Monitorday.com — Indonesia Financial Group (IFG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi bisnis di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan industri asuransi dan penjaminan pada tahun ini. Tantangan tersebut dipicu oleh kondisi makroekonomi global serta dinamika perubahan regulasi yang memengaruhi sektor keuangan.

Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG), Denny S Adji, mengatakan tekanan nilai tukar yang memicu volatilitas pasar keuangan serta perlambatan daya beli masyarakat dan aktivitas UMKM menjadi faktor yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri, termasuk sektor asuransi dan penjaminan.

“Untuk merespons berbagai dinamika tersebut, IFG pada 2026 akan berfokus pada penguatan daya saing dan penguatan eksekusi bisnis melalui agenda transformasi grup,” ujar Denny dalam acara buka puasa bersama media di Senayan, Jumat (13/3).

Selain tekanan makroekonomi, industri juga menghadapi tantangan dari sisi meningkatnya rasio klaim, khususnya pada lini asuransi kesehatan. Berdasarkan data industri, pertumbuhan klaim asuransi kesehatan mencapai sekitar 22 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi yang hanya sekitar 3 persen. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan asuransi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, IFG mengusung tema transformasi “Solidify Group Transformation” dengan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah penguatan organisasi melalui transformasi sumber daya manusia serta pembentukan budaya perusahaan yang lebih berorientasi pada pelanggan, sejalan dengan semangat pelayanan dalam ekosistem Danantara Indonesia.

Selain itu, IFG juga berkomitmen mengoptimalkan kinerja program penugasan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi bisnis di dalam grup. Langkah tersebut akan dilakukan melalui pengembangan berbagai kanal distribusi, mulai dari kanal langsung (direct channel), korporasi, agen, hingga kanal digital.

“Melalui langkah-langkah tersebut, IFG berharap dapat terus memperkuat peran industri asuransi dan penjaminan sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi serta pertumbuhan sektor riil di Indonesia,” kata Denny.

Sepanjang 2025, IFG mencatatkan kinerja yang tetap positif. Secara konsolidasi, pendapatan perusahaan terealisasi sekitar Rp11,47 triliun dari target Rp11,21 triliun atau setara dengan 102 persen dari target yang telah ditetapkan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) resmi memperbarui Rapor Pendidikan dengan memuat Data Capaian Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025. Pembaruan ini diharapkan memperkuat peran Rapor Pendidikan sebagai instrumen utama dalam perencanaan pendidikan berbasis bukti, baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.

Rapor Pendidikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai mutu layanan pendidikan. Data yang disajikan mencakup capaian hasil belajar siswa, kualitas proses serta lingkungan pembelajaran, hingga berbagai indikator pendukung yang memengaruhi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa pembaruan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya refleksi dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pendidikan.

“Rapor Pendidikan yang telah diperbarui dengan Data Capaian Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025 memberikan gambaran lebih presisi mengenai posisi capaian setiap satuan pendidikan dan daerah. Data ini perlu dimanfaatkan sebagai fondasi dalam menyusun perencanaan dan prioritas intervensi yang sistematis dan berkelanjutan,” ujar Toni.

Ia menegaskan bahwa Rapor Pendidikan bukanlah alat untuk membandingkan kinerja antar sekolah. Sebaliknya, instrumen ini dirancang sebagai sarana refleksi internal agar sekolah dapat mengenali kekuatan sekaligus area yang masih perlu diperbaiki.

Menurut Toni, pemanfaatan data secara konsisten dalam setiap siklus perencanaan akan mempercepat transformasi pembelajaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Dalam pembaruan tahun ini, Kemendikdasmen juga menambahkan tiga indikator baru dalam Rapor Pendidikan. Ketiga indikator tersebut meliputi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai bagian dari penguatan karakter siswa, indikator Ketersediaan Buku Pendidikan untuk memastikan kecukupan sumber belajar di sekolah, serta indikator Kesiapsiagaan Bencana dan Perubahan Iklim yang menilai kesiapan satuan pendidikan menghadapi berbagai risiko bencana.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan bahwa penambahan indikator tersebut mencerminkan upaya memperluas makna mutu pendidikan secara lebih komprehensif.

