Monitorday.com – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, optimistis program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen.

Hashim menyampaikan keyakinannya itu saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, pada Minggu (8/3/2026). Ia menyebut sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang besar sehingga dapat menjadi motor pertumbuhan nasional.

Hashim menjelaskan, jika target pembangunan tiga juta rumah setiap tahun dapat tercapai, maka sektor perumahan saja diperkirakan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 1,5 hingga 2 persen. Kontribusi tersebut dinilai signifikan untuk membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Ia juga menilai industri perumahan memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang luas terhadap perekonomian. Setidaknya terdapat sekitar 185 sektor usaha yang berkaitan langsung dengan pembangunan perumahan, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, hingga produk rumah tangga seperti furnitur dan elektronik.

Selain mendorong ekonomi, program ini juga bertujuan mengatasi persoalan besar di sektor hunian. Data yang dihimpun pemerintah menunjukkan masih terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah layak, sementara sekitar 27 juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan hunian dalam skala besar melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Pembangunan rumah susun subsidi di Cikarang yang berdiri di atas lahan sekitar 30 hektare dan direncanakan menghasilkan sekitar 140 ribu unit hunian diharapkan menjadi contoh proyek perumahan rakyat di berbagai daerah di Indonesia.

Monitorday.com– Pendidikan karakter dan keagamaan sebagai kunci utama dalam membentuk generasi muda yang bertakwa dan berakhlak mulia adalah hal yang penting. Penekanan ini disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebagai upaya strategis untuk menghadapi tantangan moral dan sosial di masa depan.

Pernyataan tersebut menyoroti urgensi integrasi nilai-nilai luhur dalam kurikulum pendidikan, memastikan bahwa siswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang kokoh. Hal ini dianggap krusial demi menciptakan pemimpin dan warga negara yang bertanggung jawab.

“Pendidikan agama bukan hanya mata pelajaran tambahan, melainkan pondasi utama yang harus ditanamkan sejak dini. Integrasi nilai-nilai ketakwaan dalam setiap aspek pembelajaran adalah mutlak,” ujar Mendikdasmen.

Ia juga menambahkan, “Peran guru sebagai teladan dan lingkungan sekolah yang kondusif sangat menentukan keberhasilan pembentukan akhlak mulia. Kita harus memastikan guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik karakter siswa.”

Lebih lanjut, Mendikdasmen menekankan sinergi multipihak, “Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah pilar ketiga yang tak kalah penting. Tanpa dukungan kuat dari rumah dan lingkungan sekitar, upaya di sekolah tidak akan maksimal dalam membentuk karakter anak.”

Komitmen terhadap pengembangan generasi yang berintegritas dan berbudi pekerti luhur ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang.

Monitorday.com – Di tengah dinamika hukum di Tanah Air, dunia akademik menjadi salah satu pengawal dan pemandu menuju tujuan penegakan keadilan. Program Doktor Universitas Bodobudur memulai perkuliahan semester baru pada Sabtu, 7 maret 2026. Kegiatan istimewa ini dihadiri oleh semua mahasiswa yang tersebar di lima kelas.

Para selebritas hukum memeriahkan awal kuliah yang tersebar di lima kelas 30 ABC dan 31 AB. Terlihat suasana penuh semangat. Para pengajar yang mumpuni dan berpengalaman bertemu dengan para mahasiswa yang antusias. 

Tidak tanggung-tanggung, di kelas 30 A diajar oleh Prof Dr Arif Hidayat ketua Mahkamah Konstitusi 2015-2018. Sementara di kelas 30 B diajar oleh Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh Kepala BKN RI. 

Nampak pula Prof Dr Suparji ahli pidana yang wajahnya sering tampil di layar kaca dalam memberikan keterangan ahli mengampu kelas 30 C. Sementara kelas 31 A diampu oleh Prof Dr Abdullah Sulaiman seorang guru besar hukum senior. Yang juga istimewa adalah kelas 31 B. Kelas ini diampu oleh Dr Bambang Soesatyo Ketua MPR 2019-2024 yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2018-2019.

