Monitorday.com – Ramainya pembahasan mengenai perubahan nama program studi teknik menjadi rekayasa di kalangan akademisi dan mahasiswa akhirnya mendapat penjelasan resmi dari pemerintah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI memastikan perguruan tinggi tidak diwajibkan mengubah nomenklatur program studi teknik yang telah lama digunakan.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai tafsir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.

Dalam keputusan itu, pemerintah memang memperkenalkan istilah “rekayasa” sebagai padanan resmi kata engineering dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, istilah “teknik” tetap diakui dan sah digunakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Tidak perlu dilakukan perubahan terhadap nama-nama program studi teknik yang saat ini telah ada. Tidak terdapat kebijakan yang mewajibkan perguruan tinggi mengubah nomenklatur ‘Teknik’ menjadi ‘Rekayasa’,” tulis Kemdiktisaintek dalam keterangan resminya, Sabtu (16/5/2026).

Klarifikasi tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah kampus yang sebelumnya mengira mereka harus melakukan perubahan administratif besar-besaran, mulai dari penyesuaian dokumen akademik, akreditasi, hingga identitas program studi.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), memiliki fleksibilitas untuk menggunakan nama program studi yang sepadan dengan nomenklatur resmi pemerintah. Kampus juga diberikan ruang menyesuaikan nama prodi dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kurikulum masing-masing.

Kemdiktisaintek menegaskan penggunaan istilah “rekayasa” bukan untuk menggantikan istilah “teknik” yang selama ini telah melekat kuat dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Keduanya tetap berada dalam rumpun keilmuan engineering.

Secara bahasa, rekayasa merupakan terjemahan baku dari engineering dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekayasa diartikan sebagai penerapan kaidah ilmu dalam perancangan, pembangunan, dan pengoperasian teknologi maupun sistem secara efektif dan efisien.

Meski begitu, nomenklatur yang telah lama dikenal seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan teknik kimia tetap sah serta diakui secara akademik.

Pemerintah juga menilai istilah “rekayasa” lebih relevan digunakan pada bidang multidisipliner dan teknologi baru yang terus berkembang. Beberapa di antaranya seperti rekayasa perangkat lunak, rekayasa hayati, teknologi rekayasa komputer, dan teknologi rekayasa material maju.

Pengamat pendidikan tinggi, Eko H, menilai fleksibilitas nomenklatur tersebut justru menjadi keuntungan bagi perguruan tinggi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan tren global.

Di sisi lain, istilah “teknik” yang telah mapan dinilai tetap memiliki kekuatan historis dan pengakuan luas di masyarakat maupun dunia kerja.

Kebijakan ini dinilai menjadi upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara modernisasi pendidikan tinggi dan identitas akademik yang telah berkembang selama puluhan tahun di Indonesia.

Dengan adanya penegasan terbaru dari Kemdiktisaintek, masyarakat dan civitas akademika diharapkan tidak lagi salah memahami kebijakan nomenklatur program studi. Perguruan tinggi tetap bebas menggunakan istilah “teknik” tanpa khawatir kehilangan pengakuan akademik maupun legalitas program studinya.

Ke depan, pemerintah juga membuka ruang lebih luas bagi kampus untuk mengembangkan nomenklatur program studi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri global.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara pada acara panen raya jagung serentak kuartal II dan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu (16/05/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui sinergi berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan desa nelayan yang didukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.

“Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman. Aman karbohidrat, aman protein, aman ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG akan terus dilanjutkan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan bebas dari penyelewengan.

“MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi langkah Polri dalam memperkuat infrastruktur pangan nasional melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan pengoperasian SPPG di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan bahwa keberadaan fasilitas tersebut akan mendukung stabilitas pasokan pangan sekaligus pemenuhan gizi masyarakat.

“Groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching Operasional 166 SPPG baru juga terima kasih. Sehingga saudara nanti akan berperan penting,” tutur Presiden Prabowo.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memperbaiki fasilitas pendidikan, memperluas Sekolah Rakyat, hingga menghadirkan teknologi pembelajaran digital di seluruh sekolah Indonesia agar seluruh anak bangsa memiliki kesempatan belajar yang setara.

“Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya,” pungkas Kepala Negara 

Monitorday.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, sampai saat ini Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini terkait dengan langkah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri mengungkapkan hal itu saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Di sisi lain, dalam mendukung MBG, sampai dengan hari ini, kami laporkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” kata Sigit.

Menurut dia, ribuan SPPG itu terdiri atas 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan. 

Ia menjelaskan, jika seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja.

Dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, jelas dia, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat, yakni Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air.

Monitorday.com– Siang musim semi membuat Negeri Sakura hangat. Sehangat makan siang di restoran Vietnam di seberang Stasiun Sentral Tokyo. Saya dijamu jurnalis Jepang menikmati suasana di sebuah gedung legendaris tidak jauh dari Lapangan Istana Kekaisaran Jepang. Kami berbincang tentang Asia dan pengaruh konflik di kawasan Timur Tengah. Masakan Vietnam yang lezat membuat perbincangan kami melompat soal keunggulan Vietnam saat ini secara ekonomi dan pengaruh politiknya di kawasan.

Pada saat yang sama warga Vietnam di Jepang menggelar upacara khidmat untuk memperingati ulang tahun ke-136 kelahiran Presiden Ho Chi Minh. Acara yang diselenggarakan di area pameran ini dihadiri oleh pejabat tinggi Vietnam dan Jepang, termasuk Konsul Jenderal Vietnam di Osaka, Nguyen Truong Son, dan Walikota Mimasaka, Hagiwara Seiji, bersama perwakilan komunitas Vietnam dari seluruh Jepang. Para delegasi mempersembahkan dupa sebagai bentuk terima kasih mendalam atas kontribusi besar pemimpin tersebut.

Persembahan dupa dalam suasana khidmat tersebut tidak hanya melambangkan kenangan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung sakral yang menyatukan generasi masyarakat Vietnam, baik di tanah air maupun di luar negeri. Peringatan ini menegaskan kembali warisan Ho Chi Minh sebagai pahlawan pembebasan nasional dan tokoh budaya dunia, sekaligus memperkuat semangat solidaritas komunitas Vietnam di Jepang.

Nguyen Truong Son lebih lanjut menegaskan bahwa Presiden Ho Chi Minh adalah pemimpin brilian bangsa Vietnam yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan, kebebasan, dan kebahagiaan rakyat. Pemikiran, etika, dan gaya kepemimpinannya akan selalu menjadi prinsip panduan bagi pembangunan dan pengembangan nasional, serta untuk kebijakan luar negeri yang berlandaskan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama. Beliau juga menyatakan bahwa komunitas Vietnam di Jepang terus menjunjung tinggi semangat solidaritas dan melestarikan identitas budaya dalam konteks hubungan Vietnam-Jepang yang positif.

Dalam kesempatan yang sama, Konsul Jenderal Nguyen Truong Son juga menyerukan kepada seluruh warga Vietnam di luar negeri untuk menjaga citra positif negara.

Dari pihak Jepang, Walikota Hagiwara Seiji dari Kota Mimasaka menyatakan rasa hormatnya terhadap keberadaan “Ruang Vietnam – Ho Chi Minh” di kotanya. Beliau menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus melestarikan dan mempromosikan nilai tersebut, menganggapnya sebagai simbol persahabatan dan kerja sama yang erat antara kedua negara.

Monitorday.com–Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa sejumlah negara mulai mengalihkan perhatiannya ke Indonesia untuk mencari pasokan beras. Kondisi ini muncul setelah beberapa negara produsen pangan strategis mengambil kebijakan menghentikan ekspor komoditas mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Ia menyoroti bahwa situasi pangan global saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat pembatasan ekspor bahan pangan seperti beras dan gandum.