“Pendidikan bermutu tidak hanya terkait capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter serta kesiapan anak menghadapi masa depan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mampu menumbuhkan kebiasaan positif,” kata Suharti.

Di tingkat sekolah, pemanfaatan Rapor Pendidikan mulai dirasakan sebagai sarana refleksi untuk memahami kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh. Kepala SDN 17 Sungai Raya, Kalimantan Barat, Sarwani, mengatakan bahwa keberadaan Rapor Pendidikan mendorong sekolah untuk memanfaatkan data sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.

Menurutnya, meskipun masih membutuhkan waktu untuk memahami seluruh indikator yang tersedia, Rapor Pendidikan merupakan inovasi penting yang membantu sekolah melihat perkembangan mutu pembelajaran secara lebih sistematis.

Sementara itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan data Rapor Pendidikan sebagai salah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan pendidikan. Perwakilan Bidang Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa hasil Rapor Pendidikan menjadi bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pendidikan daerah.

Kemendikdasmen pun terus mendorong pemerintah daerah serta satuan pendidikan agar memanfaatkan Rapor Pendidikan secara aktif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program perbaikan, hingga penganggaran pendidikan.

Melalui pembaruan ini, Kemendikdasmen berharap Rapor Pendidikan dapat menjadi alat navigasi transformasi pendidikan yang mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Pemanfaatan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan tinggi terus menjadi perbincangan publik. Dalam webinar publik bertajuk “Generative AI & Masa Depan Kejujuran Ilmiah” yang diselenggarakan Kopi Pahit, para akademisi sepakat bahwa AI tidak bisa lagi dihindari, namun harus diatur secara etis dan strategis agar tidak merusak integritas akademik.

Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, Muhammad Muchlas Rowi, menegaskan bahwa penggunaan AI di perguruan tinggi kini telah menjadi fenomena global. Ia menyoroti meningkatnya adopsi AI oleh mahasiswa dalam penyelesaian tugas akademik, termasuk penulisan karya ilmiah.

“Sejak peluncuran teknologi generatif seperti ChatGPT, adopsi AI di kampus meningkat sangat cepat dan tidak terbendung. Pertanyaannya sekarang, jika AI dapat menyelesaikan tugas dengan nilai sempurna, apakah tugas tersebut masih relevan untuk mengukur kompetensi mahasiswa,” ujar Muchlas.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar boleh atau tidaknya AI digunakan, melainkan bagaimana kampus merumuskan kebijakan yang tepat agar mahasiswa tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ia mengingatkan bahwa AI seharusnya berperan sebagai co-pilot yang membantu proses belajar, bukan autopilot yang membuat mahasiswa menyerahkan seluruh proses intelektual kepada mesin.

“Jika mahasiswa menerima hasil AI tanpa proses refleksi dan intervensi manusia, maka akan muncul fenomena cognitive offloading, yaitu beban berpikir yang sepenuhnya dialihkan kepada teknologi,” jelasnya.

Muchlas juga menekankan bahwa pendidikan tinggi harus kembali memikirkan fungsi utamanya di era AI. Menurutnya, ketika AI mampu merangkum buku, menjelaskan konsep, hingga membantu menulis karya ilmiah, maka kampus harus memperkuat perannya dalam membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir manusia. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini mendorong dua pendekatan strategis dalam transformasi pendidikan, yakni learning AI dan AI for learning.

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Wisnu Jatmiko, menyoroti pentingnya kerangka etik dalam pemanfaatan AI. Ia mengungkapkan bahwa Universitas Indonesia telah memilih pendekatan pengaturan sejak awal kemunculan teknologi generatif.

“AI pada dasarnya berorientasi pada output, sedangkan pendidikan berorientasi pada proses dan kompetensi. Tantangan kita adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya,” kata Wisnu.

Ia menjelaskan bahwa UI sejak awal telah memutuskan untuk tidak melarang penggunaan AI, tetapi menyusun regulasi yang menekankan transparansi, tanggung jawab, serta verifikasi hasil. Menurutnya, penggunaan AI tanpa deklarasi yang jelas dapat menimbulkan persoalan etik serius.

“Jika seseorang menggunakan AI lalu mengklaim hasilnya sebagai karya pribadi tanpa menyebutkan bantuan teknologi, maka itu menyangkut integritas akademik. Karena itu, transparansi adalah prinsip utama,” tegasnya.

