Connect with us

News

Prof Rokhmin Paparkan Strategi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Natsir Amir

Published

on

Monitorday.com – Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Prof Rokhmin Dahuri menghadiri Dies Natalis ke-65 Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak Kalimantan Barat dengan tema “ Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Aksi Transisi ke Ekonomi Hijau”, Jum’at, 17 Mei 2024.

Mengawali sambutannya, Prof Rokhmin mengapresiasi UNTAN di Bawah nahkoda Rektor Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, yang sedang mempersiapkan UNTAN sebagai Universitas Riset dan Pelayanan Bermutu Menuju Peningkatan Daya Saing.

Berbicara daya saing, Prof Rokhmi berpandangan bahwasanya Indonesia memiliki potensi pembangunan yang besar dan lengkap untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan berdaulat.

Yaitu: Pertama, jumlah penduduk negara ini ke-4 terbesar di dunia, yakni 278 Juta orang. Kedua. Kekayaan SDA & JASLING. Ketiga, Posisi Geoekonomi & Geopolitik sangat Strategis.

“Tapi sayangnya, modal dasar yang besar itu, ternyata sudah 79 tahun merdeka pencapaiannya sangat menyedihkan,” ujar Prof. Rokhmin.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Pembangunan Berbasis Inovasi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045″

Hal itu, tegasnya, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa). “Maka, sudah 77 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai ‘lower-middle income country’, belum sebagai negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan – RI),” ujarnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa lain. “Penyebab ketertinggalan Indonesia itu ada fakrtor internal, ada pula faktor eksternal,” katanya.

Faktor internal tersebut, jelasnya, yaitu belum ada road map pembangunan nasional yang komprehensif, tepat, dan benar yang dilaksanakan secara berkesinambungan; kualitas SDM (pengetahuan, keterampilan, keahlian, kapasitas inovasi, dan etos kerja) dan kapasitas Iptek masih rendah; serta khlak belum baik (susah kerja sama, tidak amanah, dan hedonis). “Selain itu, negara kita defisit pemimpin yang capable, negarawan, dengan Imtaq kokoh,” kata Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2022 – 2026 itu.

Adapun faktor eksternal, kata dia, antara lain keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara ekonomi negara berkembang. “Juga, disrupsi akibat kemajuan Iptek yang sangat pesat (industri 4.0), perubahan iklim global, pandemi Covid-19, dan pertarungan ideologi,” paparnya. Prof Rokhmin menyayangkan, hampir semua indikator yang terkait dengan kapasitas Iptek, riset, inovasi, dan kualitas SDM bangsa Indonesia masih rendah (tertinggal).

“Implikasi dari rendahnya kualitas SDM, kapasitas riset, kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship adalah proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1 persen. Selebihnya, 91,9 persen berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 peren, dan Thailand 24 persen,” urainya mengutip data UNCTAD dan UNDP, 2021.

Selain itu, sambungnya, nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang > 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (jago kandang). “Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang Disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat dan Pandemi Pertarungan ideologi,” sebut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan Indonesia. Yakni: Dengan jumlah penduduk 278 juta orang dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah dan dapat bonus demografdi dari 2020 – 2040, merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar.

Lalu, melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas

Lalu, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS yakni pengeluaran Rp 470.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.

Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2 dolar AS/orang/hari atau 60 dolar AS (Rp 840.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2019 sebesar 100 juta jiwa (37% total penduduk). “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Oxfam.

Bahkan, lanjutnya, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016).

Dalam hal ketimpangan ekonomi (penduduk kaya vs miskin), terangnya, Indonesia merupakan negara terburuk ketiga di dunia, dimana 1% (satu persen) penduduk terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara. Yang terburuk adalah Rusia, dimana satu persen orang terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 58,2% kekayaan negara. Disusul Thailand, sekitar 54,6% (Oxfam International, 2021).

Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam International, 2017). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Institute for Global Justice menyebutkan, sekitar 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” ungkapnya.