“Saya pikir tidak ada kampus lain yang bisa diajar oleh para selebritas hukum seperti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur yang terakreditasi unggul dengan nilai sempurna 375,” ujar Prof Faisal Santiago yang merupakan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, kepada wartawan, Minggu (8/3/2026).

Total ada 169 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut. Mereka tersebar di lima kelas, dengan komposisi 94 mahasiswa angkatan 30 dan 75 mahasiswa baru angkatan 31. Jumlah peminat yang besar ini semakin menegaskan bahwa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur menjadi salah satu kampus yang paling diminati di Indonesia saat ini.

Program ini didukung oleh lebih dari 25 dosen tetap. Selain mengajar di dalam negeri, kegiatan lecturing juga dilakukan di berbagai kampus luar negeri yang masuk kategori world class university. Setiap semester juga rutin diselenggarakan International Conference. Dukungan sarana prasarana yang modern, serta akses internet yang terhubung dengan berbagai basis data yang dapat diakses gratis oleh seluruh mahasiswa untuk kepentingan riset dan penulisan disertasi, semakin menunjukkan keunggulan program ini dibandingkan perguruan tinggi swasta lainnya. Semua itu dapat terlihat langsung dalam praktik penyelenggaraan akademiknya.

Melalui fasilitas Hukumonline Corner, mahasiswa juga dapat mengakses berbagai data hukum selama 24 jam. Layanan ini membantu mahasiswa memperoleh referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan, penulisan jurnal, hingga penyusunan disertasi.

“Sehingga tidak heran hampir semua mahasiswa Doktor Ilmu Hukum dan alumninya mempunyai karya ilmiah hal ini menjadikan kebanggaan bagi para civitas akademika,” jelas Prof Faisal.

Dengan capaian nilai 375, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dinilai sebagai salah satu program doktor hukum terbaik di Indonesia. Standar akademik dijaga dengan ketat dalam setiap proses pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Prof Faisal Santiago. Selain meraih akreditasi unggul dari BAN-PT, Universitas Borobudur juga mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 sebagai bukti bahwa sistem tata kelola pendidikan dijalankan secara profesional dan terstandar.

“Bahkan perangkat teknologi AI (Artificial Intelligence) mengatakan kalau mau kuliah doktor hukum PTS akreditasi unggul yang keluar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, suatu pengakuan yang luar biasa,” tuturnya.

Selain itu, PDIH Universitas Borobudur disebut sebagai salah satu kampus yang secara rutin melaksanakan kegiatan lecturing di berbagai perguruan tinggi terkemuka dunia (world class university). Di antaranya Utrecht dan Leiden University di Belanda, Leeds dan Oxford University di Inggris, Kanzai Gaidai dan Wako University di Jepang, Thammasat University di Thailand, serta Youngsan dan Hankuk University di Korea Selatan.

Agenda akademik internasional juga telah dijadwalkan tahun ini. Pada 25 April 2026, Program Pascasarjana Universitas Borobudur akan menyelenggarakan International Conference yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Selanjutnya, pada 2 November 2026 mahasiswa akan mengikuti kegiatan lecturing ke Leiden dan Utrecht University. Rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan studi mengenai peradilan dan penegakan hukum di Milan serta kunjungan ke Euronext pasar modal di Prancis.

Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk memperluas wawasan internasional mahasiswa sekaligus memperkaya pengalaman akademik selama menjalani studi di Universitas Borobudur. Menurut Prof Faisal, program akademik semacam ini jarang dilakukan oleh perguruan tinggi lain.

Adapun dosen yang mengampu perkuliahan antara lain Prof Arif Hidayat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Ade Saptomo, Prof Surya Jaya, Prof Zainal Arifin Hoesein, Prof Abdullah Sulaeman, Prof Suparji, Prof Tundjung, Prof Faisal Santiago, Dr Ahmad Redi, Dr Bambang Soesatyo, Dr Evita, Dr KMS Herman, Dr Boy Nurdin, Dr Subiyanta Mandala, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Binsar Jon Vic, Dr Natsir Asnawi, Dr Irfan, Dr Marhaeni, Dr Handoyo, Dr Afdhal Mahatta dan Dr Lod Effendi Simanjuntak.

“Semua perkuliahan dilakukan di kampus sehingga terbangun atmosfer akademik dengan baik,” tandasnya.

