Monitorday.com – Pemerintah menargetkan pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman sebagai langkah strategis untuk mengatasi isu kesehatan jiwa anak di Indonesia. Upaya ini juga diiringi dengan penguatan peran guru sebagai pendamping siswa dalam lingkungan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kementeriannya telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN). Regulasi tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan serta mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik.

“Melalui kebijakan ini kita membangun relasi sosial yang lebih baik, baik antara guru dan murid, murid dengan murid, maupun antara sekolah dengan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers usai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam kebijakan tersebut bersifat preventif dan promotif. Peran guru bimbingan konseling (BK) diperkuat, namun tidak terbatas pada guru BK saja. Seluruh guru didorong untuk menjalankan fungsi pendampingan terhadap siswa.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mendorong pengembangan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental anak.

Dalam konsep sekolah aman dan nyaman, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus, yakni pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosial-budaya, serta penguatan keadaban dan keamanan digital.

“Selama ini paradigma bimbingan konseling lebih bersifat kuratif, yaitu menunggu masalah muncul. Sekarang kita ubah menjadi pendekatan yang lebih preventif sekaligus mendukung pengembangan bakat, minat, dan kepribadian siswa,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan program penguatan peran guru dalam pendampingan siswa dapat menjangkau lebih dari 2,8 juta guru di seluruh Indonesia pada tahun 2029.

Fokus pada kesehatan jiwa anak dinilai semakin penting seiring meningkatnya angka pemikiran dan percobaan bunuh diri pada remaja. Data Global School-Based Student Health Survey (GSHS) menunjukkan persentase siswa yang pernah berpikir untuk mengakhiri hidup meningkat dari 5,4 persen pada 2015 menjadi 8,5 persen pada 2023 atau naik sekitar 1,6 kali lipat.

Sementara itu, persentase siswa yang pernah mencoba mengakhiri hidup juga meningkat signifikan dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023 atau naik sekitar 2,7 kali lipat. Survei yang sama menunjukkan siswa perempuan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam hal pemikiran maupun percobaan bunuh diri.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat kelompok usia 11 hingga 17 tahun menjadi kelompok dengan kasus bunuh diri tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 45 kasus, disusul 42 kasus pada 2024, dan 20 kasus pada 2025.

Berdasarkan data KPAI serta laporan layanan kesehatan mental daring Kementerian Kesehatan melalui Healing119.id, sejumlah faktor utama yang memicu keinginan bunuh diri pada anak antara lain konflik keluarga dan pola pengasuhan (24–46 persen), perundungan atau bullying (14–18 persen), masalah psikologis (8–26 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen).

Untuk memperkuat penanganan masalah tersebut, pemerintah menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Kesehatan Jiwa Anak yang melibatkan sejumlah kementerian. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji.

Kolaborasi lintas kementerian tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan masalah kesehatan mental anak secara lebih komprehensif di Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia resmi melepas ekspor perdana sebanyak 2.280 ton beras premium bermerek “BeFood Nusantara” ke Arab Saudi pada Rabu (4/3/2026). Beras tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah.

Pengiriman dilakukan dari Kawasan Pergudangan Sunter Timur milik Perum Bulog di Jakarta. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional, sekaligus menghadirkan cita rasa nasi khas Indonesia bagi jemaah di Tanah Suci.

Program ekspor ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum Bulog. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan jemaah haji Indonesia dapat mengonsumsi beras dengan tekstur dan rasa yang lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat di tanah air.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi (PPE) Haji dan Umrah, Jaenal Efendi, menyebut pengiriman ini sebagai pencapaian penting yang telah lama dinantikan.

“Alhamdulillah ini adalah pecah telur yang selama ini bertahun-tahun kita menunggu bagaimana bisa ekspor beras ke Saudi, khususnya untuk jemaah haji ini. Sejauh ini jemaah kita di sana makan beras non-Indonesia yang mungkin berbeda dengan selera lidah masyarakat kita,” kata Jaenal.

Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di pelosok tanah air belum terbiasa mengonsumsi nasi dari beras basmati yang selama ini banyak digunakan di Arab Saudi.

Perum Bulog memastikan beras yang dikirim termasuk kategori “super premium”. Beras tersebut diproses dari hasil panen terbaru petani di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan standar kualitas tinggi, yakni tingkat pecahan (broken) di bawah 5 persen serta kadar air di bawah 14 persen.

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan proses produksi melibatkan empat fasilitas pengolahan besar. Di antaranya pabrik PT Padi Indonesia Maju (PIM) Wilmar di Serang dan Mojokerto, serta fasilitas Bulog di Karawang dan Subang.