Wisnu juga mengingatkan tentang sisi gelap AI, seperti potensi bias data, halusinasi informasi, hingga manipulasi visual dan sosial. Ia menilai teknologi ini memiliki dampak yang sangat besar, baik positif maupun negatif, sehingga regulasi harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi digital di kalangan dosen dan mahasiswa.

“AI tidak bisa kita hindari, tetapi juga tidak boleh kita percayai sepenuhnya. Jika terlalu antipati, kita akan tertinggal. Jika terlalu bergantung, kita akan kehilangan kemampuan berpikir,” ujar dia.

Sementara itu, Intan Nurma Yulita, Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Universitas Padjadjaran, menegaskan bahwa kampusnya mengambil sikap serupa, yakni mengatur penggunaan AI dalam koridor etika dan capaian pembelajaran.

“AI adalah alat bantu untuk meningkatkan produktivitas riset, bukan pengganti manusia. Karena itu mahasiswa wajib mendeklarasikan penggunaan AI dalam karya akademiknya,” ungkap Intan.

Ia menjelaskan bahwa Unpad menerapkan pendekatan Outcome Based Education, di mana dosen memiliki kewenangan menentukan kapan AI boleh digunakan dan kapan harus dibatasi. Penilaian tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi pada proses berpikir mahasiswa.

“Kita tidak bisa hanya menilai dari pilihan ganda atau output akhir. Yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa membangun logika, argumentasi, dan proses berpikirnya,” katanya.

Intan juga menyoroti pentingnya verifikasi manusia terhadap hasil AI untuk mencegah halusinasi informasi. Selain itu, ia menegaskan bahwa kampus harus menjaga keamanan data dengan tidak sembarangan mengunggah data mentah ke platform AI publik.

“AI memang membuat kita berlari lebih cepat, tetapi jangan sampai membuat kita berhenti berpikir. Prinsipnya tetap sama, bahwa AI sebagai co-pilot, bukan autopilot,” tandasnya.

Monitorday.com– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil rapat terbatas selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut membahas kemajuan rencana kerja Satuan Tugas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta implementasi program konversi mesin kendaraan dari bahan bakar fosil ke listrik.

Salah satu poin utama yang mencuat dari rapat tersebut adalah rencana percepatan peralihan pembangkit listrik tenaga fosil ke energi baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan panas bumi (geothermal). Langkah ini direncanakan dapat mulai terlaksana dalam waktu dekat, sejalan dengan upaya mitigasi risiko ketidakpastian geopolitik global terhadap pasokan dan harga energi.

Bahlil menjelaskan tujuan pertemuannya dengan Presiden, “Saya tadi menghadap Bapak Presiden, dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik. Dan karena kemarin kami sudah melakukan rapat perdana yang dihadiri 8 menteri di rapatnya di ESDM termasuk PLN. Terus saya melaporkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan.”

Transisi energi ini akan memprioritaskan penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini masih menggunakan bahan bakar minyak. Meskipun demikian, lokasi spesifik PLTD yang akan digantikan belum dirinci. Inisiatif ini dipandang krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi pasar global.

Menteri Bahlil menyampaikan harapannya agar program ini dapat segera berjalan, “Mungkin hari raya, ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, PLTD yang dari Solar, akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geothermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan.”

Dia juga menekankan bahwa penghentian operasional PLTD tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan secara paralel dengan pembangunan fasilitas EBT pengganti. “Bangun dulu dong, kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan. Dan saya juga berencana untuk mengubah RUPTL,” pungkasnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan transisi energi nasional dari sumber fosil menuju energi baru terbarukan, dengan fokus utama pada pemanfaatan tenaga surya. Instruksi tersebut ditujukan kepada jajaran pemerintah, khususnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE).

Perintah itu disampaikan menyusul kekhawatiran terhadap potensi krisis minyak global, terutama yang dipicu oleh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Satgas EBTKE, Bahlil Lahadalia, mengatakan percepatan transisi energi menjadi salah satu topik utama dalam pertemuannya dengan Presiden di Istana, Jakarta, Kamis (12/3).

