagai anggota;

17. Rocky Gerung, sebagai anggota;

18. Ida Bagus Purwalaksana, sebagai anggota;

19. Philip Kuncoro Wijaya, sebagai anggota;

20. Budi Santoso Tanuwibowo, sebagai anggota;

21. Anwar Usman, sebagai anggota;

22. Mohamad Hatta, sebagai anggota;

23. Jusuf Hamka, sebagai anggota;

24. Margarito Kamis, sebagai anggota;

25. Jacky Manuputty, sebagai anggota; dan

26. Ignasius Jonan, sebagai anggota

Selanjutnya, Presiden Prabowo mengambil sumpah para pejabat yang dilantik sebagai anggota Wantimpres.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan.

Turut hadir dalam acara pengangkatan antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta tamu undangan lainnya.

Jakarta, MONITORDAY – Setiap lembar suara rakyat memiliki nilai dan tidak boleh terbuang sia-sia akibat aturan ambang batas parlemen. Semangat inilah yang disodorkan Mahfud MD. Ia menilai, dalam sistem demokrasi konstitusional, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di ujung kalkulator pemilu, sehingga formula Fraksi Gabungan hadir sebagai solusi agar belasan juta suara pemilih tetap terwakili di parlemen.

Di atas kertas, Pemilu 2024 meninggalkan jejak angka yang mencengangkan sekaligus getir: 17.304.303 suara sah rakyat menguap begitu saja. Sebanyak 11,3 persen pemilih nasional sudah mendatangi tempat pemungutan suara, namun aspirasi mereka berakhir menjadi angka mati yang dibuang ke tempat sampah sejarah karena sepuluh partai politik gagal melompati pagar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

Angka 17 juta bukanlah statistik kosong. Jumlah itu setara dengan mengosongkan hak suara seluruh penduduk di sebuah negara kecil. Sebanyak sepuluh partai politik—mulai dari PPP yang terganjal tipis di angka 3,87 persen, PSI dengan 2,8 persen, hingga Perindo—dipaksa keluar dari pintu utama Senayan. Di gerbang parlemen, mandat dari jutaan kepala tersebut dinyatakan “hangus” dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi legislatif.

Pagar Kaku Regulasi

Jika kita melihat dari kacamata hukum tata negara, aturan yang berlaku saat ini memang sangat kaku. Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan tegas mematok angka 4 persen sebagai syarat mutlak partai untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR RI. Dampaknya, berapa pun besarnya suara yang dikumpulkan suatu parpol secara nasional, jika persentasenya mandek di angka 3,9 persen, seluruh suara tersebut dianggap tidak bernilai.

Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas 4 persen tersebut inkonstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. MK menilai aturan lama mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Namun, karena MK menyerahkan besaran angka dan formulasinya kepada DPR dan Pemerintah, masa depan belasan juta suara alternatif ini masih menggantung di ketidakpastian legislasi. 

Dalam sistem proporsional yang dianut Indonesia, esensi utama pemilu adalah keterwakilan (representasi). Ketika suara itu dinolkan secara paksa oleh undang-undang, esensi demokrasi kita sedang mengalami defisit moral.

Mekanisme Fraksi Gabungan

Keresahan atas banyaknya mandat rakyat yang disia-siakan inilah yang memicu pakar hukum tata negara, Mahfud MD, untuk meracik sebuah formula baru. Lewat tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud melempar sebuah gagasan taktis: mengizinkan adanya Fraksi Gabungan pasca-pemilu sebagai solusi konkret untuk mencegah terbuangnya suara rakyat.

“Bagi partai-partai yang tidak lolos ini, boleh mengadakan perjanjian membentuk fraksi bersama. Dulu sudah pernah ada, dan kalau itu, tidak akan ada suara yang hilang dan sama-sama berhak nanti mengajukan calon presiden,” ujar Mahfud dengan penekanan intonasi yang lambat namun tajam.

Melalui mekanisme stembus accoord atau penggabungan sisa suara ini, Mahfud menawarkan jalan tengah. Ia tetap sepakat bahwa ambang batas parlemen (threshold) itu harus tetap ada demi menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah parlemen terlalu gemuk. 

Namun, alih-alih menghanguskan suara parpol gurem, regulasi baru nantinya mengizinkan partai-partai kecil menggabungkan perolehan suara mereka pasca-pemilu. Jika total akumulasinya melampaui batas minimal, mereka berhak membentuk satu fraksi bersama di DPR. 

Dengan demikian, perolehan kursi yang sempat mereka menangkan di berbagai daerah pemilihan (dapil) tetap sah dikonversi.