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Sementara pada musim kemarau, P. Jawa mengalami kekeringan (deficit) air yang semakin parah. Dalam pada itu, potensi pembangunan berupa SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang begitu melimpah, tidak dimanfaatkan secara optimal atau dicuri pihak asing. Implikasi lainnya adalah biaya logistik Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia, sekitar 24% PDB (UNCTAD, 2021).

Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI per kapitanya belum mencapai 12.695 dolar AS (status negara makmur).

Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur). “Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%. Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu..

Sementara, sambungnya. pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan III dan IV-2022, masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-3 sebesar 56,3% dan TW-4 sebesar 56,48%

Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur).

“Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS,” tandasnya.

Yang sangat mencemaskan adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation).

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. “Padahal, menurut UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” katanya.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut (Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022).

Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” katanya.

Hingga 2022, terangnya, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Sementara, penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan Pada 2022, Indonesia berada pada urutan ke-51 dari 63 negara.

World Digital Competitiveness, jelasnya, adalah penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan.

Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN. Jumlah wirausahawan di indonesia 3,1 persen. Sementara, Singaoura 8 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 4 persen. Standar Bank Dunia, jumlah pengusaha minimal 7% dari jumlah pendudukStandar Bank Dunia, jumlah pengusaha minimal 7% dari jumlah penduduk. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%.(UNCTAD dan UNDP, 2021).

Secara ekonomi, sambungnya, Indonesia Emas 2045 akan terwujud, bila kita mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata > 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).

“Pertumbuhan ekonomi dengan lima sifat (ciri) diatas (butir-3) hanya dapat diwujudkan melalui implementasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Spiritual (Pancasila),” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Peta Jalan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat: Pertama, Pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, Investasi + Ekspor > Konsumsi + Impor. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, Ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi. Yakni:

  1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
  2. Dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor.
  3. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
  4. Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

“Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0),” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

“Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0),” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Ekonomi kelautan didefinisikan Prof. Rokhmin Dahuri sebagai kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan domain, potensi dan tingkat pemanfaatan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Ia menyebutkan, total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini.

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia mampu menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 30 persen total angkatan kerja Indonesia.

“Namun, pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia),, kontribusinya lebih besar dari 30 persen,” jelas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Abdul Mu’ti Dorong Kursus Jadi Pelengkap Pendidikan Formal

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendorong integrasi pendidikan formal dan kursus agar peserta didik memiliki keterampilan yang lebih beragam untuk memasuki dunia kerja dan kewirausahaan.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mendorong sinergi antara lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan keterampilan. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk lembaga kursus di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Abdul Mu’ti, pendidikan tidak harus berlangsung melalui jalur sekolah formal saja. Lembaga kursus dan pelatihan dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang memberikan keterampilan praktis yang belum tentu dapat diperoleh peserta didik di sekolah. Karena itu, pemerintah mendorong hubungan yang lebih erat antara sekolah dan lembaga kursus.

Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah lulusan SMK. Mu’ti mendorong mereka memiliki dua jenis sertifikat, yakni ijazah dari satuan pendidikan formal dan sertifikat pelatihan dari lembaga kursus dan pelatihan. Menurutnya, kombinasi keduanya dapat memperluas pilihan keterampilan dan peluang kerja lulusan.

Gagasan tersebut juga tidak hanya ditujukan kepada siswa SMK. Mu’ti menyebut siswa SMA dapat mengikuti kursus sambil menjalani pendidikan formal. Keterampilan tambahan tersebut dapat berupa kemampuan praktis yang mendukung kesiapan bekerja maupun menjadi wirausahawan.

Pada kesempatan yang sama, Kemendikdasmen meluncurkan pemutakhiran Dapodik Lembaga Kursus. Data tersebut diharapkan menjadi dasar yang lebih akurat dan mutakhir dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan nonformal, termasuk penyaluran bantuan dan intervensi pemerintah. Mu’ti menekankan pentingnya data pendidikan yang valid untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Penguatan pendidikan nonformal juga terlihat dari program pelatihan yang diarahkan langsung ke dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut, Kemendikdasmen melepas alumni program Pendidikan Kecakapan Kerja dari sejumlah lembaga kursus untuk bekerja di luar negeri. Data yang dilaporkan Kemendikdasmen menunjukkan ribuan peserta ditempatkan di sejumlah negara, termasuk Jepang, Bulgaria, Turki, Malaysia, Taiwan, dan negara lainnya.

Langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan pendidikan yang semakin menekankan keterhubungan antara pembelajaran dan kebutuhan keterampilan. Sekolah memberikan fondasi akademik dan karakter, sementara kursus dan pelatihan dapat memperkuat keterampilan praktis. Tantangannya adalah memastikan kedua jalur tersebut memiliki standar mutu, sistem pengakuan kompetensi, dan data yang terintegrasi sehingga keterampilan yang diperoleh peserta didik benar-benar dapat menjadi modal untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun berwirausaha.

Continue Reading

News

Proyek Tol, LRT Hingga IKN Terus Dipercepat

Pembangunan infrastruktur Indonesia memasuki fase penguatan konektivitas, transportasi perkotaan, dan pembiayaan proyek strategis.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Perkembangan infrastruktur Indonesia hingga pertengahan September 2026 menunjukkan percepatan di sejumlah sektor, mulai dari transportasi massal perkotaan, jaringan jalan tol, hingga penjajakan investasi proyek strategis. Pemerintah juga mulai memperluas pola pembiayaan dengan melibatkan investor asing dan badan usaha.

Salah satu perkembangan terbaru terjadi di Jakarta. Pada 16 September 2026, LRT Jakarta resmi beroperasi hingga Stasiun Manggarai melalui lintas Kelapa Gading-Manggarai. Jalur tersebut memiliki panjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit. Kapasitas penumpang diproyeksikan dapat mencapai 80.000 orang secara bertahap.

Stasiun Manggarai kini menjadi salah satu simpul transportasi yang menghubungkan LRT dengan KRL, TransJakarta, TransJabodetabek, dan Kereta Bandara. Integrasi tersebut memperlihatkan arah pembangunan infrastruktur perkotaan yang tidak hanya mengejar penambahan jalan, tetapi juga memperkuat transportasi publik dan konektivitas antarmoda.

Di sektor jalan tol, jaringan Trans-Sumatera juga terus berkembang. Hingga Agustus 2026, total jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera dalam portofolio Hutama Karya mencapai 1.161 kilometer, dengan 982 kilometer telah beroperasi. Pengembangan jaringan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi logistik di Sumatera.

Di Pulau Jawa, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen juga memasuki tahap penting. Seksi 6 yang menghubungkan Ambarawa dengan Junction Bawen dilaporkan telah mencapai sekitar 99,54 persen konstruksi dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2026. Ruas ini akan memperkuat hubungan Yogyakarta dengan kawasan Jawa Tengah serta mendukung mobilitas logistik dan pariwisata.

Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki tahap lanjutan. Otorita IKN menyebut pembangunan Tahap II terus berjalan untuk mendukung target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Pembiayaannya menggunakan kombinasi APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, dan investasi swasta.

Dari sisi investasi, pemerintah juga berupaya memperbesar partisipasi modal internasional. Dalam forum Indonesia-Jepang pada Agustus 2026, Indonesia menawarkan 32 proyek strategis bidang transportasi dan infrastruktur kepada investor Jepang dengan nilai indikatif Rp207,64 triliun atau sekitar US$11,77 miliar. Portofolio tersebut mencakup 12 proyek jalan dan jalan tol, 10 proyek properti dan kawasan, enam proyek perkeretaapian serta transit-oriented development, dua proyek pelabuhan dan logistik, serta dua fasilitas fabrikasi baja.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa agenda infrastruktur Indonesia semakin bergeser dari sekadar pembangunan fisik menuju pembentukan jaringan konektivitas yang terintegrasi. Jalan tol memperkuat logistik antardaerah, LRT memperkuat mobilitas metropolitan, sementara IKN dan proyek kawasan strategis membutuhkan dukungan jaringan air, energi, transportasi, serta infrastruktur digital.