“Beras yang kita olah ini adalah beras yang baru dipanen dari sawah, bukan beras yang sudah lama di gudang. Setelah panen langsung dibawa ke silo, dikeringkan dengan dryer, lalu diolah menjadi beras premium dengan tingkat pecahan bahkan hanya sekitar 4 persen,” ujarnya.

Sementara itu, pengiriman ekspor dilakukan menggunakan sejumlah armada kapal, yakni Hyundai Unity, Wan Hai, serta kapal lokal Kota Sejati.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan ekspor ini menjadi bukti kuatnya ketahanan stok pangan nasional. Hingga Maret 2026, cadangan beras Indonesia tercatat mencapai 3,7 juta ton, yang disebut sebagai stok terbesar sepanjang sejarah untuk periode tersebut.

“Ini aksi nyata, bukan ilusi. Kita kirim lebih dari dua ribu ton. Ekspor pertanian di bawah komando Presiden meningkat signifikan, bahkan terakhir mencapai kenaikan sekitar 30 hingga 44 persen,” kata Amran.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Haris, yang menilai ekspor ini membuka peluang pasar potensial (captive market) bagi produk pertanian Indonesia di luar negeri.

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, berharap langkah ini dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan kualitas beras Indonesia kepada masyarakat internasional, khususnya di Arab Saudi.

Dengan ekspor perdana ini, pemerintah optimistis produk pangan nasional tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji Indonesia.

Monitorday.com – Program Studi Linguistik Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akan menggelar kuliah umum bertajuk “Evaluasi Berbasis Luaran & Berdampak” pada Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang CyLearn, Gedung Bung Hatta Lantai 6, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Kuliah umum ini menjadi bagian dari penguatan implementasi evaluasi pembelajaran dan evaluasi program yang berorientasi pada luaran (output) serta dampak (impact). Tema tersebut sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi yang kini menekankan pada akuntabilitas, kualitas hasil, serta kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pembangunan.

Sejumlah akademisi terkemuka hadir sebagai narasumber. Di antaranya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNJ, Prof. Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.; Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.; serta Koordinator Program Studi S2 dan S3 Linguistik Terapan, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.

Selain itu, dua guru besar juga akan memberikan pandangan akademiknya, yakni Prof. Dr. Achmad Ridwan, M.Si., Guru Besar Program Studi PEP, dan Prof. Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd., Guru Besar Program Studi Linguistik Terapan. Kehadiran para pakar ini diharapkan mampu memberikan perspektif komprehensif mengenai konsep, strategi, hingga praktik evaluasi yang tidak hanya menilai proses, tetapi juga mengukur dampak nyata dari penyelenggaraan pendidikan.

Mengawali kuliah umum, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd., menyampaikan bahwa sejatinya Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., bisa hadir namun ada agenda bersamaan sehingga tidak bisa membersemai pada acara yang monumental ini.

Prof Endry juga menilai bahwa paradigma evaluasi di perguruan tinggi perlu terus diperbarui agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pada mutu dan relevansi. Evaluasi tidak lagi semata-mata administratif, tetapi harus mampu menunjukkan kontribusi konkret terhadap peningkatan kompetensi lulusan dan kebermanfaatan program studi.

Lebih lanjut, Prof Endry menegaskan bahwa di bidang linguistik terapan, evaluasi berbasis luaran dan dampak menjadi sangat penting. Hal ini karena kajian linguistik terapan tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, tetapi juga menyentuh praktik pendidikan, kebijakan bahasa, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Melalui kuliah umum ini, mahasiswa, dosen, dan pengelola program studi diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perancangan instrumen evaluasi, indikator capaian, serta strategi monitoring dan tindak lanjut berbasis data. Diskusi yang berlangsung selama tiga jam tersebut juga dirancang interaktif agar peserta dapat menggali berbagai persoalan implementatif di lapangan.

Dengan terselenggaranya kuliah umum ini, Program Studi Linguistik Terapan UNJ berharap dapat memperkuat budaya mutu dan memastikan setiap proses pembelajaran serta program akademik memberikan luaran yang terukur dan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momen berbuka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk berdiskusi mengenai dinamika geopolitik global serta persiapan pemerintah menghadapi libur Lebaran.

Acara berbuka puasa tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis petang. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo duduk bersama Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Miftachul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai sambil menikmati takjil dan kurma. Meski demikian, sejumlah isu penting turut menjadi bahan pembahasan, termasuk perkembangan situasi geopolitik dunia, khususnya eskalasi di kawasan Teluk dan Timur Tengah.

