Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto membagikan momen kebersamaannya saat berbuka puasa dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Bahr, Abu Dhabi.

Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet dan akun pribadi Presiden Prabowo pada Jumat (27/2/2026) dini hari. Dalam foto yang dibagikan, kedua kepala negara tampak duduk berdampingan di area terbuka yang menjadi lokasi berbuka puasa bersama.

Prabowo dan Sheikh Mohamed bin Zayed—yang akrab disapa MBZ—terlihat berada di bagian tengah, sementara sejumlah pimpinan UEA lainnya duduk berhadapan dengan kedua pemimpin tersebut.

“Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, saya berkesempatan berbuka puasa bersama Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed bin Zayed Al Nahyan,” tulis Prabowo dalam keterangan unggahannya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan UEA. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis kedua negara di berbagai bidang.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat persahabatan serta memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan UEA bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa,” ujarnya.

Hubungan Indonesia dan UEA selama ini dikenal erat, khususnya dalam kerja sama investasi, energi, dan pembangunan. Pertemuan di bulan Ramadan ini pun dinilai semakin mengukuhkan komitmen kedua negara dalam memperdalam kemitraan yang saling menguntungkan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan amanah besar dari rakyat demi masa depan generasi penerus bangsa.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa revitalisasi ini bertujuan mendorong terciptanya pembelajaran yang menyenangkan melalui metode pembelajaran mendalam yang humanis dan kontekstual bagi para murid.

“Ini adalah amanah titipan dari masyarakat, dari rakyat kita. Uang ini harus kita awasi bersama karena ini berasal dari pajak rakyat,” tegas Atip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Sumatra Selatan untuk meninjau implementasi program prioritas pendidikan di SD Negeri 06 Indralaya, SMP Olahraga Negeri Sriwijaya, dan SMA Negeri 21 Palembang.

Dalam kesempatan itu, Atip mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran yang telah dialokasikan secara presisi. Menurutnya, seluruh perencanaan telah diperhitungkan agar hasilnya optimal.

“Semua sudah dihitung agar hasilnya optimal. Tidak perlu lagi ada praktik-praktik yang tidak benar dalam perencanaan maupun pengawasan fee,” ujarnya.

Pemerintah memilih skema swakelola dalam program revitalisasi untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dari pihak sekolah. Skema ini dinilai terbukti efisien.

Dari total anggaran sekitar Rp16,9 triliun, pemerintah berhasil meningkatkan jangkauan program dari 13.400 menjadi sekitar 16.150 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 4–5 bulan.

Meski demikian, Atip menekankan pentingnya pelibatan sumber daya lokal dan perguruan tinggi agar program ini turut menggerakkan perekonomian daerah.

“Kita ingin melihat berapa banyak tenaga kerja lokal yang bisa terserap melalui program swakelola ini. Ini yang akan terus kami evaluasi,” katanya.

Selain pembenahan infrastruktur, Atip juga menyoroti pentingnya akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan bahwa pengisian data harus dilakukan secara jujur dan sesuai fakta.

Mengawali kunjungannya di SD Negeri 06 Indralaya, Atip meninjau langsung proses pembelajaran matematika dan berdialog dengan para guru. Ia mendorong agar pengajaran matematika tidak lagi berfokus pada angka semata, melainkan dikaitkan dengan narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

“Saya berpesan kepada guru agar mulai memberikan soal matematika yang kontekstual. Buatlah pembelajaran itu mendalam namun tetap menyenangkan,” tuturnya.

Ia juga mendorong para murid untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut melakukan kesalahan tata bahasa. Menurutnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional sekaligus bahasa ilmu pengetahuan yang perlu dibiasakan dalam praktik sehari-hari.

“Bahasa Inggris bukan sekadar bahasa asing, tapi bahasa internasional dan sains. Ini adalah keharusan. Gunakan bahasa Inggris sepenuhnya di kelas karena bahasa itu perlu dipaksa agar terbiasa,” ujar Atip.

Monitorday.com – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk memastikan anak-anak terlantar tetap memperoleh hak pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali sebagai langkah strategis membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terkait penanganan hak administrasi kependudukan anak terlantar, Selasa (24/2/2026).

Mu’ti menegaskan, anak terlantar kerap menjadi korban berbagai persoalan sosial sehingga negara wajib memastikan mereka tetap memperoleh hak dasar, termasuk pendidikan.

Menurutnya, kepemilikan identitas resmi menjadi pintu masuk bagi anak untuk mendapatkan berbagai layanan negara.

“Ini langkah penting untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya. Model seperti ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain karena persoalan anak terlantar tidak hanya terjadi di Bali,” ujar Mu’ti.