“Presiden menekankan pentingnya menyiapkan alternatif energi, terutama jika kondisi di Selat Hormuz masih tidak menentu,” ujar Bahlil kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Menurut Bahlil, ia juga melaporkan hasil rapat perdana Satgas EBTKE yang dihadiri delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, serta pimpinan PT PLN (Persero). Dalam rapat itu, satgas menyepakati sejumlah langkah percepatan transisi energi, termasuk rencana penghentian bertahap pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Beberapa pembangkit yang menjadi target evaluasi antara lain pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.

Bahlil menegaskan bahwa langkah percepatan ini diperlukan untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Dalam kondisi geopolitik perang seperti sekarang, kita tidak bisa memastikan seperti apa kondisi energi kita dalam jangka panjang. Karena itu, seluruh potensi energi domestik harus dioptimalkan, terutama yang bisa dikonversi dari energi fosil,” katanya.

Meski demikian, pemerintah memastikan penghentian operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil akan dilakukan secara bertahap dan paralel dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti.

“Harus dibangun dulu pembangkit penggantinya. Kalau dihentikan sementara penggantinya belum ada, tentu akan bermasalah. Jadi prosesnya paralel, begitu pembangkit baru selesai dan mulai beroperasi, PLTD-nya bisa langsung dimatikan,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan, pembangkit listrik baru akan mulai menyalurkan listrik ke jaringan setelah mencapai tahap commercial operation date (COD), yaitu fase yang menandai berakhirnya pengujian teknis dan dimulainya operasi komersial untuk memasok listrik ke sistem PLN.

Satgas EBTKE ditargetkan mulai mengeksekusi sejumlah program percepatan transisi energi tersebut dalam waktu dekat, bahkan diharapkan sudah mulai berjalan saat momentum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada pekan depan.

Monitorday.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan negaranya untuk kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat guna menghentikan konflik yang telah berlangsung hampir dua pekan. Namun, Iran menetapkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi Washington sebelum negosiasi dapat dimulai.

Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian pada Rabu (11/3) dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dikenal sebagai salah satu sekutu utama Teheran. Percakapan itu merupakan komunikasi kedua antara kedua pemimpin dalam sepekan terakhir di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Dalam pembicaraan tersebut, Pezeshkian memberi sinyal bahwa Iran terbuka untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat, tetapi hanya jika tiga tuntutan utama dipenuhi.

Syarat pertama adalah Amerika Serikat harus menghormati hak kedaulatan Iran.

Syarat kedua, Teheran menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut memicu eskalasi konflik yang kini meluas di kawasan Timur Tengah.

Syarat ketiga, Iran meminta jaminan bahwa agresi atau serangan militer serupa tidak akan kembali terjadi di masa mendatang.

Menurut laporan Al Jazeera, pemerintah Iran saat ini menunggu tanggapan dari pihak-pihak terkait, meskipun Teheran berulang kali menyatakan masih meragukan komitmen Amerika Serikat dalam proses diplomasi.

Sebelumnya, perundingan kedua antara Iran dan Amerika Serikat terkait program nuklir Teheran yang berlangsung pada 26 Februari gagal mencapai kesepakatan meski pembahasan berlangsung selama berjam-jam.

Situasi semakin memanas setelah serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada 27 Februari. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei bersama sejumlah anggota keluarganya.

Selain Khamenei, beberapa pejabat tinggi Iran juga dilaporkan tewas, termasuk Menteri Pertahanan Amir Hatami dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Mohammed Pakpour.

Iran kemudian merespons serangan tersebut dengan meluncurkan rudal balasan yang menargetkan puluhan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah serta sejumlah aset pertahanan Israel.

Ketegangan yang terus meningkat membuat dunia internasional khawatir konflik tersebut dapat berkembang menjadi perang yang lebih luas di kawasan.

Monitorday.com — Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik sejak ditunjuk menggantikan ayahnya. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Kamis (12/3), ia menegaskan tekad untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel.

“Kami akan membalas darah para martir kami,” kata Mojtaba dalam pernyataan yang dikutip media internasional.

Ia menegaskan bahwa Iran akan terus menggempur pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari upaya balasan atas serangan yang menewaskan sejumlah tokoh penting Iran.

“Pembalasan adalah prioritas, sampai sepenuhnya tercapai,” ujar Mojtaba.