Monitorday.com – Pemerintah Amerika Serikat dan Israel dilaporkan tengah membahas kemungkinan pengerahan pasukan khusus ke Iran untuk menyita stok uranium yang telah diperkaya tinggi. Rencana tersebut disebut menjadi salah satu opsi pada tahap lanjutan dari konflik yang sedang berlangsung.

Laporan portal berita Axios pada Minggu mengungkapkan bahwa pembahasan itu mengutip empat sumber yang mengetahui diskusi tersebut. Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa pasukan Amerika dapat dikerahkan ke Iran pada masa mendatang guna mengamankan uranium yang diperkaya milik negara tersebut.

Menurut laporan itu, seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah membahas dua opsi utama terkait penanganan material nuklir Iran.

Opsi pertama adalah memindahkan seluruh uranium yang telah diperkaya keluar dari Iran. Sementara opsi kedua adalah mengirim para ahli senjata nuklir untuk menurunkan tingkat pengayaan uranium secara langsung di fasilitas yang ada di dalam negeri tersebut.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa misi tersebut kemungkinan akan melibatkan ilmuwan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), lembaga pengawas global yang memantau program nuklir berbagai negara guna memastikan kepatuhan terhadap perjanjian nonproliferasi.

Axios melaporkan bahwa skenario operasi tersebut sebelumnya telah dipresentasikan kepada Presiden Trump sebagai salah satu opsi sebelum konflik berlangsung. Dua sumber yang dikutip menyebutkan rencana pengiriman pasukan khusus itu telah dibahas dalam tahap awal perencanaan kebijakan keamanan Amerika Serikat.

Selain itu, pejabat pertahanan Israel juga disebut mengikuti perkembangan diskusi tersebut. Seorang pejabat pertahanan Israel menyatakan bahwa Trump bersama para penasihatnya secara serius mempertimbangkan opsi pengerahan pasukan khusus untuk melaksanakan misi terbatas di wilayah Iran.

Monitorday.com – Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras penutupan Masjid Al-Aqsa oleh otoritas Israel yang berlangsung selama delapan hari berturut-turut. Kebijakan tersebut juga disertai pembatasan akses bagi para jamaah untuk memasuki kompleks masjid di Yerusalem.

Dalam pernyataannya, OKI menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesucian tempat suci umat Islam serta hak kebebasan beribadah. Tindakan itu juga disebut sebagai provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia.

Organisasi yang beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim tersebut menegaskan bahwa pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa oleh otoritas pendudukan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap norma internasional yang menjamin kebebasan beragama.

Sekretariat Jenderal OKI juga memperingatkan bahwa berlanjutnya pelanggaran dan serangan sistematis terhadap kota Yerusalem yang diduduki beserta tempat-tempat sucinya dapat memicu eskalasi ketegangan di kawasan.

Menurut OKI, situasi tersebut berpotensi memperparah siklus kekerasan dan semakin mengancam stabilitas regional jika tidak segera dihentikan. Organisasi itu pun mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna melindungi tempat-tempat suci serta menjamin hak umat Muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (6/3). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan selamat kepada satuan pendidikan yang pada tahun 2025 menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Program tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Selamat kepada Bapak dan Ibu yang pada tahun 2025 mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Ini merupakan program prioritas Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan Asta Cita, khususnya membangun generasi yang unggul,” ujar Mendikdasmen di Lamongan, Jumat (6/3).

Secara nasional pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk pembangunan pendidikan di seluruh Indonesia melalui berbagai program sarana dan prasarana pendidikan. Program tersebut mencakup pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), tambahan ruang kelas, perpustakaan, toilet, laboratorium, serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya dengan total 16.167 satuan pendidikan penerima manfaat.

Mendikdasmen menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. “Pembangunan sarana dan prasarana fisik itu, kalau kita ibaratkan tubuh manusia adalah raganya. Pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor eksternal, termasuk sarana dan prasarana yang memadai,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat pemanfaatan teknologi pembelajaran di sekolah melalui program Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID). Pada tahun 2025 perangkat ini telah didistribusikan dan digunakan di sekitar 288 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan perangkat tersebut tidak hanya berupa penyediaan perangkat teknologi, tetapi juga disertai dengan pelatihan bagi guru, penyediaan laptop, serta materi pembelajaran digital guna mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik.