“Presiden Prabowo berbuka puasa bersama Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Achyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta. Sembari berbuka, Presiden berbincang dan berdiskusi terkait persiapan liburan Lebaran di Tanah Air sekaligus membahas dinamika geopolitik dunia,” ujar Teddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.

Momen berbuka puasa tersebut juga dibagikan melalui akun media sosial resmi Presiden Prabowo, @prabowo. Dalam foto yang diunggah, Presiden tampak duduk diapit oleh Haedar Nashir di sisi kanan dan Anwar Iskandar di sisi kiri, sementara Miftachul Akhyar duduk berhadapan dengannya.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Presiden menuliskan ucapan selamat berbuka puasa kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Usai berbuka puasa dan melaksanakan salat magrib, Presiden Prabowo bersama para tokoh ulama kemudian menuju halaman tengah Istana Kepresidenan RI untuk bersilaturahmi dengan para kiai dan perwakilan organisasi masyarakat Islam.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Acara silaturahmi dengan para ulama di halaman tengah Istana Kepresidenan itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh kekeluargaan.

Monitorday.com – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Evaluasi Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dalam Outcome-Based Education” yang digelar pada Rabu (4/3/2026).

Kuliah umum tersebut menghadirkan Prof. Ifan Iskandar, Wakil Rektor I Universitas Negeri Jakarta, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Prof. Ifan menekankan bahwa paradigma pendidikan tinggi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada proses pengajaran, tetapi pada hasil nyata yang mampu dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan masa studinya.

Menurutnya, pendekatan OBE menempatkan capaian pembelajaran sebagai fondasi utama dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Dengan kata lain, seluruh proses pendidikan harus dirancang secara sistematis untuk memastikan mahasiswa benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan ketika lulus dari perguruan tinggi.

“Outcome-Based Education menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kemampuan nyata yang dimiliki mahasiswa di akhir proses pembelajaran. Artinya, kurikulum, metode pengajaran, dan sistem penilaian harus diselaraskan dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai,” ujar Prof. Ifan.

Ia menjelaskan bahwa implementasi OBE mencakup tiga komponen utama yang saling terintegrasi, yakni Outcome-Based Curriculum (OBC), Outcome-Based Learning and Teaching (OBLT), serta Outcome-Based Assessment and Evaluation (OBAE). Ketiga komponen tersebut memastikan bahwa kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi lulusan, proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa, serta sistem penilaian mampu mengukur ketercapaian capaian pembelajaran secara komprehensif.

Dalam konteks kebijakan nasional, penerapan OBE juga selaras dengan standar mutu pendidikan tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa standar nasional pendidikan menjadi acuan utama dalam penyusunan, penyelenggaraan, serta evaluasi kurikulum di perguruan tinggi.

Prof. Ifan menambahkan bahwa capaian pembelajaran lulusan tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis, sikap profesional, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini menjadi penting karena dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang adaptif terhadap perubahan serta mampu memecahkan persoalan secara inovatif.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta berpikir kritis. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu mendorong penguasaan tiga literasi baru yang menjadi tuntutan era digital, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.

Dalam implementasinya, evaluasi ketercapaian CPL dilakukan melalui berbagai instrumen penilaian yang berkelanjutan, baik dalam bentuk tes maupun non-tes seperti presentasi, portofolio, studi kasus, hingga proyek kolaboratif. Penilaian tersebut tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang dijalani mahasiswa.

Menurut Prof. Ifan, sistem evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perguruan tinggi melakukan perbaikan kurikulum secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

“Evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan efektif dan benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas,” ujarnya.

Melalui penerapan OBE yang konsisten, perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan ini sekaligus menjadi strategi penting dalam memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tengah dinamika perubahan global yang semakin cepat.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaku usaha tidak memiliki dokumen persyaratan dasar berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti.

“Benar, kami stop sementara aktivitas reklamasi dan penggunaan jeti, karena hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan sudah jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengonfirmasi kejadian tersebut, Kamis (5/3).

Dia menambahkan bahwa tindakan ini merupakan wujud negara hadir menegakkan peraturan serta mencegah potensi bertambahnya kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang laut ilegal.

“Pemanfaatan ruang laut termasuk sumberdaya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi, sehingga kelestariannya tetap terjaga,” tegas Ipunk

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan pelanggaran dilakukan oleh tiga pelaku usaha, di antaranya PT. BTIIG dengan luas ruang laut yang dilakukan reklamasi seluas 2,799 ha, PT. WXT dengan reklamasi seluas 7,714 ha, dan PT BI reklamasi seluas 1,336 ha.