Meski menegaskan sikap keras terhadap Washington dan Tel Aviv, Mojtaba menyatakan bahwa Iran tetap ingin menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara Arab di kawasan. Ia juga menyerukan persatuan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Dalam pidatonya, Mojtaba turut menyinggung pentingnya kendali strategis di Selat Hormuz dan menegaskan jalur pelayaran vital tersebut akan tetap ditutup sebagai bentuk tekanan terhadap musuh-musuh Iran.

Iran secara resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi pada Senin (9/3). Ia menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.

Serangan tersebut menewaskan sejumlah tokoh penting Iran, termasuk anggota keluarga Khamenei dan pejabat tinggi keamanan negara itu.

Mojtaba, ulama berusia 56 tahun, selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat di kalangan aparat keamanan Iran serta jaringan bisnis yang berkembang di bawah kepemimpinan ayahnya. Ia telah lama disebut sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan posisi pemimpin tertinggi.

Penunjukan Mojtaba diputuskan melalui pemungutan suara oleh Majelis Ahli Iran, badan beranggotakan 88 ulama yang bertugas memilih pemimpin tertinggi negara tersebut.

Sejak serangan pada akhir Februari, Iran melancarkan serangkaian operasi balasan terhadap Israel serta aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut meningkatkan ketegangan regional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas.

Dalam operasi militernya, Amerika Serikat dan Israel disebut menargetkan program nuklir serta kemampuan rudal balistik Iran, sekaligus mendorong perubahan rezim di Teheran.

Meski demikian, sistem kepemimpinan ulama di Iran dinilai memiliki akar politik dan institusional yang kuat, sehingga perubahan kekuasaan di negara tersebut tidak mudah terjadi.

Monitorday.Com – Pemerintah memperkuat arah pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) di dunia pendidikan. Pada Kamis (12/3/2026), tujuh kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial sebagai panduan penggunaan teknologi di jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pedoman ini hadir untuk memastikan teknologi digital dan AI dapat dimanfaatkan secara positif sekaligus tetap memperhatikan potensi risikonya.

“SKB ini bukan menghalangi, tetapi mengatur untuk memitigasi risiko di satu sisi, dan sekaligus teknologi digital dan kecerdasan artifisial ini memberdayakan, bukan memperdayakan anak-anak kita,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis.

Penandatanganan SKB tersebut melibatkan tujuh kementerian, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Pratikno menambahkan, penggunaan teknologi digital di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Karena itu, diperlukan pedoman agar teknologi dapat dimanfaatkan secara sehat dan mendukung proses belajar.

“Jadi screen time-nya 7,5 jam lebih, artinya green time-nya makin kecil gitu. Memang ada banyak faktor, tapi remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental tinggi dan terus meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah penggunaan teknologi digital yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

“Pemicu itu yang sudah proven secara akademik adalah pemanfaatan penggunaan teknologi digital yang tidak terkendali, tidak terkontrol, tidak termitigasi,” kata Pratikno.

Selain itu, pengaruh media sosial juga dapat memunculkan fenomena Fear of Missing Out (FOMO) di kalangan remaja, yaitu perasaan takut tertinggal dari tren yang sedang populer.

“Misalnya anak remaja makin FOMO, takut ketinggalan gitu, jadi ingin ikuti tren, ingin pamer, flexing, dan seterusnya. Kemudian belum lagi bullying dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Pratikno, penggunaan teknologi digital yang tepat justru dapat mendukung perkembangan belajar anak. Namun jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, ketergantungan pada teknologi berpotensi memengaruhi kemampuan berpikir kritis.

“Mengurangi daya kritis dan kemampuan kognitif maupun reflektif,” kata dia.

Melalui SKB ini, pemerintah berharap pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan dapat berjalan lebih terarah, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif.

Monitorday.com — Pemerintah melaporkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat. Hingga awal Maret 2026, lebih dari 13 juta warga telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa sampai Minggu (8/3) tercatat 13.826.978 orang mendaftar untuk mengikuti program CKG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.051.027 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan menerima manfaat layanan.