Oligarki Baru

Gagasan Mahfud MD sekilas terdengar seperti resep jitu bagi keadilan pemilu. Namun, jika kita membedah isi dapurnya lebih dalam, ada risiko racun tersembunyi yang siap merusak rasa demokrasi. Pertanyaan kritisnya: apakah penggabungan parpol-parpol gurem ini murni demi memperjuangkan nasib pemilih, atau jangan-jangan hanya aliansi taktis demi menyelamatkan jatah kursi elite?

Jika Fraksi Gabungan ini nantinya lahir hanya karena keputusasaan pragmatis demi mendapat fasilitas parlemen, maka seluruh ikhtiar ini akan menjadi sia-sia. Alih-alih menyelamatkan hak rakyat, celah hukum ini justru berisiko tinggi melahirkan kartel atau oligarki baru di tingkat menengah.

Perlu diingat, sepuluh parpol yang tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 memiliki ideologi, basis massa, dan platform yang saling bertolak belakang. Menyatukan mereka dalam satu fraksi tanpa kesamaan visi ibarat mencampur minyak dengan air. 

Tanpa adanya perekat ideologis yang kuat, Fraksi Gabungan ini akan sangat rentan berubah menjadi komoditas dagang politik baru di parlemen. Mereka bisa menjelma menjadi fraksi oportunis yang “mudah dibeli” oleh kekuatan modal raksasa atau dikooptasi oleh penguasa demi memuluskan kebijakan elitis. 

Pada titik ini, 17 juta suara rakyat tadi hanya dijadikan tameng legalitas bagi perdagangan pengaruh belaka. Perjuangan menghidupkan suara rakyat pun berakhir percuma.

Komitmen Parlemen

Mengubah gagasan ini menjadi menu regulasi riil tentu akan menghadapi tembok tebal di Senayan. Partai-partai raksasa yang saat ini menguasai parlemen cenderung nyaman dengan status quo. Mereka lebih suka parlemen yang ramping agar “kue kekuasaan” tidak perlu dibagi-bagi ke terlalu banyak meja.

Oleh karena itu, jika formula Fraksi Gabungan ini ingin diadopsi dalam revisi UU Pemilu mendatang, hukum harus menguncinya dengan regulasi yang sangat ketat. Mekanisme internal fraksi harus diatur secara transparan, dan hak parpol yang lebih kecil di dalamnya harus dijamin agar tidak didepak atau didikte begitu saja setelah kursi didapat. 

Harus ada sistem akuntabilitas publik yang memastikan bahwa fraksi ini bekerja berdasarkan manifesto bersama yang berorientasi pada kepentingan konstituen, bukan menjadi arena baru bagi para pemburu rente jabatan.

Pada akhirnya, pemilu adalah kontrak sosial antara negara dan warganya. Semangat yang disodorkan Mahfud MD seolah mengingatkan kita bahwa setiap lembar pilihan rakyat adalah mandat berharga yang harus dirawat dengan penuh kasih. 

Menata demokrasi memang seperti berjalan di atas seutas tali yang tipis. Di satu sisi kita wajib menegakkan keadilan bagi tiap lembar hak pilih rakyat, namun di sisi lain kita harus tetap awas dan curiga agar celah keadilan tersebut tidak ditunggangi oleh para penumpang gelap untuk menancapkan kuku-kuku oligarki baru. 

Jangan sampai, suara yang coba kita hidupkan kembali, justru mati untuk kedua kalinya di dalam pelukan pragmatisme elite.

Monitorday.com –  Indonesia membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas dengan dunia usaha Amerika Serikat (AS), mulai dari industri hilir hingga sektor strategis seperti logam tanah jarang dan energi terbarukan.

Peluang tersebut dibahas Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam pertemuan dengan Kamar Dagang AS di sela-sela rangkaian G20 Trade Ministers’ Meeting (TMM) di Milwaukee, Wisconsin.

Budi mengatakan Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan AS, terutama melalui penguatan perdagangan dan investasi, kerja sama teknologi, serta integrasi rantai pasok.

“Kami melihat masih terdapat potensi besar untuk memperdalam hubungan bisnis antara Indonesia dan AS,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Budi, peluang kerja sama mencakup pengembangan industri hilir, produksi bernilai tambah, hingga pembangunan dan penguatan pemasok. Sektor strategis seperti rare earths dan energi terbarukan juga masuk dalam peluang yang dapat dikembangkan bersama.

Bahas Implementasi ART

Dalam pertemuan tersebut, Budi turut membahas perkembangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan kalangan usaha AS.

Ia berharap kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha kedua negara.