Tantangan berikutnya adalah memastikan proyek-proyek tersebut memiliki pembiayaan berkelanjutan, tingkat pemanfaatan yang tinggi, serta terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga mendorong keselarasan pembangunan konektivitas fisik dengan perencanaan daerah dan penguatan koridor pelabuhan strategis dalam kerja sama kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian, peta infrastruktur Indonesia pada 2026 memperlihatkan tiga arah utama: memperluas konektivitas antarwilayah, memperkuat transportasi publik perkotaan, dan meningkatkan keterlibatan investasi swasta maupun internasional. Ketiganya menjadi bagian penting dari upaya menjadikan infrastruktur bukan hanya sebagai proyek konstruksi, tetapi sebagai fondasi aktivitas ekonomi nasional.

Continue Reading

News

Ekonomi Asia Dihadapkan pada Tekanan Energi dan Perlambatan Konsumsi

Ekonomi Asia masih ditopang ekspor, industri teknologi, dan investasi AI, tetapi kenaikan harga energi serta lemahnya konsumsi domestik mulai meningkatkan tekanan terhadap pertumbuhan.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Ekonomi Asia memasuki paruh kedua September 2026 dengan kondisi yang beragam. Aktivitas ekspor dan investasi terkait kecerdasan buatan (AI) masih menjadi penopang utama kawasan, terutama melalui permintaan semikonduktor, elektronik, dan infrastruktur digital. Namun, kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi mulai mempersempit ruang gerak sejumlah negara. Conference Board mencatat kekuatan ekspor semakin menutupi tekanan yang terjadi pada permintaan domestik di sejumlah ekonomi Asia-Pasifik.

China menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai kondisi tersebut. Produksi industri China tumbuh 5,2 persen secara tahunan pada Agustus 2026, didorong oleh sektor teknologi, kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan robot industri. Namun, penjualan ritel hanya tumbuh 0,4 persen, sementara investasi properti turun 19,9 persen secara tahunan. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara sektor industri yang berkembang dan konsumsi domestik yang masih lemah.

Di Jepang, kenaikan harga energi mulai memberikan tekanan terhadap biaya impor. Impor Jepang pada Agustus meningkat 28 persen secara tahunan, sementara ekspor tumbuh 19,3 persen. Kenaikan ekspor terutama didukung permintaan produk semikonduktor dan logam nonferrous, tetapi lonjakan biaya minyak membuat Jepang mencatat defisit perdagangan sekitar 1,106 triliun yen atau sekitar US$7,12 miliar.

Tekanan energi juga terasa di pasar gas alam cair atau LNG. Menurut Reuters, permintaan LNG Asia diperkirakan turun untuk tahun kedua berturut-turut pada 2026. Harga LNG spot Asia Utara bahkan sempat mencapai US$26 per MMBtu, sekitar 150 persen lebih tinggi dibandingkan Februari. China, Jepang, dan Korea Selatan mengurangi konsumsi LNG dengan meningkatkan penggunaan batu bara, nuklir, serta gas domestik.

India menghadapi persoalan berbeda. Data terbaru menunjukkan inflasi konsumen India meningkat menjadi 4,82 persen pada Agustus, antara lain dipengaruhi kenaikan harga pangan. Pada saat yang sama, hubungan perdagangan India dengan ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan menjadi perhatian karena defisit perdagangan dengan sejumlah mitra tersebut meningkat. Perdebatan kebijakan kini mencakup bagaimana meningkatkan ekspor dan memperbaiki pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas.

Di Asia Tenggara, tekanan energi dan perubahan rantai pasok global menjadi faktor penting. Negara-negara kawasan masih mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasok dan investasi, tetapi biaya energi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Conference Board menilai ketahanan ekspor Asia masih menjadi penyangga penting, sementara lemahnya kepercayaan konsumen menjadi salah satu risiko terhadap pertumbuhan.

Kondisi moneter juga semakin kompleks. Bank sentral Jepang diperkirakan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam sekitar 31 tahun untuk menghadapi tekanan inflasi yang diperkuat kenaikan harga energi. Sementara itu, kenaikan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat turut memperkuat dolar dan memberikan tekanan terhadap sejumlah mata uang Asia.