“Jumlah yang mendaftar untuk mendapat layanan CKG mencapai 13.826.978 orang, dan yang sudah melaksanakan atau menerima manfaat sebanyak 13.051.027 orang,” ujar Qodari dalam konferensi pers mengenai pembaruan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Selama periode Januari hingga Februari 2026, program ini telah melayani 10.563.593 orang melalui 9.543 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari total peserta tersebut, sekitar 714.808 orang atau 8,6 persen telah mendapatkan pelayanan lanjutan atau pengobatan, sementara sekitar 7,5 juta orang lainnya masih dalam proses tindak lanjut.

Qodari menjelaskan, pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau hingga 130 juta penerima manfaat atau sekitar 46 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melibatkan sekitar 10.300 puskesmas serta dukungan dari 66 kementerian dan lembaga.

Menurutnya, program CKG merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar sekaligus memperkuat pendekatan pencegahan penyakit.

Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan CKG bagi para pengemudi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan para pengemudi yang membawa penumpang selama periode perjalanan mudik.

Berdasarkan data sementara hingga Senin (9/3) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebanyak 338 pengemudi telah menjalani pemeriksaan CKG di 16 pool perusahaan otobus (PO) dan terminal yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Pemerintah berencana memperluas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini ke berbagai daerah lainnya. Jumlah pengemudi yang menjalani CKG juga tercatat meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, jumlah pengemudi yang mengikuti pemeriksaan tercatat sebanyak 4.019 orang, sementara pada 2025 meningkat menjadi 7.476 orang.

“Tujuannya agar semua warga yang mudik dipastikan dibawa oleh pengemudi yang sehat,” kata Qodari.

Monitorday.com– Konflik antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic semakin memanas setelah kebijakan pemerintah yang menghentikan penggunaan teknologi perusahaan tersebut di lembaga federal. Menurut Kompas.com, raksasa teknologi Microsoft kini turun tangan dengan mengajukan dokumen hukum untuk mendukung gugatan Anthropic terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.

Microsoft mengajukan dokumen hukum berupa amicus brief di pengadilan federal California. Dokumen ini digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan pandangan kepada hakim mengenai dampak lebih luas suatu perkara. Dalam dokumen tersebut, Microsoft meminta pengadilan menunda keputusan Pentagon yang menetapkan Anthropic sebagai “risiko rantai pasok” (supply chain risk).

Menurut Kompas.com, status “risiko rantai pasok” biasanya diberikan kepada perusahaan yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional. Jika status ini diberlakukan, Anthropic dapat kehilangan akses kontrak dengan mitra pertahanan dan lembaga pemerintah AS, sehingga berdampak pada proyek teknologi yang sedang berjalan.

Microsoft memiliki kepentingan langsung dalam kasus ini karena baru saja memperluas kerja sama teknologi dengan Anthropic. Kemitraan tersebut mencakup rencana integrasi model AI Claude ke dalam platform Microsoft 365 Copilot serta investasi bernilai miliaran dolar AS dari Microsoft kepada perusahaan AI tersebut.

Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, Microsoft memperingatkan bahwa keputusan Pentagon dapat menimbulkan dampak besar bagi ekosistem industri AI. Perusahaan itu menilai perubahan kebijakan secara mendadak dapat mengganggu proyek teknologi yang sedang berjalan, termasuk kerja sama dengan kontraktor pemerintah yang menggunakan teknologi Anthropic.

Ketegangan ini bermula ketika pemerintah AS memerintahkan penghentian penggunaan teknologi Anthropic setelah negosiasi dengan Pentagon terkait batasan keamanan AI menemui kebuntuan. Pemerintah disebut meminta akses yang lebih luas terhadap model AI perusahaan tersebut untuk kebutuhan militer, termasuk pengawasan dan pengembangan sistem senjata otonom.

Namun CEO Anthropic, Dario Amodei, menolak permintaan tersebut dengan alasan etika dan keselamatan teknologi. Ia menyatakan perusahaan tidak dapat menyetujui penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik atau pengembangan senjata otonom tanpa kendali manusia.

Anthropic kini meminta pengadilan membatalkan penetapan status “risiko rantai pasok” dari Pentagon. Menurut Kompas.com, putusan pengadilan terhadap permintaan penundaan kebijakan tersebut akan menjadi penentu arah konflik antara pemerintah AS dan industri kecerdasan buatan ke depan.