News
Prof Rokhmin Paparkan Strategi Wujudkan Indonesia Emas 2045
Published
2 years agoon
By
Natsir Amir
Monitorday.com – Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Prof Rokhmin Dahuri menghadiri Dies Natalis ke-65 Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak Kalimantan Barat dengan tema “ Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Aksi Transisi ke Ekonomi Hijau”, Jum’at, 17 Mei 2024.
Mengawali sambutannya, Prof Rokhmin mengapresiasi UNTAN di Bawah nahkoda Rektor Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, yang sedang mempersiapkan UNTAN sebagai Universitas Riset dan Pelayanan Bermutu Menuju Peningkatan Daya Saing.
Berbicara daya saing, Prof Rokhmi berpandangan bahwasanya Indonesia memiliki potensi pembangunan yang besar dan lengkap untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan berdaulat.
Yaitu: Pertama, jumlah penduduk negara ini ke-4 terbesar di dunia, yakni 278 Juta orang. Kedua. Kekayaan SDA & JASLING. Ketiga, Posisi Geoekonomi & Geopolitik sangat Strategis.
“Tapi sayangnya, modal dasar yang besar itu, ternyata sudah 79 tahun merdeka pencapaiannya sangat menyedihkan,” ujar Prof. Rokhmin.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Pembangunan Berbasis Inovasi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045″
Hal itu, tegasnya, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa). “Maka, sudah 77 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai ‘lower-middle income country’, belum sebagai negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan – RI),” ujarnya.
Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa lain. “Penyebab ketertinggalan Indonesia itu ada fakrtor internal, ada pula faktor eksternal,” katanya.
Faktor internal tersebut, jelasnya, yaitu belum ada road map pembangunan nasional yang komprehensif, tepat, dan benar yang dilaksanakan secara berkesinambungan; kualitas SDM (pengetahuan, keterampilan, keahlian, kapasitas inovasi, dan etos kerja) dan kapasitas Iptek masih rendah; serta khlak belum baik (susah kerja sama, tidak amanah, dan hedonis). “Selain itu, negara kita defisit pemimpin yang capable, negarawan, dengan Imtaq kokoh,” kata Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2022 – 2026 itu.
Adapun faktor eksternal, kata dia, antara lain keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara ekonomi negara berkembang. “Juga, disrupsi akibat kemajuan Iptek yang sangat pesat (industri 4.0), perubahan iklim global, pandemi Covid-19, dan pertarungan ideologi,” paparnya. Prof Rokhmin menyayangkan, hampir semua indikator yang terkait dengan kapasitas Iptek, riset, inovasi, dan kualitas SDM bangsa Indonesia masih rendah (tertinggal).
“Implikasi dari rendahnya kualitas SDM, kapasitas riset, kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship adalah proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1 persen. Selebihnya, 91,9 persen berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 peren, dan Thailand 24 persen,” urainya mengutip data UNCTAD dan UNDP, 2021.
Selain itu, sambungnya, nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang > 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (jago kandang). “Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang Disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat dan Pandemi Pertarungan ideologi,” sebut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.
Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan Indonesia. Yakni: Dengan jumlah penduduk 278 juta orang dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah dan dapat bonus demografdi dari 2020 – 2040, merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar.
Lalu, melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.
Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas
Lalu, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).
Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS yakni pengeluaran Rp 470.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.
Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2 dolar AS/orang/hari atau 60 dolar AS (Rp 840.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2019 sebesar 100 juta jiwa (37% total penduduk). “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.
Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Oxfam.
Bahkan, lanjutnya, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016).
Dalam hal ketimpangan ekonomi (penduduk kaya vs miskin), terangnya, Indonesia merupakan negara terburuk ketiga di dunia, dimana 1% (satu persen) penduduk terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara. Yang terburuk adalah Rusia, dimana satu persen orang terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 58,2% kekayaan negara. Disusul Thailand, sekitar 54,6% (Oxfam International, 2021).
Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam International, 2017). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Institute for Global Justice menyebutkan, sekitar 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” ungkapnya.
Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Sementara pada musim kemarau, P. Jawa mengalami kekeringan (deficit) air yang semakin parah. Dalam pada itu, potensi pembangunan berupa SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang begitu melimpah, tidak dimanfaatkan secara optimal atau dicuri pihak asing. Implikasi lainnya adalah biaya logistik Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia, sekitar 24% PDB (UNCTAD, 2021).
Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI per kapitanya belum mencapai 12.695 dolar AS (status negara makmur).
Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur). “Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%. Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu..
Sementara, sambungnya. pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan III dan IV-2022, masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-3 sebesar 56,3% dan TW-4 sebesar 56,48%
Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur).
“Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS,” tandasnya.
Yang sangat mencemaskan adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation).
Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. “Padahal, menurut UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” katanya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut (Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022).
Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” katanya.
Hingga 2022, terangnya, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Sementara, penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan Pada 2022, Indonesia berada pada urutan ke-51 dari 63 negara.
World Digital Competitiveness, jelasnya, adalah penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan.
Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN. Jumlah wirausahawan di indonesia 3,1 persen. Sementara, Singaoura 8 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 4 persen. Standar Bank Dunia, jumlah pengusaha minimal 7% dari jumlah pendudukStandar Bank Dunia, jumlah pengusaha minimal 7% dari jumlah penduduk. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%.(UNCTAD dan UNDP, 2021).
Secara ekonomi, sambungnya, Indonesia Emas 2045 akan terwujud, bila kita mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata > 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).
“Pertumbuhan ekonomi dengan lima sifat (ciri) diatas (butir-3) hanya dapat diwujudkan melalui implementasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Spiritual (Pancasila),” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Peta Jalan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045
Persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat: Pertama, Pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, Investasi + Ekspor > Konsumsi + Impor. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, Ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi. Yakni:
- Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
- Dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor.
- Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.
Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.
“Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0),” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.
Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.
Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.
“Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0),” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.
Ekonomi kelautan didefinisikan Prof. Rokhmin Dahuri sebagai kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.
Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan domain, potensi dan tingkat pemanfaatan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Ia menyebutkan, total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini.
Sektor kelautan dan perikanan Indonesia mampu menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 30 persen total angkatan kerja Indonesia.
“Namun, pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia),, kontribusinya lebih besar dari 30 persen,” jelas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.
Mungkin Kamu Suka
News
Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?
Klarifikasi Rismon Sianipar menunjukkan bahwa dalam sains, kebenaran adalah proses yang terus diuji, bukan kesimpulan instan.
Published
3 hours agoon
21/03/2026
Monitorday.com– Fenomena klarifikasi yang dilakukan Rismon Sianipar atas analisis ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini terjadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mendahului proses verifikasi ilmiah. Menurut berbagai sumber media yang mengulas kasus ini, perdebatan bermula dari analisis awal yang menimbulkan keraguan publik, sebelum akhirnya dikoreksi oleh penelitinya sendiri.
Kasus ini bermula ketika Rismon melakukan analisis terhadap dokumen ijazah Joko Widodo. Temuan awalnya memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai keaslian dokumen tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Rismon kembali melakukan penelitian ulang dengan metode yang lebih komprehensif dan menyatakan bahwa kesimpulan awalnya tidak tepat. Klarifikasi ini menjadi momen penting yang jarang terjadi di ruang publik digital.
Dalam kajian ilmiah, khususnya bidang Digital Image Processing, sebuah citra tidak hanya dilihat sebagai gambar statis, melainkan hasil interaksi kompleks antara cahaya, sudut pengambilan, resolusi, dan perangkat perekam. Perubahan kecil pada variabel-variabel tersebut dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Menurut penjelasan yang dikutip dari berbagai analisis media, kesalahan awal diduga terjadi karena keterbatasan dalam mengontrol variabel seperti pencahayaan dan resolusi, yang menyebabkan fenomena false negative—yakni objek yang sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi.