Selain penguatan administrasi kependudukan, Kemendikdasmen menyiapkan skema pendidikan alternatif bagi anak yang belum dapat mengakses sekolah formal. Program pendidikan layanan khusus diperluas melalui jalur nonformal, antara lain:

• Program kesetaraan melalui PKBM
• Homeschooling
• Pendidikan berbasis komunitas

Pendekatan ini memungkinkan anak tetap memperoleh layanan pendidikan meski berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Mu’ti menegaskan, pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

“Siapapun anak Indonesia, dalam kondisi apa pun, berhak mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut dan berharap langkah ini dapat menginspirasi daerah lain.

Senada, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, menekankan bahwa dokumen identitas bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik.

Tanpa identitas resmi, anak berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan pemerintah daerah segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui langkah konkret di seluruh wilayah Bali. Ia menilai penanganan anak terlantar membutuhkan kesadaran dan kolaborasi bersama agar negara benar-benar hadir melindungi masa depan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menegaskan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap anak. Selain menjamin hak individu, data kependudukan juga membantu pemerintah menyalurkan program secara tepat sasaran.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghapus hambatan administratif yang selama ini menghalangi anak terlantar untuk bersekolah. Dengan kepemilikan identitas resmi dan dukungan program pendidikan nonformal, pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Langkah yang diinisiasi di Bali ini diproyeksikan menjadi model nasional dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak rentan di Indonesia.

Monitorday.com– Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pendidikan K-12 meningkat pesat, memicu kekhawatiran serius mengenai potensi dampak negatifnya terhadap siswa. Sebuah laporan terbaru menyimpulkan bahwa adopsi AI yang cepat ini membawa risiko signifikan.

Laporan berjudul “Schools’ Embrace of AI Connected to Increased Risks,” yang dirilis oleh Center for Democracy and Technology, mengungkapkan 85% guru dan 86% siswa telah menggunakan AI pada tahun ajaran 2024-2025. Data ini berasal dari survei nasional guru sekolah umum, orang tua, dan siswa yang dilakukan antara Juni dan Agustus.

Salah satu konsekuensi negatif utama adalah terlukanya kemampuan siswa untuk mengembangkan hubungan yang bermakna dengan guru. Setengah dari siswa setuju bahwa penggunaan AI di kelas membuat mereka merasa kurang terhubung dengan guru. Selain itu, penurunan koneksi antar sesama siswa akibat penggunaan AI juga menjadi kekhawatiran bagi 47% guru dan 50% orang tua. Sebanyak 70% guru juga khawatir AI melemahkan keterampilan berpikir kritis dan penelitian.

Elizabeth Laird, direktur proyek kesetaraan dalam teknologi sipil di Center for Democracy and Technology, menekankan pentingnya tidak mengabaikan sisi negatifnya. “Saat banyak orang menggembar-gemborkan kemungkinan AI untuk mengubah pendidikan, kita tidak boleh membiarkan dampak negatifnya terhadap siswa terabaikan begitu saja,” ujarnya dalam siaran pers.

Laird lebih lanjut menguraikan risiko-risiko tersebut. “Penelitian kami menunjukkan bahwa penggunaan AI di sekolah membawa risiko nyata, seperti pelanggaran data skala besar, pelecehan seksual dan perundungan yang dipicu teknologi, serta perlakuan tidak adil terhadap siswa.” katanya. Laird menambahkan bahwa pengakuan atas risiko ini akan memungkinkan para pemimpin pendidikan, pembuat kebijakan, dan komunitas untuk menyusun upaya pencegahan dan respons.

Para ahli menyarankan, untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, sekolah perlu mengembangkan pelatihan AI dan menyusun kebijakan yang menetapkan batasan yang bermakna seputar penggunaannya.

Joseph South, kepala inovasi untuk ISTE + ASCD, sebuah organisasi nirlaba, menyatakan, “Yang perlu dilakukan sekolah adalah membantu guru dan siswa menggunakan [alat AI] dengan cara yang tepat dan terbaik. Jika kita melakukan itu, saya percaya, seiring waktu, kita akan mampu meningkatkan nilai dan mengurangi risikonya.”

Monitorday.com– Integrasi kecerdasan buatan (AI) yang pesat ke dalam lingkungan akademik telah memicu perdebatan fundamental mengenai masa depan pendidikan tinggi. Kehadiran teknologi ini secara cepat, dan seringkali membingungkan, kini memaksa institusi-institusi untuk mengevaluasi kembali tujuan mendasar dari pengalaman kuliah.