Sementara itu, Vice President and Executive Director International Policy Kamar Dagang AS, Isabelle Icso, menyambut positif upaya memperkuat hubungan bisnis dengan Indonesia.

Icso menyampaikan empat fokus utama B20, yakni mengurangi kebijakan yang menghambat perdagangan, memodernisasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), membebaskan bea perdagangan digital, serta memperkuat investasi lintas batas.

Dunia usaha AS juga menawarkan kerja sama pengembangan kapasitas serta sistem pembayaran digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses UMKM Indonesia terhadap ekosistem bisnis dan ekonomi digital global.

Monitorday.com – Pendaftar Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA/SMK sederajat melonjak hampir 10 persen dibandingkan tahun lalu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 3.863.957 murid telah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran.

Jumlah tersebut naik 345.790 murid atau 9,8 persen dibandingkan TKA 2025 yang diikuti 3.518.167 murid.

Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dan peserta didik dalam pelaksanaan TKA.

“Tahun ini jumlah calon pendaftar TKA meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan partisipasi yang semakin luas dari satuan pendidikan dan peserta didik,” kata Toni di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, jumlah peserta masih berpotensi bertambah. Kemendikdasmen hingga kini masih menyelesaikan data residu untuk memastikan seluruh data calon peserta tercatat secara lengkap dan sesuai.

Meski pendaftaran telah ditutup, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan satuan pendidikan masih melakukan pemutakhiran serta penyelesaian data residu.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan data sebelum TKA memasuki tahap pelaksanaan.

Kemendikdasmen juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan calon peserta yang ikut memastikan proses pendaftaran berjalan.

“Kolaborasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan asesmen di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Toni.

Kemendikdasmen menjadwalkan pelaksanaan TKA 2026 pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Persiapan mencakup kesiapan sekolah, infrastruktur, sistem, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, perguruan tinggi negeri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Toni menegaskan TKA bukan penentu kelulusan siswa. Tes tersebut juga tidak menggantikan penilaian yang dilakukan masing-masing satuan pendidikan.

“TKA melengkapi informasi mengenai capaian belajar peserta didik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendidikan,” tegasnya.

Menjelang pelaksanaan tes, Kemendikdasmen meminta peserta didik mempersiapkan diri dengan belajar secara sungguh-sungguh dan tetap menjaga kesehatan.

Sekolah juga diminta memastikan kesiapan teknis serta memberikan pendampingan kepada peserta agar pelaksanaan TKA berlangsung tertib dan lancar.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Bahlil Lahadalia untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan baik sesuai kewenangan dan arahan Presiden usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).

Menko Bahlil mengatakan bahwa hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu terus diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya. Untuk itu, koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi program-program tersebut.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa sektor ESDM memiliki keterkaitan yang besar dengan agenda hilirisasi. Selain itu, Bahlil menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.

“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan. karena saya melihat bahwa fokus kita kan Hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” imbuh Bahlil.

Sementara itu, mengenai koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa kementerian tersebut tetap merupakan kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi Kementeriannya Kementerian investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko,” ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, setiap pembantu Presiden harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan mandat yang telah diberikan.

“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu oleh Bapak Presiden, dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya dan sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, seluruh keputusan yang telah ditetapkan Presiden perlu dihormati dan dilaksanakan oleh para pembantunya.

“Kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat memperhatikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden karena itu semua hal yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.

Monitorday.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).

Kapolri Suyudi mengatakan langkah awal yang akan dilakukannya adalah konsolidasi internal sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Program yang dinilai baik akan diteruskan, sementara aspek yang masih perlu diperbaiki akan menjadi bagian dari pembenahan ke depan.

“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik kita akan lanjutkan dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujar Kapolri.

Kapolri Suyudi menjelaskan, pihaknya akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Kapolri juga menempatkan penegakan hukum yang adil serta hubungan yang makin dekat dengan masyarakat sebagai fokus kepemimpinannya. Hal tersebut sejalan dengan program kerja yang diusungnya, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.

“Tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Kapolri, kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian mendasar dari tugas kepolisian. Polri harus hadir di tengah masyarakat sekaligus mampu memberikan respons dengan cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.

“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka kamtibmas,” lanjutnya.

Dalam rangka konsolidasi internal, Suyudi mengatakan akan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan di tubuh Polri untuk menentukan langkah-langkah prioritas. Pembenahan tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengikuti strategi dan peta jalan Polri untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting, menjadi prioritas kami tentunya dalam kerangka hankamtibmas,” ucapnya.

Kapolri Suyudi juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, antara lain pemberantasan narkotika, penyelundupan, hingga judi daring. Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan agar persoalan-persoalan yang menjadi keresahan masyarakat tersebut mendapat perhatian serius.