Setelah melakukan perbaikan metode, Rismon menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti analisis gradien, rekonstruksi citra, serta verifikasi multi-metode. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen-elemen yang sebelumnya dianggap tidak ada, seperti watermark dan emboss, justru dapat teridentifikasi dengan jelas. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hasil bukan berasal dari objek yang dianalisis, melainkan dari cara analisis itu dilakukan.
Peristiwa ini menjadi contoh konkret bagaimana sains bekerja melalui mekanisme koreksi diri. Kesalahan dalam penelitian bukanlah kegagalan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, dinamika media sosial sering kali mempercepat penyebaran kesimpulan awal dibandingkan klarifikasi yang lebih valid.
Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang literasi publik dalam memahami proses ilmiah. Di era digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempercayai informasi secara instan atau menunggu proses verifikasi yang lebih mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah membutuhkan waktu, metode, dan keterbukaan untuk dikoreksi.
Pada akhirnya, klarifikasi Rismon Sianipar bukan hanya soal satu kasus, melainkan refleksi tentang bagaimana masyarakat memaknai kebenaran. Pertanyaannya kini, apakah publik siap memahami bahwa kebenaran dalam sains adalah proses yang terus diuji, bukan sesuatu yang selesai dalam satu kesimpulan.
News
Investasi Aset Digital Menurut Islam
Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto
Published
4 hours agoon
21/03/2026
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa kripto sebagai aset digital belum memenuhi kriteria syariah, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi. Kripto dinilai tidak sah digunakan sebagai mata uang karena tidak memiliki otoritas resmi, stabilitas nilai, serta mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) yang tinggi. Selain itu, kripto juga dianggap tidak memiliki underlying asset yang jelas dan tidak terhubung langsung dengan sektor riil yang produktif.
Meskipun di Indonesia kripto diakui sebagai komoditas oleh negara, fatwa tersebut menegaskan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjadikannya halal secara syariah. Tingginya volatilitas dan potensi manipulasi pasar memperkuat risiko yang melekat pada kripto. Karena itu, Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dan cenderung menghindari praktik investasi spekulatif, serta mengarahkan pilihan pada instrumen yang lebih jelas, produktif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikabarkan telah mengeluarkan fatwa mengenai status mata uang kripto sebagai aset digital. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan panduan syariah bagi umat Islam di Indonesia terkait investasi dan transaksi menggunakan aset digital yang semakin populer.
Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto, yang selama ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai perspektif, termasuk dari sisi agama dan hukum Islam. Fatwa ini diharapkan mengisi kekosongan panduan resmi dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Penyusunan fatwa ini diduga melibatkan kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik teknologi blockchain, volatilitas nilai, hingga potensi risiko dan manfaatnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam selaras dengan nilai-nilai keagamaan.
Meskipun detail spesifik mengenai isi fatwa belum dirilis secara luas, publik menantikan kejelasan apakah aset kripto dikategorikan sebagai māl (harta) yang sah secara syariah, atau terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sebagai alat investasi atau tukar.
Keputusan Tarjih Muhammadiyah ini diperkirakan akan memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku investasi dan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga dapat memicu diskusi lebih lanjut di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai adaptasi hukum Islam terhadap inovasi finansial modern.
Adanya fatwa ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan keagamaan yang relevan dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer. Diharapkan, fatwa tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi umat dalam mengambil keputusan finansial di era digital.
News
Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan
Pemerintah siapkan langkah strategis dari pajak batu bara hingga skema WFH demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Published
4 hours agoon
21/03/2026
Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), untuk merespons dampak dinamika global, khususnya perang di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak membebani masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah tekanan global.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini merupakan strategi efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya tengah melonjak akibat konflik geopolitik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Rencana ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan target implementasi setelah Idulfitri 2026.
Meski berbagai kebijakan disiapkan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah-langkah tersebut menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.
News
Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran
Published
9 hours agoon
20/03/2026By
Umar Satiri
Monitorday.Com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momen kemenangan ini sebagai ajang memperkuat persatuan nasional.