Prabowo menjelaskan bahwa pembatasan ekspor oleh beberapa negara besar telah menciptakan gejolak dalam rantai pasok pangan dunia.

“Beberapa hari lalu India mengumumkan tutup, tidak ekspor beras, jagung, gandum. Disusul oleh Bangladesh,” ujar Prabowo.

Situasi tersebut, menurut Prabowo, telah mendorong banyak negara untuk mencari alternatif pasokan, dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama.

“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita,” kata dia.

Monitorday.com–Komitmen pembelian 200 unit pesawat produksi Boeing oleh China ternyata masih berada jauh di bawah target awal perusahaan dalam pembahasan kerja sama penerbangan dengan pemerintah China. Sejumlah sumber industri menyebut Boeing sebelumnya menargetkan penjualan minimal 500 pesawat berbadan sempit dalam perundingan tingkat tinggi di Beijing.

Selain 500 pesawat berbadan sempit, Boeing juga disebut membahas potensi penjualan puluhan pesawat berbadan lebar serta tambahan sekitar 200 unit pesawat di tahap berikutnya. Dengan demikian, komitmen awal pembelian 200 unit baru mencerminkan sekitar 40 persen dari target awal yang diharapkan perusahaan saat mengikuti agenda diplomatik Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China.

Sejumlah analis menilai belum maksimalnya kesepakatan tersebut dipengaruhi kekhawatiran pihak China terhadap jaminan layanan purna jual dan pasokan suku cadang dari Amerika Serikat. Faktor geopolitik dan ketegangan dagang kedua negara masih menjadi pertimbangan utama dalam transaksi industri strategis seperti penerbangan.

Pakar independen industri penerbangan China, Li Hanming, mengatakan pembeli pesawat membutuhkan kepastian dukungan teknis jangka panjang. Menurutnya, ancaman pembatasan ekspor suku cadang dari Amerika Serikat membuat maskapai dan pemerintah China berhati-hati dalam memperbesar pembelian Boeing.

“Alasan China tidak membeli sangat sederhana, tidak ada yang mau membeli sesuatu tanpa jaminan perawatan dan dukungan setelah pembelian. Mei lalu, AS masih mengancam pembatasan ekspor suku cadang. Jika mereka memberlakukan embargo suku cadang seperti itu, siapa yang masih berani membeli Boeing?” ujar Li Hanming.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri penerbangan global tidak hanya dipengaruhi faktor bisnis, tetapi juga stabilitas hubungan politik antarnegara. Di tengah persaingan dengan Airbus dan dorongan penguatan industri dalam negeri China, Boeing masih menghadapi tantangan besar untuk mengamankan kontrak jumbo di pasar penerbangan terbesar kedua di dunia tersebut.

Monitorday.com–Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menilai tidak terdapat kekosongan status konstitusional ibu kota negara sebagaimana didalilkan pemohon. MK menegaskan bahwa kedudukan ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga Presiden menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Ibu Kota Nusantara.

Mahkamah menjelaskan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) UU DKJ harus dibaca bersama Pasal 73 UU DKJ. Dalam ketentuan tersebut, pemindahan ibu kota memiliki kekuatan berlaku dan mengikat setelah Keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN resmi ditetapkan. Dengan demikian, status hukum Jakarta sebagai ibu kota negara tetap sah selama Keppres pemindahan belum diberlakukan.

MK juga mengaitkan pertimbangan tersebut dengan Putusan Nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang sebelumnya menegaskan bahwa waktu efektif pemindahan IKN bergantung pada penetapan Keputusan Presiden. Mahkamah mengutip ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebut suatu peraturan mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam aturan terkait.

Dalam amar pertimbangannya, MK menyatakan dalil pemohon yang menyebut Pasal 39 ayat (1) UU IKN bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. Menurut MK, tanpa adanya penafsiran tambahan pun, fungsi dan kedudukan ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga Keputusan Presiden diterbitkan.