Dengan demikian, ekonomi Asia saat ini memperlihatkan dua wajah. Di satu sisi, ekspor, semikonduktor, AI, dan investasi teknologi masih memberikan dorongan kuat. Di sisi lain, harga energi, inflasi, pelemahan konsumsi, serta tekanan nilai tukar menjadi tantangan yang semakin nyata. Arah ekonomi kawasan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga energi, kebijakan bank sentral, perdagangan global, dan keberlanjutan investasi AI.

Continue Reading

News

Stok Beras 4,6 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Hadapi El Niño

Pemerintah memperkuat cadangan beras dan pengawasan harga pangan untuk menjaga pasokan serta daya beli masyarakat di tengah ancaman El Niño.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap dijaga di tengah ancaman El Niño yang berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Hingga pertengahan September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih berada di sekitar 4,6 juta ton setelah lebih dari 2 juta ton disalurkan melalui berbagai program intervensi sepanjang tahun ini.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran tersebut mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta bantuan untuk kondisi bencana dan keadaan darurat. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662,86 ribu ton, sedangkan tahap kedua telah mencapai 584 ribu ton. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat intervensi harga beras. Per 7 September 2026, penjualan beras SPHP telah mencapai 758 ribu ton atau 91,55 persen dari target awal 828 ribu ton. Karena tingginya penyerapan tersebut, pemerintah menambah alokasi SPHP sebanyak 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau hingga akhir tahun.

Tekanan terhadap harga pangan tetap menjadi perhatian karena pangan berkontribusi terhadap inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan, naik dari 2,88 persen pada Juli. Sementara itu, inflasi beras secara tahunan berada di 2,77 persen pada Agustus, turun dari 3,10 persen pada Juli.

Selain menjaga stok, pemerintah memperketat pengawasan perdagangan beras. Hingga 11 September, Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras telah memantau 458 titik yang tersebar di 240 kabupaten/kota pada 13 provinsi. Pengawasan dilakukan bersama Bapanas, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan Perum Bulog.

Ancaman El Niño menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi karena perubahan pola cuaca dapat memengaruhi produksi pertanian. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan pasokan beras nasional diproyeksikan tetap aman hingga Juni 2027, meskipun pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi kekeringan.

Di sisi lain, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok beras. Diversifikasi konsumsi, peningkatan produktivitas petani, penguatan distribusi antardaerah, pengawasan mutu, serta kemampuan menjaga harga yang wajar bagi produsen dan konsumen menjadi bagian penting dari sistem pangan nasional. Dengan stok yang relatif besar, tantangan berikutnya adalah memastikan pangan tersebut benar-benar tersedia di wilayah yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Continue Reading

News

IHSG Rebound ke 6.462, Pasar Cermati Efek Kenaikan Bunga The Fed

IHSG kembali menguat 0,40 persen ke level 6.462,43 setelah enam sesi perdagangan sebelumnya berada dalam tren penurunan.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Kamis, 17 September 2026, dengan penguatan 25,58 poin atau 0,40 persen ke level 6.462,43. Penguatan tersebut menjadi rebound setelah IHSG melemah selama enam sesi perdagangan berturut-turut.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.418,13 hingga 6.500,41. Indeks dibuka pada 6.455,03 dan sempat menyentuh level tertinggi 6.500,41 sebelum berakhir di 6.462,43. Kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp11.298 triliun.

Dari sisi sektor, mayoritas sektor saham berakhir di zona hijau. Data Katadata mencatat 10 dari 11 sektor IDX-IC menguat, dengan sektor barang konsumen non-primer menjadi salah satu penguat terbesar, yakni 1,63 persen. Sementara sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan.

Aktivitas perdagangan juga menunjukkan cukup kuatnya partisipasi pasar. Berdasarkan data RTI yang dikutip Metro TV, volume perdagangan mencapai sekitar 28,54 miliar saham dengan nilai transaksi Rp13,93 triliun. Sebanyak 384 saham menguat, 244 saham melemah, dan 164 saham bergerak stagnan.

Penguatan IHSG berlangsung di tengah perhatian investor terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75-4 persen. Perubahan kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor eksternal yang diperhatikan pelaku pasar karena dapat memengaruhi arus modal dan sentimen terhadap aset di negara berkembang.