Dalam pesannya, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas pertemuan kembali umat Muslim dengan Idul Fitri, serta menyampaikan ucapan selamat atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Republik Indonesia.
“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Menurutnya, kebersamaan dan persatuan merupakan kunci esensial dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa mendatang.
Prabowo juga menyoroti urgensi menjaga semangat gotong royong sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja keras dalam membangun negara yang lebih adil, sejahtera, dan kuat demi masa depan.
News
Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan
Published
18 hours agoon
20/03/2026By
Umar Satiri
Monitorday.com, Bandung — Idul Fitri sering dipahami sebagai puncak kemenangan. Namun bagi Dr. M. Muchlas Rowi, kemenangan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang lebih halus: bagaimana manusia menjaga kelapangan hati setelah sebulan ditempa.
Dalam khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Antapani, Kota Bandung pada Jum’at (20/3), Wakil Bendahara Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah ini mengajak jamaah melihat kembali satu peristiwa penting dalam sejarah Islam: Perang Uhud.
“Dari peristiwa Uhud kita belajar satu hal yang sangat penting: kemenangan dalam Islam bukan berarti perjalanan hidup tanpa ujian,” ujarnya.
Nada khutbahnya tidak meninggi, tetapi mengendap—seperti mengajak setiap orang bercermin.
Ramadhan, menurutnya, bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga. Lebih dalam dari itu, ia adalah latihan pengendalian diri yang paling jujur.
“Ramadhan mengajarkan kita menahan diri—menahan amarah, menahan ego, menahan lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain,” kata Muchlas.
Namun refleksi itu tidak berhenti pada dimensi personal. Ia bergerak ke ruang sosial—ke sesuatu yang setiap tahun kembali hadir, dan setiap tahun pula menguji kedewasaan umat: perbedaan.
Dalam Ramadhan tahun ini, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada realitas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan beragama: perbedaan dalam menentukan awal puasa dan hari Lebaran.
Sebagian memulai lebih awal. Sebagian menyusul. Sebagian merayakan hari ini. Sebagian lagi mungkin esok.
Bagi Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial ini, perbedaan itu bukan masalah. Cara menyikapinya lah yang menentukan kualitas keimanan.
“Namun perbedaan itu seharusnya tidak menjadikan hati kita sempit. Justru di situlah kedewasaan umat diuji,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa takwa tidak hanya diukur dari intensitas ibadah, tetapi dari keluasan hati dalam menerima realitas yang tidak selalu seragam.
“Orang yang bertakwa bukan hanya yang rajin beribadah, tetapi juga yang lapang hatinya dalam menyikapi perbedaan,” ujarnya.
Di tengah masyarakat yang kerap mudah terbelah oleh perbedaan kecil, pesan itu terasa relevan—bahkan mendesak.
Idul Fitri, dalam tafsir Muchlas, bukan sekadar momentum kembali ke fitrah secara spiritual, tetapi juga kesempatan memperluas ruang batin: menerima, memahami, dan tetap bersaudara di tengah perbedaan.
Sebab mungkin, kemenangan sejati bukan ketika semua menjadi sama, melainkan ketika perbedaan tidak lagi melahirkan jarak.
News
Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?
Published
19 hours agoon
20/03/2026
Monitorday.com — Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi nasional akan berdampak langsung pada sistem kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mulai April 2026, sekolah di berbagai daerah akan menerapkan penyesuaian metode pembelajaran, termasuk kombinasi daring dan tatap muka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama selain kesehatan dan layanan publik lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa penyesuaian metode pembelajaran akan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan karakteristik setiap mata pelajaran.
“Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring akan dilakukan sesuai karakteristik mata pelajaran,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas dan capaian kompetensi siswa.
Meski pembelajaran daring akan diperluas, pemerintah memastikan kualitas pendidikan tidak akan dikorbankan. Mata pelajaran berbasis praktikum akan tetap berlangsung secara langsung di sekolah.