Selain penguatan sarana pembelajaran, pemerintah juga memperkuat berbagai kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, yakni melalui strategi pembelajaran mendalam (deep learning), pelatihan bagi guru, penguatan kompetensi digital melalui pembelajaran koding dan kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru.

Mendikdasmen juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui berbagai program. Salah satunya, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta program Pagi Ceria yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Program Pagi Ceria dilaksanakan melalui tiga kegiatan utama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH), serta doa bersama. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai nasionalisme, kebugaran jasmani, serta penguatan spiritual peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menyampaikan rencana penguatan nilai kebangsaan di sekolah melalui pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia dalam upacara sekolah. Kebijakan tersebut tengah dipersiapkan melalui surat edaran bersama tiga kementerian yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Ikrar Pelajar Indonesia tersebut berisi komitmen pelajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua dan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, rukun dengan sesama, serta mencintai tanah air Indonesia.

Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan dan semangat belajar peserta didik. Menurutnya, sebagian besar penerima manfaat program tersebut berasal dari lingkungan satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.

Data terbaru menunjukkan lebih dari 49 juta peserta didik di seluruh Indonesia telah menerima manfaat program tersebut, atau sekitar 93 persen dari total peserta didik secara nasional. Mendikdasmen menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. “Program ini memberikan manfaat besar bagi peserta didik karena mendukung kesehatan serta meningkatkan semangat belajar anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menjelaskan bahwa penguatan pendidikan di Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden.

Pada tataran pemerintah daerah (Pemda), komitmen tersebut diterjemahkan melalui berbagai program pendidikan. Salah satunya adalah program Perintis yang memberikan dukungan pendidikan berkualitas dan gratis bagi siswa di Kabupaten Lamongan.

“Sampai saat ini program Perintis telah memberikan dukungan beasiswa kepada hampir delapan ribu siswa di Kabupaten Lamongan,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menjalankan berbagai program untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala biaya pendidikan.

Pada tahun 2025 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamongan telah mencapai 8,73 tahun, sementara indeks pendidikan berada pada angka 0,681. Capaian tersebut turut mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan yang mencapai angka 76,9. Pada tahun 2025 Kabupaten Lamongan menerima bantuan revitalisasi untuk empat satuan pendidikan jenjang TK/PAUD, 23 SD, serta 20 SMP.

Kepala SMP Negeri 1 Lamongan, Khoirul Anam, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, Revitalisasi Satuan Pendidikan memberikan dampak nyata bagi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik.

“Revitalisasi ini adalah bukti nyata kehadiran negara. Kami merasakan bagaimana perhatian pemerintah memastikan anak-anak bangsa di daerah dapat belajar di gedung yang layak, aman, dan modern,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa bantuan revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan fasilitas yang lebih representatif, sekolah semakin percaya diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendorong lahirnya berbagai prestasi peserta didik.

“Kami sadar bahwa infrastruktur yang hebat harus melahirkan generasi yang jauh lebih hebat,” tekadnya.

Monitorday.com – anglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan telegram resmi yang memerintahkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berada dalam posisi Siaga 1. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Telegram tersebut berisi instruksi kepada seluruh satuan TNI agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perkembangan situasi keamanan global maupun nasional. Kebijakan ini juga merupakan langkah antisipatif terhadap dinamika geopolitik internasional yang tengah berkembang.

Dalam telegram itu, Panglima TNI memerintahkan para Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) untuk menyiagakan personel beserta alat utama sistem persenjataan (alutsista) di wilayah masing-masing. Seluruh satuan juga diminta memastikan kesiapan operasional agar mampu merespons setiap potensi ancaman dengan cepat dan efektif.

Selain itu, satuan TNI diperintahkan untuk meningkatkan pengamanan di berbagai objek vital strategis di seluruh wilayah Indonesia. Objek yang dimaksud antara lain bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal transportasi umum, hingga fasilitas penting lainnya yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan ekonomi nasional.

Penguatan pengamanan di lokasi tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam kondisi geopolitik global yang dinamis, kesiapsiagaan militer dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan situasi dalam negeri tetap kondusif.