Kondisi ini telah menggeser fokus dari kekhawatiran awal mengenai plagiarisme dan atribusi karya mahasiswa, menuju pertanyaan yang lebih substansial tentang esensi pendidikan tinggi di tengah perubahan drastis cara mahasiswa belajar, berpikir, dan mempersiapkan diri untuk karier.

“Apa yang terjadi pada pendidikan tinggi ketika chatbot dapat menyusun esai, meringkas bacaan, dan menghasilkan kode komputer dalam hitungan detik?” Pertanyaan ini kini menjadi inti diskusi di kalangan pendidik, menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh kemampuan AI yang semakin canggih.

Para profesor ekonomi dan manajemen serta biologi di berbagai perguruan tinggi seni liberal mengakui bahwa mereka sedang menghadapi dilema yang meluas ke seluruh institusi akademik. Mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali relevansi dan metodologi pengajaran di era AI.

“Apa tujuan dari pendidikan tinggi, karena AI dengan cepat membentuk kembali bagaimana mahasiswa berpikir, belajar dan mempersiapkan diri untuk karier?” Ini adalah inti permasalahan yang memerlukan refleksi mendalam dari semua pihak terkait pendidikan tinggi.

Meskipun banyak perdebatan publik terfokus pada plagiarisme dan kredit untuk pekerjaan mahasiswa, masalah yang lebih dalam melampaui penetapan aturan. Perguruan tinggi kini dihadapkan pada pilihan krusial: mencoba membentuk dampak AI terhadap pembelajaran, atau akan didefinisikan ulang oleh teknologi tersebut sepenuhnya.

Suatu hari Rasulullah ﷺ berkumpul bersama para sahabat. Beliau tampak tersenyum. Para sahabat bertanya, “Apa yang membuat engkau tersenyum, ya Rasulullah?”
Beliau menjawab bahwa beliau diperlihatkan keadaan di hari akhir—seorang nabi dari Bani Israil datang membawa pedang, namun tidak ada pengikutnya yang masuk surga bersamanya. Ia adalah Nabi Syam’un al-Ghazi.

Syam’un dikenal sebagai hamba yang sangat kuat dan teguh dalam tauhid. Ia beribadah di malam hari dan berjihad di siang hari. Perjuangannya bukan sebentar. Ia melawan kaum kafir selama seribu bulan—sekitar 83 tahun lebih—tanpa henti.

Kekuatan dan keteguhannya membuat musuh kewalahan. Mereka mencari kelemahannya. Hingga akhirnya, melalui tipu daya dan pengkhianatan istrinya sendiri, Syam’un ditangkap dan disiksa dengan kejam. Dalam keadaan tak berdaya, ia berdoa kepada Allah. Dengan pertolongan-Nya, ia diberi kekuatan untuk merobohkan bangunan tempat ia disiksa, hingga musuh-musuhnya binasa.

Ketika kisah itu selesai diceritakan, para sahabat terdiam. Mereka membayangkan ibadah dan perjuangan selama seribu bulan. Salah seorang sahabat berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami dapat menyamai ibadah seperti itu, sementara umur kami tidak sepanjang umat terdahulu?”

Pertanyaan itu menyentuh hati.

Tidak lama kemudian, Malaikat Jibril turun membawa wahyu:

“Innā anzalnāhu fī laylatil qadr… Laylatul qadr khairun min ألف شهر.”

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam kemuliaan…
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

Inilah anugerah besar bagi umat Nabi Muhammad ﷺ.
Jika umat terdahulu diberi umur panjang untuk beribadah, maka umat ini diberi malam yang nilainya melampaui seribu bulan.

Bukan panjang umur yang menjadi ukuran kemuliaan,
tetapi keberkahan waktu yang Allah pilihkan.

Dari sinilah kita memahami bahwa Lailatul Qadar adalah hadiah.
Penghiburan.
Sekaligus peluang emas bagi umat yang umurnya lebih singkat, namun dimuliakan dengan kualitas yang luar biasa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Monitorday.com – Israel menegaskan tidak akan membayar iuran untuk Board of Peace (BoP), organisasi yang diklaim sebagai solusi konflik Jalur Gaza dan diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Menteri Keuangan Israel, Ze’ev Elkin, menyampaikan sikap tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Kan Reshet Bet pada Minggu (22/2).

“Kami tidak akan mendanai Dewan Perdamaian; tidak ada alasan untuk itu,” ujar Elkin, seperti dikutip Jewish News Syndicate (JNS). Ia menegaskan bahwa Israel merasa menjadi pihak yang diserang sehingga tidak memiliki kewajiban membayar biaya rekonstruksi.