Menurut Pratikno, kebijakan ini dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di tiap sektor.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta kementerian dan lembaga menyusun strategi penghematan energi lintas sektor secara responsif dan berbasis data.
Pembahasan teknis dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi, yaitu:
- Penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
- Optimalisasi platform digital dalam layanan publik
- Pembatasan mobilitas perjalanan dinas
- Efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah
- Penyesuaian pembelajaran daring dan luring
Khusus sektor pendidikan, implementasi pembelajaran daring akan mempertimbangkan kebutuhan tiap jenjang serta jenis mata pelajaran.
Pemerintah juga mencermati sejumlah isu lanjutan, seperti kemungkinan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, opsi skema pembiayaan alternatif tengah dikaji guna memastikan akses internet bagi peserta didik tetap terjamin selama penerapan pembelajaran daring.
Koordinasi lintas kementerian disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden yang memuat analisis konsumsi energi sektor pembangunan manusia serta rekomendasi langkah penghematan dari masing-masing kementerian.
Pemerintah menargetkan kebijakan penghematan energi lintas sektor ini mulai diterapkan pada April 2026. Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dengan pendekatan berbasis data serta pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19, pemerintah optimistis efisiensi energi dapat berjalan tanpa mengorbankan mutu pendidikan nasional.
News
Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual
Published
19 hours agoon
20/03/2026
Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 2026 kepada umat Islam di negaranya. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih yang dirilis pada Rabu (18/3), Trump menekankan bahwa Idulfitri merupakan momen penting untuk mempererat hubungan keluarga, sahabat, dan komunitas setelah menjalani ibadah selama bulan Ramadan.
Ia juga menyebut hari raya tersebut sebagai pengingat akan prinsip dasar Amerika Serikat, khususnya kebebasan beragama yang menurutnya terus diperjuangkan pemerintahannya.
“Saya dan Ibu Negara menyampaikan ucapan selamat terbaik kami kepada setiap warga Amerika yang merayakan Idulfitri. Kami juga mengirimkan salam hangat untuk Idulfitri yang penuh berkah kepada semua yang merayakan,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Ucapan serupa juga datang dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyampaikan pesan kepada umat Islam di negaranya melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Putin menilai Idulfitri sebagai simbol upaya spiritual umat Islam dalam mencapai kesempurnaan moral, sekaligus menjunjung tinggi nilai kemurahan hati dan kasih sayang.
Ia menambahkan bahwa umat Islam di Rusia terus menjaga tradisi sejarah dan spiritual warisan leluhur serta merayakan hari raya tersebut secara luas, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas.
Putin juga menyoroti berbagai kegiatan selama bulan Ramadan, seperti acara amal, budaya-edukatif, hingga kegiatan untuk anak-anak, yang dinilai telah menjadi tradisi positif. Menurutnya, organisasi-organisasi Islam di Rusia berperan penting dalam memperkuat institusi keluarga, membina generasi muda, serta membangun dialog konstruktif dengan negara dan masyarakat.
Lebih lanjut, Putin memberikan apresiasi khusus kepada umat Islam yang turut berkontribusi dalam membela negara dan mendukung keluarga para pahlawan.
Umat Islam di Amerika Serikat dan Rusia diketahui merayakan Idulfitri pada Jumat (20/3). Di AS, sejumlah masjid, termasuk yang dikelola oleh North American Foundation of Islamic Services di Chicago, menggelar salat Id berjamaah. Sementara itu, di Rusia, salat Id juga dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah, terutama di kawasan selatan yang mayoritas penduduknya Muslim.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada seluruh warga dan elite bangsa untuk menjadikan momentum Idulfitri 1447 H sebagai jalan mempererat persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai ihsan dalam setiap aspek kehidupan, baik personal maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan ini disampaikan Haedar Nashir setelah menunaikan dan menyampaikan Khutbah Idulfitri 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat, 20 Maret. Dalam seruannya, Haedar secara khusus mengimbau masyarakat untuk tidak mempertajam perbedaan penetapan Idulfitri, melainkan melihatnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu menjadi sumber konflik.