Di sisi lain, pejabat TNI menegaskan bahwa penetapan status Siaga 1 tidak berarti Indonesia berada dalam kondisi darurat atau menuju perang. Status tersebut lebih merupakan langkah kewaspadaan strategis agar seluruh kekuatan pertahanan negara selalu berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Instruksi ini berlaku bagi seluruh jajaran TNI di berbagai wilayah Indonesia. Dengan diberlakukannya status Siaga 1, seluruh prajurit diharapkan meningkatkan disiplin, memperkuat koordinasi antar satuan, serta terus memantau perkembangan situasi keamanan secara intensif.

Langkah ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memastikan kesiapan pertahanan negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Monitorday.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis.

Menurut Nanik, program tersebut lahir dari kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Ia menceritakan bahwa gagasan MBG bermula dari pengalaman Prabowo pada 2012 ketika mengunjungi kawasan Cilincing di Jakarta. Saat itu Prabowo menyaksikan langsung warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga.

“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak,” ujar Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Nanik menjelaskan, program MBG dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga untuk mengelola dapur penyedia makanan bergizi.

Prioritas kemitraan diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk meningkatkan fasilitas mereka.

“Pak Prabowo berpikir yayasan-yayasan ini sudah membantu negara, tetapi sering kekurangan dana. Dengan adanya program ini, mereka bisa memperbaiki pesantren, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya karena kebutuhan makan sudah dipenuhi negara,” kata Nanik.

Namun dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG.

Ia menyebut sebagian pihak bahkan mengelola beberapa dapur sekaligus dengan orientasi bisnis. Fenomena itu mulai terlihat ketika target perluasan program semakin besar.

Menurut Nanik, kondisi tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program yang berorientasi sosial.

“Yang muncul bukan lagi yayasan sosial atau pendidikan, tetapi pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis,” ujarnya.

Dalam beberapa kasus, kata Nanik, pengelolaan dapur lebih berfokus pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional tidak diperhatikan secara optimal.

Untuk menjaga tujuan awal program, BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara MBG.

Nanik menjelaskan kontrak kerja sama mitra pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Kalau ada yang hanya berpikir soal keuntungan, nanti akan kita hentikan. MBG harus kembali ke khitahnya sebagai program kemanusiaan dan investasi sosial,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jalankan program sesuai koridor, ikuti juknis dan SOP yang sudah ditentukan,” kata Nanik.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyoroti fenomena scroll society yang semakin melekat pada generasi muda di era digital. Kebiasaan terus menggulir informasi di perangkat digital tanpa memahami isi dan maknanya dinilai menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Mu’ti dalam ceramah ilmiah bertajuk “Pembelajaran Mendalam Menuju Generasi Berkualitas Era 5.0” di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Jepara, Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, sistem pendidikan nasional perlu bertransformasi agar tidak hanya berfokus pada pembelajaran di tingkat permukaan, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam melalui strategi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).

“Banyak orang saat ini mahir mengusap layar, tetapi tidak selalu mencerna makna dari informasi yang dibaca. Kondisi ini berdampak pada rendahnya Digital Civility Index,” kata Mu’ti.

Ia menjelaskan fenomena tersebut juga berkaitan dengan cultural lag, yakni ketimpangan budaya ketika perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, tetapi tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam perilaku digital masyarakat.

Mu’ti mengingatkan bahwa ketergantungan pada konten instan dapat memunculkan berbagai dampak negatif bagi generasi muda. Salah satunya adalah menurunnya kemampuan berpikir mendalam karena terbiasa menerima informasi singkat tanpa proses analisis.

Selain itu, generasi yang terlalu bergantung pada informasi instan dinilai cenderung kurang memiliki inisiatif untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan di kehidupan sehari-hari.

“Jika tidak diantisipasi, generasi muda bisa menjadi generasi yang mudah menyerah dan lebih memilih meluapkan keluhan di media sosial daripada mencari solusi nyata,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam proses belajar di sekolah.

Pendekatan ini menekankan pemahaman konsep secara komprehensif melalui tiga prinsip utama, yakni mindful (berkesadaran), meaningful (bermakna), dan joyful (menggembirakan).