“Yang pasti Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan seperti juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat,” ujar Kapolri Suyudi.

Monitorday.com– aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada September 2026. Berdasarkan survei S&P Global, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 52,4 dari 49,8 pada Agustus. Angka di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi.

Kenaikan tersebut menjadi perkembangan penting setelah manufaktur mengalami kontraksi pada Agustus. PMI September juga menjadi level tertinggi dalam tujuh bulan, sekaligus menunjukkan perbaikan kondisi bisnis yang paling kuat sejak Februari 2026.

Menurut S&P Global, peningkatan terutama didorong oleh kenaikan pesanan baru. Volume pesanan baru tumbuh pada laju tercepat sejak Februari, seiring meningkatnya permintaan dan dimulainya sejumlah proyek baru. Permintaan ekspor juga kembali meningkat untuk bulan kedua berturut-turut dan mencatat laju pertumbuhan tercepat sejak Mei 2022.

Kenaikan pesanan kemudian mendorong produksi manufaktur. Output meningkat pada laju tercepat sejak Februari, didukung permintaan pelanggan, proyek baru, peningkatan daya beli, serta bertambahnya variasi produk. Produsen juga menambah tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan beban kerja.

Di sisi lain, peningkatan aktivitas produksi masih menghadapi tekanan kapasitas. Tunggakan pekerjaan meningkat pada laju terkuat dalam lima tahun, sementara persediaan barang jadi turun pada laju tercepat sejak Agustus 2020 karena perusahaan menggunakan stok untuk memenuhi pesanan.

Tekanan biaya input juga mulai mereda. S&P Global mencatat inflasi harga input berada pada level terendah dalam enam bulan, meskipun kenaikannya masih berada di atas rata-rata jangka panjang. Kondisi ini memberi ruang bagi produsen untuk meningkatkan pembelian bahan baku dan mempertahankan prospek produksi yang positif.

Perbaikan manufaktur tersebut menjadi salah satu sinyal perkembangan ekonomi Indonesia pada akhir kuartal III 2026. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mencatat bahwa ekspor industri pengolahan pada Januari-Agustus 2026 tumbuh 6,62 persen, menunjukkan peran industri pengolahan yang semakin penting dalam perdagangan Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/09/2026) membahas sejumlah program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai rapat mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut antara lain pembukaan rekening bagi masyarakat, bantuan pangan, serta bantuan subsidi upah bagi para pekerja.

“Tadi rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan program-program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk kuartal keempat,” ujar Airlangga kepada para awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Airlangga menjelaskan, salah satu program yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun. Program tersebut diarahkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi jumlah calon penerima bersama kementerian terkait.

“Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah nanti angkanya sedang di cross-check dengan kementerian terkait,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah mengonfirmasi penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk tiga bulan. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

“Yang kedua, konfirmasi bantuan pangan yang besarnya 10 kilogram untuk 3 bulan dan nanti akan diserahkan 1 kali untuk Oktober dan Desember. Dan ini diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4 dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp17,5 triliun,” kata Airlangga.

Program lain yang turut dibahas dalam rapat adalah pemberian kembali bantuan subsidi upah. Menurut Airlangga, bantuan tersebut akan diberikan untuk periode tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan dan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja.

“Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan 1 kali untuk 3 bulan dan perbulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” ujarnya.

Melalui persiapan sejumlah program tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tiga bulan terakhir tahun 2026.

Monitorday.com– Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2026 sebesar US$3,55 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas perdagangan eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah perubahan permintaan global dan pergerakan harga komoditas.

Berdasarkan data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada Agustus tumbuh 6,72 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap sejumlah produk Indonesia di pasar internasional masih terjaga.

Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap posisi eksternal perekonomian Indonesia, meskipun perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada harga komoditas, permintaan negara mitra dagang, nilai tukar rupiah, serta kebutuhan impor domestik.

Menurut laporan Reuters, surplus US$3,55 miliar pada Agustus merupakan capaian yang lebih besar dari perkiraan pasar dan menjadi surplus bulanan terbesar sejak September 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri masih menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Indonesia.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menjaga daya saing ekspor sekaligus memperkuat industri pengolahan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dapat membuat ekspor tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi semakin banyak berasal dari produk manufaktur dan produk bernilai tambah.

Kinerja perdagangan Agustus juga menjadi bagian penting dalam membaca kondisi perekonomian Indonesia pada paruh kedua 2026. Surplus yang tetap terjaga memberikan ruang bagi perekonomian untuk menghadapi perubahan kondisi global, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekspor berlangsung berkelanjutan.