Mengenai perbedaan penetapan Idulfitri, Haedar menekankan pentingnya menahan diri. “Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya.
Ia juga mengimbau tokoh agama dan elite bangsa untuk menghindari pernyataan atau ujaran yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat, menekankan Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran. “Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.
Haedar Nashir menyatakan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menyampaikan harapan untuk masa depan dunia Islam agar dapat memiliki kalender global tunggal guna meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan. “Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” katanya.
Harapan ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk menciptakan harmoni dan meminimalkan potensi konflik yang timbul dari perbedaan penafsiran keagamaan, sekaligus memperkuat fondasi persatuan nasional di tengah keragaman.
News
Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa
Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka
Published
1 day agoon
20/03/2026
Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat karakter dan literasi digital pelajar melalui forum digital bertajuk “Pak Menteri Menyapa”. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, menjadi inisiatif strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Acara tersebut menjadi ruang dialog produktif antara jajaran pimpinan kementerian dengan sekitar 4.000 pelajar dari berbagai komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia, mengusung tema “Liburan Pelajar Edukatif dan Bermutu”.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyapa para pelajar yang tetap antusias mengikuti kegiatan di masa liburan. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan karakter generasi muda saat ini akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045.
Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka. Hal ini dianggap krusial untuk menghadapi dinamika kehidupan dan tantangan global.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan, “Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu belajar dari setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam dirinya.”
Penguatan literasi dan karakter melalui forum semacam ini diharapkan dapat membekali pelajar dengan kemampuan adaptasi dan resiliensi, memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
News
Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka
Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
Published
1 day agoon
20/03/2026
Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.
Interaksi yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra dan Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan dimensi penting dari pertemuan ini.
Prabowo, mengenakan baju safari berwarna cokelat, menyambut langsung Megawati sejak ia turun dari kendaraan. Ia kemudian menggandeng tangan Megawati saat menaiki tangga menuju Istana Merdeka. Di dalam istana, putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, dan Sespri Prabowo, Rizky Irmansyah, juga turut menyambut kedatangan rombongan.
Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani, yang keduanya kompak mengenakan batik bernuansa biru. Mereka kemudian terlihat mengobrol di ruangan tengah Istana Merdeka sebelum melanjutkan pertemuan formal. Prabowo, Megawati, Dasco, dan Puan terlihat duduk bersama di satu meja selama diskusi.
Terkait substansi pertemuan, Prabowo belum memberikan detail spesifik. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari silaturahmi antarpemimpin bangsa. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” ujar Prabowo.
Momen pertemuan ini juga diunggah oleh Prabowo di akun Instagram pribadinya. Interaksi antara kedua pemimpin partai besar ini menjadi sorotan publik, mengingat dinamika politik nasional dan posisi kedua tokoh sebagai figur sentral dalam perpolitikan Indonesia. Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
Monitor Saham BUMN
Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?
Investasi Aset Digital Menurut Islam
Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan
Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran
Dialektika dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan: Keniscayaan atau Kelemahan
Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan
Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?
Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual
Haedar Nashir Imbau Elite Bangsa Beri Teladan
Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa
Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka
PLN Siapkan Puluhan SPKLU di Jalur Mudik Trans Jawa
Meksiko Buka Peluang Jadi Tuan Rumah Laga Iran di Piala Dunia 2026
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Bertepatan 21 Maret 2026
Hasto Beberkan Hasil Pertemuan Prabowo–Megawati di Istana
Umrah Tepat di Hari Ulang Tahun, Hamish Daud Bagikan Momen Haru dan Refleksi Hidup
Sambut FIFA Series 2026, Menpora Erick Tinjau Stadion GBK dan Madya
Sekolah 3T di NTT Rasakan Dampak Langsung Digitalisasi Pembelajaran
Pemerintah Salurkan Tunjangan untuk 1,6 Juta Guru ASND di Awal 2026, Berapa?