Sebelumnya, pemohon bernama Zulkifli mendalilkan bahwa keberlakuan UU IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) menimbulkan disharmoni hukum. Pemohon menilai Jakarta secara normatif tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara, sementara IKN belum sah secara konstitutif karena Keputusan Presiden belum diterbitkan.

Menurut pemohon, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang dapat berdampak terhadap keabsahan tindakan pemerintahan dan administrasi negara. Namun Mahkamah berpandangan bahwa norma yang ada masih memberikan kepastian hukum karena perpindahan ibu kota baru efektif setelah adanya Keputusan Presiden.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk penerbangan domestik menyusul kenaikan harga avtur. Kebijakan tersebut membuka peluang kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri dalam waktu dekat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menyatakan penyesuaian dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai di tengah lonjakan biaya bahan bakar penerbangan.

Aturan terbaru itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) akibat Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Regulasi tersebut sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni KM 83 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan penyesuaian dilakukan karena harga avtur mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi per 1 Mei 2026, rata-rata harga avtur tercatat mencapai Rp29.116 per liter. Dengan kondisi tersebut, maskapai penerbangan diperbolehkan menerapkan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan penerbangan.

“Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi,” ujar Lukman dalam keterangan resminya.

Dalam beleid terbaru itu, besaran fuel surcharge dibuat bertingkat berdasarkan harga avtur. Persentase biaya tambahan berkisar mulai 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas tiket ekonomi, tergantung pada kenaikan harga bahan bakar pesawat.

Kemenhub menyebut kebijakan tersebut sudah dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Meski demikian, pemerintah meminta maskapai tetap menjaga kualitas pelayanan kepada penumpang dan wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah dari tarif dasar tiket.

Bagi maskapai penerbangan, kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga arus kas dan keberlangsungan operasional di tengah tekanan biaya avtur yang meningkat akibat kondisi geopolitik global.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyambut positif langkah pemerintah tersebut. Organisasi itu menilai kebijakan baru memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi maskapai dalam mengatur tarif penerbangan.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk mitigasi pemerintah terhadap industri penerbangan nasional yang terdampak lonjakan harga avtur.

Menurutnya, fleksibilitas pengaturan fuel surcharge diharapkan dapat menjaga keberlangsungan bisnis maskapai penerbangan nasional di tengah tantangan industri yang semakin berat.

Sementara itu, bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan, kebijakan ini berpotensi membuat harga tiket pesawat domestik menjadi lebih mahal, terutama pada rute-rute dengan tingkat permintaan tinggi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan aspek keterjangkauan tarif dan perlindungan konsumen tetap menjadi perhatian utama dalam implementasi aturan tersebut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan fuel surcharge agar berlangsung transparan dan tidak merugikan masyarakat pengguna transportasi udara.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mencatat capaian baru di sektor industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan potensi nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea milik PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Rabu (13/5).

Ekspor perdana tersebut mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Pengiriman itu menjadi tahap awal dari kerja sama ekspor sebesar 250.000 ton yang ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Amran dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Menurut Amran, keberhasilan ekspor ini menunjukkan daya saing industri pupuk nasional yang semakin kuat sekaligus membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

Ia mengungkapkan sejumlah negara mulai menunjukkan minat terhadap pupuk asal Indonesia. Selain Australia, pemerintah India disebut telah meminta pasokan pupuk urea hingga 500.000 ton. Negara lain seperti Filipina, Brasil, dan Bangladesh juga dikabarkan tertarik menjalin kerja sama serupa.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, pemerintah Indonesia juga mencatat kemajuan di sektor pupuk domestik. Amran mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.

Selain itu, volume pupuk bersubsidi juga ditambah sebanyak 700 ribu ton guna memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” kata Amran.

Pemerintah sebelumnya juga mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Deregulasi dan Reformasi Industri Pupuk

Dalam upaya memperbaiki tata kelola pupuk nasional, pemerintah melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Sistem distribusi juga disederhanakan melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, PIHC, Gapoktan atau koperasi, hingga petani.