Untuk perdagangan Jumat, 18 September 2026, sejumlah analis memperkirakan IHSG bergerak cenderung sideways dengan peluang menguji area penguatan. Bisnis.com mencatat proyeksi IHSG menuju kisaran 6.541-6.581, sementara sejumlah analis juga mencermati area 6.500 sebagai level penting dalam pergerakan jangka pendek. Proyeksi tersebut merupakan pandangan analis, bukan kepastian arah pasar.

Pergerakan IHSG hari ini pada akhirnya akan dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Investor mencermati arah kebijakan The Fed, pergerakan bursa global, arus dana asing, nilai tukar rupiah, serta perkembangan ekonomi dalam negeri. Setelah rebound pada Kamis, perhatian pasar kini tertuju pada apakah penguatan tersebut berlanjut atau indeks kembali bergerak dalam pola konsolidasi.

Continue Reading

News

Pemerintah Siapkan Produksi E20 Dalam Dua Tahun, Tebu Jadi Sumber Etanol

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan langkah untuk mencapai produksi bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20 dalam dua tahun mendatang. Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (16/09/2026).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran terkait menyiapkan langkah konkret untuk memenuhi target produksi E20, termasuk penyediaan lahan untuk pengembangan bahan baku etanol serta pembangunan industri pengolahannya.

“Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kita membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20. Oleh karena itu, tadi Mentan diminta menyiapkan rencana termasuk lahan dan seterusnya,” ujar Menko Pangan usai mengikuti rapat.

Menurutnya, bahan baku etanol yang dinilai paling memungkinkan untuk dikembangkan berasal dari tebu. Untuk itu, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 2 juta hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Sementara itu, pembangunan industri pengolahan etanol akan dilakukan oleh Danantara.

“Mengonversi etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektare, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatra akan disiapkan. Kemudian Danantara yang akan membangun industrinya, dalam dua tahun kita harus bekerja keras melihat perkembangan dulu yang sekarang. Kita harus mampu untuk menghasilkan E20, kira-kira itu intinya tadi,” kata Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, target tersebut memungkinkan untuk dicapai dalam dua tahun. Dengan demikian, minyak mentah (crude oil) yang digunakan dalam negeri nantinya dapat dicampur dengan etanol hingga mencapai komposisi E20.

“Setelah kita kaji dan seterusnya dimungkinkan dalam dua tahun mendatang crude oil kita sudah bisa dicampur dengan E20 itu, dalam dua tahun. Memang yang menjadi titik bottleneck adalah lahan. Tapi setelah dibahas tadi ada dari Kalimantan, ada dari Sumatra, ada dari Jawa, dan ada dari Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan etanol untuk E20 akan berasal dari produksi dalam negeri. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan secara bertahap menuju pencampuran etanol yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

“E20 dalam negeri semuanya. Bertahap kita akan menuju E50, seperti B50. Tapi yang pertama ini E20, jangka panjang akan menuju E50,” ujar Menko Pangan,” tuturnya.

Terkait ketersediaan lahan, Menko Pangan menyebut pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi dikembangkan untuk tanaman tebu. Ia menjelaskan bahwa pilihan tebu dipertimbangkan setelah komoditas lain, seperti jagung dan singkong, dinilai memiliki tantangan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol dalam skala besar.

“Lahan, lahan yang ada. Karena kan tebu itu tidak semua daerah cocok ya. Tadi sudah dihitung kalau jagung nggak mungkin, nggak masuk hitungannya. Ya kemudian singkong, singkong juga dihitung-hitung itu tidak mudah. Tidak mudah panennya dan seterusnya karena tidak bisa mekanisasi. Ketemu tebu,” pungkasnya. 

Continue Reading

News

Prabowo: Pangan, Energi, dan Kemiskinan Jadi Fokus

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih berfokus membenahi sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian Indonesia. Pangan, energi, kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi agenda yang disebutnya harus ditangani secara bersamaan.

Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (16/9), Prabowo mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Yang paling mendasar adalah bagi saya, saya harus amankan pangan. Habis itu kita harus amankan BBM,” kata Prabowo.

Di sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodiesel B50, serta pengembangan energi surya dalam skala besar.