Penghentian sementara dilaksanakan pada Sabtu 28 Februari dan Senin 2 Maret lalu. Penghentian sementara kegiatan terhadap ketiga pelaku usaha tersebut merupakan tindakan lain Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pangan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Pengawasan terhadap aktivitas menetap di ruang laut termasuk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri.

Monitorday.com – Amerika Serikat dilaporkan mengalami kerugian peralatan militer senilai hampir US$2 miliar atau sekitar Rp31,4 triliun hanya dalam empat hari pertama sejak dimulainya operasi militernya terhadap Iran, Sabtu (4/3).

Data yang dihimpun dari kompilasi estimasi open-source intelligence (OSINT) yang dirilis oleh Anadolu Agency menunjukkan kerugian tersebut dipicu oleh serangkaian serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone, serta insiden salah sasaran atau friendly fire.

Eskalasi yang berlangsung cepat itu dilaporkan menghantam sejumlah fasilitas militer dan diplomatik milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk sedikitnya tujuh pangkalan strategis.

Hingga Rabu (4/3/2026), total kerugian aset militer AS diperkirakan mencapai US$1,902 miliar. Beberapa kerusakan utama meliputi:

1. Sistem Radar Peringatan Dini AN/FPS-132 – US$1,1 miliar
Kerugian terbesar berasal dari hancurnya sistem radar peringatan dini canggih di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar akibat serangan rudal Iran. Pemerintah Qatar dilaporkan telah mengonfirmasi kerusakan pada fasilitas tersebut.

2. Komponen Radar AN/TPY-2 Sistem THAAD – US$500 juta
Citra satelit menguatkan klaim Iran mengenai serangan terhadap komponen radar sistem pertahanan rudal THAAD di kawasan industri Al‑Ruwais, Uni Emirat Arab.

3. Tiga Jet Tempur F-15E Strike Eagle – US$282 juta
Tiga jet tempur F‑15E Strike Eagle dilaporkan hilang pada Minggu akibat insiden friendly fire oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Seluruh enam awak pesawat disebut selamat.

4. Terminal Komunikasi Satelit AN/GSC-52B – US$20 juta
Dua terminal komunikasi satelit hancur dalam serangan Iran terhadap markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain.

Serangan balasan Iran dilaporkan menargetkan infrastruktur militer AS di setidaknya enam negara Teluk.

Di Kuwait, tiga pangkalan utama menjadi sasaran, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem, Camp Buehring, dan Camp Arifjan. Serangan di Camp Arifjan dilaporkan menewaskan enam personel militer AS.

Sementara di Irak, pangkalan militer AS di Bandara Internasional Erbil dibombardir berulang kali sepanjang akhir pekan. Citra satelit menunjukkan sedikitnya empat bangunan mengalami kerusakan parah.

Di Dubai, Uni Emirat Arab, asap tebal dilaporkan terlihat di area fasilitas rekreasi Angkatan Laut AS di Pelabuhan Jebel Ali, yang merupakan salah satu pelabuhan persinggahan tersibuk bagi armada Amerika di kawasan tersebut.

Selain itu, markas Armada Kelima AS di Bahrain dan pangkalan udara utama di Qatar juga dilaporkan mengalami kerusakan pada sistem komunikasi dan radar.

Krisis juga meluas ke fasilitas diplomatik Amerika di kawasan Timur Tengah.

Di Riyadh, Arab Saudi, dua drone dilaporkan menghantam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, memicu kebakaran terbatas. Laporan media AS menyebutkan fasilitas intelijen di dalam kompleks tersebut turut terdampak.

Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait di Kota Kuwait diserang menggunakan rudal dan drone. Kedutaan tersebut kini ditutup untuk waktu yang belum ditentukan dan sebagian staf telah dievakuasi.

Serangan drone juga menyasar Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Dubai, yang menghantam area parkir dekat gedung utama. Otoritas setempat menyatakan api berhasil dipadamkan dengan cepat tanpa merusak struktur utama bangunan.

Serangan balasan ini disebut oleh markas pusat Angkatan Bersenjata Iran, Khatam al‑Anbiya Central Headquarters, sebagai operasi yang ditujukan khusus terhadap aset militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.

Monitorday.com– Kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang cenderung mengarah ke Amerika Serikat (AS) semakin menjadi perhatian publik Indonesia. Langkah-langkah seperti keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Donald Trump, serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026, menandai pergeseran jelas Jakarta menuju Washington.

Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai potensi biaya yang mungkin ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Meskipun Prabowo sebelumnya menyatakan diplomasinya berakar pada ketahanan, otonomi, dan kepentingan nasional, manuver terbarunya mengindikasikan kesiapan untuk bersekutu erat dengan agenda Trump, bahkan jika itu berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia.