Konflik memanas setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Oktober 2023. Israel kemudian merespons dengan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza, Palestina.

Selama agresi berlangsung, serangan dilaporkan menghantam berbagai wilayah di Gaza, termasuk infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan kamp pengungsian. Dampaknya, wilayah tersebut mengalami kerusakan luas dan menyisakan puing-puing bangunan.

Data yang beredar menyebutkan lebih dari 72.000 orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut.

Di tengah situasi itu, Amerika Serikat menggagas pembentukan Board of Peace yang diklaim bertujuan menciptakan perdamaian sekaligus memfasilitasi rekonstruksi Gaza melalui dana iuran para anggotanya. Organisasi ini terdiri dari 27 anggota tetap dan 22 negara pengamat.

Dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington pekan lalu, Trump mengumumkan komitmen pendanaan dari Amerika Serikat sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp168 triliun untuk mendukung rekonstruksi Gaza.

Sejumlah negara lain seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Uzbekistan, Maroko, Bahrain, dan Qatar juga dilaporkan berkontribusi dengan total dana mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp118 triliun.

Isu iuran sempat menjadi sorotan setelah tercantum dalam salah satu pasal Piagam Board of Peace. Dalam Bab II tentang Keanggotaan disebutkan bahwa setiap negara anggota akan menjabat maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku dan dapat diperpanjang oleh ketua.

Namun, ketentuan masa jabatan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama berlakunya piagam, sehingga berpotensi memiliki posisi keanggotaan yang lebih lama.

Penolakan Israel untuk berkontribusi menambah dinamika baru dalam upaya pembentukan lembaga internasional tersebut, di tengah konflik yang masih menyisakan ketegangan di kawasan.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global melalui peresmian gedung baru Australian Independent School (AIS) Bali di Kota Denpasar, Selasa (24/2/2026). Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa transformasi pendidikan nasional tidak cukup hanya dengan memperluas akses, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas agar mampu menjawab dinamika global. Pemerintah, kata dia, memastikan kebijakan pendidikan tetap sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia dan amanat konstitusi.

“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal. Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya,” ujar Mu’ti.

Menurut Mu’ti, penguatan mutu pendidikan merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sekaligus mendorong sekolah-sekolah di Tanah Air mampu bersaing dengan standar internasional tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Ia juga menyinggung arah kebijakan pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang lebih luas bagi kolaborasi pendidikan global.

“Kebijakan Presiden bukan hanya membuka pintu bagi masyarakat internasional untuk mendirikan sekolah di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar berstandar internasional,” jelasnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformatif. Program ini mengintegrasikan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Selain pembaruan kurikulum, pemerintah juga mendorong penguatan jejaring pendidikan lintas negara melalui program pertukaran pelajar, kerja sama sister school, dan berbagai kolaborasi internasional. Langkah ini dinilai penting agar siswa Indonesia memiliki pengalaman global sejak dini.

“Mereka bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga dunia,” kata Mu’ti.

Sementara itu, Kepala Sekolah AIS Bali, John Milliss, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas baru dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan setiap siswa.

“Kami ingin menghadirkan ruang yang aman di mana para pelajar merasa diterima dan dihargai. Visi kami adalah membentuk siswa yang percaya diri, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial,” ujarnya.

Gedung baru AIS Bali diharapkan menjadi contoh sekolah berstandar internasional di Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga inklusif serta berorientasi pada pengembangan karakter siswa.

Monitorday.com – Transformasi pembelajaran anak usia dini melalui pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) kian nyata di wilayah timur Indonesia. Praktik baik yang tumbuh di Kabupaten Keerom hingga Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan bagaimana teknologi mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kontekstual, dan menyenangkan bagi murid PAUD/TK.

Di Keerom, ruang kelas TK Pembangunan Yapis kini bertransformasi menjadi ruang eksplorasi digital. Layar sentuh berukuran besar memungkinkan anak-anak mengenal bentuk, warna, dan berbagai objek pembelajaran melalui sentuhan langsung. Suasana kelas pun berubah lebih hidup setiap kali sesi pembelajaran berbasis digital dimulai.

Kepala TK Pembangunan Yapis, Winarsih, menyebut kehadiran IFP sebagai lompatan besar bagi pendidikan anak usia dini di wilayah perbatasan. Menurutnya, pola belajar tak lagi satu arah. Murid kini lebih aktif mencoba, memilih, dan bereksperimen dengan materi yang ditampilkan di layar interaktif.

Beragam konten digital menjadi favorit anak-anak, mulai dari menggambar, mewarnai, hingga mengenali objek secara mandiri. Bagi sekolah yang sebelumnya identik dengan keterbatasan sarana, IFP menjadi “jendela dunia” baru bagi murid PAUD.