Persoalan lain yang disebut Prabowo menjadi perhatian adalah kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut, dan kemiskinan ekstrem.

“Bagi saya yang kita harus segera atasi adalah kelaparan anak-anak, stunting dan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Prabowo mengatakan agenda tersebut berjalan beriringan dengan upaya melakukan efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran uang negara.

Sumber daya yang tersedia, kata dia, kemudian diarahkan ke sektor produktif yang dapat menghasilkan devisa sekaligus membuka lapangan kerja.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sejumlah proyek hilirisasi telah dimulai dengan target memperkuat industri nasional dan memperluas kesempatan kerja.

Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok hingga tingkat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menekan biaya logistik.

Prabowo mengatakan integrasi antara kampung nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih juga dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan. Dengan begitu, hasil tangkapan dapat terserap sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

“Jadi mereka tidak akan khawatir offtaker-nya ke mana. Ini perhitungannya sangat jelas, kehidupan mereka tambah baik,” kata Prabowo.

Pemerintah sebelumnya juga menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan menjadi bagian penting dari rantai pasok di tingkat desa. Prabowo menyebut dampak ekonominya diharapkan mulai lebih terasa pada 2027 hingga 2028.

Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan sejumlah intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah tersebut mencakup digitalisasi pembelajaran, renovasi sekolah, serta peningkatan kompetensi guru.

Prabowo menegaskan berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“Kita ingin semua lebih cepat, tapi insya Allah kita akan berhasil capai sasaran kita,” katanya.

Continue Reading

News

OSN 2026 Resmi Dibuka, 540 Finalis Berebut Tiket Internasional

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Pendidikan Menengah 2026 resmi dimulai. Sebanyak 540 finalis dari 28 provinsi dan satu Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Jepang bersiap bertarung dalam sembilan bidang sains.

Pembukaan OSN Dikmen 2026 berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Selasa (15/9/2026). Ajang yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) tersebut berlangsung hingga 20 September 2026.

Sembilan bidang yang dipertandingkan adalah astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika/komputer, kebumian, kimia, dan matematika.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan OSN menjadi bagian dari upaya pemerintah menemukan dan mengembangkan talenta murid secara berkelanjutan, bukan sekadar ajang mengejar medali.

“OSN adalah ruang untuk menemukan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan talenta para murid dan semangat inilah yang menjadi dasar manajemen talenta murid,” ujar Suharti.

Peserta dengan capaian terbaik berpeluang mendapatkan pembinaan lanjutan untuk mengikuti seleksi menuju berbagai olimpiade sains internasional. Pemerintah juga membuka kesempatan pengembangan pendidikan melalui Beasiswa Talenta Indonesia.

Minat terhadap kompetisi ini terus meningkat. Kepala Puspresnas Kemendikdasmen Maria Veronica Irene Herdjiono mencatat 297.955 peserta mendaftar OSN Dikmen 2026.

Jumlah tersebut naik 12,33 persen dibandingkan 2025 yang mencatat 265.251 pendaftar.

“Artinya, setiap tahun tingkat persaingan OSN ini semakin tinggi. Luar biasa adik-adik sudah sampai tahap final,” kata Irene.

OSN Dikmen 2026 juga menghadirkan Ekshibisi Kompetisi Kecerdasan Artifisial (EKKA). Program yang bekerja sama dengan Cakrawala University itu memasuki tahun kedua dan menjadi wadah bagi murid untuk mengembangkan kemampuan di bidang kecerdasan artifisial.

Pendaftar EKKA meningkat dari 1.347 peserta pada 2025 menjadi 2.317 peserta tahun ini. Sebanyak 26 finalis dari 10 provinsi melaju ke babak final.

Peserta terbaik EKKA juga berpeluang mengikuti seleksi dan pembinaan menuju International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI).

Kemendikdasmen sebelumnya menyatakan penyelenggaraan OSN 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengembangan talenta murid yang mengacu pada Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kompetisi yang berlangsung secara jujur, objektif, dan berintegritas.

Rektor UMM Nazaruddin Malik menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pendidikan dan pengembangan talenta.

“Selamat berkompetisi, tegakkan kejujuran, raihlah prestasi yang maksimal,” pesannya.

