Monitorday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengimbau masyarakatnya untuk tidak melakukan beberapa hal selama masa persiapan maupun saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang akan berlangsung pada 10-11 Oktober 2023 di Bali.
Salah satu larangan adalah tidak menerbangkan layang-layang yang memang selalu menjadi aktivitas Masyarakat di Bali.
Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra saat Konferensi Pers daring bertajuk Road to KTT AIS Forum 2023, menjelaskan kebiasaan masyarakat Di Bali jika musim tertentu adalah menerbangkan layang-layang.
“Nah, layangan ini jika putus tentu bisa mengganggu konektivitas listrik. Kami sudah koordinasikan kepada semua pihak untuk tidak melakukan itu,” katanya.
Beberapa pihak yang telah diajak Pemprov Bali terkait ini misalnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Bali, Asosiasi Layang-Layang, desa adat dan tentu bupati dan wali kota.
”Kita sudah surati dan kita imbau untuk selama periode KTT AIS Forum tidak ada aktivitas menaikkan layangan. Sehingga potensi gangguan jaringan listrik bisa kita perkecil,” tegas Made Indra.
Selain itu, Pemprov Bali juga telah meminta kepada Kepala Daerah melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan pemangkasan dahan pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik sehingga berpotensi menyebabkan gangguan.
”Bukan penebangan, tapi memangkas. Jadi akan lebih rapi dan jika ada angin yang beresiko pohon tumbang bisa diantisipasi sejak dini,” tambah Made Indra.
KTT AIS Forum mengusung tema “Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama”. Secara khusus pertemuan akan membahas isu-isu global berkaitan dengan kelautan.
Indonesia pada KTT Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan itu mendorong dan akan fokus pada tiga aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan.
Kolaborasi AIS Forum diyakini akan menguntungkan semua negara partisipan, termasuk Indonesia, melalui antara lain peningkatan komunikasi, berbagi pengalaman, dan percepatan penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui penyatuan pandangan terkait isu-isu kelautan.