Praktik serupa juga terlihat di Teluk Bintuni, Papua Barat. Di salah satu PAUD/TK Negeri Pembina, perangkat IFP menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda dari papan tulis konvensional. Ketika gambar burung cenderawasih muncul di layar, suasana kelas seketika dipenuhi tawa dan rasa ingin tahu.

Bagi anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), IFP bukan sekadar perangkat elektronik. Kehadirannya menjadi simbol pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi. Rasa percaya diri murid pun tumbuh karena mereka merasakan kesempatan belajar yang setara dengan sekolah di kota besar.

Secara nasional, penguatan digitalisasi pembelajaran PAUD terus didorong oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, realisasi pengiriman IFP untuk jenjang PAUD telah mencapai 64.190 unit atau 100 persen dari alokasi, dengan total sasaran 63.842 satuan pendidikan.

Laporan tersebut juga mencatat 349 satuan PAUD di wilayah terdampak bencana telah menerima IFP. Adapun pemenuhan bagi wilayah bencana direncanakan kembali pada 2026.

Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa penguatan infrastruktur listrik, konektivitas, serta pendampingan guru akan terus diperluas agar pemanfaatan IFP semakin optimal dan berkelanjutan.

“Dengan komitmen bersama antara satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan Kemendikdasmen, IFP di ruang kelas PAUD tidak hanya menampilkan gambar di layar, tetapi juga menghadirkan harapan bahwa jarak geografis bukan lagi penghalang lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, percaya diri, dan setara,” ujar Gogot di Jakarta, Minggu (22/2).

Praktik di Keerom dan Teluk Bintuni menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata soal kecanggihan perangkat, melainkan keberanian sekolah dan guru untuk beradaptasi demi masa depan anak-anak Indonesia.

Monitorday.com – MonitordayPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II ibn Al-Hussein di Istana Al Husseiniya, Kota Amman, Yordania, Rabu siang (24/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi agenda utama dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo di Amman pada 24–25 Februari 2026. Ini merupakan pertemuan kedua antara kedua kepala negara setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Amman pada pertengahan April 2025.

Dalam prosesi kenegaraan di Istana Al Husseiniya, Presiden Prabowo akan disambut upacara kehormatan dari pasukan Angkatan Bersenjata Kerajaan Yordania. Setelah itu, kedua pemimpin akan menggelar pertemuan empat mata, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Yordania.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra, serta Duta Besar RI untuk Yordania Ade Padmo Sarwono.

Sebelumnya, Menlu Sugiono, Seskab Teddy, Menteri ESDM Bahlil, dan dua asisten khusus Presiden telah mendampingi Prabowo dalam rangkaian lawatan ke Washington, D.C., Amerika Serikat, serta London, Inggris sejak pekan lalu.

Perkuat Kerja Sama Strategis

Dalam dua pertemuan sebelumnya—di Amman pada 14–15 April 2025 dan di Jakarta pada 14–15 November 2025—Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II telah menyepakati sejumlah kerja sama strategis. Kesepakatan tersebut mencakup sektor pertahanan, pertanian, pendidikan, wakaf dan keagamaan, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, serta kesehatan.

Saat kunjungan ke Jakarta tahun lalu, Raja Abdullah II juga mengundang Indonesia untuk berinvestasi di tiga sektor strategis di Yordania, yakni pipanisasi gas, pembangunan jalan tol, dan logistik.

Pertemuan kali ini diperkirakan akan menindaklanjuti berbagai pembahasan kerja sama bilateral tersebut, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi dan investasi kedua negara.

Soroti Dinamika Geopolitik dan Gaza

Selain isu bilateral, kedua pemimpin juga diperkirakan membahas dinamika geopolitik global, terutama tahapan pemulihan di Gaza, Palestina. Indonesia dan Yordania saat ini sama-sama tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.

Keanggotaan BoP juga melibatkan sejumlah negara mayoritas muslim seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Dewan ini bertujuan mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen di Gaza, menciptakan perdamaian, serta mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Sejak 2025, Indonesia dan Yordania juga telah berkolaborasi mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza, khususnya saat blokade diberlakukan oleh militer Israel di jalur darat. Secara geografis, Yordania berbatasan langsung dengan Palestina di wilayah Tepi Barat dan juga berbatasan dengan Israel, sehingga memiliki posisi strategis dalam isu tersebut.

Pertemuan bilateral di Amman ini diharapkan semakin memperkuat hubungan diplomatik kedua negara sekaligus mempertegas peran Indonesia dan Yordania dalam mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan Timur Tengah.