Pemerintah turut mereformasi mekanisme subsidi pupuk dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah menjalankan revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Proyek tersebut melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.

Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan sebesar Rp14,4 triliun per tahun.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama kedua negara di sektor pupuk.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan kedua negara.

“Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” ujarnya.

Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.

Monitorday.com – Pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing, Kamis (14/5/2026), menjadi sorotan dunia internasional. Kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis mulai dari perdagangan, investasi, energi, hingga keamanan kawasan.

Pertemuan tersebut dinilai penting karena hubungan kedua negara selama beberapa tahun terakhir diwarnai ketegangan terkait perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan geopolitik.

Berikut lima poin utama hasil pertemuan kedua pemimpin:

1. AS dan China Sepakat Bangun Hubungan yang Lebih Stabil

Xi Jinping dan Donald Trump sepakat membangun hubungan China-AS yang “konstruktif dan stabil secara strategis.” Pemerintah China menyebut kesepakatan ini akan menjadi kerangka hubungan bilateral dalam beberapa tahun ke depan.

Xi menegaskan hubungan kedua negara akan diarahkan pada kerja sama yang lebih erat dengan pola “persaingan yang terukur” agar perbedaan yang ada tetap dapat dikelola tanpa memicu konflik terbuka.

Pengamat menilai kesepakatan ini menandai fase baru hubungan yang lebih terkendali setelah meningkatnya ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

2. Pertemuan Pra-KTT Dinilai Berjalan Positif

Sebelum pertemuan puncak di Beijing, delegasi kedua negara lebih dulu menggelar pembicaraan di Korea Selatan. Delegasi AS dipimpin Menteri Keuangan Scott Bessent, sementara pihak China dipimpin Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

Xi menyebut pembicaraan tersebut menghasilkan perkembangan yang “seimbang dan positif.” Ia juga meminta kedua negara menjaga momentum dialog yang telah tercipta.

China turut menyatakan siap membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Amerika Serikat. Dalam kunjungan ini, sejumlah pemimpin perusahaan besar AS ikut mendampingi Trump, termasuk Elon Musk dari Tesla dan Jensen Huang dari Nvidia.

3. Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Akan Diperluas

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas upaya memperluas kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, dan pariwisata.

Pemerintah AS mendorong akses pasar yang lebih besar bagi perusahaan Amerika di China serta peningkatan investasi China ke sektor industri AS.

Trump juga meminta Beijing terus memperketat pengawasan terhadap aliran fentanyl ke Amerika Serikat dan meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS.

4. Bahas Timur Tengah dan Stabilitas Selat Hormuz

Xi dan Trump turut membahas sejumlah isu geopolitik global, termasuk konflik Timur Tengah, perang di Ukraina, dan situasi di Semenanjung Korea.

Kedua pemimpin sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka demi menjaga kelancaran distribusi energi global. China juga menegaskan penolakannya terhadap upaya militerisasi jalur energi tersebut maupun penerapan biaya tambahan bagi pengguna jalur pelayaran strategis itu.

Selain itu, Beijing disebut tertarik meningkatkan impor minyak dari Amerika Serikat guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak mentah dari Timur Tengah.

Kedua negara juga menegaskan komitmen bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

5. Taiwan Tetap Menjadi Isu Paling Sensitif

Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menegaskan bahwa Taiwan tetap menjadi isu paling penting dalam hubungan China dan Amerika Serikat.

Xi memperingatkan bahwa penanganan isu Taiwan akan sangat menentukan arah hubungan kedua negara ke depan. Menurutnya, pengelolaan yang tepat dapat menjaga stabilitas hubungan bilateral, sedangkan kesalahan langkah berpotensi memicu benturan antara kedua negara.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu Taiwan masih menjadi titik paling sensitif dalam dinamika hubungan Beijing dan Washington di tengah upaya memperbaiki komunikasi bilateral.