“Kita tidak ingin siswa hanya mengejar banyaknya materi pelajaran. Yang lebih penting adalah memastikan mereka benar-benar memahami apa yang dipelajari,” jelas Mu’ti.

Selain perubahan pendekatan pembelajaran, pemerintah juga memperkuat peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program, salah satunya kebijakan Satu Hari Belajar Guru yang memberi ruang bagi para pendidik untuk meningkatkan kapasitas serta memperbarui metode pengajaran.

Mu’ti menambahkan bahwa peran guru juga diarahkan menjadi guru wali, yakni sosok pendamping yang tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing perkembangan karakter siswa.

Mu’ti menilai dunia kerja saat ini semakin menuntut kemampuan berpikir analitis yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyiapkan siswa dengan berbagai keterampilan abad ke-21.

Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pemrograman.

“Di dunia kerja sekarang, kemampuan berpikir analitis menjadi sangat penting. Selain itu ada kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta penguasaan teknologi seperti AI dan koding,” kata Mu’ti.

Melalui penguatan pembelajaran mendalam, pemerintah berharap sistem pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cepat mengakses informasi, tetapi juga mampu memahami secara kritis dan menghasilkan solusi bagi berbagai tantangan masa depan.

Di tengah derasnya arus informasi digital, pendidikan diharapkan menjadi ruang yang membentuk peserta didik dengan pemikiran matang, kemampuan analisis kuat, serta karakter yang tangguh menghadapi perubahan zaman.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI Fajar Riza Ul Haq menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk konkret pelembagaan nilai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Fajar saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (6/3/2026).

Menurut Fajar, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

“Sekolah Rakyat ini adalah jembatan emas bagi adik-adik yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar kelak menjadi orang hebat yang membanggakan orang tua dan membantu sesama,” ujar Fajar.

Dalam kunjungan tersebut, Fajar berdialog langsung dengan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 7 Sukabumi, Ihsan Alma’ruf, serta menyapa para siswa di ruang kelas.

Ia juga menanyakan aktivitas belajar yang sedang berlangsung. Salah satu siswa menyampaikan bahwa mereka tengah mempelajari coding sebagai bagian dari penguatan keterampilan masa depan.

Fajar mengaku terkesan dengan semangat para siswa yang memiliki cita-cita besar. Sejumlah siswa mengungkapkan keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama, menjadi dokter, hingga belajar ke Jepang dan Inggris untuk mendalami industri sepak bola.

“Cita-cita adik-adik ini luar biasa. Jangan pernah ragu bermimpi besar. Keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, tetapi oleh karakter dan kebiasaan baik,” kata Fajar.

Program Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama yang dinilai efektif untuk membentuk karakter siswa secara konsisten. Fajar juga mendorong penerapan program prioritas Kemendikdasmen seperti 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) dan Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH).

Menurutnya, pembiasaan disiplin, kerja keras, kejujuran, serta semangat beribadah dapat ditanamkan lebih optimal melalui sistem pendidikan berasrama.

“Ciri orang sukses adalah rajin belajar, disiplin, jujur, dan memiliki semangat membantu sesama,” tegasnya.

Kepala SRMP 7 Sukabumi, Ihsan Alma’ruf, menjelaskan saat ini sekolah tersebut menampung sekitar 100 siswa tingkat SMP yang berasal dari berbagai kecamatan di Sukabumi.

Ia menyebut para siswa yang sebelumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi rentan kini mulai menunjukkan perkembangan positif.

“Anak-anak menjadi lebih percaya diri dan mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik dengan dukungan fasilitas dari negara,” ujarnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Program Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai implementasi nyata nilai Pancasila dalam kebijakan pendidikan nasional. Melalui perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial sekaligus menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

Menutup kunjungannya, Fajar kembali mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan pendidikan tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Adik-adik memiliki kesempatan yang sangat berharga. Belajarlah dengan tekun, raih cita-cita setinggi mungkin, dan kelak jadilah pribadi yang memberi manfaat bagi bangsa,” ujarnya.

Dengan pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi model penguatan pendidikan berbasis nilai Pancasila sekaligus membuka peluang mobilitas sosial bagi generasi muda Indonesia.