Bagi para finalis, OSN menjadi lebih dari sekadar kompetisi nasional. Finalis matematika Edric Owen Pidono dari SMAS Katolik Rajawali Makassar berharap ajang tersebut membuka jalan menuju pendidikan yang lebih tinggi. Sementara finalis biologi Azzahra Nabilla Sofian dari SMA Negeri 10 Samarinda membidik medali sekaligus kesempatan melanjutkan perjuangan ke level internasional.

Dengan OSN dan EKKA, total 566 murid mengikuti rangkaian kompetisi tingkat nasional. Pemerintah menempatkan ajang tersebut sebagai bagian dari jalur pembinaan talenta, dari panggung nasional hingga peluang berkompetisi di level internasional.

Continue Reading

News

Houthi Bantah Ancam Makkah

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Kelompok Houthi di Yaman membantah tudingan bahwa pihaknya mengancam kota suci Makkah maupun situs-situs suci Islam di Arab Saudi.

Bantahan itu disampaikan pada Selasa (15/9/2026), setelah otoritas Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah di bagian barat negara tersebut, termasuk Makkah.

“Kami dengan tegas membantah adanya ancaman apa pun dari Yaman terhadap kota suci Makkah maupun situs suci lainnya,” kata sumber militer Houthi seperti dikutip kantor berita Saba.

Sumber tersebut juga menuding peringatan yang dikeluarkan Arab Saudi sebagai rekayasa, tipu daya, dan disinformasi.

Sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat untuk wilayah Jeddah, Makkah, dan Taif.

Warga di wilayah tersebut diminta segera menuju tempat aman dan mengikuti instruksi keselamatan dari otoritas. Peringatan disampaikan melalui Platform Peringatan Dini Nasional untuk Keadaan Darurat.

Namun, otoritas Saudi tidak merinci jenis bahaya yang menjadi dasar peringatan tersebut.

Warga diimbau tetap tenang dan mencari tempat berlindung terdekat, terutama di dalam gedung atau ruangan bagian dalam yang jauh dari jendela.

Masyarakat juga diminta tetap berada di lokasi aman hingga otoritas menyatakan situasi telah kembali kondusif.

Peringatan tersebut menjadi sorotan karena Makkah merupakan lokasi Masjidil Haram dan sejumlah situs paling suci dalam Islam. Houthi kemudian menegaskan bahwa pihaknya tidak mengarahkan ancaman terhadap Makkah maupun situs suci lainnya di Arab Saudi.

Continue Reading

News

Bapanas: 25 Merek Beras Fortifikasi Ditarik

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksi. Seluruh produk bermasalah kini ditarik dari peredaran untuk melindungi konsumen.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan yang merugikan masyarakat.

“Itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, karena tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga beras yang baik,” kata Amran di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menindak produsen yang diduga menjual beras fortifikasi dengan kandungan gizi dan mutu yang tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan maupun izin edar.

Amran menegaskan konsumen berhak mendapatkan produk sesuai spesifikasi yang dicantumkan produsen. Harga yang dibayar pun harus sepadan dengan kualitas produk.

Sebanyak 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar merek beras fortifikasi bermasalah telah mendapat surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi Bapanas.

Pengawasan dilakukan bersama OKKPD di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Hingga pekan pertama September 2026, seluruh merek yang bermasalah terpantau telah menghentikan produksi. Sebanyak 12 merek telah menarik stok dari pasar, sedangkan merek lainnya masih menjalani proses penarikan.

Amran mengatakan praktik yang dinilai tidak jujur dalam perdagangan beras tidak boleh dibiarkan. Pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh produk sesuai izin edar, standar mutu, dan harga yang wajar.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menyebut praktik menjual produk yang kandungannya tidak sesuai dengan label dan merugikan konsumen dapat mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan.

Kerugian tidak hanya dapat berupa ketidaksesuaian produk, tetapi juga kerugian ekonomi apabila barang dijual jauh lebih mahal dari nilai yang seharusnya.

Edward menyebut ketentuan mengenai penipuan tercantum dalam Bab II Nomor 7 Pasal 492, 493, dan 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Continue Reading