Motivasi di balik upaya Prabowo mendekatkan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump dipertanyakan. Alih-alih secara jelas memajukan kepentingan nasional jangka panjang, upaya-upaya ini tampak didorong oleh perhitungan transaksional dan keuntungan jangka pendek.

Kedekatan ini juga mengingatkan kembali pada larangan masuk AS yang pernah dialami Prabowo selama satu dekade, terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2020, saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS.

Pencabutan larangan tersebut menuai kritik keras dari kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International, yang menilai tindakan tersebut memberikan impunitas atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Anggota parlemen AS terkemuka, Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang hak asasi manusia AS yang dikenal sebagai Leahy Law, juga mengecamnya dengan menyatakan Prabowo secara hukum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke negara itu.

Kedekatan Prabowo dengan Trump saat ini dipandang lebih dari sekadar diplomasi politik. Hal ini juga dapat diartikan sebagai bagian dari upaya “redemption pribadi” di panggung global, dari sosok yang pernah ditolak oleh Washington menjadi salah satu yang kini berdiri sejajar dengan Gedung Putih.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional menyusul penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario alternatif guna mengantisipasi dampak berkepanjangan terhadap pasokan energi global serta stabilitas energi dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar atas arahan Presiden untuk membahas perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap ketahanan energi nasional.

“Sekali lagi saya katakan ketegangan ini tidak bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” ujar Bahlil.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur tersebut juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 20–25 persen impor minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah melewati jalur tersebut. Sementara pasokan lainnya berasal dari sejumlah negara seperti Angola, Amerika Serikat, dan Brasil.

Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat.

“Sebanyak 25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East akan dialihkan,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia relatif aman karena tidak berasal dari kawasan konflik. Pasokan bensin dengan oktan RON 90, 93, 95, dan 98 dipasok dari negara di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Namun pada komoditas LPG, ketergantungan impor masih cukup besar. Kebutuhan impor LPG nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada 2026.

Sekitar 70 persen LPG Indonesia dipasok dari Amerika Serikat, sementara 30 persen lainnya berasal dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi pengalihan tambahan guna mengurangi potensi gangguan distribusi.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan dua kapal yang melintasi Selat Hormuz terdampak situasi keamanan. Pemerintah saat ini berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur diplomasi.

“Kita sedang upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan tidak bisa, kita sudah menyiapkan alternatif sumber crude dari tempat lain,” ujarnya.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.

Namun harga minyak saat ini telah berada di kisaran 78–80 dolar AS per barel.

Pemerintah tengah menghitung dampak kenaikan harga tersebut terhadap subsidi energi sekaligus potensi tambahan penerimaan negara, mengingat produksi minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Monitorday.com — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis BUMN 2026 mulai 27 Februari hingga 9 Maret 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Keberangkatan peserta dijadwalkan serentak pada 17 Maret 2026.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan program ini merupakan bentuk partisipasi BNI dalam inisiatif Mudik Gratis yang digagas oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

“Program Mudik Gratis BUMN ini merupakan kontribusi nyata BNI dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas melalui penyediaan angkutan massal yang aman dan nyaman,” ujar Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pada tahun ini, BNI menyediakan empat rute keberangkatan dari Jakarta, yakni:

• Jakarta–Purwokerto
• Jakarta–Semarang
• Jakarta–Yogyakarta (via Solo)
• Jakarta–Malang (via Surabaya)

Seluruh perjalanan akan melalui Tol Cikampek dan Tol Trans Jawa dengan titik keluar menyesuaikan kota tujuan masing-masing.

Syarat dan Cara Pendaftaran

Program ini diperuntukkan bagi nasabah aktif BNI, debitur BNI, maupun Agen46. Pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang BNI di wilayah Jabodetabek.

Calon peserta wajib membawa KTP asli beserta fotokopi dan menunjukkan aplikasi wondr by BNI. Selain itu, peserta juga diwajibkan mengikuti akun media sosial resmi BNI.

Setiap nasabah dapat mendaftarkan maksimal empat orang peserta, dengan ketentuan satu tiket berlaku untuk satu orang.

BNI berharap program ini dapat menghadirkan pengalaman mudik yang lebih tertib dan terorganisasi, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi yang kerap memicu kepadatan lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kami berharap program ini dapat memberikan pengalaman perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para pemudik di musim Lebaran kali ini,” tambah Okki.

Sebagai bank milik negara, BNI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui berbagai program sosial dan layanan publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.